Abstract:Konflik antarwarga di wilayah perdesaan seringkali dipicu oleh persoalan sepele seperti perebutan aset bersama (tanah, jalan, air), gosip, atau persaingan ekonomi, namun dapat berkepanjangan dan merusak kerukunan sosial.…
Pendekatan mediasi formal atau hukum sering dianggap kaku dan tidak menyentuh akar budaya dan nilai-nilai masyarakat. Pengabdian masyarakat (abdimas) ini bertujuan untuk mengimplementasikan nilai wara’ dalam tasawuf yang menekankan kehati-hatian, menghindari syubhat (hal meragukan), dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat sebagai paradigma dan etika baru dalam mediasi konflik perdesaan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Sukamaju, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang sedang mengalami konflik batas lahan antarrukun tetangga. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan tahapan: (1) Pemetaan konflik dan identifikasi aktor, (2) Pelatihan nilai wara’ bagi tokoh adat dan pemuda sebagai calon mediator, (3) Fasilitasi mediasi berbasis prinsip wara’ (menghindari prasangka, ghibah, dan adu domba), dan (4) Pendampingan pascamediasi. Hasil menunjukkan bahwa paradigma wara’ berhasil menciptakan ruang dialog yang lebih tenang dan objektif. Para pihak yang berkonflik menunjukkan kesediaan untuk wara’ dari klaim absolut dan memilih jalan keluar yang sederhana dan adil. Kesepakatan damai berhasil dicapai dan diformalkan dalam berita acara desa. Diskusi menggarisbawahi bahwa nilai wara’ efektif meredam ego, mengurangi eskalasi emosi, dan mengembalikan fokus pada kemaslahatan bersama. Disimpulkan bahwa internalisasi etika wara’ dapat menjadi soft skill kritis bagi mediator lokal dan model resolusi konflik yang berkelanjutan berbasis kearifan spiritual Nusantara.
Abstract:Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia, namun banyak yang belum menerapkan pengelolaan keuangan secara sistematis. Usaha titip gadai Shafana Phone Pallangga masih menghadapi…
kendala dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga menyulitkan pemantauan kinerja usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelola usaha dalam menerapkan akuntansi kinerja keuangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, pendampingan, serta implementasi langsung pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan keteraturan pencatatan transaksi, pemahaman pengelompokan akun, serta tersusunnya laporan keuangan sederhana berupa laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Implementasi akuntansi kinerja keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik usaha titip gadai terbukti meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan dan mendukung keberlanjutan usaha.
Abstract:Penelitian ini menganalisis transformasi sistem ekonomi sosial Indonesia periode 1945-1960 sebagai fase krusial membangun kemandirian ekonomi nasional di tengah warisan struktur kolonial. Menggunakan metode kualitatif deskriptif…
skriptif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian mengkaji lima fase: warisan ekonomi kolonial, rekonstruksi ekonomi nasional (1945-1950), era Demokrasi Liberal (1950-1959), implementasi prinsip gotong royong, dan ekonomi berdikari (1959-1960). Hasil menunjukkan Indonesia mewarisi kondisi paradoks kaya sumber daya namun terbelenggu kemiskinan struktural akibat dualisme ekonomi kolonial. Upaya rekonstruksi menghadapi hyperinflasi, defisit anggaran kronis, dan infrastruktur hancur. Para pendiri bangsa merumuskan alternatif ketiga antara kapitalisme dan sosialisme melalui ekonomi gotong royong yang diinstitusionalisasikan dalam Pasal 33 UUD 1945. Periode Demokrasi Liberal ditandai Program Benteng yang belum optimal, sementara Demokrasi Terpimpin menekankan ekonomi berdikari melalui Manipol-USDEK. Meskipun idealisme kuat secara filosofis, implementasi menghadapi kendala teknis-manajerial. Penelitian menyimpulkan periode 1945-1960 meletakkan fondasi identitas ekonomi Indonesia yang menekankan keseimbangan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, dengan relevansi nilai gotong royong terhadap prinsip ekonomi Islam seperti ta'awun dan keadilan sosial.
Abstract:Kebakaran merupakan bencana nonalam yang sering terjadi di wilayah permukiman dan dapat menimbulkan kerugian jiwa maupun materi. Tingginya risiko kebakaran di lingkungan masyarakat umumnya dipengaruhi oleh aktivitas usaha…
a rumahan, kelalaian dalam penggunaan api dan listrik. Pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat berperan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat tentang bencana kebakaran di Kampung Tempuran Kelurahan Bulakan Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian sebanyak 425 warga RW 5 Kampung Tempuran, dengan sampel sebanyak 81 responden yang dipilih menggunakan teknik stratified random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis secara univariat. penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 50 responden (61,7%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang bencana kebakaran, sedangkan kesiapsiagaan masyarakat sebanyak 45 responden (55,6%) berada pada kategori tinggi Mayoritas masyarakat memiliki pengetahuan yang baik dan kesiapsiagaan tinggi dalam menghadapi bencana kebakaran, namun tetap diperlukan upaya peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan secara berkelanjutan.
