Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala yang dihadapi guru Geografi di SMA Swasta Eria Medan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran abad ke-21 yang mengintegrasikan prinsip Higher Order Thinking Skills (HOTs) dan…
Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK). Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen perangkat evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru telah melaksanakan evaluasi secara terencana dan sesuai kurikulum, mencakup penilaian formatif, sumatif, sikap, dan keterampilan. Namun, penerapan soal HOTs masih terbatas karena rendahnya kemampuan analisis siswa, kurangnya pelatihan guru, serta minimnya sarana teknologi pendukung. Evaluasi berbasis TPACK mulai diterapkan melalui Google Form dan platform digital lain, tetapi belum optimal akibat keterbatasan jaringan dan fasilitas sekolah. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana digital, serta kolaborasi MGMP untuk memperkuat implementasi evaluasi sesuai tuntutan pembelajaran abad ke-21.
Abstract:Adapun tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran pada evaluasi pelajaran Geografi di sekolah MAN 2 MODEL MEDAN. Didalam penelitian kami melakukan…
kan dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi terhadap guru pada mata pelajaran Geografi. Adapun hasil dari penelitian yang kami dapat yaitu yang menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran evaluasi telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), serta prinsip Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK). Guru juga memanfaatkan beberapa berbagai media digital seperti Google Form, Quizizz, Educaplay, dan Exambro. Namun, juga guru evaluasi ini juga masih ada beberapa menghadapi masalah/kendala.Adapun masalah atau kendala yang sering dihadapi guru yaitu seperti: Keterbatasan Kompetensi Digital dan Pedagogik, Kurangnya Pelatihan Profesional, Minimnya Fasilitas Sekolah, Resistensi terhadap Perubahan, Waktu yang Terbatas.Selain itu, ada juga beberapa penerapan soal yang berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTs) masih terbatas pada level C3 dan belum optimal mencapai C4–C6. Kendala teknis seperti ketidakmerataan kepemilikan perangkat siswa yang selalu memengaruhi efektivitas evaluasi daring. Jadi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan fasilitas, pelatihan guru, serta penguatan kerja sama antara sekolah dan perguruan tinggi dalam menghadapi kendala harus memerlukan pendukung untuk evaluasi pembelajaran Geografi, supaya dapat lebih efektif, terstandar, dan relevan dalam evaluasi pembelajaran abad ke-21 berbasis HOTS dan TPACK.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran Geografi di kelas XI SMA Negeri 12 Medan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif melalui…
pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi terhadap guru mata pelajaran Geografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan evaluasi telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), serta prinsip Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK). Guru memanfaatkan berbagai media digital seperti Google Form, Quizizz, Educaplay, dan Exambro. Namun, pelaksanaan evaluasi masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya kemampuan analisis siswa yang rendah, keterbatasan fasilitas sekolah (laboratorium SIG, peta tematik, jaringan internet), serta belum adanya standar baku dari Kemendikbud terkait komposisi soal berdasarkan level kognitif. Selain itu, penerapan soal berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTs) masih terbatas pada level C3 dan belum optimal mencapai C4–C6. Kendala teknis seperti ketidakmerataan kepemilikan perangkat siswa turut memengaruhi efektivitas evaluasi daring. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan fasilitas, pelatihan guru, serta penguatan kerja sama antara sekolah dan perguruan tinggi diperlukan untuk mendukung evaluasi pembelajaran Geografi yang lebih efektif, terstandar, dan relevan dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis perjalanan perekonomian Indonesia pasca-kemerdekaan dengan fokus pada dinamika kebijakan ekonomi dari rezim Orde Lama hingga era Reformasi. Melalui pendekatan…
deskriptif-analitis, artikel ini menyoroti bagaimana pergeseran orientasi politik memengaruhi stabilitas makroekonomi, pertumbuhan, dan aspek sosial-ekonomi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa masa Orde Lama ditandai dengan ketidakstabilan akibat dominasi politik atas ekonomi yang memicu inflasi ekstrem. Orde Baru berhasil melakukan stabilisasi dan industrialisasi yang pesat, namun menciptakan kerentanan struktural akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Masa transisi dan Reformasi menjadi titik balik krusial yang memperkenalkan desentralisasi fiskal serta transformasi digital. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan tinggi, pemerataan sosial, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta adaptasi terhadap inovasi teknologi di era globalisasi.and supporting the optimization of village economic potential in a sustainable manner.
Abstract:Withdrawal of Waqf Assets based on Decision No. 22/Pdt.G/2017/MS-MEDAN because the objects which are waqf assets belonging to the Bireueen Islamic Education Society have been misused by the Bireueen Ministry of Religion…
in a dysfunctional manner, namely the waqf objects are recorded as Public Property. In order for the irregularity of the waqf assets to be in accordance with the waqf pledge made, the owner of the waqf rights takes over the waqf assets. The validity of Nazir as the owner of the waqf rights in the event of misappropriation of waqf assets based on Resolution no. 22/Pdt.G/2017/MS-MEDAN is reviewed from the provisions of Article 42 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf which explains: "It is the duty of nazhir to manage and dispose of waqf assets for their intended use, according to their function and designation." So that the waqf assets that were originally borrowed by the owner of the waqf rights can be disposed of if there is misuse of waqf assets. The Judge's reason for permitting the takeover of misused waqf assets in Decision no. 22/Pdt.G/2017/MS-MEDAN, based on the findings of the facts by the Judge, is of the opinion that legally there is no legal justification for the Defendant/Applicant to hold objects that are unlawfully and unlawfully owned and managed as YPI Bireuen's claim items.
