Abstract:Penelitian ini mengkaji secara mendalam gangguan keamanan di batas laut wilayah Sulawesi Tenggara serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis gangguan…
uan keamanan yang paling sering terjadi dan merumuskan langkah-langkah strategis yang efektif dalam menghadapi ancaman tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data sekunder dari berbagai laporan keamanan, wawancara mendalam dengan pihak berwenang, serta studi kasus langsung di wilayah Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah ini menghadapi peningkatan ancaman berupa pencurian ikan oleh kapal-kapal asing (illegal fishing), penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkoba dan senjata, serta aktivitas ilegal lainnya seperti perompakan. Faktor penyebab utama dari gangguan keamanan ini meliputi keterbatasan sumber daya untuk patroli laut, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta kerjasama internasional yang belum optimal. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi kunci. Pertama, peningkatan jumlah dan kualitas patroli laut dengan menambah kapal patroli dan menggunakan teknologi canggih seperti radar dan drone. Kedua, memperkuat kerjasama internasional melalui patroli bersama dan pertukaran informasi intelijen dengan negara-negara tetangga. Ketiga, memanfaatkan teknologi pengawasan modern seperti sistem identifikasi otomatis (AIS) dan satelit untuk memantau pergerakan kapal di wilayah laut yang luas. Keempat, pemberdayaan masyarakat lokal melalui edukasi dan pelatihan, serta pembentukan kelompok pengawas masyarakat yang dapat membantu pihak berwenang dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas ilegal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keamanan laut di wilayah Sulawesi Tenggara serta memberikan dasar bagi pembuat kebijakan dan pihak berwenang dalam merumuskan strategi keamanan maritim yang lebih efektif.
Abstract:Gangguan berbahasa dan berbicara pada anak merupakan salah satu hal yang harus diketahui sejak dini. Banyak penelitian yang mengkaji tentang masalah dan dampak yang terjadi terkait dengan permasalahan berbahasa dan berbicara.…
cara. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian literatur terkait dengan gangguan berbahasa dan berbicara pada anak. Metode penelitian yang dipilih adalah metode (SLR) Systematic Literature Review. Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasi dan mereview semua artikel yang terkait dengan gangguan berbahasa dan berbicara pada anak yang diterbitkan dalam kurun waktu 2016 s/d 2023. Artikel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 13 artikel jurnal nasional yang diperoleh melalui data base Google Schoolar. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan didapatkan hasil bahwa terdapat banyak kasus yang dapat menyebabkan terganggunya seorang anak dalam berbahasa dan juga berbicara.
Abstract:Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang kelak akan menjadi penerus masa depan bangsa. Namun pemidanaan terhadap anak terus meningkat, yang dimana seharusnya anak berkonflik dengan hukum wajib diberikan perlindungan hukum.…
. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus (Case Approach) guna mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, serta menganalisis secara yuridis tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap anak lainnya, sebagaimana terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No: 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj. Pengaturan hukum yang relevan mencakup Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Analisis ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut, di mana anak tersebut dihukum dengan pidana penjara dan pelatihan kerja. Penelitian juga mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, termasuk faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan serta peran pemberdayaan masyarakat dalam mencegah kasus serupa di masa depan. Hasil analisis ini memberikan wawasan yang berharga terkait efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak kepada anak, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk pencegahan dan pemulihan korban. Implikasi dari penelitian ini mencakup saran-saran kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan anak dan kesadaran masyarakat terhadap masalah ini. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak lainnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta pelatihan kerja. Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan hukum yang berlaku dan berbagai aspek fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan.
Abstract:Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis mengenai legalisasi akta di bawah tangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Pengkajian…
ajian yang dilakukan menunjukkan Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat secara langsung dan ditandatangani oleh seseorang dengan sengaja. Tanda tangan pada akta tersebut penting karena mencirikan atau mengidentifikasi akta tersebut. Namun, sebagai bukti dalam sidang pengadilan, akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat seperti akta otentik. Legalisasi akta di bawah tangan dilakukan untuk memastikan tanggal dan tanda tangan para pihak serta menjelaskan isi akta oleh seorang Notaris. Hal ini mencegah pihak yang menandatangani untuk menyangkal isi akta dan identitas mereka yang tercantum dalam pernyataan tersebut.
Abstract: Kepemimpinan memainkan peran krusial dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual peran kepemimpinan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan.…
tusan. Melalui analisis literatur, ditemukan bahwa kepemimpinan memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana keputusan dihasilkan, dievaluasi, dan diimplementasikan. Pertama, kepemimpinan efektif menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka dan kolaborasi di antara anggota tim, meningkatkan pemahaman bersama, dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Hal ini menciptakan landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik karena melibatkan berbagai perspektif dan pengetahuan. Kedua, kepemimpinan berperan dalam memberikan arah dan visi yang jelas untuk organisasi. Dengan menetapkan tujuan yang terkait dengan nilai-nilai inti dan strategi organisasi, pemimpin membimbing tim dalam mengambil keputusan yang sejalan dengan misi perusahaan. Ketiga, pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dan menangani ketidakpastian. Dalam situasi kompleks dan tidak pasti, kepemimpinan yang mampu mengambil keputusan tepat pada waktunya dapat membantu organisasi menghadapi tantangan dan peluang dengan lebih baik. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan instruksi, tetapi juga melibatkan pendorong kolaborasi, pengelolaan konflik, dan penyediaan visi strategis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran kepemimpinan dalam konteks pengambilan keputusan dapat menjadi landasan bagi pengembangan praktik kepemimpinan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika organisasional. Penelitian lebih lanjut dan aplikasi praktis perlu terus ditekankan untuk mengoptimalkan dampak positif kepemimpinan dalam proses pengambilan keputusan.
