Abstract:Penelitian ini mengkaji dampak perubahan tingkat inflasi terhadap fluktuasi daya beli masyarakat di Indonesia dengan fokus pada aspek ekonomi makro. Saat inflasi meningkat, harga barang dan jasa cenderung naik, mengakibatkan…
tkan penurunan daya beli konsumen, terutama jika kenaikan harga melebihi peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan tingkat inflasi berperan signifikan dalam membentuk tingkat daya beli masyarakat secara keseluruhan. Identifikasi pola atau tren khusus dalam interaksi antara inflasi dan daya beli menjadi fokus penelitian. Selama periode inflasi tinggi, terdapat penurunan drastis dalam daya beli, terutama pada kelompok pendapatan rendah. Sebaliknya, dalam situasi inflasi yang lebih terkendali, dampaknya mungkin lebih terbatas. Variabilitas pola ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi tingkat inflasi. Respon konsumen terhadap perubahan tingkat inflasi menjadi elemen kunci. Penyesuaian pola belanja, fokus pada kebutuhan esensial, dan pencarian alternatif yang lebih terjangkau mencerminkan strategi konsumen untuk menjaga daya beli mereka. Upaya konsumen untuk mengoptimalkan nilai uang mereka, termasuk memanfaatkan promosi atau penawaran khusus, menjadi bagian dari dinamika respons terhadap fluktuasi harga. Variabel-variabel ekonomi makro, seperti suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran, memainkan peran penting dalam membentuk dinamika antara inflasi dan daya beli. Suku bunga yang tinggi dapat memberikan tekanan pada daya beli melalui biaya pinjaman yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat pengangguran yang rendah mendukung stabilitas daya beli melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Pemahaman holistik terhadap interaksi ini menjadi kunci dalam merancang kebijakan ekonomi yang responsif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Abstract: Politik dan kebijakan adalah dua hal penting dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dua elemen ini bisa mempengaruhi pelaksanaan pendidikan Islam secara keseluruhan. Sejarah politik…
k dan kebijakan pendidikan di Indonesia telah dimulai sejak awal kemerdekaan bangsa ini, bahkan pergulatan politik dan kebijakan tersebut sudah ada sejak prakemerdekaan. Perkembangan politik dan kebijakan dalam dunia pendidikan di Indonesia memiliki dinamika yang cukup menarik untuk diperhatikan pada setiap periodenya, mulai dari awal kemerdekaan sampai dengan dinamika politik dan kebijakan pendidikan yang terjadi hari ini. Pembuatan kebijakan di bidang pendidikan seringkali menjadi ajang perebutan pengaruh para elite politik. Akibatnya, politisasi pendidikan kadang menjadi tak terhindarkan. Di sisi lain, upaya untuk melakukan pengarus-utamaan (mainstreaming) kebijakan pendidikan sehingga dapat sejajar dengan kebijakan di bidang lainnya juga tidaklah mudah. Bagi dunia ketiga dan negara-negara berkembang, upaya tersebut tidak saja berhadapan dengan sistem politik dan budaya yang kurang mendukung dan problem ekonomi yang akut. Akibatnya, seringkali kebijakan pendidikan dikalahkan oleh kebijakan lain seperti di bidang pertahanan, keamanan dan ekonomi.
Abstract:Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara di indonesia dan untuk apa saja kendala yang dihadapi mahkamah…
i mahkamah konstitusi dalam menegakkan hukum tata negara di indonesia. ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara muncul akibat ketidakjelasan pengaturan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara sehingga diperlukan kejelasan mengenai pengertian sengketa, pihak yang dapat mengajukan permohonan, serta mekanisme pengajuannya ke Mahkamah Konstitusi.
Abstract:Sengketa Laut China Selatan menimbulkan persoalan hukum internasional akibat klaim sepihak nine dash line oleh Tiongkok yang tumpang tindih dengan rezim hukum laut internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis…
is kedudukan hukum klaim nine dash line ditinjau berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya terhadap UNCLOS 1982 dan Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim nine dash line tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982, serta bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UNCLOS telah tersedia secara normatif namun menghadapi keterbatasan dalam penerapannya akibat ketergantungan pada kepatuhan negara.