Abstract:Globalisasi ekonomi telah mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara yang berdampak pada potensi pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh 24) hadir sebagai mekanisme…
e untuk menghindari pajak berganda internasional melalui pemberian kredit pajak luar negeri bagi wajib pajak dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, mekanisme, serta implementasi PPh Pasal 24 di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh 24 memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan perpajakan dan meningkatkan daya saing global wajib pajak Indonesia, namun masih menghadapi kendala berupa kompleksitas administrasi, kurangnya pemahaman wajib pajak, serta keterbatasan dokumentasi pajak luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi perpajakan dan penyederhanaan prosedur administrasi untuk mengoptimalkan implementasi PPh 24.
Abstract:Perkembngan pesat teknologi clound computing telah mendorong berbagai sektor untuk beralih dari infrastuktur lokal ke platfrom berbasis awan. Perpindahan ini memberikan kemudahaan pengelolaan data, namun di sisi lain memunculkan…
unculkan risiko keamanan yang kompleks, terutama berkenaan dengan perlindungan data pribadi pengguna. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis berbagi risiko keamanan data pribadi pada sistem clound computing, serta meruuskan rekomendasi mitigasi yang relevan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis yang berfokus pada keamanan clound, pemasaran digital, dan transformasi teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ancaman utama meliputi kebocoran data, akses tidak sah, serangan Dos/DDoS, snooping, attack, dan penyalahgunaan infrastruktur multi-tenancy. Mekanisme keamanan efektif mencakup enkripsi tingkat lanjut (AES-256, TLS 1.3), manajeman akses berbasis peran, autentikasi multi faktor,serta pemanatauan ancaman secara real-time. Kolaborasi atara penyediaan layanan clound dan pengguna terbukti menjadi faktor kunci dalam menurunkan insiden keamanan hingga 30%. Penelitian ini memberikan kerangka analitis yang dapat diadopsi oleh organisasi dalam merencanakan tata kelola keamanan informasi berbasis clound.
Abstract:Sistem kontrak kerja merupakan strategi dalam manajemen sumber daya manusia yang banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam dan belum terintegrasi…
integrasi secara komprehensif terkait pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis pengaruh sistem kontrak kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) mengacu pada pedoman PRISMA terhadap artikel yang diperoleh dari database Google Scholar dan SINTA pada periode 2019–2025. Sebanyak 40 artikel diidentifikasi dan diseleksi menjadi 20 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis menggunakan sintesis naratif. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas penelitian menemukan bahwa sistem kontrak kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, khususnya dalam meningkatkan motivasi, disiplin, dan produktivitas. Namun, beberapa studi juga mengidentifikasi dampak negatif seperti job insecurity dan penurunan loyalitas. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas sistem kontrak kerja sangat bergantung pada kebijakan manajemen sumber daya manusia yang adil, transparan, serta dukungan kompensasi dan pengembangan karier.
Abstract:Penelitian ini mengkaji praktik klaim eksklusivitas nama kuliner daerah oleh organisasi kedaerahan dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dinilai tidak selaras dengan sifat komunal kuliner tradisional dalam…
m rezim indikasi geografis. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan teoretis, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak memiliki legitimasi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, prinsip fungsi sosial hak, dan keadilan distributif, serta mencerminkan kesenjangan antara law in books dan law in action. Dengan demikian, klaim eksklusivitas tidak dapat dibenarkan, sehingga diperlukan reformasi regulasi, harmonisasi merek dan indikasi geografis, serta penguatan kelembagaan untuk mewujudkan perlindungan HKI yang adil berbasis masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum bank atas kerugian yang dialami pelaku usaha non debitur akibat penempelan label menunggak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan…
dekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan bank dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Selain itu, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta hak atas kehormatan dan data pribadi. Oleh karena itu, bank wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada pihak non debitur guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui penegakan hukum…
kum terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia. Tipe Penelitian Tesis ini adalah Penelitian Hukum (legal research) dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari Ilmu Hukum (jurisprudence) yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tesis ini Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap karya fotografi, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi. Hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama, hak untuk mengubah ciptaan, dan hak untuk mengubah judul ciptaan, yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup. Sementara hak ekonomi mencakup berbagai hak eksploitasi komersial yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Kedua, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian di era digital, keterbatasan sumber daya penegak hukum, proses hukum yang panjang dan mahal, serta tantangan pelanggaran lintas batas negara. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan edukasi, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi perlindungan, penguatan kerja sama internasional, peningkatan aksesibilitas keadilan, pemberdayaan komunitas fotografer, dan penyempurnaan regulasi.