Abstract:Perkembangan produk bank syaraiah sangat fleksibel mengikuti kebutuhan masyarakat, salah satu produk yang sangat berkembang saat ini adalah kartu kredit syariah. Semakin banyaknya transaksi yang menggunakan kartu kredit…
mendorong bank syariah juga ikut berinovasi dalam produk kartu kredit, akan tetapi banyak pendapat yang mengatakan bahwa kartu kredit syariah lebih mendekatkan diri kepada sifat israf (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat Islam bersikap konsumtif, boros dan membiasakan untuk berutang. Tulisan ini hadir beranjak dari permasalahan perkembangan teknologi pada bidang ekonomi syariah. Melalui metode penelitian yuridis normatif, pendekatan deskriptif kualitatif, serta metode desk study sebagai teknik pengolahan data dan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penjelas, dengan cara mempelajari, mengkaji, menelaah secara mendalam hingga mendapatkan hasil yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terkait dengan pola hidup konsumtif masyarakat melalui pemanfaatan kartu kredit syariah, jika ditinjau dari perspektif maslahah mursalah, kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena pola hidup konsumtif merupakan suatu hal yang menyalahi aturan dalam ajaran Islam yang memerintahkan umatnya agar tidak menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat dan menghindari hal yang bersifat mendatangkan kemudharatan dikemudian hari, sebagaimana Fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 yang menerangkan bahwa diperbolehkannya penggunaan daripada kartu kredit salah satunya adalah tidak menggunakannya untuk menunjang perilaku hidup yang bersifat konsumtif atau berlebih-lebihan (israf). Sehingga diperlukan edukasi dan imbauan agar masyarakat memanfaatkan kartu kredit syariah secara bertanggung jawab, dan tidak terjebak pola konsumtif yang merugikan.
Abstract:Penelitian ini mengkaji dampak perubahan tingkat inflasi terhadap fluktuasi daya beli masyarakat di Indonesia dengan fokus pada aspek ekonomi makro. Saat inflasi meningkat, harga barang dan jasa cenderung naik, mengakibatkan…
tkan penurunan daya beli konsumen, terutama jika kenaikan harga melebihi peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan tingkat inflasi berperan signifikan dalam membentuk tingkat daya beli masyarakat secara keseluruhan. Identifikasi pola atau tren khusus dalam interaksi antara inflasi dan daya beli menjadi fokus penelitian. Selama periode inflasi tinggi, terdapat penurunan drastis dalam daya beli, terutama pada kelompok pendapatan rendah. Sebaliknya, dalam situasi inflasi yang lebih terkendali, dampaknya mungkin lebih terbatas. Variabilitas pola ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi tingkat inflasi. Respon konsumen terhadap perubahan tingkat inflasi menjadi elemen kunci. Penyesuaian pola belanja, fokus pada kebutuhan esensial, dan pencarian alternatif yang lebih terjangkau mencerminkan strategi konsumen untuk menjaga daya beli mereka. Upaya konsumen untuk mengoptimalkan nilai uang mereka, termasuk memanfaatkan promosi atau penawaran khusus, menjadi bagian dari dinamika respons terhadap fluktuasi harga. Variabel-variabel ekonomi makro, seperti suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran, memainkan peran penting dalam membentuk dinamika antara inflasi dan daya beli. Suku bunga yang tinggi dapat memberikan tekanan pada daya beli melalui biaya pinjaman yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat pengangguran yang rendah mendukung stabilitas daya beli melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Pemahaman holistik terhadap interaksi ini menjadi kunci dalam merancang kebijakan ekonomi yang responsif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Abstract:Penelitian ini mengkaji konsep jual beli kontemporer dalam perspektif ekonomi Islam. Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang mendasar, dan dalam ekonomi Islam, hal ini memiliki peran yang sangat penting. Penelitian ini bertujuan…
ertujuan untuk mendalami pemahaman tentang konsep jual beli kontemporer dalam konteks ekonomi Islam dan menganalisis aspek hukum, etika, serta praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi pustaka, analisis konsep, studi kasus, wawancara dengan ahli ekonomi Islam, dan analisis ekonomi Islam. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana jual beli dipahami dan diatur dalam kerangka ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep jual beli kontemporer dalam perspektif ekonomi Islam, serta kontribusinya dalam praktik ekonomi syariah. Penelitian ini juga akan membahas implikasi praktis dari penggunaan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi jual beli kontemporer dan bagaimana hal tersebut dapat mendukung ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini, diharapkan praktisi, akademisi, dan pengambil kebijakan dapat memanfaatkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan lebih efektif dalam praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Abstract:Perkembangan teknologi perbankaan di Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga memunculkan ancaman kejahatan siber seperti skimming. Skimming merupakan tindak pidana pencurian data kartu…
ATM melalui alat melalui perekam ilegal yang dipasang pada mesin ATM untuk menggandakan data kertu dan mengakses informasi PIN nasabah. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menjadi korban skimming serta mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank di Indonesia, dengan menganalisis Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah terdiri dari perlindunga preventif melalui penyediaan informasi dan kerahasiaan data serta perlindungan represif melalui mekanisme ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Bank memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan sistem perlindungan data nasabah, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam pelaksanaan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun…
hun 1945, serta mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai bentuk pelaksanaan fungsi judicial review guna menjaga supremasi konstitusi. Namun demikian, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi sebagai negative legislator, karena putusan tersebut dipandang memberikan penafsiran yang berimplikasi pada terbentuknya norma hukum baru dalam undang-undang yang sedang diuji.