Abstract:Penelitian ini membahas penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks hukum Islam, dengan fokus pada ayat 188 Surat Al-Baqarah yang melarang manipulasi harta untuk kepentingan pribadi. Dalam sistem pemerintahan, kekuasaan harus…
dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, supremasi hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi, merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam ayat tersebut dan dampaknya dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Metode yang dipakai dalam jurnsl ini adalah pendekatan kualitatif menggunakan studi literatur, dengan analisis isi tematik untuk menggali prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial dan integritas merupakan pilar utama dalam ajaran Islam yang dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ayat 188 berfungsi sebagai pedoman moral bagi individu dan masyarakat untuk menjaga keadilan dan transparansi, serta relevan dalam konteks kontemporer mengingat tingginya kasus korupsi di berbagai negara. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang etika hukum Islam dan peaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Abstract:Kaidah fiqh "لَا يَجوزُ الافْتِياتُ على الأئِمَّةِ وأصْحَابِ الوِلاياتِ فيما يَخُصُّهُم" (tidak boleh mendahului/mengambil alih wewenang para pemimpin dan pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka)…
pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka) merupakan salah satu kaidah fiqh yang fundamental dalam menjaga keteraturan sosial dan persatuan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna, penjelasan, dalil, dan aplikasi praktis dari kaidah ini dalam konteks hukum Islam kontemporer. Melalui pendekatan analisis kualitatif terhadap literatur fiqh dan pendapat para ulama klasik maupun kontemporer seperti Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Rajab, artikel ini menunjukkan bahwa kaidah tersebut bukan untuk memberikan kekuasaan mutlak kepada pemimpin, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga sistem hukum dan mencegah anarki sosial (fawda). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kaidah ini didasarkan pada prinsip-prinsip Sadd adz-Dzari'ah (menutup celah kerusakan) dan Jam'iyyah (kepentingan bersama), dengan pengecualian yang jelas ketika pemimpin memerintahkan kemaksiatan. Kesimpulannya, kaidah ini memiliki relevansi signifikan dalam menjamin ketertiban negara dan pencegahan perpecahan umat di era modern.
Abstract:Penelitian ini membahas tentang Partnership for the Goals, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-17, dengan fokus pada peran utang dari luar negeri, investasi asing, dan bantuan dari luar negeri dalam mendukung pembangunan…
ngunan berkelanjutan di Indonesia. Ketiga instrumen tersebut berfungsi sebagai sumber dana dan saluran kerja sama internasional, tetapi juga bisa menyebabkan ketergantungan ekonomi serta ketidakseimbangan kekuasaan antara negara pemberi bantuan dan negara penerima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mengirimkan kuesioner kepada 23 responden di Kota Medan yang memahami isu kemitraan global, pembangunan, dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden melihat utang luar negeri, investasi asing, dan bantuan luar negeri sebagai alat penting untuk mempercepat pembangunan, selama dikelola secara transparan, bermanfaat, dan sesuai dengan kepentingan negara. Responden juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manfaat dan risiko ketiga instrumen tersebut agar tidak menyebabkan ketergantungan ekonomi yang terlalu lama. Selain itu, persepsi responden terhadap kemitraan global (SDG 17) menunjukkan sikap positif terhadap kerja sama internasional yang fokus pada transfer teknologi, inovasi, dan pertumbuhan yang inklusif, namun tetap menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional. Dengan demikian, penelitian ini menyatakan bahwa Partnership for the Goals hanya akan berhasil jika dilaksanakan dalam kerangka tata kelola yang baik, prinsip kesetaraan, serta komitmen bersama untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Abstract:Penghambat jalannya pembangunan nasional sehingga rusaknya sebuah nilai moral didalam masyarakat merupakan sebuah permasalahan serius karena didalamnya tercermin sifat korupsi. korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan…
atau wewenang demi mencapai keuntungan sendiri sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum seperti adanya penyuapan, penggelapan, pemerasan dan gratifikasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara serta kepercayaan publik menurun. Dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi tersebut bukan hanya di lakukan oleh penegakan hukum namun juga perlu adanya sebuah pembangunan karakter antikorupsi yang perlu diberikan oleh para generasi muda,sehingga di dalam peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut ada suatu peran penting dalam membangun sebuah karakter generasi muda untuk antikorupsi yaitu dengan melalui pendidikan, sosialiasi serta kampanye dalam membangun integittas. Dalam jurnal ini penelitian bertujuan untuk menganalisis peran KPK dalam membangun antikorupsi generasi muda serta menilai hambatan yang dihadapi untuk menilai struktur pelaksanaannya. jurnal penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan metode pendekatan perundang-undangan secara konseptual yang menghasilkan sebuah penelitian bahwa adanya peran KPK dalam pendidikan antikorupsi dapat berjalan melalui program pendidikan secara formal dan non formal,tetapi dapat dilihat juga bahwa adanya sebuah hambatan tantangan dalam menjangkau kesadaran masyarakat secara utuh. Maka demikian perlu adanya sinergitas antara KPK, lembaga pendidikan dan keinginan masyarakat untuk lebih belajar tentang antikorupsi agar dapat tercapai pembangunan karakter antikorupsi di lingkungan generasi muda.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pengentasan kemiskinan di Indonesia dari perspektif ekonomi politik dengan menyoroti peran negara, dinamika kepentingan politik, serta hubungan kekuasaan dalam perumusan…
n dan implementasi kebijakan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui studi literatur terhadap dokumen kebijakan pemerintah, data resmi, laporan lembaga internasional, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat miskin, tetapi juga oleh kepentingan politik, politik anggaran, serta pengaruh elit politik dan birokrasi. Program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan daya beli rumah tangga rentan, namun masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait ketepatan sasaran, eksklusi sosial, dan tata kelola data penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan sosial yang berbasis data terpadu, akuntabel, dan berkelanjutan agar program pengentasan kemiskinan dapat mencapai tujuan jangka panjang secara lebih efektif.
