Abstract:Epilepsi anak membutuhkan tata laksana farmakologis jangka panjang yang bertujuan menurunkan frekuensi kejang dengan efek samping seminimal mungkin. Terapi antikejang tunggal umumnya dipilih sebagai strategi awal karena…
regimen lebih sederhana, evaluasi respons lebih jelas, dan risiko interaksi obat lebih rendah. Namun, sebagian anak tetap mengalami kejang meskipun telah mendapat terapi awal yang adekuat, sehingga terapi kombinasi diperlukan pada kasus tertentu. Tinjauan literatur ini bertujuan menganalisis peran terapi antikejang tunggal dan kombinasi pada epilepsi anak, khususnya terkait frekuensi kejang, keamanan, kepatuhan, dan kualitas hidup. Metode disusun menggunakan kerangka PICO dan alur seleksi berbasis PRISMA. Penelusuran literatur dilakukan melalui PubMed, ScienceDirect, Google Scholar, Cochrane Library, dan laman pedoman klinis resmi untuk publikasi tahun 2021-2026. Sebanyak 14 artikel dan dokumen pedoman memenuhi kriteria kelayakan dan disintesis secara naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa terapi antikejang tunggal tetap rasional sebagai pendekatan lini awal, sedangkan terapi kombinasi lebih tepat dipahami sebagai eskalasi terapi pada anak dengan kontrol kejang belum optimal. Perbedaan frekuensi kejang antara kedua kelompok terapi harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan tipe kejang, etiologi, durasi penyakit, kepatuhan, komorbiditas, riwayat kegagalan terapi, dan derajat keparahan awal.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelestarian nilai keramat Kanemoton pada masyarakat adat Suku Wambon di Kampung Tinggam, Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel. Kanemoton merupakan warisan…
isan budaya yang memiliki makna sakral sebagai pedoman kehidupan masyarakat adat dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia, leluhur, alam, dan Tuhan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat adat Suku Wambon. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Kanemoton masih dilakukan melalui pewarisan nilai secara lisan, pelaksanaan ritual adat, penghormatan terhadap kawasan keramat, penerapan hukum adat, serta pembinaan oleh tokoh adat kepada generasi muda. Tokoh adat memiliki peran sentral sebagai penjaga nilai budaya sekaligus penyelesai konflik adat. Namun demikian, pelestarian Kanemoton menghadapi berbagai tantangan berupa modernisasi, globalisasi, masuknya budaya luar, berkurangnya regenerasi pemangku adat, serta minimnya dokumentasi budaya. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya menjadi peluang untuk menjaga keberlangsungan nilai Kanemoton. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelestarian Kanemoton memerlukan sinergi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan generasi muda melalui dokumentasi budaya, pendidikan berbasis kearifan lokal, serta penguatan kelembagaan adat agar nilai budaya tersebut tetap lestari sebagai identitas masyarakat Suku Wambon di tengah dinamika perubahan sosial
Abstract:Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 mengubah watak larangan dosen pegawai negeri sipil (PNS) menjadi advokat. Larangan yang semula berlaku mutlak melalui Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang…
ang-Undang Advokat kini diberi pengecualian terbatas bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini berangkat dari persoalan bahwa putusan tersebut tidak sekadar membuka peluang profesi, tetapi juga menciptakan kategori baru yang dapat disebut sebagai advokat pengabdian. Dengan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menelaah rasio legis larangan rangkap profesi, konstruksi pertimbangan Mahkamah, serta masalah implementasi yang muncul setelah putusan. Artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah dapat dibenarkan sejauh dibaca sebagai instrumen akses keadilan dan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, tanpa revisi UU Advokat dan peraturan pelaksana yang mengatur pengangkatan, penyumpahan, magang, pengawasan etik, izin perkara, dan akreditasi lembaga bantuan hukum kampus, putusan tersebut berisiko melahirkan ketidakpastian baru.
Abstract:Bagian Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok: Protokol, serta penyiapan materi dan Administrasi Pimpinan; Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bindang Komunikasi Pimpinan, Protokol, serta Materi…
teri dan Administrasi Pimpinan dan; Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya; Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tupoksi, banyak pegawai yang bekerja tanpa panduan yang memadai, sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan dengan baik sering kali mengalami keterlambatan atau kesalahan. Minimnya supervisi dari atasan memperburuk kondisi belum ada evaluasi yang jelas terhadap kinerja pegawai. Tujuan penelitian menganalisis Kinerja Bagian Administrasi Pimpinan. Dan Faktor mempengaruhi Kinerja Pegawai Bagian Administrasi Pimpinan Pada Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan. Metode penelitian deskripstif kualitatif, Teknik analisis data merupakan langkah strategis dalam penelitian, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Kinerja pegawai Bagian Administrasi Pimpinan secara signifikan ditentukan oleh efektivitas komunikasi internal, terutama kejelasan informasi, ketepatan disposisi pimpinan, dan kecepatan penyelesaian tugas administratif, yang secara langsung memengaruhi mutu layanan. Pola komunikasi terbuka meningkatkan organizational trust dan konsistensi kinerja, namun masih terhambat oleh kompleksitas birokrasi, rendahnya komunikasi informal, serta perbedaan persepsi lintas unit. Kepatuhan tinggi terhadap SOP berperan sebagai instrumen performance control yang menekan kesalahan kerja, meskipun berpotensi mengurangi fleksibilitas apabila tidak diimbangi ruang diskresi. Pemanfaatan teknologi meningkatkan efisiensi, tetapi belum optimal akibat kesenjangan kompetensi digital dan keterbatasan pelatihan. Selain itu, motivasi kerja dan ketahanan psikologis menjadi determinan utama keberlanjutan kinerja, sehingga penguatan aspek komunikasi, kapasitas teknologi, dan pembinaan mental kerja merupakan prasyarat strategis bagi peningkatan kualitas layanan administrasi pimpinan secara berkelanjutan.
