Abstract:SociopreneurHub merupakan suatu pendekatan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis komunitas melalui integrasi konsep kewirausahaan sosial dengan teknologi digital. Program ini dirancang untuk memberdayakan…
emberdayakan kelompok masyarakat lokal yang memiliki keterbatasan akses terhadap pasar digital dengan melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan. Melalui pendampingan intensif, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan platform marketplace berbasis digital, proyek ini bertujuan membentuk ekosistem bisnis sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif ini menekankan kolaborasi antara akademisi, masyarakat, dan sektor teknologi untuk memperkuat kapabilitas pelaku usaha komunitas dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. Evaluasi kesuksesan program dilihat dari peningkatan keterampilan digital, pertumbuhan transaksi usaha lokal, dan keberlanjutan usaha pasca-intervensi. SociopreneurHub diharapkan dapat menjadi model percontohan dalam pembangunan sosial berbasis inovasi digital di kalangan perguruan tinggi Indonesia.
Abstract:Kondisi jalan merupakan komponen vital dalam sistem transportasi darat yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan penelitiaan ini yaitu, Mengetahui jenis kerusakan ruas Jalan Pahlawan Kecamatan Enrekang…
nrekang Kabupaten Enrekang dengan metode SDI dan Mengetahui cara menentukan jenis penanganan kerusakan jalan berdasarkan hasil analisis metode SDI ruas Jalan Pahlawan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan di Jalan Pahlawan yang memiliki panjang sekitar 0,640Km, dari titik awal yaitu di Bambu Runcing (STA 0+00) berakhir di Simpang Empat Jl. Pangeran Hidayat, Jl. Mata Dewa dan Jl. Penja (STA 0+640) menggunakan metode Surface Distress Index (SDI) dengan interval pengamatan setiap 50 meter. Berdasarkan hasil perhitungan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR), diperoleh volume lalu lintas sebesar 750,9 smp/hari. Nilai rata-rata SDI pada ruas Jalan Pahlawan dari STA 0+000 sampai STA 0+640 adalah sebesar 51,54%, yang menunjukkan bahwa kondisi jalan berada dalam kategori sedang. Oleh karena itu, jenis penanganan yang direkomendasikan adalah pemeliharaan berkala.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis…
isis dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) telah berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan tarif sebesar 2,5% dari nilai bruto transaksi. Sistem pajak final dinilai mampu mempermudah administrasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor properti. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman wajib pajak dan adanya praktik pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pengawasan agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
Abstract:Kesehatan ibu dan anak tetap menjadi prioritas strategis pembangunan kesehatan karena mencerminkan mutu pelayanan kesehatan, implementasi kebijakan, dan kesejahteraan masyarakat. Di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, pelaksanaan…
elaksanaan Program Kesehatan Ibu dan Anak menghadapi tantangan berupa hambatan geografis, ketimpangan akses layanan, dan belum optimalnya pelayanan lanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program Kesehatan Ibu dan Anak serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di Kecamatan Sukajaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain evaluatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan enam informan yang dipilih secara purposif, meliputi unsur pemerintah kecamatan, pimpinan puskesmas, tenaga kesehatan, dan penerima layanan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan evaluasi program mengacu pada model CIPP serta perspektif efektivitas Dunn dan Steers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup efektif, terutama pada layanan dasar seperti persalinan di fasilitas kesehatan, pelayanan nifas, imunisasi, dan pelayanan balita. Namun, program belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis yang sulit, belum lengkapnya kunjungan antenatal, lemahnya penanganan rujukan komplikasi, dan belum meratanya kesadaran masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis capaian indikator program dengan faktor implementasi kebijakan pada konteks wilayah terpencil. Penguatan layanan jemput bola, sistem rujukan, distribusi tenaga kesehatan, dan edukasi masyarakat menjadi kunci peningkatan efektivitas program.
Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi signifikan adalah retribusi perizinan bangunan…
yang berasal dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan bangunan, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai platform digital yang bertujuan menyederhanakan prosedur administrasi serta meningkatkan transparansi pelayanan publik. Namun demikian, implementasi SIMBG di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta koordinasi administratif antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG di Kota Bogor, mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan guna mendukung peningkatan pendapatan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMBG telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan PBG, namun masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sosialisasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta optimalisasi integrasi sistem digital guna meningkatkan efektivitas implementasi SIMBG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan SIMBG berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung peningkatan PAD melalui retribusi PBG di Kota Bogor.
Abstract:Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan memperkuat akuntabilitas sektor publik melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Namun, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek teknis atau hanya…
anya berfokus pada satu perangkat daerah, sedangkan evaluasi sistemik pada level kabupaten masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta menjelaskan kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif yang dilaksanakan pada tahun 2025 di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, focus group discussion, dan observasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKIP telah memperbaiki ketertiban administratif, penjenjangan target, dan monitoring berkala, tetapi kontribusinya terhadap kinerja substantif masih terbatas. Aspek terlemah terdapat pada pengukuran kinerja karena indikator belum sepenuhnya berbasis outcome, kualitas data belum merata, dan hasil evaluasi belum konsisten digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi sistemik level kabupaten dan rekomendasi kontekstual berupa core indicator set, penguatan register tindak lanjut, integrasi sistem informasi, dan performance review berbasis bukti. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi SAKIP di Kabupaten Bogor telah maju secara struktural, tetapi masih memerlukan perbaikan terintegrasi agar benar-benar menjadi instrumen manajemen berbasis hasil.
Abstract:Pembelajaran geometri bangun datar pada jenjang sekolah dasar berperan penting dalam membentuk kemampuan berpikir spasial, visualisasi, dan pemahaman struktur matematis siswa. Dalam praktiknya, penyampaian materi masih sering…
ering berfokus pada penerapan rumus dan prosedur perhitungan sehingga siswa kurang memperoleh pemahaman terhadap makna konseptual dari setiap bentuk geometri. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah etnomatematika, yaitu pendekatan yang memanfaatkan unsur budaya sebagai konteks dalam menjelaskan konsep matematika formal. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis konseptual terhadap pembelajaran geometri bangun datar melalui pendekatan etnomatematika di sekolah dasar. Metode yang digunakan berupa studi literatur dengan menelaah berbagai artikel ilmiah nasional yang relevan dengan tema kajian. Analisis difokuskan pada landasan teoretis, bentuk implementasi pembelajaran berbasis budaya, serta tantangan yang muncul dalam penerapannya. Hasil sintesis menunjukkan bahwa berbagai artefak budaya, seperti struktur bangunan tradisional, kerajinan anyaman, motif tekstil daerah, dan permainan tradisional, memiliki keterkaitan dengan konsep bangun datar dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman konseptual siswa. Meskipun demikian, keberhasilan penerapan pendekatan ini bergantung pada kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang sistematis dan kontekstual.
