Abstract:Tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran rendah dibanding potensi ekonomi. Dalam konteks tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016…
16 yang mendefinisikan amnesti sebagai penghapusan pajak terutang dan sanksi perpajakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi perpajakan/perluasan basis data, serta meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas tax amnesty melalui penutupan celah hukum serta dalam peningkatan tax ratio dan kepatuhan, sekaligus menilai kecukupan desain hukum pasca-amnesti untuk mencegah moral hazard dan memperkuat penegakan. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi komponen kualitatif deskriptif dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian program bersifat campuran, yaitu partisipasi luas dan penerimaan negara signifikan, tetapi komitmen repatriasi jauh di bawah target, sehingga ruang optimalisasi pasca-amnesti menjadi determinan utama keberlanjutan dampak fiskal. Dari sisi norma, pembatasan pemanfaatan data amnesti menuntut penataan ulang desain kebijakan agar perluasan basis data berujung pada kepatuhan sukarela dan penegakan yang adil, sejalan pembelajaran internasional bahwa amnesti yang berhasil cenderung pengecualian serta disertai penguatan administrasi dan penegakan.
Abstract:Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh pada tahun 2025 merupakan bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh curah hujan ekstrem serta diperparah oleh degradasi lingkungan dan perubahan tutupan…
pan lahan. Peristiwa ini menimbulkan dampak kemanusiaan dan kerugian materiil yang signifikan, termasuk korban jiwa, kerusakan permukiman, serta lumpuhnya infrastruktur publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen bencana pasca peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di Aceh tahun 2025, dengan meninjau tahapan mitigasi, tanggap darurat, dan pasca bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis dokumen, dengan memanfaatkan data dari laporan resmi pemerintah, regulasi kebencanaan, pemberitaan media nasional, serta pendapat pakar. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan bencana di Aceh telah dilakukan melalui upaya mitigasi struktural dan nonstruktural, respons darurat yang melibatkan koordinasi lintas sektor, serta penyusunan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan dalam aspek pengelolaan lingkungan, sistem peringatan dini, dan penataan ruang berbasis risiko. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan ketangguhan wilayah Aceh terhadap bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan yang disusun melalui Sistem Informasi Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (SI-PKJ) pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah…
ah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SI-PKJ telah dimanfaatkan dalam proses penyusunan peta jabatan dan pemetaan beban kerja, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain adalah: (1) keterbatasan pemahaman operator dalam menyusun uraian tugas yang belum sepenuhnya selaras dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja masing-masing perangkat daerah; (2) metode penentuan volume kerja yang seharusnya didasarkan pada rata-rata beban kerja tiga tahun terakhir, namun dalam praktiknya masih mengacu pada jumlah pegawai yang tersedia, sehingga terjadi penyesuaian volume kerja secara artifisial untuk mencapai jumlah yang diharapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil; serta (3) integrasi SI-PKJ dengan sistem informasi kepegawaian lainnya yang masih belum optimal.
Meskipun demikian, SI-PKJ memiliki potensi sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan formasi dan pemenuhan kebutuhan pegawai yang berbasis data. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan integrasi sistem lintas sektor, serta penyempurnaan proses perencanaan sumber daya aparatur secara menyeluruh.
Abstract:Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya perkembangan teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hampir seluruh aspek kehidupan manusia bersentuhan…
han dengan teknologi, karena dengan bantuan teknologi semakin memudahkan manusia dalam menjalankan tugasnya.
Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan barang masuk dan keluar serta penataannya yang benar menurut ketentuan yang berlaku. Semua pihak yang berwenang, baik pemerintah maupun swasta, harus mempunyai inventarisasi.
Namun pengelolaan inventaris biasanya masih dilakukan secara manual, seperti yang terjadi di Madrasah Aliyah Ibrahimy Kabupaten Banyuwangi. Inventarisasi manual dapat menimbulkan masalah baru yang mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam pengoperasian inventaris. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem untuk mengelola data inventaris madrasah.
Pada penelitian kali ini kami mengembangkan “Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web Di Madrasah Aliyah Ibrahimy Kabupaten Banyuwangi” berdasarkan kajian membangun sistem informasi inventaris barang menggunakan DFD (Data Flow Diagram) di madrasah aliyah ibrahimy kabupaten banyuwangi.
Abstract:Artikel ini berjudul “Evaluasi Kebijakan Struktur Organisasi Di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan struktur organisasi di Sekretariat…
etariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi Kebijakan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari unsur aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan dalam penataan organisasi, dapat dilihat dari penataan yang di lakukan dengan mengedepankan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan melalui jabatan struktural yang sudah di bentuk. Namun dalam aspek efisiensi dalam kebijakan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari pelaksanaannya belum mencapai kriteria efisiensi. Dari sisi kecukupan penataan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah di lakukan sesuai mekanisme yang berlaku, yaitu adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap struktur organisasi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Ditunjau Dari aspek perataan sudah sesuai dengan prosedur dan kebutuhan. Dari sisi responsivitas hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya telah berjalan sesuai dengan pedoman teknis penataan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Permendagri No 56 Tahun 2019 yang selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021. Dan terakhir Dilihat dari aspek ketepatan, penataan Struktur Organisasi di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah di sesuaikan dengan urusan – urusan yang sudah di limpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana peraturan daerah tentang penataan organisasi yang telah di susun pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah di sesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.
