Abstract:Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam…
lam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna visual dalam poster film Alephia 2053 /٢٠٥٣ اليفيا/ menggunakan pendekatan semiotika John Fiske. Pendekatan ini membagi analisis ke dalam tiga level, yaitu realitas, representasi,…
itas, representasi, dan ideologi, untuk mengidentifikasi bagaimana elemen visual dalam poster mencerminkan tema perlawanan, kekuasaan, dan perjuangan melawan otoritarianisme. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis semiotika, yang mencakup pengumpulan data berupa elemen visual dalam poster dan literatur pendukung teori semiotika. Data dianalisis melalui tahapan deskripsi visual, interpretasi tanda berdasarkan level semiotika, serta penafsiran makna dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level realitas, elemen visual seperti ekspresi wajah, warna, dan latar belakang mencerminkan suasana distopia dan ketegangan politik. Pada level representasi, analisis berfokus pada simbol kekuasaan dan perlawanan yang diekspresikan melalui komposisi visual, penempatan karakter, dan gaya ilustrasi. Sementara itu, pada level ideologi, poster menggambarkan konflik antara individu dan sistem otoriter dalam kerangka perlawanan terhadap ketidakadilan sosial. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana poster film dapat menjadi media komunikasi visual yang efektif untuk menyampaikan kritik sosial dan ideologi.
Abstract:Penindasan adalah istilah yang sering ditemui di berbagai lapisan masyarakat, dari anak-anak hingga orang dewasa. Istilah ini merujuk pada tindakan sengaja, berulang, dan agresif yang ditujukan kepada individu yang lebih…
lemah, sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Menurut UNICEF, penindasan bukanlah kejadian sekali saja, melainkan pola perilaku yang berlanjut seiring waktu. Bentuk penindasan meliputi kekerasan verbal, sosial, fisik, siber, rasisme, dan seksual. Pada 2023, Indonesia mencatat 29.883 kasus kekerasan, termasuk 3.800 insiden penindasan yang dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Esai ini bertujuan untuk menelaah kesadaran publik tentang penindasan dan kekerasan seksual, dampak media yang tidak terbatas pada perilaku anak, serta peran nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan kerja sama dalam membentuk karakter positif dan mencegah perilaku negatif. Dengan mengedepankan pengasuhan berbasis nilai-nilai Pancasila, esai ini mengupas cara untuk menangani akar penyebab penindasan dan kekerasan seksual, serta pentingnya lingkungan dalam membentuk karakter anak. Orang tua, pendidik, dan masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi insiden penindasan dan kekerasan seksual. Riset ini juga menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan survei yang disebarkan kepada siswa, orang tua, dan pendidik guna mengukur pemahaman mereka mengenai penindasan, penyebabnya, dan dampaknya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kesadaran masyarakat terhadap isu penindasan dan kekerasan seksual, serta bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan tersebut.
Abstract:Penelitian ini menganalisis makna denotasi, konotasi, dan mitos dalam interaksi komunikasi antara karakter Piko dan Ayah pada adegan film “Mencuri Raden Saleh”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori Semiotika…
ri Semiotika Roland Barthes. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, makna denotasi ditampilkan melalui dialog eksplisit yang mencerminkan kekhawatiran kedua tokoh. Makna konotasi menyoroti dimensi emosional, seperti keintiman, ketegangan, dan pengkhianatan, yang disampaikan melalui gestur dan ekspresi wajah. Sementara itu, makna mitos merepresentasikan nilai budaya yang diterima secara luas, seperti norma sosial yang menentang kecurangan, larangan kehamilan di luar nikah, serta keyakinan bahwa kekuasaan dapat menyelesaikan masalah kompleks. Temuan ini mengungkapkan dinamika hubungan ayah-anak yang penuh kompleksitas dan memperlihatkan bagaimana nilai budaya memengaruhi interaksi mereka.
Abstract:Dinasti politik adalah kekuasaan politik yang diterapkan oleh sejumlah orang yang masih terikat dalam hubungan keluarga atau pertahana untuk mempertahankan kekuasaan yang telah diwariskan. Pada awalnya dinasti politik telah…
lah di atur dalam UU No 8 Thn 2015 tentang pilkada akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang selanjutnya dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 33/PUU-XIII/2015 sehingga secara tidak langsung dinasti politik di Indonesia dilegalkan.
Fokus kajian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui apa akibat dari putusan tersebut terhadap praktik dinasti politik pemilihan kepala daerah di Indonesia serta upaya yang dapat mencegah terjadinya dinasti politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan. Dari hasil yang di peroleh dalam penelitian ini, dinasti politik berakibat pada pencideraan demokrasi di Indonesia, akan tetapi hal ini tidak bisa dilarang, namun perlu di atur dan dikendalikan agar tidak disalah gunakan. Penulis rasa perlu adanya upaya- upaya yang dapat mencegah terjadinya praktik dinasti politik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi.
