Abstract:Peran Satpol PP memiliki korelasi kuat dengan Penegakan Perda, sebagai mana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Satpol PP memiliki tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan…
n masyarakat. Peran Satpol PP ini dapat diketahui dengan menggunakan teori peran menurut Siswanto dalam Miftah Thoha (2012 : 21) dengan indikator yaitu (1) Peran Antar Pribadi (2) Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (3) Peran Pengambil Keputusan. Penelitian ini, Menggunakan metode penelitian deskritif kualitatif. Artinya metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah. Analisis data bersifat induktif/kualitatif. Dalam pengumpulan data, teknik yang dipergunakan adalah wawancara, dan studi pustaka. Data yang diperoleh selain keterangan narasumber, juga didapat dari studi lapangan, dan dokumentasi, Hasil penelitian dan data yang ada menunjukan, baik dari observasi lapangan maupun wawancara sama - sama menyebutkan bahwa memang diakui bersama peran Satpol PP dari ketiga indikator peran menurut Siswanto dalam Miftah Thoha (2012 : 21) terdapat satu indikator yaitu Peranan Pengambil Keputusan yang belum maksimal dalam peranan pengambil keputusan sanksi yang diberikan terhadap pedagang kaki lima tidak menggunakan sanksi yang ada di Perda K3 No. 4 Tahun 2008. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya pelanggaran Perda sementara. Pembinaan dan arahan perlu terus dilakukan agar dalam setiap diri personil Satpol PP tumbuh rasa tanggung jawab tinggi terhadap tugas dan fungsinya.
Abstract:Community service activities aim to increase community tax awareness through counseling and mentoring activities regarding tax administration. Through a participatory and educational approach, the PKM team presents the latest…
atest information on tax obligations, how to fill out taxes, and the impact and sanctions of tax administration for the community. Participants in this activity were attended by MSME owners and staff. The participants who attended were 10 (ten) people. The service was carried out through the provision of socialization and counseling materials to business actors related to tax administration sanctions. The methods applied included lectures, practices, discussions, and questions and answers. The evaluation showed an increase in knowledge and understanding of MSME actors on tax administration after participating in this program. Participants showed great enthusiasm during the activity, as seen from active participation in question and answer sessions, discussions, and consultations. This shows that the program successfully attracted their interest and resulted in productive interactions between the resource persons and the participants. The output of this activity is expected to improve MSME tax literacy and create better awareness and compliance with tax regulations, thereby reducing the risk of tax administration sanctions and promoting sustainable growth of MSMEs.
Abstract:Berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pembangunan medis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan individu untuk hidup sehat demi mencapai tingkat kesehatan optimal, yang merupakan…
erupakan bagian dari kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindakan malapraktik mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pasien atau keluarganya sebagai korban. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukumnya mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan dengan meneliti, mencatat, dan merujuk pada literatur, peraturan perundang-undangan terkait, pendapat ahli, skripsi, serta materi lain yang relevan dengan topik penelitian. Disimpulkan bahwa hukum yang mengatur persyaratan izin praktik yang diperlikan untuk menjalankan praktik kedokteran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Sedangkan untuk penerapan sanksi pidana terhadap praktik kedokteran tanpa izin diatur dalam pasal 75, pasal 76, pasal 79 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dan untuk pertanggungjawaban dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kerugian pasien, bentuk pertanggungjawaban dokter disini bisa dipertanggungjawabkan jika ada unsur kelalaian sebenarnya mengandung dua hal yaitu, kelalaian yang diakibatkan karena melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan dan kelalaian yang diakibatkan karena tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dilakukan.