Abstract:Masalah yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengembangkan dan menata pariwisata belum efektif. Ini terlihat dari cara destinasi wisata utama, seperti Pantai Papuma telah…
ah dikurangi.Barat dan timur laut.
Metode deskriptif kaulitatif digunakan dalam penelitian ini. Studi lapangan dan lembaga pustaka digunakan untuk mengumpulkan data. Para informan dalam penelitian ini termasuk staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pengelolah tempat wisata, pengunjung tempat wisata, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tiga dimensi yang ditawarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kabudayaan untuk pengelolaan wisata Kabupaten Jember tahun 2022-2023 masih kurang efektif.
David mencakup tiga dimensi: perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi; (1) Tidak adanya pengetahuan internal tentang bagaimana proses perumusan strategi dilakukan serta strategi yang telah disetujui internal untuk diterapkan menunjukkan bahwa dimensi perumusan strategi belum diterapkan dalam proses pengelolaan pariwisata Kabupaten Jember. (2) Dimensi penerapan strategi menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh dinas belum terarah dengan baik, dan bahwa tindakan yang dilakukan oleh dinas belum memenuhi standar
Kata kunci: Strategi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pengelolaan Wisata. Masalah di lapangan menunjukkan bahwa strategi pengembangan dan penataan kawasan (1) Ketidaktahuan internal tentang proses perumusan strategi dan strategi yang disepakati internal untuk diterapkan menunjukkan bahwa dimensi perumusan strategi belum diterapkan dalam proses pengelolaan pariwisata Kabupaten Jember. (2) Dimensi penerapan strategi menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh dinas belum terarah dengan baik dan pelaksana tidak siap, yang menyebabkan kurangnya dukungan masyarakat.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pengimputan data melalui BRImen dan melakukan penelitian mengenai pengoptimalisasian pengimputan berbasis digital pada sisitem BRImen di Bank BRI Unit Kalisat.…
isat. Metode penelitian yang di gunakan adalag metode kualitatif dengan mengumpulkan informasi yaitu observasi serta wawancara langsung kepada petugas BRImen di Bank BRI Unit Kalisat. Di perlukan pengoptimalisasian pengimputan data berbasis digital,tujuannya agar dokumen yang ada tidak hilang dan mudah di temukan pada saat di butuhkan. Sebagai upaya pengoptimalisasian pengimputan data berbasis digital, Bank BRI telah menciptakan system digital bernama BRImen (BRI Document Manajemenet System). Dimana detiap perealisasiannya BRI juga melakukan inovasi di setiap prosedur pengarsipannya, dimana dengan adanya prosedur tersebut di harapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan nasabah. dapat di simpulkan terdapat tujuh tahapan dalam pengimplementasian system BRImen, mulai dari pengurutan berkas sampai penyimpanan data pada computer. Selain itu terdapat beberapa tahapan pengarsipan, mulai dar label ruangan sampai penataan berkas pada lemari sesuai data yang sudah di imput di excel.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengarsipan dan pemasukan data BRIMEN serta perbedaan antara kedua pengguna awal sistem BRIMEN dan data disimpan secara terpusat oleh Bank BRI Unit Patrang . Metode…
Metode penelitian ini kualitatif pengumpulan data strategi,yang meliputi observasi, wawancara , dan analisis data dari Brimen di Unit BRI Patrang . Untuk memastikan hal itu berkas mudah ditemukan saat dibutuhkan dan tidak hilang , diperlukan strategi pengarsipan yang baik . berkas mudah ditemukan bila diperlukan dan tidak hilang , diperlukan strategi pengarsipan yang baik . Untuk mengelola secara efektif mengelola surat - surat nasabah pelanggan, Bank BRI mengembangkan sistem digital yang dikenal dengan nama Brimen (BRI Document Management System).Dalam hal layanan ke, penggunaan teknologi digital memerlukan transisi dari yang tradisional jasa,yang sangat membatasi penggunaan teknologi digital memerlukan transisi dari tradisional ke sistem digital.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap latar belakang sejarah perkembangan Negara Islam setelah imperialisme dan untuk mengungkap beberapa kerangka pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan mayoritas yang saat…
at ini mengalami kesulitan dan hambatan. Strategi dalam eksplorasi ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi penelitian dari kekayaan seni dan melibatkan jagad teks sebagai bahan dasar kajiannya. Dengan menggunakan buku-buku tentang sejarah dan demokrasi, sumber-sumber relevan lainnya juga dapat mendukung dan menyempurnakan data yang dibutuhkan. Konsekuensi dari kajian ini menunjukkan bahwa latar belakang sejarah penataan negara-negara Islam pasca imperialisme dilihat dari beberapa unsur, yaitu faktor kebijaksanaan, khususnya kelompok masyarakat Islam yang bekerjasama dan mengambil bagian dalam pembelajaran militer dan pendidikan dengan penjajah dan penjajah. komponen pejuang, khususnya kelompok masyarakat Muslim yang memerangi para pelanggar untuk mengambil kendali atas kebebasan negara mereka. Kesulitan dan penghalang terhadap pemerintahan mayoritas adalah bahwa polisi tiran pada umumnya bersifat patriot dan konservatif, kerangka wirausaha yang digambarkan oleh kemajuan modern dan sektor bisnis terbuka tidak dapat dijalankan dengan baik di distrik Timur Tengah, kehadiran tradisional Perkumpulan Islam, gagasan perkumpulan fanatik.