Abstract:Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi disiplin kerja terhadap pelanggaran karyawan di PT. Pouchen Indonesia serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan…
an adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi keterlambatan, ketidakhadiran tanpa keterangan, ketidakpatuhan terhadap SOP dan penggunaan APD, serta pelanggaran ringan lain yang bersifat berulang. Penyebabnya antara lain jarak tempat tinggal, kurangnya pemahaman aturan, rendahnya kesadaran disiplin, dan pengawasan yang belum merata. Perusahaan menerapkan sanksi secara bertahap, mulai teguran lisan, Surat Peringatan I, II, III, hingga Pemutusan Hubungan Kerja sebagai langkah terakhir, yang selalu didahului pencatatan, klarifikasi, dan kesempatan membela diri. Penerapan sanksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 108, Pasal 111, Pasal 151 ayat (1), dan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak ditemukan pemotongan upah tanpa dasar maupun sanksi sewenang-wenang. Dengan demikian, sistem sanksi disiplin di PT. Pouchen Indonesia telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pekerja.
This study analyzes the application of work discipline sanctions for employee violations at PT. Pouchen Indonesia and their conformity with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. It employs empirical legal research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and library research. The findings show that the most frequent violations include tardiness, unexcused absence, non-compliance with SOP and PPE use, and other minor repeated violations. The causes include distance from residence, lack of understanding of regulations, low disciplinary awareness, and uneven supervision. The company applies sanctions progressively, from verbal warning, Warning Letters I, II, III, to Termination of Employment as the final step, always preceded by recording, clarification, and the right of defense. The application conforms to Articles 108, 111, 151 paragraph (1), and 161 of Law No. 13 of 2003, with no unlawful wage deductions or arbitrary sanctions found. Thus, the disciplinary sanction system at PT. Pouchen Indonesia reflects the principles of legal certainty, justice, and protection of workers' rights.
Abstract:Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan usia ini justru meningkatkan permohonan…
an dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemberian dispensasi dengan ketentuan yang berlaku serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg berdasarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg dan peraturan terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin telah sesuai secara formal-prosedural dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, karena hakim telah menempuh seluruh tahapan prosedural yang diwajibkan. Namun, dari sisi materiil alasan berupa kekhawatiran perbuatan menyimpang dari ajaran agama Islam bersifat umum sehingga standar "alasan sangat mendesak" cenderung diterapkan longgar. Dasar pertimbangan hakim terdiri atas unsur formil berupa kewenangan dan kelengkapan syarat administratif, serta unsur materiil berupa fakta hubungan asmara calon mempelai dan penerapan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, yang ditinjau dari Teori Perkawinan telah memuat sebagian aspek kesiapan calon mempelai namun belum komprehensif pada aspek kesiapan psikologis.
Child marriage remains a legal issue in Indonesia even though the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019. This increase in age has actually increased applications for marriage dispensation to the Religious Courts, raising questions regarding the conformity of granted dispensations with applicable regulations and the judge's basis for consideration in granting them. This study aims to analyze the conformity of granting marriage dispensation after the change in the minimum age limit for marriage based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, as well as to analyze the judge's basis for consideration in Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg based on PERMA Number 5 of 2019. This study uses a normative legal research method with a statutory, case, and conceptual approach. Primary legal materials, including Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg and related regulations, were analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that the granting of marriage dispensation is formally and procedurally in conformity with Law Number 16 of 2019 and PERMA Number 5 of 2019, as the judge followed all required procedural steps. However, from a substantive standpoint, the reasoning concerning acts deviating from Islamic teachings is general in nature, so the "very urgent reason" standard tends to be applied loosely. The judge's basis for consideration consists of formal elements, namely authority and completeness of administrative requirements, and material elements, namely the fact of the romantic relationship between the prospective spouses and the application of the fiqh principle of dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, which, when reviewed through Marriage Theory, has addressed some aspects of the prospective spouses' readiness but has not been comprehensive regarding psychological readiness.
