Search Articles & Publications

Showing 330 articles found for "Lapangan"

Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Pendirian Apotek Dan Toko Obat Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tasikmalaya

Susi Rahmawati, Ani Heryani, Andi
Abstract: Permasalahan proses pelayanan yang tidak sesuai Standar Operasional Pelayanan yang seharusnya memakan waktu tujuh hari namun memakan waktu hingga satu bulan, serta kurangnya respon petugas dalam memberikan pemahaman edukasi… asi tentang pelayanan menjadi pendorong dilakukannya penelitian ini. Kualitas pemberian izin pendirian apotek dan toko obat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya menjadi subjek penelitian ini. Dalam eksplorasi ini pencipta menggunakan hipotesis Zeithaml dan Hardiansyah yang terdiri dari 5 aspek, yakni Unmistakable, Dependability, Responsiveness, Konfirmasi, dan Simpati. Pemeriksaan ini menggunakan strategi eksplorasi grafis subjektif dengan metode pengumpulan informasi melalui pertemuan, studi persepsi dan dokumentasi. Triangulasi sumber digunakan untuk teknik keabsahan data, dan wawancara dengan informan digunakan untuk metode pengumpulan data. Penulis mengambil kesimpulan, berdasarkan temuan di lapangan, bahwa kualitas pelayanan Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya sudah sangat baik. Namun dari sisi kualitas pelayanan yang diukur dengan indikator nyata, masih terdapat permasalahan antara lain masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. Masyarakat belum memahami bagaimana konsep dan sistem dapat berjalan dengan baik. Dari segi kualitas administrasi, masih belum adanya sosialisasi dari pemerintah terkait perizinan administrasi ke daerah yang bersangkutan. Indikator Daya Tanggap masih belum optimal karena masih terdapat kecerobohan waktu reaksi dalam proses administrasi permohonan perizinan yang saat ini tertuang dalam pedoman fungsional bantuan yang telah ditetapkan. Penyebab keterlambatan proses permohonan perizinan layanan harus kita perhatikan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitasnya dan memastikan kepatuhannya terhadap Standar Operasional Pelayanan. Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Perizinan Apotek dan Toko Obat

Ekonomi Hijau, Menyelamatkan Bumi, Meningkatkan Kesejahteraan

Aulia Ryza Aqilla
Abstract: Krisis lingkungan global yang semakin mencekam menuntut perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan ekonomi. Ekonomi hijau muncul sebagai solusi holistik yang menjanjikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian… tarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Konsep ini menekankan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, pengurangan emisi karbon, serta investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti ekonomi sirkular, energi terbarukan, dan pertanian berkelanjutan, ekonomi hijau berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri, dan menjamin ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang. Namun, transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dibutuhkan kebijakan yang tepat, insentif finansial, dan peningkatan kesadaran publik untuk mewujudkan visi ekonomi hijau yang mampu menyelamatkan bumi sekaligus meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh

Daur Ulang Sampah: Solusi Berkelanjutan untuk Mengurangi Polusi dan Memelihara Lingkungan

Aulia Ryza Aqilla
Abstract: Permasalahan sampah telah menjadi isu global yang semakin mengkhawatirkan, dengan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Penelitian ini mengeksplorasi daur ulang sampah sebagai solusi berkelanjutan untuk… uk mengurangi polusi dan memelihara lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini menganalisis efektivitas daur ulang sampah melalui survei, wawancara, observasi lapangan, serta studi literatur dan publikasi ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daur ulang sampah memiliki banyak manfaat, seperti mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan akhir, menghemat sumber daya alam, mengurangi emisi gas rumah kaca, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup ramah lingkungan. Namun, implementasi daur ulang sampah juga menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang kurang memadai, minimnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya insentif dan kebijakan pendukung dari pemerintah. Untuk keberhasilan program daur ulang sampah, dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, organisasi lingkungan, dan masyarakat luas.

