Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pengentasan kemiskinan di Indonesia dari perspektif ekonomi politik dengan menyoroti peran negara, dinamika kepentingan politik, serta hubungan kekuasaan dalam perumusan…
n dan implementasi kebijakan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui studi literatur terhadap dokumen kebijakan pemerintah, data resmi, laporan lembaga internasional, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat miskin, tetapi juga oleh kepentingan politik, politik anggaran, serta pengaruh elit politik dan birokrasi. Program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan daya beli rumah tangga rentan, namun masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait ketepatan sasaran, eksklusi sosial, dan tata kelola data penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan sosial yang berbasis data terpadu, akuntabel, dan berkelanjutan agar program pengentasan kemiskinan dapat mencapai tujuan jangka panjang secara lebih efektif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menggambarkan pemahaman serta penerapan nilai-nilai filsafat pendidikan humanisme, pragmatisme, dan eksistensialisme dalam proses pembelajaran di PKBM Taman Belajar Masyarakat. Penelitian menggunakan…
akan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan satu tutor sebagai informan utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai humanisme tercermin dalam sikap tutor yang menghargai keberagaman warga belajar dan menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman serta mendukung. Nilai pragmatisme tampak melalui metode pembelajaran yang fleksibel dan berorientasi pada pengalaman nyata peserta didik. Adapun nilai eksistensialisme diwujudkan melalui pemberian kesempatan kepada warga belajar untuk mengembangkan kesadaran diri, memilih strategi belajar, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. PKBM berperan sebagai lembaga pendidikan nonformal yang menyediakan akses belajar terjangkau dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Meskipun masih terdapat kendala, seperti keterbatasan fasilitas dan kebutuhan peningkatan kompetensi tutor, penerapan nilai-nilai filsafat pendidikan di PKBM menunjukkan perkembangan positif menuju pembelajaran yang lebih humanis, kontekstual, dan memberdayakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan praktik pembelajaran pada lembaga pendidikan nonformal.
Abstract:Pelayanan kesehatan merupakan hak mendasar setiap manusia, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan…
syarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku menghadapi berbagai kendala, seperti kekurangan tenaga medis, keterbatasan fasilitas, serta prosedur darurat yang lambat dan manual. Sistem penanganan medis yang panjang dan tidak efisien meningkatkan risiko keterlambatan penanganan, terutama pada malam hari. Sebagai solusi, teknologi Tombol Panik Darurat diusulkan untuk mempercepat penyampaian informasi kondisi darurat langsung dari WBP ke petugas terkait tanpa perantara. Sistem ini memungkinkan notifikasi real-time yang mencantumkan lokasi dan waktu kejadian, sehingga petugas dapat merespons lebih cepat dan tepat. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penanganan darurat dan menjamin pemenuhan hak kesehatan Warga Binaan secara optimal.
Abstract:Digitalisasi wakaf melalui inovasi teknologi berbasis aplikasi merupakan terobosan penting dalam pengembangan keuangan sosial Islam dan peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat di era industri 4.0. Penelitian ini…
bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran, mekanisme, peluang, serta tantangan pemanfaatan aplikasi wakaf digital dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap keuangan syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji platform aplikasi wakaf digital yang bermitra dengan lembaga keuangan syariah dan nazhir tersertifikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semiterstruktur, observasi nonpartisipan terhadap antarmuka aplikasi, serta studi pustaka terhadap regulasi dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi wakaf digital berfungsi ganda sebagai alat transaksi sekaligus kanal edukasi interaktif. Fitur-fitur seperti modul singkat, simulasi keuangan, dan laporan akuntabilitas real-time berhasil menurunkan hambatan psikologis, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperluas basis wakif di kalangan generasi muda yang akrab teknologi. Lebih lanjut, inovasi ini mentransformasi paradigma tradisional wakaf dari aset fisik skala besar menjadi wakaf uang mikro yang fleksibel. Meskipun demikian, tantangan signifikan masih dihadapi, meliputi regulasi yang belum sepenuhnya akomodatif terhadap fintech wakaf, isu keamanan data, kesenjangan infrastruktur digital di pedesaan, serta rendahnya kompetensi teknologi sebagian nazhir. Oleh karena itu, optimalisasi wakaf digital memerlukan sinergi kuat antara regulator, Badan Wakaf Indonesia, dan pengembang fintech untuk membangun ekosistem yang aman, patuh syariah, dan user-friendly.
Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi signifikan adalah retribusi perizinan bangunan…
yang berasal dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan bangunan, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai platform digital yang bertujuan menyederhanakan prosedur administrasi serta meningkatkan transparansi pelayanan publik. Namun demikian, implementasi SIMBG di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta koordinasi administratif antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG di Kota Bogor, mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan guna mendukung peningkatan pendapatan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMBG telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan PBG, namun masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sosialisasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta optimalisasi integrasi sistem digital guna meningkatkan efektivitas implementasi SIMBG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan SIMBG berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung peningkatan PAD melalui retribusi PBG di Kota Bogor.
Abstract:Penelitian ini mengkaji praktik klaim eksklusivitas nama kuliner daerah oleh organisasi kedaerahan dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dinilai tidak selaras dengan sifat komunal kuliner tradisional dalam…
m rezim indikasi geografis. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan teoretis, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak memiliki legitimasi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, prinsip fungsi sosial hak, dan keadilan distributif, serta mencerminkan kesenjangan antara law in books dan law in action. Dengan demikian, klaim eksklusivitas tidak dapat dibenarkan, sehingga diperlukan reformasi regulasi, harmonisasi merek dan indikasi geografis, serta penguatan kelembagaan untuk mewujudkan perlindungan HKI yang adil berbasis masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban zakat fitrah di Kelurahan Medan Tenggara. Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan…
an untuk menunaikannya menjelang Hari Raya Idulfitri. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum, syarat, waktu pelaksanaan, serta tujuan zakat fitrah menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan ibadah tersebut secara benar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Medan Tenggara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan tingkat pengetahuan responden terkait zakat fitrah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memahami kewajiban zakat fitrah secara umum, namun masih terdapat beberapa aspek yang belum dipahami secara optimal, terutama mengenai ketentuan nisab, waktu wajib pembayaran, dan golongan penerima zakat. Faktor pendidikan, usia, serta akses terhadap informasi keagamaan turut memengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai zakat fitrah melalui lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan media informasi agar pemahaman masyarakat menjadi lebih baik dan pelaksanaan zakat fitrah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Abstract:Wakaf memiliki potensi strategis yang besar bagi kesejahteraan umat, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan akibat pengelolaan yang masih tradisional dan konsumtif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji…
aji manajemen wakaf masjid berbasis profesionalisme nadzir di Masjid Jamik Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data utama berupa wawancara mendalam, dipadukan dengan observasi langsung serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen wakaf di Masjid Jamik Medan saat ini berada dalam fase transisi dari pola konvensional menuju tata kelola modern yang lebih akuntabel. Secara struktural organisasi nadzir sudah terbentuk secara formal, namun implementasi fungsi manajemen ilmiah seperti perencanaan strategis yang terdokumentasi dan sistem akuntansi yang terstandar belum diterapkan secara menyeluruh. Profesionalisme nadzir masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kompetensi teknis, kurangnya pemahaman mendalam terhadap regulasi perwakafan nasional (UU No. 41 Tahun 2004), serta keterbatasan waktu akibat status kerja sukarela dan paruh waktu. Meski demikian, terdapat kesadaran yang kuat mengenai tuntutan transparansi dan digitalisasi, serta dimulainya inisiasi pemanfaatan aset secara produktif melalui kerja sama usaha lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas nadzir melalui pelatihan manajerial, pendampingan regulasi, dan penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan mutlak untuk mengintegrasikan karakter moral dengan keahlian teknis modern secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui penegakan hukum…
kum terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia. Tipe Penelitian Tesis ini adalah Penelitian Hukum (legal research) dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari Ilmu Hukum (jurisprudence) yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tesis ini Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap karya fotografi, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi. Hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama, hak untuk mengubah ciptaan, dan hak untuk mengubah judul ciptaan, yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup. Sementara hak ekonomi mencakup berbagai hak eksploitasi komersial yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Kedua, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian di era digital, keterbatasan sumber daya penegak hukum, proses hukum yang panjang dan mahal, serta tantangan pelanggaran lintas batas negara. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan edukasi, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi perlindungan, penguatan kerja sama internasional, peningkatan aksesibilitas keadilan, pemberdayaan komunitas fotografer, dan penyempurnaan regulasi.
Abstract:Keuangan publik dan sosial Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis keuangan…
uangan publik Islam, bentuk kelembagaan pengelolaan zakat dan wakaf, serta prospek pengembangannya di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dari berbagai sumber ilmiah dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, ditandai dengan hadirnya lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, penerapan prinsip seperti Zakat Core Principles dan Wakaf Core Principles menunjukkan adanya upaya standardisasi pengelolaan yang profesional. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi potensi zakat dan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, regulasi, serta inovasi pengelolaan untuk mendukung sistem keuangan sosial Islam yang berkelanjutan.