Search Articles & Publications

Showing 323 articles found for "Bangunan"

Analisis Literatur Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terpencil: Peran Model Desa Wisata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lokal (Refleksi Kasus: Desa Wisata Huta Tinggi, Samosir)

Sitompul, Hizkia, Br Tumeang, Anita Louis
Abstract: Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di desa terpencil seperti Desa Wisata Huta Tinggi menunjukkan bahwa kesuksesan tersebut tidak murni lahir begitu saja, melainkan dari sinergi antara agensi lokal dan intervensi eksternal… nal yang terkoordinasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma pembangunan nasional yang memprioritaskan desa sebagai subjek pembangunan (Desa SDGs) dan popularitas model Community-Based Tourism (CBT) sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis faktor-faktor penentu keberhasilan pemberdayaan di Desa Huta Tinggi dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan lokal, baik secara ekonomi maupun sosial. Menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini mensintesis berbagai sumber akademis dan laporan untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif. Penelitian ini menemukan bahwa anatomi keberhasilan Desa Huta Tinggi ditopang oleh tiga pilar: (1) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan terstruktur yang menghasilkan inovasi produk (misalnya, yogurt susu kerbau); (2) penguatan kelembagaan lokal melalui peran sentral Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai motor penggerak partisipasi; serta (3) kolaborasi multi-pihak yang efektif, yang mengintegrasikan dukungan top-down (pemerintah, swasta) dengan inisiatif bottom-up (masyarakat). Dampak dari pemberdayaan ini bersifat multidimensional, mencakup diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru, serta revitalisasi budaya dan penguatan kohesi sosial. Disimpulkan bahwa Huta Tinggi memvalidasi model CBT hibrida yang efektif dan dapat direplikasi, di mana keberhasilan awal menjadi fondasi yang kokoh. Namun, keberlanjutan jangka panjangnya kini menghadapi tantangan fase konsolidasi menuju stagnasi, seperti keterbatasan infrastruktur dan tekanan lingkungan, yang menuntut pergeseran fokus dari membangun ke mengelola secara berkelanjutan.

OPTIMALISASI PEREMPUAN DALAM KETAHANAN PANGAN BERBASIS LINGKUNGAN

Aulia Azwita Wijaya, Mutiara Serly, Elly Nielwaty
Abstract: Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang berkaitan dengan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perempuan memiliki peran penting sebagai… bagai pengelola pangan rumah tangga, pelaku usaha pertanian, serta agen perubahan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran perempuan dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis lingkungan melalui berbagai praktik pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur (literature review) dengan mengkaji berbagai artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan mengenai perempuan, ketahanan pangan, dan lingkungan. Analisis penelitian menggunakan Teori Optimalisasi (Siagian, 2014; Heizer et al., 2020) sebagai kerangka utama, dengan lima indikator yaitu efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan, yang dilengkapi oleh Teori Pemberdayaan Perempuan (Women Empowerment Theory) yang dikembangkan oleh Naila Kabeer (1999) sebagai teori pendukung. Teori pemberdayaan ini menekankan bahwa akses terhadap sumber daya, kemampuan mengambil keputusan, dan pencapaian kesejahteraan menjadi faktor pelengkap dalam meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan berkontribusi signifikan dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengelolaan pekarangan pangan, diversifikasi konsumsi pangan keluarga, pengembangan pertanian ramah lingkungan, serta pemanfaatan teknologi sederhana berbasis sumber daya lokal, sebagaimana tercermin dari pencapaian indikator efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan dalam Teori Optimalisasi. Namun demikian, optimalisasi peran perempuan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap lahan, modal, teknologi, dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan, akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta penguatan kelembagaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran perempuan yang didukung oleh pemberdayaan berbasis lingkungan merupakan strategi penting dalam memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.

OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN KOSONG (PEKARANGAN RUMAH) MENJADI LAHAN PRODUKTIF DI KELURAHAN UMBAN SARI, KECAMATAN RUMBAI, KOTA PEKANBARU

Vaica Nestra Lucia Br Manalu, Cristmes Grecya Yolanda Banurea, Elly Nielwaty
Abstract: Pemanfaatan lahan kosong di kawasan permukiman menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga sekaligus mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Pekarangan… arangan rumah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi lahan produktif melalui budidaya tanaman hortikultura, tanaman obat keluarga, maupun kegiatan pertanian rumah tangga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pemanfaatan lahan kosong (pekarangan rumah) menjadi lahan produktif di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru berdasarkan perspektif Community Empowerment. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah Informan A(54 tahun), warga yang aktif memanfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi lahan produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan pekarangan telah memberikan manfaat berupa peningkatan ketahanan pangan keluarga, pengurangan pengeluaran rumah tangga, peningkatan kualitas lingkungan, dan penguatan hubungan sosial masyarakat. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan pengetahuan budidaya, minimnya akses terhadap sarana produksi, serta kurangnya pendampingan yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis lima dimensi Community Empowerment yang meliputi enabling, empowering, protecting, supporting, dan maintaining, optimalisasi pemanfaatan lahan kosong telah berjalan cukup baik meskipun masih memerlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA JAMBAI MAKMUR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK

Dandi Dio Ramdani Pradimas, M. Anggi Syahputra, Elly Nielwaty
Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan… ngan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan belum berjalan secara substantif, karena kehadiran fisik warga dalam Musrenbangdes tidak diikuti oleh pengintegrasian aspirasi mereka ke dalam dokumen RKPDes secara bermakna; (2) partisipasi dalam pelaksanaan berjalan relatif baik, ditandai dengan kuatnya semangat gotong royong dalam kegiatan pembangunan infrastruktur; (3) pemanfaatan hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata, khususnya bagi kelompok perempuan dan buruh tani yang memperoleh porsi manfaat lebih kecil; serta (4) partisipasi dalam evaluasi merupakan dimensi yang paling lemah, akibat minimnya transparansi anggaran dan terbatasnya saluran aspirasi warga di luar siklus tahunan Musrenbangdes. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi dominasi elite desa dalam forum deliberasi, rendahnya literasi kebijakan warga, dan distribusi informasi yang tidak memadai. Penguatan mekanisme Musrenbangdes berbasis inklusi dan transparansi anggaran menjadi rekomendasi utama penelitian ini.

IMPLEMENTASI PROGRAM APARTEMEN IKAN SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN KELAUTAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Aiman Sabar Rezeky, Ghaitsa Zahira Sofa, Nurul Aulia, Naya Tsaqifah Fisabilillah
Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya degradasi ekosistem laut di Provinsi Sulawesi Selatan akibat praktik penangkapan ikan yang ilegal sehingga berdampak pada menurunnya kualitas ekosistem laut serta kesejahteraan… teraan nelayan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Apartemen Ikan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi biru dalam mendukung pemulihan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Apartemen Ikan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tujuan yang jelas dalam menciptakan habitat baru bagi ikan, mendukung konservasi laut, serta meningkatkan efisiensi aktivitas penangkapan ikan bagi nelayan kecil. Program ini juga menunjukkan potensi positif terhadap pemulihan ekosistem laut melalui pembentukan habitat buatan yang mulai dimanfaatkan biota laut sebagai tempat berkembang biak. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, pengawasan, dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan program. Dengan demikian, penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan pengawasan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan Program Apartemen Ikan secara ekologis dan ekonomis.

Transparansi Anggaran Daerah sebagai Strategi Peningkatan Akuntabilitas Publik

Rafi Danang Rasidayu, Aycen Wulung Pilar, Meirinawati, Meirinawati, Indra Devian Lumban Gaol
Abstract: Transparansi anggaran daerah menjadi salah satu isu penting dalam manajemen publik di Indonesia, terutama dalam tiga tahun terakhir ketika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, terbuka, dan akuntabel semakin… meningkat. Fenomena aktual seperti keterlambatan distribusi bantuan sosial, ketidakmerataan pelayanan administrasi kependudukan, serta rendahnya kualitas layanan kesehatan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola birokrasi. Data Badan Pusat Statistik (2025a) mencatat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di angka 73,5, yang menegaskan perlunya perbaikan serius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi anggaran daerah sebagai strategi peningkatan akuntabilitas publik. Penulisan dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan literatur akademik, regulasi pemerintah, serta data sekunder dari BPS dan media nasional. Pembahasan menyoroti faktor kepemimpinan birokrasi, koordinasi antarinstansi, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai penentu kualitas tata kelola. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penerapan transparansi yang konsisten, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan, kesenjangan antarwilayah dapat ditekan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan lebih mudah tercapai.  

Analisis Pengelolaan Aset Desa Di Desa Ciburial Ditinjau Dari Lima Tahapan Teori Manajemen Aset