Merancang Masa Depan Ekonomi : Memahami Teori Kebijakan Moneter

Jihan Fita Nabila, Rini Puji Astuti, Wafiq Nur Azizah, Diana, Agus Syaiful Umar
Abstract: Kebijakan moneter adalah aspek kunci manajemen ekonomi yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Artikel ini memberikan ikhtisar teori kebijakan moneter saat ini, menekankan pentingnya teori tersebut dalam membentuk… uk perekonomian masa depan. Kebijakan moneter melibatkan tindakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi yang rendah. Bank sentral menggunakan alat-alat seperti penyesuaian suku bunga, pembelian/penjualan surat berharga pemerintah, dan modifikasi persyaratan cadangan untuk bank komersial. Beberapa kerangka teoritis memandu pengambilan keputusan kebijakan moneter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi dokumen atau teks. Kerangka kerja yang dominan adalah kebijakan moneter berbasis aturan, meskipun kebijakan ini dikritik karena tidak fleksibel. Masih adanya tantangan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja selama resesi, sehingga mengarah pada eksplorasi kerangka kerja alternatif seperti penargetan PDB nominal dan penargetan tingkat harga. Memahami teori kebijakan moneter sangat penting untuk merancang perekonomian masa depan, dan penyempurnaan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan ekonomi global di masa depan.

Analisis Program Lembaga Amil Zakat Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Mualaf Miskin (Studi Kasus Suku Laut Tanjung Gundap Kota Batam)

Rachmat Hidayat, Yayat Sujatna
Abstract: Ekonomi Islam mensyaratkan bahwa kesejahteraan mencakup semua unsur material dan immaterial (psikis). Karena kepuasan orang terletak juga pada hal yang tidak berwujud. Konsep dan makna kesejahteraan adalah salah satu hal… terpenting dalam kehidupan Islam yang Rahmatalil alamin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus/studi lapangan bertujuan untuk mengetahui program yang telah dilaksanakan Lembaga Amil Zakat Kota Batam dalam rangka mensejahterakan mualaf miskin suku laut yang ada di Tanjung Gundap kota Batam. Pelaksanaan program meningkatkan kesejahteraan mualaf miskin suku laut yang telah dilaksanakan oleh LAZ Batam telah memberikan manfaat peningkatan aqidah dan kesejahteraan suku laut. Dampak lain adalah suku laut yang dikenal turun temurun tertutup kurang mengenal agama dan pendidikan mulai membuka diri dan mau belajar untuk bersosial dan beradaptasi dengan masyarakat sekitar.

Teori Kebijakan Moneter

Isni Wati, Mala Putri Rahayu, Malik Efendy
Abstract: Kebijakan moneter merupakan strategi atau Langkah-langkah yang diambil pemerintah dan otoritas moneter (Bank Indonesia) sebagai upaya menstabilkan terjadinya inflasi. Tujuannya, untuk meningkatkan perekonomian dengan mengautur… gautur jumlah uang yang beredar, mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan baru, menjaga stabilitas nilai mata uang, menstabilkan harga barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka, strategi dan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang berfungsi dengan baik dapat mendukung bank sentral atau otoritas moneter dalam meraih tujuan mereka. Selain itu, mekanisme ini juga dapat berdampak pada aktivitas ekonomi nyata dan harga melalui proses transmisi yang berlangsung.

Penerapan Asas Non-Diskriminasi Dalam Perjanjian Kerja Part Time

Lulu Lutfiyah, Yasmine Erlisa MW, Oksya Salma, Nabila Izzaba
Abstract: Ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan yang dinamis seiring perkembangan perekonomian dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan… n lapangan kerja baru. Angka pengangguran tetap tinggi disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan meningkatnya harapan hidup. Masalah lain yang dihadapi adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Rendahnya produktivitas kerja di Indonesia disebabkan oleh kurangnya penguasaan teknologi dan pengetahuan, yang pada gilirannya mempengaruhi besarnya kompensasi yang diterima oleh karyawan. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguasaan teknologi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Kebutuhan akan pekerjaan paruh waktu di Indonesia muncul dari aspek operasional perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Namun, perkembangan masyarakat yang cepat tidak selalu sejalan dengan perkembangan aturan dan hukum, sehingga penerapannya menjadi sulit. Peraturan perundang-undangan yang ada sering kali tidak dapat mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, mengakibatkan ketidaklengkapan dan kurangnya jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan memperbarui regulasi yang ada agar lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks pekerjaan paruh waktu. Hasil penelitian ini yaitu penerapan asas non-diskriminasi dalam perjanjian kerja part time memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan kerja dan perilaku antara karyawan dan perusahaan. Adanya non-diskriminasi dalam perjanjian kerja membantu menciptakan hubungan kerja yang adil, harmonis, kondusif, dan bermartabat di lingkungan kerja. Dengan tidak adanya diskriminasi, karyawan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, atau aliran politik.