Abstract:Desa sebagai unit pemerintahan dasar memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam administrasi dan manajemen. Pengelolaan yang masih manual menyebabkan pelayanan…
layanan lambat, rawan kesalahan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam teknologi dan manajemen modern menghambat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital dan penguatan manajemen pemerintahan desa menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Menuju Desa Modern: Administrasi Digital dan Manajemen Efektif” dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan. Program ini bertujuan mengimplementasikan sistem administrasi digital yang terintegrasi serta manajemen pemerintahan yang efektif, guna meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan kualitas tata kelola desa secara berkelanjutan
Villages, as the lowest level of government, play a strategic role in development and public service delivery; however, they still face various challenges in administration and management. Manual administrative processes lead to slow services, a high risk of errors, and low levels of transparency and accountability. In addition, the limited competence of village officials in technology and modern management hinders the effectiveness of planning, implementation, and evaluation of development programs. This condition impacts the quality of public services and reduces community participation. Therefore, digital transformation and the strengthening of village governance management have become urgent necessities. A Community Service program entitled “Towards a Modern Village: Digital Administration and Effective Management” is designed to enhance the capacity of village officials through training and mentoring. This program aims to implement an integrated digital administrative system and effective governance management in order to improve service efficiency, transparency, and the overall quality of sustainable village governance
Abstract:Perubahan iklim yang semakin parah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia. Perubahan iklim yang ekstrem seperti peningkatan suhu global, cuaca yang tidak menentu, dan bencana alam yang semakin…
kin sering terjadi, mengharuskan kota-kota di seluruh dunia untuk beradaptasi dan mempersiapkan diri. Perencanaan desain kota yang berkelanjutan merupakan salah satu solusi adaptasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan membangun Resilient City yang memaksimalkan delapan (8) elemen fisik dalam perancangan dan desain kota, yaitu tataguna lahan, tata bangunan, sirkulasi dan perparkiran, ruang terbuka, jalur pejalan kaki, aktivitas pendukung, preservasi dan konservasi, serta rambu dan penanda. Penelitian ini dillakukan dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan antara desain kota yang tangguh dan perannya dalam menanggulangi krisis iklim dan menciptakan ketahanan di perkotaan (City Resilience). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel yang dicetuskan oleh Rockefeller Foundation & ARUP (2014) yaitu Urban systems/ Infrastructure and environment (Sistem infrastruktur perkotaan dan lingkungan), Leadership and strategy (kepemimpinan dan strategi), dan Preventive (pencegahan) yang dicetuskan oleh Y. Jabareen (2013) karena variabel tersebut bisa menggambarkan konsep perencanaan desain kota sesuai dengan teori dasar ketahanan kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran desain kota tangguh sangat dibutuhkan dalam menghadapi krisis iklim saat ini. Contoh-contoh kota seperti Copenhagen yang mengadopsi konsep The Carbon Neutral, Tokyo dan Rotterdam yang mengadopsi konsep The Biophilic City , dan menunjukkan bahwa penerapan desain kota yang resilient dapat membawa manfaat besar dalam menghadapi tantangan bencana, ekonomi, lingkungan dan sosial.
Abstract:Pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong peningkatan kebutuhan lahan untuk kawasan hunian, yang memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui…
i dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan terhadap perubahan limpasan permukaan dan infiltrasi air di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal pada periode tahun 2014–2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif rasionalistik dengan mengintegrasikan analisis spasial (interpretasi citra satelit menggunakan ArcGIS 10.8) serta metode analisis Delphi sebanyak tiga putaran untuk menguji persepsi para pemangku kepentingan (stakeholders). Pengambilan sampel narasumber dilakukan melalui teknik purposive sampling yang melibatkan unsur dinas pemerintahan terkait, akademisi, praktisi pengembang perumahan, dan tokoh masyarakat. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun (2014–2024), luas lahan pertanian di Kecamatan Kramat mengalami penurunan sebesar 86,23 Ha (dari 2.562,18 Ha menjadi 2.475,95 Ha), sedangkan luas lahan perumahan meningkat sebesar 32,19 Ha (dari 123,54 Ha menjadi 155,73 Ha). Lebih lanjut, hasil analisis Delphi berhasil mencapai konsensus para ahli yang menyetujui 7 indikator dampak utama, yaitu perubahan luas lahan, peningkatan intensitas pembangunan, peningkatan permukaan kedap air, penurunan infiltrasi air, peningkatan volume limpasan permukaan, penurunan kinerja sistem drainase, dan peningkatan kejadian genangan air. Konversi area terbuka menjadi material kedap air (seperti atap bangunan, beton, dan aspal) meminimalkan kapasitas resapan tanah alami, sehingga memicu peningkatan aliran permukaan (surface run-off) yang berujung pada timbulnya masalah genangan air setinggi 10–70 cm di beberapa desa. Kesimpulannya, alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Kramat secara nyata merubah karakteristik permukaan dari permeabel menjadi kedap air, sehingga menurunkan kemampuan infiltrasi tanah dan memperbesar volume limpasan permukaan secara drastis.