Kata Kunci : Malapraktik, Hukum, Tanggungjawab
Abstract:Taxes are the main source of government and state revenue used to finance government spending and national development. This research aims to examine the effect of taxpayer awareness,tax penalties, tax knowledge, tax service…
vice quality to the taxpayers compliance of motor vehicles in District Southeast Aceh. The population used in this study is taxpayers who own motorized vehicles registered at the SAMSAT Office in Southeast Aceh Regency. The number of samples in this study were 100 respondents with the sampling method using the Simple Random Sampling technique. The data used in this study is primary data from the result of distributing questionnaires. The test method uses the Valadity and Reliability test, Classical Assumption test, and Multiple Regression Analysis with the SPSS for Windows Version 25 program. The results of this study found that the variables of Taxpayes Awareness, Tax Sanctions, Tax Knowledge and Fiscus Services have a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in District Southeast Aceh. With the result of this study it is hoped that the Southeast Aceh District SAMSAT office will continue to improve its performance so that people have confidence in paying taxes
Abstract:Fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan dalam melaksanakan program KIA di Kabupaten Karimun sampai saat ini masih banyak anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak dikarenakan ada beberapa penyebab yaitu minimnya…
mnya antusias warga khususnya para orang tua di Kabupaten Karimun terhadap KIA dan masih minimnya informasi terkait tentang KIA bahkan setiap anak di wajibkan untuk memiliki kartu identitas dan masih banyak manfaat atau kegunaan KIA di Kabupaten Karimun karena sampai dengan hari ini masih sama belum menjadi prioritas syarat wajib di instansi pemerintah bahkan swasta serta tidak ada berlaku sanksi bagi orang tua atau anak yang belum memiliki KIA dan apa yang dirasakan bagi masyarakat, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai “Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Karimun. Objek penelitian ini adalah implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pedoman wawancara menggunakan teori David C Korten yang berindikator, Indikator Program yaitu Program adalah berkaitan dengan hal ini adalah tujuan yang ingin dicapai secara jelas yaitu implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) adanya tujuan kebijakan dalam mencapai tujuan pengimplementasian Kartu Identitas Anak (KIA) adanya strategi dalam pelaksanaan pengimplementasian KIA. Indikator Pelaksana yaitu Kelompok sasaran harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program, dalam hal ini yang menjadi sasaran anak dibawah umur 17 tahun ke bawah. Indikator Sasaran Pelaksana yaitu pelaksanaan harus ada kesamaan antara program organisasi pelaksana yaitu kesamaan antara tugas yang di syaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam pengimplementasian KIA oleh karena itu kemampuan implementator merupakan SDM yang memperngaruhi keberhasilan implementasi dalam hal ini pengimplementasian KIA.
Abstract:Keadaan Pendidikan yang ada di Desa Mapur bahwasanya pendidikan yang ada di Desa Mapur khususnya tingkat SD dan SMP di Mapur masih minim, belum memiliki fasilitas yang baik. Selain fasilitas yang menjadi alasan, kesadaran…
n orang tua dan juga anak-anaknya sangat minim terhadap pentingnya Pendidikan, maka diperlukan peran dari Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan Pendidikan di desa tersebut. Secara esensi tujuan Pendidikan menjadi pembentukan manusia yang hanya bukan dapat menyesuaikam diri, hayati dalam masyarakat melainkan, lebih asal itu yang bagaimana mampu menyumbang perubahan bagi masyarakat serta memiliki sebagai orang penyeimbang masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Biddle dan Thomas uang menggunakan empat indicator, yakni harapan, norma, wujud perilaku, evaluasi dan sanksi, jensi penelitian yangdigunakan adalah penelitian desktrifif kaulitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas Pendidikan yang berperan dalam menangani kesenjangan Pendidikan di desa mapur, kecamatan bintan pesisir kabupaten bintan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa harapan dari para wali murid dan para tenaga pendidik yaitu adanya penambahan guru bahasa inggris dan alat transprotasi yang diharapkan bisa beroperasi jalan setiap hari. Dalam melaksanakan peran Dinas Pendidikan mengutamakan norma dan berpegang teguh kepada Undang-Undang 23 Tahun 2014. Wujud nyata yang terlihat jelas yaitu adanya pembagian baju seragam gratis, apembagian alat tulis gratis serta adanya kartu Indonesia pintar bagi siswa siwsi yang kurang mampu. Evaluasi dan sansksi para wali murid mengnaytakan bahwa dinas pantas mendapatkan penilain yang positif dan juga para tenaga Pendidikan berkata demikian bahwa dinas layak mendapatkan penilaian yang positif hanya saja ada beberapa hal yang harus di evaluasi.