Abstract:Anak dengan Autism Spectrum Disorder (ASD) mengalami hambatan signifikan dalam kemampuan kontak mata yang berdampak pada komunikasi sosial dan interaksi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kontak mata…
pada anak dengan ASD melalui pendekatan Applied Behavior Analysis (ABA). Penelitian menggunakan desain eksperimen kasus tunggal dengan fase baseline, intervensi bertahap, dan follow-up. Subjek penelitian adalah anak laki-laki berusia 4 tahun 6 bulan dengan ASD kategori ringan-sedang di Rumah Psikologi Daneer. Intervensi dilaksanakan selama 10 pertemuan dengan pengurangan prompt secara bertahap dari prompt fisik-verbal hingga tanpa prompt. Data dikumpulkan melalui observasi terstruktur dengan mengukur frekuensi dan durasi kontak mata. Hasil menunjukkan peningkatan frekuensi dari 4 kali (baseline) menjadi 9 kali (follow-up) dan durasi dari 6 detik menjadi 18 detik. Peningkatan durasi kontak mata lebih konsisten dibanding frekuensi, menunjukkan peningkatan kualitas atensi visual. Pada fase follow-up, subjek mampu mempertahankan kontak mata tanpa bantuan prompt maupun reinforcement. Penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan ABA dengan desain bertahap efektif meningkatkan kemampuan kontak mata pada anak dengan ASD dan dapat dipertahankan dalam kondisi natural.
Abstract:Lingga Village in Karo Regency, North Sumatra, is a cultural village that preserves the traditional architecture of the Karo people, particularly the Siwaluh Jabu traditional house, which reflects the community’s life philosophy,…
philosophy, social order, and spirituality. The surrounding environment of these traditional houses remains poorly organized, with vacant land left unmanaged and declining awareness of cultural preservation, resulting in suboptimal utilization of the area’s aesthetic value, cultural function, and tourism potential. This community service program aims to arrange a cultural garden around the traditional houses while empowering the local community to manage the cultural landscape in a sustainable manner, with a focus on preserving cultural identity, improving environmental quality, and strengthening the local economy through the development of cultural tourism and agrotourism. The implementation method adopts a community-based participatory approach, carried out through several stages: site observation and mapping, focus group discussions, planning and designing the cultural garden, training and knowledge transfer, collective implementation of garden arrangement, as well as evaluation and documentation. The garden design integrates the orientation of the Siwaluh Jabu house, the cosmological meaning of space, ecological landscape principles, and the selection of local vegetation with symbolic, aesthetic, and economic value, organized into aesthetic, educational, and productive zones. The results of the program indicate the establishment of a well-arranged cultural garden rich in Karo cultural symbols, increased community capacity and participation, and the creation of a sustainable cultural landscape management model that functions as a “living laboratory” combining aesthetic, educational, economic, and spiritual roles. This model positions the community as the main actor and holds potential to be replicated in other cultural villages with similar characteristics.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada proses pembelian dan pengeluaran kas di PT. Bintang Mandiri Bersaudara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan…
an deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan bagian gudang, purchase order (PO), accounting, dan finance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIA telah berjalan secara sistematis serta mendukung pengendalian internal melalui pemisahan tugas dan persetujuan manajemen. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa gangguan sistem KSOFT, ketidaksesuaian data persediaan dengan kondisi fisik gudang, keterlambatan pengadaan barang, serta penerapan SOP yang belum konsisten. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk meningkatkan keandalan sistem, pengelolaan persediaan, dan kompetensi pengguna agar proses pembelian dan pengeluaran kas dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Abstract:Withdrawal of Waqf Assets based on Decision No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh because the objects which are waqf assets belonging to the Bireueen Islamic Education Society have been misused by the Bireueen Ministry of Religious…
Affairs in a dysfunctional manner, namely the waqf objects are recorded as Public Property. In order for the irregularity of the waqf assets to be in accordance with the waqf pledge made, the owner of the waqf rights takes over the waqf assets. The validity of Nazir as the owner of the waqf rights in the event of misappropriation of waqf assets based on Resolution no. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh is reviewed from the provisions of Article 42 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf which explains: "It is the duty of nazhir to manage and dispose of waqf assets for their intended use, according to their function and designation." So that the waqf assets that were originally borrowed by the owner of the waqf rights can be disposed of if there is misuse of waqf assets. The Judge's reason for permitting the takeover of misused waqf assets in Decision no. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh, based on the findings of the facts by the Judge, is of the opinion that legally there is no legal justification for the Defendant/Applicant to hold objects that are unlawfully and unlawfully owned and managed as YPI Bireuen's claim property.
Abstract:Desa sebagai unit pemerintahan dasar memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam administrasi dan manajemen. Pengelolaan yang masih manual menyebabkan pelayanan…
layanan lambat, rawan kesalahan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam teknologi dan manajemen modern menghambat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital dan penguatan manajemen pemerintahan desa menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Menuju Desa Modern: Administrasi Digital dan Manajemen Efektif” dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan. Program ini bertujuan mengimplementasikan sistem administrasi digital yang terintegrasi serta manajemen pemerintahan yang efektif, guna meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan kualitas tata kelola desa secara berkelanjutan
Villages, as the lowest level of government, play a strategic role in development and public service delivery; however, they still face various challenges in administration and management. Manual administrative processes lead to slow services, a high risk of errors, and low levels of transparency and accountability. In addition, the limited competence of village officials in technology and modern management hinders the effectiveness of planning, implementation, and evaluation of development programs. This condition impacts the quality of public services and reduces community participation. Therefore, digital transformation and the strengthening of village governance management have become urgent necessities. A Community Service program entitled “Towards a Modern Village: Digital Administration and Effective Management” is designed to enhance the capacity of village officials through training and mentoring. This program aims to implement an integrated digital administrative system and effective governance management in order to improve service efficiency, transparency, and the overall quality of sustainable village governance