Abstract:Keselamatan lalu lintas merupakan prioritas utama dalam sistem transportasi jalan raya, di mana helm berperan penting sebagai alat pelindung diri bagi pengendara sepeda motor. Seiring perkembangan teknologi, muncul penggunaan…
unaan helm intercom, yang menawarkan kemudahan komunikasi saat berkendara dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibatnya, terjadi kekosongan norma terkait status hukum dan aspek keselamatan dari penggunaan intercom tersebut. Studi ini berorientasi guna menginvestigasi regulasi penggunaan intercom pada helm pengendara sepeda motor dalam perspektif keselamatan lalu lintas menurut PP Nomor 55 Tahun 2012, serta menilai sejauh mana regulasi yang ada dapat mengakomodasi kemajuan teknologi helm modern tanpa mengurangi fungsi perlindungan dan efektivitas keselamatan pengendara sepeda motor. Prosedur yang diaplikasikan ialah riset hukum preskriptif yakni investigasi yang terpusat pada analisis kaidah hukum terkodifikasi serta ajaran hukum yang berkaitan. Ancangan peraturan perundang- undangan (statute approach) plus gagasan (conceptual approach). Informasi diakumulasi via eksaminasi pustaka, peraturan perundang-undangan, berikut analisis standar teknis helm ber-SNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan intercom pada helm belum memiliki dasar hukum yang jelas dan belum diakomodasi dalam SNI 1811:2007. Walaupun tidak secara eksplisit dilarang, modifikasi struktur helm untuk pemasangan intercom berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan kepala dan bertentangan dengan prinsip laik jalan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2012.diperlukan pembaruan regulasi serta revisi terhadap standar SNI helm agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan aspek keselamatan pengendara.
Abstract:Berkembangnya kondisi digital sudah menciptakan kemudahan pada banyak kondisi kehidupan, salah satunya pada aktivitas jual beli online melalui platform e-commerce. Namun, aktivitas ini juga menghadirkan tantangan, seperti…
i risiko penipuan dan pelanggaran hak konsumen. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum pada pelaku usaha yang merugikan konsumen serta bentuk perlindungan hukum ditawarkan kepada konsumen pada transaksi jual beli di e-commerce, khususnya melalui platform seperti TikTok Shop. Metode penelitian yang pakai ialah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis mengatakan bahwa setara dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha bertanggung jawab mengganti produk konsumen akibat produk yang tidak sesuai. Pemerintah telah menciptakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Upaya perlindungan konsumen juga mencakup pemberian informasi yang faktual dan transparan, menambah pemantauan terhadap pelaku usaha, serta pemaparan hukuman bagi pelaku penipuan. Perlindungan hukum ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah kerugian konsumen, dan membuat keadaan jualan online aman serta terpercaya. Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam transaksi di e-commerce.
Abstract:Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan perolehan jumlah pendapatan dan beban PT Asuransi Allianz Life Indonesia Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggambarkan…
rkan kondisi perubahan yang terjadi pada laporan keuangan konsolidasian. Keterbaruan temuan pada penelitian ini yaitu kenaikan pendapatan disebabkan kenaikan tarif premi karena adanya kenaikan inflasi biaya medis yang mengakibatkan perusahaan melakukan repricing, sedangkan faktor internal yaitu peningkatan hasil investasi dikarenakan perusahaan melakukan peluncuran Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Kontribusi terbesar penyebab kenaikan beban yaitu adanya peningkatan biaya operasional. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh klaim dan manfaat dibayar yang meningkat dikarenakan biaya medis meningkat.
