Search Articles & Publications

Showing 509 articles found for "Stit"

Analisis Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pada Pesantren Nurul Islam Jember

Suci Wulandari, Nanda Maziyah I’anatillah, Nila Farihatul Maulidia, Putri Eka Yenita, Hawaidah Salsabillah An Nahdah, Fitri Novita Qothrinada
Abstract: Pesantren memainkan peran penting dalam meningkatkan autonomi dan keberlangsungan institusi pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren menghadapi tantangan untuk berfungsi sebagai pusat pendidikan agama dan penggerak ekonomi… mi masyarakat di dunia yang berkembang cepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana perencanaan ekonomi di pondok pesantren dapat dilakukan dengan fokus pada sumber daya yang mungkin berkembang, seperti usaha mikro, pengolahan lahan, dan pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan wawancara dan observasi langsung di beberapa pondok pesantren. Penelitian ini mengeksplorasi potensi dan tantangan perencanaan ekonomi di pesantren melalui wawancara dengan pengelola pesantren, santri, dan masyarakat sekitar serta melihat kegiatan ekonomi yang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pondok pesantren dapat ditingkatkan dan mereka dapat lebih mandiri secara keuangan. Dalam perencanaan ekonomi, penerapan prinsip manajemen yang baik mendorong kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan usaha. Hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan ekonomi pondok pesantren yang dilakukan secara sistematis dan terencana berkontribusi pada kelangsungan organisasi, pertumbuhan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.

Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jember: Studi Kualitatif Perspektif Etika Bisnis Islam

Intan Novita Sari, Magfirah, Oktavia Putri Hamidah, Luluk Musfiroh
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jember melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,… alam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya transparansi diwujudkan melalui digitalisasi layanan, pemanfaatan media sosial, call center, dan sosialisasi di luar kantor, yang memberikan akses informasi lebih terbuka kepada wajib pajak. Sementara itu, akuntabilitas diperkuat melalui audit berkala, bukti pembayaran elektronik, pelatihan pegawai, dan evaluasi publik berbasis ulasan daring. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen dalam meningkatkan efisiensi dan integritas layanan pajak, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Secara keseluruhan, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan Samsat Jember berperan penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi Knowledge Management Di Kampus STMIK Royal

Pristiyanilicia Putri
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan pada perguruan tinggi dengan fokus pada kampus STMIK Royal Kisaran serta menganalisa bagaimana penerapan konsep knowledge management dapat meningkatkan… tkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pengetahuan di lingkungan kampus. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, observasi partisipatif, pengamatan, analisis dokumen, dan studi pustaka. Peneliti melakukan tinjauan terhadap beberapa literatur yang relevan tentang konsep knowledge management dan implementasinya di institusi pendidikan tinggi. Selain itu, penelitian juga menggunakan analisis studi kasus di STMIK Royal Kisaran, yang melibatkan wawancara dengan staf pengelola pengetahuan serta observasi langsung terhadap sistem dan praktik yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen pengetahuan di STMIK Royal Kisaran telah memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan pengetahuan. Sistem ini memungkinkan dalam pengumpulan, penyimpanan, penyebaran pengetahuan secara efisien, serta meningkatkan kolaborasi dan aksesibilitas pengetahuan di antara staf dan mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi sistem manajemen pengetahuan pada perguruan tinggi. Beberapa tantangan tersebut meliputi kebutuhan akan perubahan budaya organisasi, pemilihan teknologi yang tepat, dan pemeliharaan kontinuitas pengelolaan pengetahuan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang pentingnya implementasi sistem manajemen pengetahuan di institusi pendidikan tinggi. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa sistem manajemen pengetahuan dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang informasional, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mendorong inovasi di kampus

Implikasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 terhadap Transaksi Digital Lintas Negara oleh Pelaku Usaha Indonesia

Muhammad Faiz Hakim, Deril Anshar Baik Irwanto, Yusril Mashur Tjaja
Abstract: Transformasi digital global telah mendorong peningkatan signifikan transaksi lintas batas (cross border digital transaction), yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi pajak yang adaptif dan efektif.… . Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respon strategis pemerintah Indonesia untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara, sekaligus menjaga kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai implikasi regulasi tersebut terhadap pelaku usaha Indonesia, baik domestik maupun asing, dengan fokus pada aspek implementasi teknis, kesesuaian dengan amanat konstitusi Pasal 23A UUD 1945, potensi sengketa perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Perpres 68 Tahun 2025 berpotensi memperkuat level playing field dan meningkatkan daya saing usaha domestik, tantangan serius masih muncul terkait keterbatasan akses data transaksi, kepatuhan pelaku usaha asing, serta potensi disharmoni dengan prinsip perdagangan internasional seperti Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Dari perspektif konstitusional, regulasi ini memerlukan landasan yang lebih kokoh agar tidak dipandang sebagai ultra vires terhadap Pasal 23A UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut bergantung pada integrasi sistem lintas yurisdiksi, penyederhanaan beban administrasi, serta penguatan kerja sama internasional. Dengan demikian, Perpres 68 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang adil, transparan, dan berdaya saing di tengah kompetisi ekonomi global.

