Abstract:Keuangan publik dan sosial Islam merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan zakat…
dan wakaf di beberapa negara, yaitu Arab Saudi, Inggris, Mesir, Turki, Kuwait, dan Australia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan sosial Islam sangat dipengaruhi oleh sistem kelembagaan, regulasi, serta integrasi dengan kebijakan negara. Negara dengan sistem terpusat cenderung lebih efektif dalam distribusi, sementara negara minoritas Muslim menunjukkan inovasi dalam pengelolaan berbasis komunitas. Studi ini menegaskan bahwa optimalisasi zakat dan wakaf dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengujan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.…
016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, anggota BPD, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pengujan secara normatif telah menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti penyerapan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah desa, pembahasan peraturan desa, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan partisipasi masyarakat, serta kesenjangan antara prosedur formal dan praktik substantif. Pengawasan BPD cenderung bersifat administratif, sementara partisipasi masyarakat dalam proses legislasi desa belum sepenuhnya inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran BPD tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih substantif.
Abstract:Kemiskinan dan stabilitas pangan merupakan persoalan struktural yang saling berkaitan dan masih menjadi tantangan utama pembangunan di Indonesia. Meskipun angka kemiskinan nasional menunjukkan tren penurunan, ketidakstabilan…
ilan akses pangan yang berkelanjutan masih dialami oleh rumah tangga berpendapatan rendah, terutama akibat keterbatasan daya beli, fluktuasi harga pangan, dan ketimpangan wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap stabilitas pangan di Indonesia dengan meninjau dampak ekonomi dan sosial yang menyertainya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah studi empiris mengenai dampak kemiskinan terhadap stabilitas pangan di Indonesia dalam kerangka ekonomi dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas pangan melalui keterbatasan pendapatan, tingginya proporsi pengeluaran pangan, serta rendahnya kapasitas adaptasi rumah tangga miskin dalam menghadapi guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Faktor sosial, seperti tingkat pendidikan, literasi pangan dan gizi, serta karakteristik rumah tangga, berperan sebagai faktor mediasi yang memperkuat kerentanan stabilitas pangan. Selain itu, terdapat perbedaan pola kerentanan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, namun keduanya sama-sama rentan terhadap ketidakstabilan pangan akibat kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Penelitian ini menegaskan bahwa stabilitas pangan tidak dapat dicapai secara berkelanjutan tanpa integrasi kebijakan pengentasan kemiskinan, penguatan daya beli, dan pembangunan sistem pangan yang inklusif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang dalam mewujudkan stabilitas pangan dan keadilan sosial di Indonesia.
Abstract:Investasi asing langsung (FDI) telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan infrastruktur, dengan realisasi mencapai Rp465,2 triliun pada…
ada triwulan I 2025. Namun, dampaknya terhadap kesejahteraan domestik bersifat ambivalen karena ketimpangan regional, dominasi sektor ekstraktif, dan risiko terhadap UMKM lokal akibat ketergantungan modal asing. Penelitian ini menggunakan observasi literatur sistematis untuk merekomendasikan kebijakan inklusif guna menyeimbangkan manfaat FDI bagi pertumbuhan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis peran uang dalam ekonomi Islam sebagai sarana mencapai keadilan sosial, dengan membandingkan pandangan konvensional melalui penekanan fungsi uang sebagai alat tukar dan satuan hitung…
sambil melarang komodifikasi uang. Pendekatan kualitatif dengan tinjauan pustaka deskriptif-analitis digunakan, mengumpulkan data sekunder dari sumber primer Islam (Al-Quran, Hadis, ushul fiqh) dan literatur sekunder (buku, jurnal) melalui analisis konten tematik dan triangulasi sumber. Uang dalam ekonomi Islam bersifat konsep aliran untuk mencegah penimbunan dan spekulasi, didukung larangan riba, zakat (2,5% redistribusi), infaq, sedekah, dan wakaf, yang memupuk distribusi kekayaan adil, stabilitas ekonomi, serta pengurangan ketimpangan, dengan potensi besar di Indonesia (misalnya zakat Rp300 triliun per tahun).