Abstract:Kerusakan lingkungan merupakan isu global yang semakin mendesak untuk ditangani. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap pandangan Al-Qur'an dan tafsirnya terhadap kerusakan alam memberikan landasan spiritual dan etis yang…
penting dalam menjaga bumi sebagai amanah dari Allah SWT. Tujuan dari penelitian untuk menganalisa perspektif Tafsir Ibnu Katsir dalam Surah Al-Baqarah ayat 11 dan 205 terhadap kerusakan alam, serta mengidentifikasi upaya mitigasi yang dapat diambil untuk mengatasi krisis lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan lingkungan dan penafsiran Ibnu Tafsir. Kontribusi ilmiah kajian ini adalah memberikan pemahaman holistik mengenai pertanggung jawaban manusia sebagai khalifah dalam konteks lingkungan, serta menguraikan pandangan Islam terhadap kerusakan alam dan peran manusia sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Tafsir Ibnu Katsir mengungkapkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam serta menganalisa manusia bertanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk memelihara kelestarian alam, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kelestarian dan keadilan bagi seluruh ciptaan Allah SWT. Penelitian ini juga menganalisa kerusakan lingkungan sebagai akibat ketidakseimbangan ekosistem dan mengaitkannya dengan ketidaksetaraan sosial akibat penggunaan teknologi berlebihan. Islam, melalui prinsip ḥifẓ al-bīah, menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap keseimbangan alam dan kesejahteraan semua makhluk hidup.
Abstract:Multikulturalisme dalam kehidupan di era saat ini merupakan aset besar dalam membangun peradaban dan pembangunan nasional karena dengan keragaman merupakan modal utama suatu bangsa untuk membangun sebuah kekuatan. Masyarakat…
akat multikulturalisme saat ini sangat terkait dengan era society 5.0 yakni mengacu pada revolusi industri kelima. Secara garis besar society 5.0 mengambil langkah digitalisasi dan transformasi ke arah baru, dari tingkat organisasi individu dan bagian masyarakat ke strategi transformasional nasional, kebijakan, bahkan ke tingkat filosofis. Faktor penting yang harus ditingkatkan adalah kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemahaman akan literasi individu Multikulturalisme di era masyarakat digital menghadapi tantangan dan tekanan yang lebih besar dikarenakan adanya disrupsi yang terjadi akibat kehadiran berbagai inovasi teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi perlu dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman literasi digital diantaranya digital skill, digital culture, digital ethics, digital safety. Peran generasi emas Indonesia menjadi sangat penting. Generasi emas harus mengembangkan potensinya untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Pendidikan multikultural yang diberikan sejak dini dapat membantu mempersiapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang matang kepada generasi emas dalam menjalankan peran sebagai warga negara yang demokratis dalam masyarakat untuk berinteraksi, bernegosiasi dan berkomunikasi dengan kelompok yang beragam untuk menciptakan tatanan masyarakat yang bermoral. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui masyarakat multikulturalisme dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi multikulturalisme di era society 5.0 serta potensi dan tantangan masyarakat multikulturalisme di era society 5.0. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dekriptif kualitatif.
Abstract:Illegal fishing sebagai kegiatan penangkapan ikan secara illegal atau melawan hukum merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang perikanan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum…
um pidana illegal fishing di perairan Maluku dan kebijakan penanggulangan illegal fishing di perairan Maluku. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan selanjutnya analisis bahan hukum secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hukum pidana illegal fishing di perairan Maluku menggunakan UU Perikanan yang menjadi payung hukum penegakan hukum illegal fishing di Indonesia. Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk perumusan peraturan hukum pidana yang lebih baik, tentunya UU Perikanan sebagai Hukum Pidana Administrasi (administrative penal law) memiliki sejumlah kelemahan. Untuk itu kebijakan penanggulangan iilegal fishing di perairan Maluku juga membutuhkan pendekatan non penal (tidak menggunakan hukum pidana) seperti adanya sosialisasi/edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan akibat hukum praktek illegal fishing atau penggunaan kearifan lokal masyarakat Maluku seperti budaya sasi laut dalam meminimalisir praktek illegal fishing. Dibutuhkan adanya pendekatan yang integral yakni keterpaduan atau keserampakan pendekatan penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana illegal fishing di perairan Maluku.