Abstract:Disiplin kerja guru merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Namun, fenomena keterlambatan, ketidakhadiran, serta lemahnya penerapan…
n sanksi masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan, termasuk di SD YPPK St. Fransiskus Xaverius II Merauke. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi disiplin kerja guru serta dampaknya terhadap kinerja guru di lingkungan sekolah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan staf SD YPPK St. Fransiskus Xaverius II Merauke. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum disiplin kerja guru berada dalam kategori cukup baik, meskipun masih ditemukan permasalahan seperti keterlambatan hadir, pemanfaatan sarana pembelajaran yang belum maksimal, serta kurang tegasnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin. Faktor-faktor utama yang memengaruhi kedisiplinan kerja guru meliputi ketepatan waktu, keteladanan pimpinan, dan konsistensi penerapan sanksi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan disiplin kerja tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga pada komitmen pimpinan, keadilan dalam manajemen sumber daya manusia, dan penyediaan sarana yang memadai. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi manajerial sekolah dalam menciptakan lingkungan kerja yang disiplin, produktif, dan profesional.
Abstract:Upah merupakan hak dasar pekerja yang wajib dilindungi, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep ijarah bi al-’amal dalam hukum Islam sebagai landasan filosofis perlindungan…
erlindungan upah pekerja, serta membandingkannya dengan pengaturan pengupahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan atas Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fikih muamalah, peraturan perundang-undangan, serta jurnal hukum mutakhir, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ijarah bi al-’amal menempatkan upah sebagai hak yang harus dipenuhi secara adil, proporsional, dan tepat waktu, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah At-Talaq ayat 6, Surah Al-Qashash ayat 26-27, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Prinsip tersebut memiliki keselarasan nilai dengan semangat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, meskipun keduanya berbeda pada aspek sumber otoritas, mekanisme penetapan upah minimum, dan bentuk sanksi. Penelitian ini merekomendasikan agar nilai-nilai ijarah bi al-’amal, khususnya prinsip maqashid syariah, diintegrasikan sebagai basis etik dalam pembaruan kebijakan pengupahan nasional, terutama untuk melindungi pekerja pada sektor informal dan ekonomi gig yang belum sepenuhnya terjangkau oleh regulasi ketenagakerjaan formal.
Wages are a fundamental right of workers that must be protected, both from the perspective of positive law and Islamic law. This study aims to examine the concept of ijarah bi al-’amal in Islamic law as a philosophical foundation for wage protection, and to compare it with wage regulations under Indonesia’s Manpower Law. The results show that ijarah bi al-’amal positions wages as a right that must be fulfilled fairly, proportionally, and in a timely manner, as affirmed in the Quran Surah At-Talaq verse 6, Surah Al-Qashash verses 26-27, and the hadith narrated by Ibn Majah. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, examining legal materials from the Quran, hadith, classical fiqh literature, statutory regulations, and recent legal journals. The findings reveal that the principles of ijarah bi al-’amal align with the spirit of Law Number 13 of 2003 on Manpower as amended by Law Number 6 of 2023 on Job Creation and Government Regulation Number 36 of 2021 on Wages, although they differ in terms of the source of authority, minimum wage determination mechanisms, and forms of sanctions. This study recommends integrating the values of ijarah bi al-’amal, particularly maqashid syariah principles, as an ethical basis for reforming national wage policy, especially to protect informal and gig-economy workers not yet fully covered by formal labor regulations.
Abstract:Abstract:All students in the world of education in the learning process are not separated from the various rules and regulations that apply or are implemented by the school and it is mandatory to be obeyed by every student.…
nt. With this, it is intended that every student knows about discipline. At SMP Negeri 1 Bosar Maligas presence, tidiness, personality and order are aspects of discipline which are used as references to measure the level of student discipline. The mechanism for measuring the level of discipline of each student is measured manually, namely by accumulating points of violations committed by students, then determining the sanctions that will be given. The purpose of this study is to analyze and design a decision support system to determine the level of discipline and sanctions for student violations using the TOPSIS (Technique Order Preference by Similarity To Ideal Solution) method and implement the system to assist counseling teachers in monitoring student discipline levels, and can be effective and efficiently find the number of points of violation committed by students. The system is designed using the MySQL database, PHP programming language, and Macromedia Dreamweaver application software.