Hasya Aulia, Naila Fayza Haq Faqih, Manda Alifia, Azzahra Aulia Arrahman, M. Riza Albani, Alvira Nisrina Zahir, Iyep Saifulrahman
Abstract: Abstrak merupakan ringkasan singkat dari makalah untuk membantu pembaca cepat memastikan masalah utama Pengelolaan aset desa memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,… ik, dan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung berdasarkan lima tahapan teori manajemen aset menurut Doli D. Siregar yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan yang terdiri atas aparatur Desa Ciburial yang terlibat dalam pengelolaan aset desa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi aset telah dilakukan melalui SIPADES dan dokumen inventaris aset desa sehingga data aset dapat terdokumentasi dengan baik. Legalitas aset pada umumnya telah didukung oleh dokumen kepemilikan yang jelas, sedangkan penilaian aset dilakukan melalui pencatatan nilai perolehan dan penyusutan aset. Optimalisasi aset dilaksanakan melalui pemanfaatan aset untuk menunjang pelayanan publik, kegiatan masyarakat, serta penyertaan modal pada BUMDes. Pengawasan dan pengendalian aset dilakukan melalui pemeriksaan fisik, pencocokan data administrasi, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, serta audit dari instansi terkait. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas administrasi aset, dan terbatasnya aset yang dapat dikembangkan secara produktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset Desa Ciburial telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan kapasitas pengelola dan optimalisasi pemanfaatan aset guna meningkatkan efektivitas pengelolaan aset desa.

Fenomena Brain Drain di Kalangan Generasi Muda: Tantangan Cinta Tanah Air di Era Globalisasi

Aditama, Portia, Hanif Nahrufirdaus, Muhammad Maftuh Maulana, Damar Patria Mahardika, Hangestuti Wardani, Farhan Hamid
Abstract: Fenomena brain drain di era globalisasi menjadi isu penting bagi kalangan generasi muda Indonesia, terutama tertuju pada mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi yang memilih merintis karier dan menetap di luar negeri. Upaya… ya dari pemerintah berupa program beasiswa seperti LPDP merupakan bentuk investasi negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kontribusi bagi pembangunan nasional. Namun, baru-baru ini munculnya tren seperti #KaburAjaDulu menunjukkan adanya krisis kepercayaan sebagian kalangan generasi muda terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan prospek karier di dalam negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana fenomena brain drain sebagai tantangan terhadap nilai cinta tanah air dan nasionalisme generasi muda. Dengan metode pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan netnografi. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa fenomena brain drain dipicu oleh faktor pendorong seperti keterbatasan lapangan kerja, fasilitas riset yang rendah, dan ketidakpastian karier, serta faktor daya tarik dari luar domestik berupa kesejahteraan, profesionalisme, dan peluang berkembang yang luas. Selain memunculkan pergeseran makna nasionalisme di kalangan generasi muda, fenomena ini berdampak pada berkurangnya potensi sumber daya manusia nasional sehingga diperlukan integrasi di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan penguatan nilai nasionalisme agar generasi muda tetap kompetitif secara global sekaligus berkomitmen penuh terhadap bangsa atau tanah air.

Hak Untuk Bebas Dari Segala Interferensi Atas Harta Benda Pada Masyarakat Wadas

Sodikin, Edi Suhaedi
Abstract: Hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak yang demikian diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945… 945 dan diimplementasikan dalam undang-undang organik. Permasalahannya adalah mengenai batu andesit yang merupakan komponen lingkungan hidup dan kekayaan alam yang menjadi hak milik masyarakat ditambang untuk bahan pembangunan bendungan Bener yang mengakibatkan terjadinya kerusakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif, yang merupakan pemberlakuan ketentuan hukum secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa pembangunan bendungan Bener dengan menambang batu andesit mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak untuk bebas dari kerusakan lingkungan atas harta benda masyarakat (sumber daya alam) yang dimilikinya. Oleh karena itu, terdapat pelanggaran hak asasi manusia yaitu hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda pada masyarakat Wadas. Pembangunan yang dilaksanakan semestinya memberikan hak kepada masyarakat untuk menikmati hasil Pembangunan dengan tidak merusak lingkungan tempat hidup masyarakatnya.

Isu Gender dan Keadilan Sosial dalam Pendidikan: Analisis Teoritis dan Tantangan Implementasi

Heni Kumalasari, Wayan Suastra, Ananta Wikrama Tungga Atmaja, I Nyoman Tika
Abstract: Isu gender dan keadilan sosial dalam pendidikan merupakan persoalan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan. Meskipun berbagai kebijakan nasional telah menekankan… kankan prinsip kesetaraan, praktik pendidikan di lapangan masih menunjukkan adanya bias gender dan ketidakadilan sosial yang bersifat struktural maupun kultural. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka teoritis gender dan keadilan sosial dalam pendidikan, mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender, mengkaji upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan berperspektif gender, serta menguraikan tantangan implementasinya. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan menelaah hasil-hasil penelitian nasional dan internasional yang relevan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga kualitas pembelajaran, representasi dalam kurikulum, serta dampak jangka panjang terhadap kesempatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pendidikan yang sistemik, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan perspektif gender dan keadilan sosial pada seluruh level kebijakan dan praktik pendidikan.