Abstract:This study aims to analyze the effectiveness of public service delivery in issuing Certificate of Indigency (SKTM) at Karang Indah Village Office, Merauke Regency. The background of this research is based on the increasing…
ng number of SKTM applications each year, which has not been matched by optimal service quality improvements. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation involving 11 informants consisting of village officials and community members. The results show that, in general, the SKTM service at Karang Indah Village Office is relatively effective, particularly in terms of procedures and costs, which are simple, transparent, and free of charge. The service completion time is also relatively fast, often completed within one working day. However, several challenges still affect service effectiveness, such as inconsistencies in procedural implementation, limited facilities and infrastructure, manual administrative systems, and insufficient public awareness regarding the requirements for obtaining SKTM. Additionally, coordination between neighborhood units (RT) and the village office remains suboptimal, potentially causing service delays. This study concludes that the effectiveness of SKTM service delivery in Karang Indah Village needs improvement through digital service innovation, capacity building for administrative staff, and strengthening supervision and public outreach.
Abstract:This research is motivated by the suboptimal implementation of good governance principles in public services at the village level, which influences public perceptions of the performance of government officials. The purpose…
se of this study is to analyze public perceptions of the implementation of the principles of accountability, transparency, openness, and the rule of law in public services in Gurinda Jaya Village, Merauke Regency, and to identify supporting and inhibiting factors. This study used a qualitative approach with a descriptive approach through observation, in-depth interviews, and documentation of village officials and community service users. The results indicate that the implementation of good governance principles has not been optimal, characterized by discrepancies in service delivery times with established standards, limited public understanding of service information, inconsistent transparency practices, and an unfulfilled sense of justice and legal certainty in public services. The study's conclusion confirms that strengthening apparatus capacity, improving discipline and integrity, and strengthening village government commitment and community participation are important implications for realizing more effective and accountable village governance.
Abstract:This study aims to analyze the quality of human resources (HR) in improving the effectiveness of public services at LPP RRI Merauke. This research employs a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected…
cted through observation, in-depth interviews, and documentation involving 11 informants consisting of leaders and staff members. The findings indicate that HR quality plays a significant role in determining the effectiveness of public service delivery. In terms of competence, employees are generally capable of performing routine tasks; however, their mastery of digital technology remains limited. Professionalism is considered adequate but not yet optimal due to limited human resources and high workloads. Employees’ adaptability to technological and organizational changes varies among individuals. HR development programs have been implemented through training, but they are not yet systematic or evenly distributed. Meanwhile, employee motivation and job satisfaction are relatively good, although still influenced by limited facilities and reward systems. Overall, improving public service effectiveness at LPP RRI Merauke requires strengthening competencies, professionalism, adaptability, and sustainable, needs-based HR development strategies.
Abstract:Forest and land fires constitute a strategic environmental issue affecting ecological stability, public health, and sustainable regional development. As a newly established autonomous region, South Papua Province faces institutional…
nstitutional and structural challenges in developing an effective and integrated fire control system. This study aims to analyze the implementation of forest and land fire control policies and identify factors influencing their effectiveness. A qualitative descriptive approach was employed through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The study applies Edward III’s policy implementation framework focusing on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that although the regulatory framework is adequate, implementation remains constrained by limited resources, suboptimal inter-agency coordination, and low public awareness. Compared to provinces such as Riau and Central Kalimantan, South Papua is still in the institutional strengthening phase. This study proposes a collaborative and community-based preventive approach rooted in local wisdom as a long-term strategy for sustainable fire management.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Selatan serta mengidentifikasi…
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Informan penelitian berjumlah 13 orang yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIASN telah berjalan dan mendukung transformasi digital dalam manajemen kepegawaian, namun belum optimal. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai media seperti rapat, bimbingan teknis, dan grup digital, meskipun masih terdapat perbedaan pemahaman teknis antar pegawai. Dari aspek sumber daya, kendala utama terletak pada keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama jumlah komputer dan stabilitas jaringan internet, serta kompetensi SDM yang belum merata. Dari aspek disposisi, mayoritas pegawai menunjukkan sikap positif terhadap SIASN, namun masih dalam tahap adaptasi terhadap sistem digital. Dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan koordinasi telah berjalan cukup baik, meskipun masih bersifat insidental.Faktor yang mempengaruhi implementasi SIASN meliputi faktor pendukung seperti dukungan pimpinan, kebijakan nasional, dan pendampingan teknis, serta faktor penghambat seperti keterbatasan jaringan internet, sarana prasarana, kompetensi SDM, dan kedisiplinan pegawai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, serta penguatan koordinasi untuk mengoptimalkan implementasi SIASN.
