Abstract:Discourse on constitutionalism often emphasizes the existence of a written constitution as the foundation of democratic governance. Yet, constitutionalism is not merely about the text but it is about the lived practices…
that give substance to constitutional ideals. This article interrogates the extent to which participation moves beyond symbolic consultation to become a substantive mechanism that embodies constitutionalism in practice. The central research question is how can meaningful public participation be conceptualized and operationalized as the essence of constitutionalism in legislative processes? It examines constitutional provisions, statutory frameworks, and judicial interpretations in selected jurisdictions. The analysis is enriched by theoretical frameworks of deliberative democracy and participatory constitutionalism, which highlight the normative value of inclusivity, transparency, and accountability in law making. The article concludes that embedding meaningful public participation transforms law-making from a formal exercise of authority into a constitutional practice that legitimizes governance, strengthens democracy.
Abstract:Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat papua di tengah konflik dengan KKB dan apa yang menjadi kendala pemerintah dan…
aparat penekah hukum dalam melindungi masyarakat papua dari ancaman kekerasan oleh KKB. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat Papua melalui kebijakan konstitusional, otonomi khusus, dan pendekatan keamanan serta pembangunan, namun masih terkendala faktor geografis, infrastruktur, kapasitas aparat, dan koordinasi. Karena itu, diperlukan penguatan sinergi, peningkatan kapasitas, dan percepatan pembangunan agar perlindungan hukum lebih efektif dan menyeluruh.
Abstract:Perkembangan aset kripto berbasis teknologi blockchain telah mengubah lanskap kejahatan ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari korupsi. Karakteristik aset kripto yang pseudonim, terdesentralisasi,…
ralisasi, dan lintas yurisdiksi menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana konstruksi hukum TPPU mampu menjangkau aset kripto serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum TPPU terhadap aset kripto dalam perkara korupsi dan mengkaji tantangan penegakan hukum yang dihadapi aparat penegak hukum di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai objek TPPU berdasarkan formulasi terbuka mengenai harta kekayaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, dualisme pengaturan aset kripto, keterbatasan pengaturan teknis pembuktian dan perampasan aset digital, serta rendahnya kapasitas forensik blockchain dan kerja sama lintas negara menjadi hambatan utama penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan model pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas institusional agar rezim TPPU mampu berfungsi secara efektif dalam pemberantasan korupsi berbasis pemulihan aset di era transformasi teknologi finansial.
Abstract:The ambiguity of the norms in Article 51 of the Law raises issues regarding the validity of copies of corrected deeds and the liability of Notaries towards the parties involved. This study aims to analyze the legal status…
s of the corrected deed copies and the forms of Notaries' responsibility for errors that occur. The research method used is normative juridical legal research with legislative and conceptual approaches, through descriptive qualitative analysis of primary and secondary legal materials. Research findings indicate that corrections to copies of deeds remain valid and equivalent to the deed minutes as long as the errors are administrative in nature and the corrections are made in accordance with regulations, so they do not alter the substance of the deed. However, if corrections are made not in accordance with the UUJN procedures or result in substantial differences with the minutes, then the copy of the deed may be downgraded to a private deed and categorized as a legally defective deed. Notaries are liable in civil, administrative, criminal, and ethical terms, because such negligence constitutes an unlawful act under the concept of liability. In conclusion, corrections to deed copies remain valid as long as they do not change the substance and are carried out according to procedure, while Notaries are obliged to bear legal responsibility for any typing or writing errors arising from their negligence.
Abstract:The legal provisions governing the marriage contract according to the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 and the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 can be carried out after marriage, because the meaning…
ing of Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law is interpreted as long as the parties are bound. The agreement of both parties can submit a written agreement that is accepted by the contract drafter or notary. The Judge's opinion that the relevant application is stated in the Applicant's Marriage Agreement and the legal issues are also acceptable. The legal analysis of the permissibility of the marriage contract arises from the perspective of the law of the contract that the legal provisions of the marriage contract also bind third parties, so that the marriage contract must be registered with the Civil Service Secretariat or the Ministry of Religion. Because the MK decision as it is does not mean anything about registration, whether registration must be carried out immediately or wait for further registration/registration laws. Therefore, the legal consequences of a marriage contract can create legal guarantees for others.