Implementasi Hak Pekerja Memperoleh Cuti Haid Dalam UU Ketenagakerjaan

Nimas Calista Anggita, Dinar Rizka Amelia Mustika, Alfian Respamuji, Aristya Nadya Azhari
Abstract: Implementasi hak pekerja untuk memperoleh cuti haid dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan isu penting yang perlu diperhatikan. Cuti haid adalah hak yang diberikan kepada pekerja wanita untuk istirahat… t selama masa menstruasi mereka. Dalam UU Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hak cuti haid bagi pekerja wanita. Namun penerapan hak ini seringkali masih menimbulkan permasalahan di lapangan, seperti diskriminasi gender dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penegakan hak cuti haid bagi pekerja wanita agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Penerapan hak pekerja perempuan untuk mendapatkan cuti haid sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan isu penting dalam dunia ketenagakerjaan. Pasal tersebut memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan agar dapat menjalani masa haidnya dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir akan kehilangan pendapatan atau penempatan di tempat kerja. Hak ini memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka selama masa menstruasi, yang pada pasangannya dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan secara keseluruhan. Penerapan hak cuti haid ini juga sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta mencerminkan komitmen negara dalam memastikan kondisi kerja yang adil dan layak bagi seluruh pekerja.

Hukum Sebagai Pengatur Dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu Dan Masyarakat

Adinda Shafiyah, Elisatris Gultom
Abstract: Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kestabilan kehidupan sosial baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Sebagai pengatur, hukum memberikan kerangka yang jelas untuk mengelola interaksi sosial melalui… ui aturan-aturan yang adil dan sistematis. Peran hukum sebagai pelindung juga sangat krusial untuk menjamin keadilan dan hak-hak setiap individu di tengah dinamika sosial yang kompleks. Artikel ini membahas bagaimana hukum berfungsi dalam dua aspek tersebut: sebagai pengatur yang menciptakan keteraturan sosial dan sebagai pelindung yang menjamin hak asasi manusia serta mencegah konflik. Ditekankan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan keadilan yang nyata di lapangan. Dengan menganalisis peran hukum dalam kehidupan sosial, artikel ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum dapat memperkuat kohesi sosial dan membangun masyarakat yang lebih harmonis.

Pengaruh Komunikasi K3 Internal Dengan Tingkat Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Proyek Pembangunan Kampus III UIN Imam Bonjol Padang

Nabila inne azri, Susilawati
Abstract: Kegiatan komunikasi K3 merupakan salah satu jenis penyuluhan K3 yang berusaha meningkatkan perilaku K3 setiap orang di lingkungan konstruksi. Permasalahan di lapangan: Kebanyakan orang tidak terlalu memikirkan hal ini. Selain… elain itu, dampak atau dampak dari tindakan tersebut dinilai minim karena peraturan APD masih dilanggar oleh peserta proyek, pekerja, dan karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi K3 internal mempengaruhi kepatuhan APD. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif. Sebuah survei yang didistribusikan kepada 42 sampel anggota staf dan pekerja konstruksi digunakan untuk mengumpulkan data. Total validator ahli berjumlah empat orang yang menerapkan pendekatan expert judgement untuk uji validasi instrumen. penerapan uji korelasi product moment dalam analisis data. Penelitian menunjukkan adanya hubungan antara komunikasi internal K3 dengan kepatuhan APD dengan nilai kontribusi sebesar 15,22% dan terdapat thitung > ttabel (2,241853314 > 2,048). Temuan di atas menunjukkan bahwa meskipun inisiatif komunikasi K3 internal berfungsi efektif sebesar 82%, namun pemenuhan APD internal masih rendah yaitu sebesar 66,05%.