Abstract:Perang saudara Sudan yang pecah pada April 2023 menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Konflik ini terjadi akibat perebutan kekuasaan antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) dalam…
lam proses transisi politik Sudan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika konflik, dampak kemanusiaan yang ditimbulkan, serta upaya perdamaian global yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari jurnal, buku, laporan organisasi internasional, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Sudan telah menyebabkan pengungsian massal, krisis pangan, kerusakan infrastruktur publik, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Afrika (AU), IGAD, Amerika Serikat, dan Arab Saudi melalui mediasi serta bantuan kemanusiaan. Namun, rendahnya kepercayaan antara pihak yang bertikai dan keterlibatan aktor eksternal masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Sudan.
Abstract:Historiografi gender adalah pendekatan penulisan sejarah yang berupaya memperkenalkan kembali pengalaman kelompok-kelompok yang telah lama terpinggirkan, khususnya perempuan, ke dalam narasi sejarah. Studi ini bertujuan…
untuk menganalisis bagaimana historiografi gender berkembang sebagai kritik terhadap historiografi tradisional, yang cenderung androsentris dan patriarkal. Metode penelitian yang digunakan adalah riset pustaka, yang melibatkan pengumpulan berbagai dokumen akademis yang relevan dengan studi historiografi gender. Temuan menunjukkan bahwa historiografi konvensional sebagian besar menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam sejarah, sementara perempuan seringkali hanya digambarkan sebagai tokoh pelengkap dalam narasi sejarah. Munculnya historiografi gender merupakan upaya untuk merekonstruksi sejarah dengan cara yang lebih inklusif dengan memasukkan pengalaman perempuan, kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Historiografi gender tidak hanya meneliti perempuan sebagai objek sejarah tetapi juga mengeksplorasi konstruksi sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang membentuk ketidaksetaraan gender sepanjang perkembangan sejarah. Oleh karena itu, historiografi gender berfungsi sebagai pendekatan penting dalam menciptakan penulisan sejarah yang lebih adil, kritis, dan representatif bagi semua kelompok dalam masyarakat.
Abstract:Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai dasar negara,…
Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menilai keselarasan antara prinsip-prinsip Pancasila dan kebijakan serta praktik pemerintahan yang ada, melalui analisis konstitusi, undang-undang, dan dinamika politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pemerintahan Indonesia secara teoretis mengadopsi nilai-nilai Pancasila, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian, terutama dalam hal implementasi
demokrasi, keadilan sosial, dan pengelolaan kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun dasar negara telah jelas, penguatan pengamalan Pancasila dalam sistem pemerintahan masih perlu dilakukan agar tujuan nasional dapat tercapai secara maksimal.
Abstract:Artikel ini membahas relevansi ayat Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa Ayat 29, dalam memberikan panduan etis terkait masalah korupsi di era modern. Korupsi, sebagai tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan…
penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi, telah menjadi persoalan serius yang merusak tata kelola dan stabilitas sosial di Indonesia. Dalam kajian ini, pendekatan metodologis diterapkan dengan menggunakan tafsir tematik dan maudhu'i, yang mengkaji ayat secara kontekstual dan membahas secara mendalam nilai-nilai moral yang terdapat dalam ayat tersebut. Fakta menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia yang merajalela dan memerlukan upaya penanggulangan yang lebih efektif.
Abstract:Nepotisme merupakan tindak kecurangan berupa penyalahgunaan kekuasaan demi mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman serta pandangan masyarakat terhadap kasus nepotisme…
epotisme yang marak terjadi di Indonesia. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melibatkan sebanyak tujuh puluh informan dan dua informan sebagai sampel. Adapun teknik pengumpulan data berupa wawancara dan menyebarkan angket kepada masyarakat luas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat paham bahwa nepotisme merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan dalam lingkup keluarga saja. Padahal, nepotisme tidak hanya terbatas di lingkungan keluarga saja. Tindak nepotisme lebih luas, meliputi kerabat, keluarga dekat maupun jauh, kenalan, suatu golongan, dan sebagainya. Masyarakat perlu mengetahui bahwa tindak nepotisme ini merupakan tindak pidana, perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Sehingga pemerataan edukasi mengenai nepotisme kepada masyarakat luas terutama kepada masyarakat yang belum dapat tersentuh pendidikan yang sesuai standar dan mencukupi. Untuk mengatasi hal tersebut penulis merancang suatu media edukatif yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat mengenai praktik nepotisme secara mendalam.