Abstract:Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet…
yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran Persetujuan Lingkungan dalam kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur yang berdampak pada kerusakan ekologis, sementara penjatuhan sanksi administratif…
belum memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi administratif, mengidentifikasi kendala hukum, serta merumuskan solusi penegakan hukum lingkungan di daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi masih didominasi oleh teguran tertulis dan tindakan perbaikan teknis. Hambatan utama bersumber dari resentralisasi wewenang pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, keterbatasan personel pengawas bersertifikasi, dan gugatan korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan pengoptimalan rekomendasi Berita Acara Pengawasan ke pusat, penerapan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), peluncuran Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) daerah, penggunaan diskresi darurat, serta pembentukan Satuan Tugas Terpadu lintas yurisdiksi. Solusi ini menjadi langkah strategis untuk menguatkan kolaborasi kelembagaan dan menjamin kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
This study is motivated by widespread violations of Environmental Approvals in nickel mining activities in East Luwu Regency, resulting in ecological damage, while administrative sanctions have failed to provide a deterrent effect. This research aims to analyze the effectiveness of administrative sanction enforcement, identify legal obstacles, and formulate environmental law enforcement solutions at the regional level. The method employed is normative legal research utilizing statutory and conceptual approaches. The results indicate that sanction implementation is still dominated by written warnings and technical corrective actions. Primary obstacles stem from the recentralization of authority post-Job Creation Law, a shortage of certified supervisory personnel, and corporate lawsuits filed with the State Administrative Court. As a solution, this study proposes optimizing Supervision Minutes recommendations to the central government, applying the polluter pays principle, launching regional Company Performance Rating Programs in Environmental Management (PROPER), utilizing emergency discretion, and establishing a cross-jurisdictional Integrated Task Force. These solutions serve as strategic steps to strengthen institutional collaboration and ensure sustainable environmental protection.
Abstract:Romantic relationships are one form of interpersonal relationship that can influence the emotional and psychological conditions of university students. Romantic relationships can provide emotional support, comfort, attention,…
tion, a place to share problems, and motivation. However, problems within romantic relationships, such as lack of communication, dishonesty, betrayal, and lack of family approval, can also become sources of emotional and psychological pressure. This study aims to describe the dynamics of romantic relationships and their impact on the mental health of UIN Palopo students. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. The informants consisted of four UIN Palopo students selected using purposive sampling. The informants consisted of one male student and three female students from the Islamic Guidance and Counseling, Islamic Religious Education, and Islamic Education Management study programs, all of whom were eighth-semester students. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the dynamics of romantic relationships experienced by students developed through several stages, namely introduction, emotional closeness, commitment, conflict, and the end of the relationship. Communication, attention, trust, openness, and emotional attachment were important elements in the development and maintenance of relationships. Romantic relationships had positive impacts in the form of emotional support, comfort, attention, a place to share stories and problems, and increased motivation. Meanwhile, negative impacts included sadness, disappointment, feelings of loss, stress, anxiety, frustration, mood changes, difficulty regulating emotions, decreased appetite, loss of motivation, and reduced social interaction. Thus, romantic relationships can have both positive and negative impacts on students' mental health depending on the dynamics and experiences that occur within the relationship.
Abstract:UMKM adalah sebagai tulang punggung perekonomian Nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional. banyak pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan,…
n, seperti keterbatasan modal, kurangnya akses terhadap teknologi, serta tidak kalah penting bahwa umkm belum menerapkan etika bisnis dalam Islam. Dalam menjalankan usahanya Umkm perlu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami Implementasi Etika Bisnis Islam pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) LGC Collection Cirebon. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan Purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM LGC Collection Cirebon memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam seperti Larangan berdagang dengan cara curang, Tidak boleh mengandung unsur riba, Mengurangi takaran dan penipuan, Penimbunan dan Bisnis mempunyai misi sosial melalui zakat dan sedekah. Namun demikian temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha melakukan kecurangan terkait penambahan biaya produk dan pelaku usaha masih memanfaatkan kredit dari bank konvensional kredit usaha rakyat (KUR). Penerapan etika bisnis Islam dapat membantu mengatasi masalah usaha LGC Collection seperti Sumber Daya Manusia seperti tanggung jawab gaji kontrak dan adil dalam pembagian honor, etika bisnis Islam dalam manajemen keuangan harus transaparan dan bisa di pertanggung jawabkan menuntut agar pengelolaan keuangan dilakukan tanpa riba (bunga), tanpa gharar (ketidakjelasan atau spekulasi) dan Inovasi Produk dapat membantu mengatasi dalam Ihsan memberian terbaik untuk pelanggan, ke maslahatan produk bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.