Abstract:Bagian Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok: Protokol, serta penyiapan materi dan Administrasi Pimpinan; Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bindang Komunikasi Pimpinan, Protokol, serta Materi…
teri dan Administrasi Pimpinan dan; Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya; Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tupoksi, banyak pegawai yang bekerja tanpa panduan yang memadai, sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan dengan baik sering kali mengalami keterlambatan atau kesalahan. Minimnya supervisi dari atasan memperburuk kondisi belum ada evaluasi yang jelas terhadap kinerja pegawai. Tujuan penelitian menganalisis Kinerja Bagian Administrasi Pimpinan. Dan Faktor mempengaruhi Kinerja Pegawai Bagian Administrasi Pimpinan Pada Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan. Metode penelitian deskripstif kualitatif, Teknik analisis data merupakan langkah strategis dalam penelitian, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Kinerja pegawai Bagian Administrasi Pimpinan secara signifikan ditentukan oleh efektivitas komunikasi internal, terutama kejelasan informasi, ketepatan disposisi pimpinan, dan kecepatan penyelesaian tugas administratif, yang secara langsung memengaruhi mutu layanan. Pola komunikasi terbuka meningkatkan organizational trust dan konsistensi kinerja, namun masih terhambat oleh kompleksitas birokrasi, rendahnya komunikasi informal, serta perbedaan persepsi lintas unit. Kepatuhan tinggi terhadap SOP berperan sebagai instrumen performance control yang menekan kesalahan kerja, meskipun berpotensi mengurangi fleksibilitas apabila tidak diimbangi ruang diskresi. Pemanfaatan teknologi meningkatkan efisiensi, tetapi belum optimal akibat kesenjangan kompetensi digital dan keterbatasan pelatihan. Selain itu, motivasi kerja dan ketahanan psikologis menjadi determinan utama keberlanjutan kinerja, sehingga penguatan aspek komunikasi, kapasitas teknologi, dan pembinaan mental kerja merupakan prasyarat strategis bagi peningkatan kualitas layanan administrasi pimpinan secara berkelanjutan.
Abstract:Pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir menghadapi tantangan kompleks yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kampung Matara di Kabupaten Merauke merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi lokal berupa…
rupa sumber daya perikanan, kearifan lokal masyarakat adat, serta modal sosial yang kuat, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan potensi lokal Kampung Matara dalam mendorong pencapaian SDGs, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pekerjaan layak, dan pelestarian ekosistem pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan melibatkan aparat kampung, tokoh adat, nelayan, dan masyarakat pesisir. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lokal di Kampung Matara telah berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan kampung. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, akses pasar, serta dukungan kebijakan menjadi faktor penghambat utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola lokal berbasis potensi pesisir dan kearifan lokal merupakan strategi penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Merauke.
Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah yang mendukung pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam sektor infrastruktur jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontribusi…
ibusi PAD dari sektor kendaraan terhadap peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Merauke. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Merauke periode tahun 2020–2025. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan analisis korelasi sederhana antara realisasi PAD kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB) terhadap realisasi pembangunan dan peningkatan jalan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan positif antara peningkatan PAD kendaraan bermotor dengan alokasi anggaran infrastruktur jalan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti tingkat kepatuhan pajak kendaraan yang rendah dan keterbatasan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat kolaborasi antara Bapenda, Samsat, dan Dinas PUPR untuk optimalisasi penerimaan PAD serta perbaikan infrastruktur jalan secara berkelanjutan.
Abstract:Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serve as strategic partners of the government in disseminating information to the public, particularly in remote and rural areas. In the era of digital transformation, the role of KIM…
is increasingly crucial in promoting digital literacy to enhance access, understanding, and utilization of information technology among communities. This study aims to examine and optimize the role of KIM in improving digital literacy in Merauke Regency. A qualitative approach was employed, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and document analysis with several active KIM groups in Merauke. The results show that although KIM holds great potential as agents of digital literacy, limitations in human resource capacity, technological infrastructure, and lack of training are the main challenges. Therefore, optimizing the role of KIM requires regular training, cross-sector collaboration, and regulatory and budgetary support from the local government. Thus, KIM can become key drivers in building an inclusive and competitive digital society in Merauke.
Abstract:This research aims to analyze the effectiveness of Minimum Service Standards (MSS) implementation at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) in Merauke Regency, South Papua Province. MSS are crucial…
cial instruments for guaranteeing community rights to quality basic services, including civil administration services. Despite their establishment, challenges persist in ensuring that services provided align with the stipulated standards. The research employed a descriptive qualitative approach, collecting data through in-depth interviews, observation, and document analysis. Key informants included the head of the department, service-providing staff, and representatives of community service users. The findings indicate that MSS implementation at Merauke Disdukcapil has generally been underway, though its effectiveness varies across service types. Some MSS indicators, such as service waiting times and cost certainty, have been well-met. However, challenges are still present in aspects like the availability of adequate human resources, sub-optimal socialization of MSS to the community, and the need for improved supporting infrastructure. Limited access to information and public understanding of service rights also act as inhibiting factors. Thus, the effectiveness of MSS at Merauke Disdukcapil can be enhanced through strengthening human resource capacity, improving facilities and infrastructure, and intensifying socialization efforts. This study recommends the necessity of regular evaluation and continuous improvement to ensure excellent civil administration services for all communities in Merauke.