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Lonjakan populasi di wilayah perkotaan menimbulkan berbagai masalah, seperti kepadatan tinggi,…
nggi, keterbatasan layanan kesehatan, dan penurunan kualitas lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan masyarakat, tenaga medis, dan aparat kelurahan di beberapa kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berdampak pada penurunan derajat kesehatan masyarakat akibat buruknya sanitasi, keterbatasan air bersih, serta meningkatnya kasus penyakit menular seperti ISPA dan diare. Selain itu, kesejahteraan sosial juga menurun karena tingginya kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya perumahan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Abstract:Kesadaran hukum masyarakat merupakan cerminan nyata dari sejauh mana norma-norma hukum telah benar-benar meresap ke dalam kehidupan sosial sehari-hari. Penelitian ini mengkaji bagaimana struktur sosial masyarakat urban membentuk…
embentuk dan mempengaruhi tingkat kesadaran hukum warga Kota Bandar Lampung. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah keterkaitan antara stratifikasi sosial, dinamika kelompok sosial, serta peran lembaga kemasyarakatan dalam membentuk pola kepatuhan hukum di tengah masyarakat yang heterogen. Temuan menunjukkan bahwa akses terhadap informasi hukum sangat dipengaruhi oleh posisi seseorang dalam hierarki sosial-ekonomi, di mana ketimpangan ini berdampak langsung pada perbedaan perilaku hukum antarkelompok masyarakat. Di sisi lain, kearifan lokal seperti falsafah Piil Pesenggiri dan Sai Bumi Ruwa Jurai sesungguhnya menyimpan potensi besar sebagai modal sosial dalam memperkuat kesadaran hukum, namun pengaruhnya kian melemah seiring dengan pergeseran nilai di kalangan generasi muda perkotaan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif formal, melainkan perlu mempertimbangkan konteks budaya, stratifikasi sosial, dan dinamika komunitas lokal secara menyeluruh.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas instrumen kebijakan moneter dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang melalui stabilitas makroekonomi, pengurangan kemiskinan, dan ketimpangan. Metode…
ode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) kualitatif, mensintesis 20-30 sumber peer-reviewed periode 2019-2025 dengan analisis konten tematik dan desain deskriptif-komparatif pada kasus seperti Indonesia, India, dan Brasil. Hasil utama menunjukkan kebijakan kontraktif efektif mengendalikan inflasi (misalnya dari 5,95% menjadi 2,61% di Indonesia), kebijakan ekspansif merangsang pertumbuhan PDB (1-2% jangka pendek) dan menurunkan kemiskinan (dari 9,78% menjadi 9,36%), meski terhambat pasar keuangan lemah dan guncangan eksternal.
Abstract:Kesehatan ibu dan anak tetap menjadi prioritas strategis pembangunan kesehatan karena mencerminkan mutu pelayanan kesehatan, implementasi kebijakan, dan kesejahteraan masyarakat. Di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, pelaksanaan…
elaksanaan Program Kesehatan Ibu dan Anak menghadapi tantangan berupa hambatan geografis, ketimpangan akses layanan, dan belum optimalnya pelayanan lanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program Kesehatan Ibu dan Anak serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di Kecamatan Sukajaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain evaluatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan enam informan yang dipilih secara purposif, meliputi unsur pemerintah kecamatan, pimpinan puskesmas, tenaga kesehatan, dan penerima layanan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan evaluasi program mengacu pada model CIPP serta perspektif efektivitas Dunn dan Steers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup efektif, terutama pada layanan dasar seperti persalinan di fasilitas kesehatan, pelayanan nifas, imunisasi, dan pelayanan balita. Namun, program belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis yang sulit, belum lengkapnya kunjungan antenatal, lemahnya penanganan rujukan komplikasi, dan belum meratanya kesadaran masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis capaian indikator program dengan faktor implementasi kebijakan pada konteks wilayah terpencil. Penguatan layanan jemput bola, sistem rujukan, distribusi tenaga kesehatan, dan edukasi masyarakat menjadi kunci peningkatan efektivitas program.
Abstract:Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menghadapi permasalahan ketimpangan aksesibilitas antar wilayah yang serius, di mana 15 dari 19 desa terletak di seberang Sungai Kapuas tanpa infrastruktur jembatan permanen,…
ermanen, sehingga lebih dari 60% mobilitas masyarakat sepenuhnya bergantung pada layanan penyeberangan sampan motor tempel. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketersediaan layanan transportasi sungai terhadap tingkat aksesibilitas masyarakat antar wilayah. Landasan teori yang digunakan mencakup teori interaksi wilayah Ullman (1956), teori aksesibilitas Hansen (1959) dan Ingram (1971), serta konsep aksesibilitas sosial-ekonomi Litman (2020). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitik dengan paradigma positivistik. Penggalian data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, kuesioner terstruktur berskala Likert, dan studi pustaka terhadap 90 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin, serta divalidasi melalui triangulasi sumber, metode, waktu, dan teori. Analisis mencakup statistik deskriptif, regresi linear berganda, dan analisis Rasio Volume/Kapasitas (V/C). Hasil penelitian menunjukkan model regresi Y = 4,258 − 0,169X₁ + 0,075X₂ − 0,008X₃ + 1,740X₄ − 0,021X₅ dengan R² = 0,883, yang berarti 88,3% variasi aksesibilitas dijelaskan oleh kelima variabel. Dampak sosial-ekonomi (X₄) merupakan prediktor paling dominan (B = 1,740). Analisis V/C menunjukkan seluruh jalur penyeberangan berada dalam kategori Sangat Longgar (V/C agregat = 0,356), mengindikasikan permasalahan bukan pada defisit kapasitas melainkan kemacetan temporal pada jam puncak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan aksesibilitas masyarakat di wilayah berbasis sungai memerlukan perbaikan tata kelola operasional, standarisasi keselamatan, dan integrasi kebijakan transportasi sungai dalam dokumen perencanaan formal seperti RTRW dan Rencana Induk Transportasi Kabupaten.