Abstract:Penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik memiliki peran penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan administrasi dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas…
as tidak hanya berfungsi sebagai batasan kekuasaan, tetapi juga sebagai panduan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Artikel ini membahas konsep asas legalitas dalam hukum administrasi negara, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan administrasi publik. Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi tumpang tindih regulasi, kapasitas birokrasi yang terbatas, pengawasan yang lemah, serta pengaruh politik dalam pengambilan kebijakan. Artikel ini juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur negara, dan peran lembaga pengawas sebagai langkah strategis untuk mendukung penerapan prinsip legalitas yang lebih optimal. Dengan demikian, diharapkan prinsip legalitas dapat berfungsi sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi memaksa lembaga peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai layanannya demi peningkatan pelayanan publik. Sebelumnya,…
lumnya, administrasi perkara di pengadilan dilakukan secara manual, sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan mahal. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi menjadi solusi untuk masalah tersebut. Dengan pengembangan layanan perkara berbasis teknologi informasi, diharapkan proses administrasi perkara dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan murah. Sementara itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dalam administrasi dan persidangan untuk mengatasi kendala dalam proses peradilan. Salah satu tekad Mahkamah Agung dalam misinya adalah memberikan pelayanan berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pelayanan yang unggul tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi dalam administrasi dan proses berperkara. Selain itu, perkembangan zaman menuntut adanya layanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien di pengadilan.
Abstract:Revolusi Iran merupakan salah satu fenomena politik modern yang memberikan dampak besar terhadap aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat Iran. Revolusi ini adalah reaksi perlawanan terhadap kekuasaan Shah Reza Pahlevi yang…
g bertindak secara sewenang-wenang. Hasil dari revolusi ini ialah memberikan perubahan terhadap tatanan ekonomi hingga tatanan hubungan luar negeri yang dibina oleh negara Iran. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yang ditimbulkan dari Revolusi Iran terhadap kondisi hubungan luar negeri Iran. Melalui hasil pengkajian menggunakan metode historis, dapat disimpulkan bahwa Revolusi Iran merubah hubungan diplomatik Iran dengan negara-negara yang membantu ekonominya, serta
Revolusi Iran mempengaruhi semangat masyarakat di beberapa negara Timur Tengah untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman kekuasaan otoritarianisme.
Abstract:Perizinan di Indonesia sebenarnya menyisakan banyak sekali tugas. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala daerah dan pengurus dalam pengurusan perizinan pertambangan, transformasi lahan…
dan berbagai permasalahan perizinan lainnya. Cukup banyak kasus perizinan pencemaran nama baik yang ditangani oleh Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK). Lihat saja, jika dilihat dari peringkat kemudahan menjalankan pekerjaan (EoDB) atau kemudahan berusaha pada World Bank Gathering 2016, Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara. Tidak mengherankan bila otoritas publik mencoba "membantu" dengan bekerja berdasarkan kerangka otorisasi. Sebab, jika tidak ditetapkan, maka sistem perizinan di daerah masih merupakan wilayah yang mudah bagi pemerintah setempat untuk memimpin izin pencemaran, sehingga menyulitkan perusahaan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.
Abstract:Penelitian ini berjudul Analisis Wacana Kritis Pada Video "Hukum & Sikap Kita Atas Ucapan Selamat Natal" Di YouTube Channel Jeda Nulis. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah video Youtube Habib Ja’far yang berjudul…
judul hukum & sikap kita atas ucapan selamat natal di YouTube Channel Jeda Nulis. Adapun video yang penulis analisis berasal dari kanal Youtube. Aspek pertama, struktur makro atau tematik pada video yaitu wacana terkait hukum dan sikap kita atas ucapan selamat natal. Aspek kedua, superstrukur atau skema yang diawali dengan pandangan ketiga tokoh dalam video tersebut yaitu Habib Ja’far, Buya Yahya, dan Pendeta Tommy. Struktur mikro ada 4 elemen yakni elemen semantik berisikan latar, iktikad, dan praanggapan. Elemen sintaksis memakai kalimat campuran (kalimat aktif serta kalimat pasif), koherensi berisi tentang sebab akibat dan memakai kata penghubung. Elemen stilistik yang disampaikan menggunakan kata perumpamaan, Elemen retoris dengan metafora, ekspresi, grafis. Kognisi sosial meliputi 2 aspek ialah nilai dan pengalaman. Konteks sosial didalam riset ini konteks sosial yang dibagi jadi 2 bagian ialah konteks sosial makro dan konteks sosial mikro. Tiap- tiap konteks mempunyai 2 aspek berarti, ialah praktik kekuasaan serta akses dalam mempengaruhi wacana.