Keywords: Discipline, TOPSIS, Macromedia Dreamweaver, Hypertext PrePocessor, Decision Support Systems.
Abstrak: Semua siswa di dalam dunia pendidikan dalam proses belajar tidak ada yang terlepas dari berbagai tata tertib dan peraturan yang berlaku atau di jalankan oleh sekolah dan memang wajib harus di taati oleh setiap siswa. Dengan adanya hal tersebut bertujuan supaya setiap siswa mengetahui tentang kedisiplinan. Di SMP Negeri 1 Bosar Maligas kehadiran, kerapian, kepribadian dan ketertiban merupakan aspek kedisiplinan yang dijadikan sebagai acuan untuk mengukur tingkat kedisiplinan siswa. Mekanisme pengukuran tingkat disiplin dari masing-masing siswa diukur dengan cara manual, yaitu dengan mengakumulasi point pelanggaran yang dilakukan siswa, kemudian ditentukan sanksi yang akan diberikan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan merancang sistem pendukung keputusan untuk menentukan tingkat kedisiplinan dan sanksi pelanggaran siswa menggunakan metode TOPSIS (Technique Order Preferenceby Similarity ToIdeal Solution) dan mengimplementasikan sistem tersebut untuk membantu guru BK dalam memantau tingkat kedisiplinan siswa, dan dapat dengan efektif dan efesien mencari jumlah point pelanggaran yang di lakukan oleh siswa.Sistemdi rancang menggunakan database MySQL,bahasa pemrograman PHP, dan software aplikasi macromedia dreamweaver.
Kata Kunci :Kedisiplinan, TOPSIS, Macromedia Dreamweaver, PHP, Sistem Pendukung Keputusan.
Abstract:Abstract: Secondary education plays an important role in shaping students' academic, social, and emotional skills and preparing them for further education or entering the workforce. One important aspect of education is the…
he application of discipline through sanctions for violations of school rules. SMA Negeri 1 Kisaran currently still uses a manual system in recording and imposing sanctions, which is prone to errors, data loss, and is less efficient in decision making. This study aims to propose the implementation of a decision support system based on the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method to determine more objective and transparent sanctions. The results of the application of the TOPSIS method in the process of determining objective sanctions for students at SMA Negeri 1 Kisaran are based on factors such as attendance, neatness, diligence, and student behavior, resulting in more accurate and systematic decisions. This study shows that the application of the TOPSIS method increases efficiency in determining sanctions for students and supports a fairer and data-based coaching process in schools.
Keywords: decision support system; discipline; sanctions; TOPSIS.
Abstrak: Pendidikan menengah memiliki peran penting dalam membentuk keterampilan akademik, sosial, dan emosional peserta didik serta mempersiapkan mereka untuk pendidikan lebih lanjut atau masuk ke dunia kerja. Salah satu aspek penting dalam pendidikan adalah penerapan disiplin melalui sanksi terhadap pelanggaran aturan sekolah. SMA Negeri 1 Kisaran saat ini masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan dan pemberian sanksi, yang rentan terhadap kesalahan, kehilangan data, serta kurang efisien dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan mengusulkan penerapan sistem pendukung keputusan berbasis metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk menentukan sanksi yang lebih objektif dan transparan. Hasil dari penerapan metode TOPSIS dalam proses penentuan sanksi objektif pada peserta didik di SMA Negeri 1 Kisaran didasarkan pada faktor-faktor seperti kehadiran, kerapian, kerajinan, serta kelakuan siswa, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan sistematis. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan metode TOPSIS meningkatkan efisiensi dalam menentukan sanksi bagi siswa serta mendukung proses pembinaan yang lebih adil dan berbasis data di sekolah.
Kata kunci: kedisiplinan; sanksi; sistem pendukung keputusan; TOPSIS.