Abstract:Peningkatan jumlah pekerja lepas di berbagai bidang industri, mendorong perlunya kajian mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka dalam regulasi ketenagakerjaan setempat. Meski pekerja lepas memberikan fleksibilitas…
ksibilitas dan keuntungan bagi perusahaan, status ketenagakerjaan mereka yang khas seringkali membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan kurangnya jaminan perlindungan hukum. Penelitian kualitatif ini bersifat yuridis normative, deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dari data berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan, dan informasi maksud dengan tujuan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi pekerja lepas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan solusi praktis untuk meningkatkan perlindungan hukum pekerja lepas, menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, serta berkontribusi pada diskusi akademis dan praktik mengenai perlindungan hukum pekerja lepas di era ekonomi digital yang terus berkembang.
Abstract:Pailit adalah posisi atau keadaan debitur tidak mampu membayarkan utangnya kepada para kreditur. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit (bangkrut), dalam pemutusan kerja tentunya ada…
a resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan yaitu pemenuhan hak-hak atas pekerja/buruh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tindakan perusahaan terhadap para pekerja jika perusahaan mengalami kepailitan berdasarkan hukum positif dan akibat hukum yang timbul terhadap perusahaan yang mengalami kepailitan namun tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak pekerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan PP No. 35 tahun 2021, perusahaan yang pailit wajib memberikan uang pesangon sebesar 0,5, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Akibat yang timbul jika perusahaan tetap tidak membayarkan hak pesangon pekerja maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara penyelesaian yaitu dengan cara non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Kesimpulan, kewajiban atas pekerja untuk mendapatkan hak nya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021, dan peraturan terkait lainnya. Akibat dari pengingkaran kewajiban adalah pekerja dapat menyelesaikan melalui cara non litigasi dan litigasi, sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit (perusahaan) beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan.
Abstract:Prediksi dengan model sistem pendukung keputusan merupakan cara yang tepat sasaran untuk digunakan dalam memecahkan masalah. Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit endemik di Indonesia yang memerlukan penanganan cepat…
at untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Prediksi diagnosis DBD dengan menggunakan algoritma Decision Tree C4.5 memiliki tingkat akurasi 100% dan meyakinkan. Dataset yang digunakan mencakup data medis pasien, seperti gejala klinis yaitu demam, nyeri sendi, mual, hasil laboratorium berupa trombosit, hematokrit, uji NS1, serta riwayat komorbiditas dan durasi gejala. Proses pre-processing dilakukan untuk memastikan data siap digunakan, dengan menangani data yang hilang dan menyesuaikan format data agar konsisten. Model Decision Tree C4.5 dipilih karena kemampuannya mengolah data dengan berbagai format dan hasilnya dapat dengan mudah dipahami. Model C4.5 dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, sensitivitas, dan spesifisitas. Dengan performa yang baik, model ini memiliki potensi untuk digunakan dalam sistem pendukung keputusan medis. Implementasinya di lapangan dapat membantu tenaga medis dalam mempercepat diagnosis dan memberikan penanganan yang lebih tepat waktu, yang sangat penting dalam menangani pasien DBD.
Abstract:Sistem presensi guru di SMK Islam Darussalam Lombok Barat masih menggunakan metode manual yang memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar serta rentan terhadap kesalahan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan…
an untuk mengembangkan sistem presensi guru menggunakan kartu RFID berbasis Internet of Things (IoT). Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu NodeMCU ESP8266, modul RFID, LCD, dan buzzer. Proses pengembangan sistem dimulai dengan identifikasi kebutuhan melalui interaksi langsung dengan pihak sekolah untuk memahami kebutuhan dan masalah yang ada dalam sistem presensi saat ini. Berdasarkan analisis tersebut, dirancanglah purwarupa sistem presensi yang dapat mendeteksi kartu RFID, menampilkan informasi pada LCD, memberikan notifikasi audio melalui buzzer, serta mengirim data presensi secara otomatis ke Google Spreadsheet untuk pemantauan dan pengelolaan data secara real-time. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem presensi yang dikembangkan berhasil berfungsi dengan baik. Modul RFID dapat mendeteksi kartu RFID dengan jarak maksimal 5-6 cm. LCD menampilkan informasi identitas guru yang terdaftar dengan jelas, sementara buzzer memberikan notifikasi audio saat kartu RFID terdeteksi. Data presensi juga berhasil dikirim dan ditampilkan secara otomatis di Google Spreadsheet. Meskipun sistem ini telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan, terdapat beberapa saran vii untuk pengembangan lebih lanjut. Penambahan sensor sidik jari atau sensor wajah dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem, mengingat kartu RFID dapat saja tertinggal atau hilang. Peningkatan jarak deteksi RFID juga dapat dipertimbangkan untuk kenyamanan pengguna. Dengan demikian, diharapkan sistem ini dapat memberikan solusi yang lebih efisien dan andal dalam mencatat kehadiran guru di SMK Islam Darussalam Lombok Barat.