Abstract:Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi masih melaksanakan proses pencatatan dan monitoring barang masuk secara manual menggunakan dokumen administrasi dan aplikasi perkantoran sederhana, sehingga menimbulkan kendala…
dala berupa kesalahan pencatatan, keterlambatan pencarian data, dan kesulitan penyusunan laporan. Penelitian ini bertujuan merancang Sistem Monitoring dan Pengelolaan Barang Masuk Berbasis Web untuk membantu proses pencatatan, monitoring, pencarian, dan pelaporan data barang masuk secara lebih efektif. Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall, meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan, dengan pemodelan menggunakan UML serta basis data MySQL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu mempermudah proses pencatatan barang, mempercepat pencarian data, meningkatkan akurasi penyimpanan data, serta menyederhanakan penyusunan laporan secara otomatis.
The Communication and Informatics Office of Jambi Province still records and monitors incoming goods manually using administrative documents and basic office applications, resulting in recording errors, delayed data retrieval, and difficulties in report preparation. This study aims to design a Web-Based Monitoring and Management System for Incoming Goods to support recording, monitoring, searching, and reporting processes more effectively. The system was developed using the Waterfall method, covering requirements analysis, design, implementation, testing, and maintenance, modeled with UML and a MySQL database. The results show that the developed system simplifies the recording of goods, accelerates data search, improves data storage accuracy, and streamlines automatic report generation.
Abstract:Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai adab Islami pada peserta didik melalui pendampingan dalam memulai kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah. Permasalahan…
n yang ditemukan di lapangan adalah masih kurangnya pemahaman siswa mengenai adab dasar dalam aktivitas keagamaan serta minimnya pembiasaan sikap islami sebelum kegiatan dimulai. Pelaksanaan program dilakukan selama masa PPL melalui pendekatan partisipatif dengan tahapan observasi awal, perencanaan kegiatan, sosialisasi nilai-nilai adab, pendampingan praktik, dan evaluasi. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan kedisiplinan, sikap santun, serta kesiapan spiritual siswa sebelum mengikuti kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Selain itu, peserta didik menjadi lebih memahami makna penting adab islami seperti salam, tertib, kebersihan, dan niat sebelum beribadah. Evaluasi akhir mengindikasikan bahwa internalisasi nilai adab Islami berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter religius siswa. Ke depan, program ini direkomendasikan untuk dilanjutkan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara guru pembina, sekolah, dan peserta didik guna memperkuat budaya religius di lingkungan sekolah.
Abstract:Keuangan publik dan sosial Islam merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan zakat…
dan wakaf di beberapa negara, yaitu Arab Saudi, Inggris, Mesir, Turki, Kuwait, dan Australia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan sosial Islam sangat dipengaruhi oleh sistem kelembagaan, regulasi, serta integrasi dengan kebijakan negara. Negara dengan sistem terpusat cenderung lebih efektif dalam distribusi, sementara negara minoritas Muslim menunjukkan inovasi dalam pengelolaan berbasis komunitas. Studi ini menegaskan bahwa optimalisasi zakat dan wakaf dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial secara berkelanjutan.
Abstract:Fashion sellers on TikTok Shop increasingly rely on live streaming marketing to engage Generation Z consumers, although how well this approach translates into repeat purchases remains underexplored, particularly the extent…
nt to which customer experience functions as a psychological link between the two. This study examines how live streaming marketing influences repurchase intention through customer experience as a mediating variable, focusing on Generation Z fashion consumers who use TikTok Shop in Makassar City. A quantitative design was applied, drawing on a purposive sample of 280 respondents, with data analyzed through SEM-PLS using SmartPLS 4. Findings reveal that live streaming marketing has a positive and significant influence on customer experience, whereas its direct effect on repurchase intention is not significant. Customer experience, in turn, positively and significantly affects repurchase intention and fully mediates the link between live streaming marketing and repurchase intention. These patterns suggest that Generation Z consumers remain skeptical of direct marketing cues and instead give greater weight to personal experience quality when deciding to repurchase. The study extends the Stimulus-Organism-Response framework to the live commerce setting and offers practical guidance for sellers to redirect marketing efforts from promotional intensity toward building immersive, personalized shopping experiences.