Abstract:Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Papua Selatan II/2025 berperan penting dalam mengembangkan dan mengidentifikasi bakat atlet muda di provinsi baru Papua Selatan. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk meninjau…
fungsi Porprov sebagai wadah
pembinaan yang selaras dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa Porprov tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga indikator efektivitas pembinaan kabupaten serta sarana memperkuat sportivitas, persatuan, dan identitas daerah. Dengan demikian, Porprov berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekosistem olahraga Papua Selatan
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kearifan lokal dan sistem kepemimpinan adat Suku Kanum dalam pengelolaan ruang hidup di wilayah perbatasan Merauke, Papua Selatan. Sebagai masyarakat adat yang mendiami kawasan…
awasan strategis nasional dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Suku Kanum memiliki sistem nilai, struktur sosial, serta praktik pengelolaan sumber daya alam yang berakar pada prinsip keseimbangan ekologis dan solidaritas komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan adat Kanum berfungsi tidak hanya sebagai otoritas sosial, tetapi juga sebagai pengatur tata ruang berbasis kearifan lokal, yang memastikan pemanfaatan lahan, hutan, dan perairan secara berkelanjutan. Struktur kepemimpinan berbasis marga (clan-based leadership) memainkan peran penting dalam menjaga batas-batas teritorial adat dan mencegah konflik antar komunitas. Namun, modernisasi dan ekspansi proyek pembangunan nasional di wilayah perbatasan memunculkan tantangan baru, terutama terkait pergeseran nilai, marginalisasi otoritas adat, dan tumpang tindih regulasi antara hukum adat dan hukum negara. Temuan ini menegaskan bahwa pengakuan formal terhadap sistem kepemimpinan adat serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal Kanum dalam kebijakan tata ruang merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan.
Abstract:Wilayah Papua Selatan mengalami dinamika sosial yang kompleks akibat interaksi antara masyarakat adat Papua dan pendatang dari wilayah lain di Indonesia. Konflik identitas yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan…
aan budaya dan agama, tetapi juga menyangkut ketimpangan ekonomi, marginalisasi politik, dan pembangunan yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang memicu konflik identitas dan menilai upaya integrasi sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara sekunder, penelitian ini menemukan bahwa konflik identitas di Papua Selatan bersifat struktural dan historis, serta membutuhkan pendekatan interkultural yang berkelanjutan untuk menciptakan integrasi sosial yang inklusif.
Abstract:Wilayah Papua Selatan mengalami dinamika sosial yang kompleks akibat interaksi antara masyarakat adat Papua dan pendatang dari wilayah lain di Indonesia. Konflik identitas yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan…
aan budaya dan agama, tetapi juga menyangkut ketimpangan ekonomi, marginalisasi politik, dan pembangunan yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang memicu konflik identitas dan menilai upaya integrasi sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara sekunder, penelitian ini menemukan bahwa konflik identitas di Papua Selatan bersifat struktural dan historis, serta membutuhkan pendekatan interkultural yang berkelanjutan untuk menciptakan integrasi sosial yang inklusif.
Abstract:Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengelolaan Potensi Wisata Kampung Buti Berbasis Masyarakat Di Kampung Buti Distrik Merauke. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti mewawancarai 8 orang sebagai informan. Data…
ta analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah perencanaan dalam melakukan pengelolaan wisata kampung buti, perencanaan yang di lakukan dengan melihat potensi yang ada di pantai buti, kemudian pemerintah kampung buti melakukan rapat bersama dengan masyarakat dengan menampung seluruh masukan masukan dari masyarakat, kemudian pelaksanaan, Pemerintah Kampung Buti secara aktif melakukan pembersihan di area sekitar pantai yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata, selanjutnya, pengorganisasian, Komitmen dan strategi pemerintah Kampung Buti dalam mengelola wisata Pantai Buti sangat jelas. Terdapat penekanan pada pencapaian tujuan pemerintahan yang efektif, menunjukkan bahwa pengelolaan ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan langkah strategis untuk mencapai visi yang lebih luas. Serta pengawasan, Hasil positif dari pengelolaan wisata pantai menunjukkan efektivitas sistem pengawasan yang dipimpin Kepala kampung dengan fleksibilitas dalam berkoordinasi.
Abstract:Setiap organisasi terus bersaing dan berkompetisi serta berproses bersama semua sumberdaya yang ada pada dirinya untuk mengembangkan dan membesarkan organisasi tersebut. Salah satu strategi pengembangan organisasi yang dilakukan…
ilakukan adalah dengan berbasis pada kompetensi kinerja dengan harapan dapat tetap bersaing dan mengembangkan organisasinya mencapai tujuan organisasi tersebut. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana desain inovasi organisasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah literature review atau tinjauan pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah dalam prakterknya pengembangan organisasi kompetensi dilakukan dalam rangka menanta dan memperbaiki kembal organsiasi untuk berkerja sesuai dengan harapan demi pencapaian tujuan organisasi.
Kata Kunci: Inovasi, Organisasi, Pelayanan Publik