Abstract:Universities are increasingly adapting to changes brought by technological advancements and globalization. Bhayangkara University Jakarta Raya is no different, having implemented an efficient Tuition Payment Information…
System. This article details the design and development of the system using the waterfall method. The main objective of this system is to make it easier for administrative staff and students to process tuition payments. The research method used a needs analysis approach, consisting of observation and interviews. The waterfall approach was utilized for system implementation. The process involved requirements analysis, system design, implementation, testing and operation. The Unified Modeling Language (UML) served as an object-based system design visualization tool. The tuition payment information system provides login access with divided access rights for students, the Academic Administration Bureau, and the Financial Administration Bureau. The system includes features such as student data management, tuition payment verification, and report preparation. The results of implementation show positive changes in the efficiency and convenience of the tuition payment process for students and administrative staff. This article highlights the role of information systems in improving the efficiency of financial administration and services at Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. By allowing students to monitor payments online, the system provides significant support for tuition payment management. Hopefully, this system will contribute positively to improving the quality of educational services at this university, creating efficiency in financial administration, and providing a basis for further development of the information system.
Perguruan tinggi semakin beradaptasi terhadap perubahan yang dibawa oleh kemajuan teknologi dan globalisasi. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya juga menerapkan Sistem Informasi Pembayaran Uang Kuliah yang efisien. Artikel ini merinci perancangan dan pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memudahkan staf administrasi dan mahasiswa dalam memproses pembayaran uang sekolah. Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis kebutuhan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Pendekatan waterfall digunakan untuk implementasi sistem. Prosesnya melibatkan analisis persyaratan, desain sistem, implementasi, pengujian dan operasi. Unified Modeling Language (UML) berfungsi sebagai alat visualisasi desain sistem berbasis objek. Sistem informasi pembayaran SPP menyediakan akses aktor login dengan hak akses terbagi untuk mahasiswa, Biro Administrasi Akademik, dan Biro Administrasi Keuangan. Sistem ini mencakup fitur-fitur seperti pengelolaan data siswa, verifikasi pembayaran SPP, dan penyusunan laporan. Hasil implementasi menunjukkan perubahan positif pada efisiensi dan kenyamanan proses pembayaran SPP bagi mahasiswa dan tenaga administrasi. Artikel ini menyoroti peran sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan keuangan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dengan memungkinkan siswa memantau pembayaran secara online, sistem ini memberikan dukungan yang signifikan untuk manajemen pembayaran uang sekolah. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan di universitas ini, menciptakan efisiensi dalam administrasi keuangan, dan memberikan landasan bagi pengembangan sistem informasi lebih lanjut
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:This study aims to analyze and test the variables of security, convenience, usefulness and public interest in the use of digital payment as a means of payment in Jabodetabek. This Study uses a qualitative method with purposive…
posive sampling technique. The population in this study is the user community of application-based digital payments such as DANA, GOPAY, OVO, SHOPEEPAY, SAKUKU, ISAKU, PAYTREN, DOKU, and LINKAJA. The number of samples is 233 respondents. The analysis method is a structural equation model. The result of this study show that security and public interest have a significant effect on the use of digital payments as a means of payment and for convenience and usefulness are not a benchmark for the community, especially at this time the impact of behavior who are used to make payments using digital payments.