Abstract:Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kesejahteraan individu, namun literasi kesehatan mental masih tergolong rendah, khususnya pada kelompok rentan seperti anak yatim piatu di panti asuhan serta masyarakat umum…
yang mengalami permasalahan relasi interpersonal. Pengasuhan institusional yang cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik sering kali belum diimbangi dengan perhatian terhadap kebutuhan emosional, sehingga berdampak pada kesulitan pengenalan dan pengelolaan emosi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan mental, pemahaman emosi, dan kemampuan regulasi emosi melalui program psikoedukasi dan art therapy. Kegiatan dilaksanakan secara luring di panti asuhan dan secara daring melalui webinar psikoedukasi bagi masyarakat umum. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi psikoedukasi, diskusi interaktif, serta art therapy sebagai media ekspresi emosional nonverbal. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dasar kesehatan mental dan emosi, yang tercermin dari hasil post-test anak panti asuhan serta partisipasi aktif peserta webinar. Program ini memberikan manfaat promotif dan preventif dalam mendukung kesehatan mental berbasis komunitas serta memperkuat peran biro psikologi sebagai sarana edukasi kesehatan mental yang mudah diakses.
Abstract:Penelitian ini menganalisis transformasi sistem ekonomi sosial Indonesia periode 1945-1960 sebagai fase krusial membangun kemandirian ekonomi nasional di tengah warisan struktur kolonial. Menggunakan metode kualitatif deskriptif…
skriptif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian mengkaji lima fase: warisan ekonomi kolonial, rekonstruksi ekonomi nasional (1945-1950), era Demokrasi Liberal (1950-1959), implementasi prinsip gotong royong, dan ekonomi berdikari (1959-1960). Hasil menunjukkan Indonesia mewarisi kondisi paradoks kaya sumber daya namun terbelenggu kemiskinan struktural akibat dualisme ekonomi kolonial. Upaya rekonstruksi menghadapi hyperinflasi, defisit anggaran kronis, dan infrastruktur hancur. Para pendiri bangsa merumuskan alternatif ketiga antara kapitalisme dan sosialisme melalui ekonomi gotong royong yang diinstitusionalisasikan dalam Pasal 33 UUD 1945. Periode Demokrasi Liberal ditandai Program Benteng yang belum optimal, sementara Demokrasi Terpimpin menekankan ekonomi berdikari melalui Manipol-USDEK. Meskipun idealisme kuat secara filosofis, implementasi menghadapi kendala teknis-manajerial. Penelitian menyimpulkan periode 1945-1960 meletakkan fondasi identitas ekonomi Indonesia yang menekankan keseimbangan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, dengan relevansi nilai gotong royong terhadap prinsip ekonomi Islam seperti ta'awun dan keadilan sosial.
Abstract:Penelitian ini membahas pengembangan dan implementasi sistem informasi berbasis cloud untuk mendukung manajemen data terintegrasi di lingkungan pendidikan tinggi. Tujuan utama penelitian adalah merancang sistem yang mampu…
u mengoptimalkan penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data akademik secara real-time, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional institusi. Metode penelitian menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan model pengembangan waterfall, melibatkan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis cloud mampu mengurangi redundansi data sebesar 45%, mempercepat akses informasi hingga 60%, dan meningkatkan keamanan data melalui enkripsi end-to-end. Temuan ini membuktikan bahwa integrasi teknologi cloud dalam pengelolaan data perguruan tinggi dapat menjadi solusi efektif menghadapi tantangan era transformasi digital.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi solidaritas sosial mahasiswa perantau Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dari kehidupan kampung ke lingkungan kampus di kota. Penelitian ini menggunakan…
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 10 mahasiswa perantau yang telah tinggal di Kota Medan minimal dua tahun, dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solidaritas sosial di kampung bersifat kuat, emosional, dan kekeluargaan, yang tercermin dalam praktik gotong royong dan interaksi sosial yang intens. Sementara itu, di lingkungan kampus, solidaritas tetap ada namun mengalami perubahan menjadi lebih selektif, rasional, dan berbasis kepentingan. Perubahan ini dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan sosial, tingkat heterogenitas, tuntutan akademik, serta perkembangan teknologi komunikasi. Meskipun demikian, mahasiswa tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan sebagai bagian dari identitas sosial mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi solidaritas tidak menghilangkan nilai kebersamaan, tetapi mengubah bentuknya menjadi lebih adaptif terhadap konteks kehidupan perkotaan dan akademik. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian sosiologi pendidikan dan menjadi bahan evaluasi bagi institusi pendidikan.
Abstract:The legal provisions governing the marriage contract according to the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 and the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 can be carried out after marriage, because the meaning…
ing of Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law is interpreted as long as the parties are bound. The agreement of both parties can submit a written agreement that is accepted by the contract drafter or notary. The Judge's opinion that the relevant application is stated in the Applicant's Marriage Agreement and the legal issues are also acceptable. The legal analysis of the permissibility of the marriage contract arises from the perspective of the law of the contract that the legal provisions of the marriage contract also bind third parties, so that the marriage contract must be registered with the Civil Service Secretariat or the Ministry of Religion. Because the MK decision as it is does not mean anything about registration, whether registration must be carried out immediately or wait for further registration/registration laws. Therefore, the legal consequences of a marriage contract can create legal guarantees for others.