Overmacht Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional: Studi Kasus Pengiriman 800 Kera IPB ke Amerika Serikat

Calistha Naisyila Ifliansa, Nayla Syamrotul Azra, Zelda Savitri
Abstract: Perkembangan kontrak lintas negara dalam era globalisasi dapat menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum, terutama hal tersebut terjadi dalam keadaan memaksa (overmacht atau force majeure). Artikel ini memberikan sudut… dut pandang penulis terhadap kasus antar Institut Pertanian Bogor ( IPB) dan Amerika Serikat perihal kegiatan ekspor 800 ekor kera, yang kemudian menimbulkan sengketa dikarenakan tindakan dokter IPB yang melumpuhkan induk kera dan menyuntik mati anak kera tersebut. Amerika menilai tindakan dokter IPB tersebut sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sedangkan pihak IPB berargumen bahwa hal itu merupakan keadaan memaksa (overmacht ). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perbandingan hukum ( comperative law), menelaah pengaturan overmacht dalam hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss, serta mengaitkannya dengan asas-asas Hukum Perdata INternasional ( Lex Loci Contractus, Lex Loci Solutionis, Lex Loci Delicti Commissi, dan Lex Cause). Hasil penelitian menunjukan bahwa overmacht diakui dalam hukum Indonesia dan Swiss, sehingga tindakan dokter IPB tersebut dapat dibenarkan. sedangkan dalam hukum Amerika Serikat , force majeure lebih sempit dan bergantung pada klausul kontrak, sehingga tindakan dokter tersebut tidak langsung bisa dianggap benar. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kontrak internasional. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya pencantuman klausul force majeure dan choice of law dalam kontak lintas negara serta perlunya harmonisasi hukum internasional terkait standar keadaan memaksa

Wewenang Mahkamah Agung: Kajian Fiqh Siyasah Dan Konstitusi Di Indonesia

Nur Dianna Daulay
Abstract: Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penyelenggaraan… ggaraan kekuasaan kehakiman tidak luput dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya melalui reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci konteks dan kompleksitas informasi yang bersifat non-angka, sehingga dapat menggambarkan secara analisis karakteristik objek penelitian Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004. mahkamah agung memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya sendiri Mahkamah aguang merupakan Lembaga peradilan tertinggi yang berada di Indonesia, mahkamah agung memiliki kekuatan kekuasaan tersentiri karena mahkamah agung termasuk dalam yudikatif dan hal ini menegaskan bahwa keputusan peradilan tidak bisa diubah atau di ganggu ugat oleh pihak luar baik itu dari pemerintah atau dari pihak lainya.

Kegagalan Sistem Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Yang Efektif Kepada Saksi Dan Korban: Studi Kasus Novel Baswedan

Adinda Febriana Adha, M. Rhohib Rifai
Abstract: Kegagalan perlindungan hukum bagi saksi dan korban di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korupsi dan kekerasan, telah menciptakan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan masyarakat. Penelitian… ini menganalisis dampak dari kegagalan perlindungan hukum, dengan fokus pada kasus Novel Baswedan, seorang penyidik senior KPK yang menjadi korban serangan. Kegagalan ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, meningkatnya angka kejahatan, trauma psikologis bagi saksi dan korban, serta penghambatan proses penegakan hukum. Selain itu, dampak sosial dan budaya yang muncul dapat menciptakan norma yang menganggap kejahatan sebagai hal yang wajar. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan reformasi institusi penegak hukum.

Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan

Nurul Hidayah, Syabrina Az-Jahra, Aprillia Amanda, Karina Yunitasari
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mendalam terhadap perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan negara sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dengan fokus… s pada perubahan UUD 1945, sistem perwakilan, dan peran Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi pencapaian positif sekaligus tantangan yang perlu diatasi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis dokumen dan literatur, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan reformasi hukum tata negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amendemen UUD 1945, sebagai langkah awal reformasi, mencakup aspek-aspek penting seperti hak asasi manusia, otonomi daerah, dan struktur parlemen. Sementara itu, pembahasan mengenai sistem perwakilan memperlihatkan kompleksitas dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Peran Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, menjadi poin kritis dalam menjaga konsistensi dan pelaksanaan UUD 1945. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan di tingkat lokal masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan hukum tata negara di Indonesia, menggarisbawahi tantangan dan kritik sebagai panggilan untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat fondasi hukumnya menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan.

Membangun Sistem Informasi Akademik Menggunakan Codeigniter 4 Instituto Profissional de Canossa

João Elias da Costa
Abstract: Sampai saat ini Instituto Profissional de Canossa (IPDC) masih menggunakan microsoft access sebagai sistem akademik sehingga membatasi mahasiswa untuk bisa mengakses atau melihat nilai, melakukan bimbingan KRS secara online… ine melainkan datang langsung ke kampus dan untuk dosen menyulitkan dalam melakukan absensi terhadap mahasiswa, jadwal pengajaran, pemrosesan nilai mahasiswa karena belum ada sistem akademik yang terintegrasi serta pemberian nilai mahasiswa,  dari masalah ini muncul ide peneliti untuk membangun sebuah sistem informasi akademik sehingga membantu mahasiswa melakukan bimbingan krs serta melihat nilai dari website yang dibangun. Penelitian ini memiliki tiga aktor yakni: administrator, dosen dan mahasiswa. Observasi, wawancara dan pengumpulan data adalah metode yang dipakai penelitian ini. Sistem ini dibangun manggunakan framework codeigniter4 dan basis data dengan MySQL. Hasil dari penelitian ini membangun sebuah sistem yang dapat memberikan akses pada mahasiswa untuk melakukan bimbingan KRS, melihat nilai, untuk dosen dapat melihat jadwal pengajaran, pemrosesan nilai, pemberian nilai terhadap mahasiswa.