Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen perkantoran modern dalam mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Telkom Pusat Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah keluarnya Surat…
t Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002 yang mewajibkan seluruh BUMN menerapkan prinsip GCG dalam tata kelola perusahaan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang tinggi dalam manajemen perusahaan. Manajemen perkantoran modern dinilai sebagai unsur penting yang memfasilitasi pelaksanaan prinsip- prinsip tersebut secara efektif dan terpadu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jenis literatur riview yang difokuskan pada yang difokuskan pada analisis mendalam terhadap literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telkom telah menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dengan baik melalui pengelolaan administrasi dan pengawasan internal yang didukung oleh manajemen perkantoran modern. Studi ini menegaskan pentingnya manajemen perkantoran modern sebagai pilar utama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG di PT Telkom Pusat Indonesia.
Kata Kunci: Manajemen Perkantoran Modern, Good Corporate Governance, PT Telkom, BUMN, Tata Kelola Perusahaan.
Abstract:Perkawinan dini adalah fenomena sosial yang masih marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, yang berdampak pada kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan…
n untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini dan dampaknya perkawinan dini. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 11 informan, yang meliputi pelaku perkawinan dini, orang tua, dan aparat terkait serta menganalisis menggunakan Software N-Vivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkawinan dini di Kelurahan Mandala adalah kemauan anak untuk menikah, dan kehamilan di luar nikah, disebabkan kurangnya pengawasan orang tua. Perkawinan dini berdampak negatif baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi, termasuk risiko perceraian yang lebih tinggi. Penelitian ini menyarankan intervensi pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan pengawasan orang tua untuk mengurangi fenomena perkawinan dini
Abstract:Wilayah Papua Selatan mengalami dinamika sosial yang kompleks akibat interaksi antara masyarakat adat Papua dan pendatang dari wilayah lain di Indonesia. Konflik identitas yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan…
aan budaya dan agama, tetapi juga menyangkut ketimpangan ekonomi, marginalisasi politik, dan pembangunan yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang memicu konflik identitas dan menilai upaya integrasi sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara sekunder, penelitian ini menemukan bahwa konflik identitas di Papua Selatan bersifat struktural dan historis, serta membutuhkan pendekatan interkultural yang berkelanjutan untuk menciptakan integrasi sosial yang inklusif.
Abstract:Wilayah Papua Selatan mengalami dinamika sosial yang kompleks akibat interaksi antara masyarakat adat Papua dan pendatang dari wilayah lain di Indonesia. Konflik identitas yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan…
aan budaya dan agama, tetapi juga menyangkut ketimpangan ekonomi, marginalisasi politik, dan pembangunan yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang memicu konflik identitas dan menilai upaya integrasi sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara sekunder, penelitian ini menemukan bahwa konflik identitas di Papua Selatan bersifat struktural dan historis, serta membutuhkan pendekatan interkultural yang berkelanjutan untuk menciptakan integrasi sosial yang inklusif.
Abstract:Sektor kelapa sawit menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, termasuk di kawasan timur seperti Papua Selatan yang mulai berkembang sebagai wilayah penghasil sawit swadaya. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya…
nya diimbangi dengan tata kelola yang kuat dan penerapan sistem digitalisasi rantai nilai yang menjamin keberlanjutan serta transparansi. Sebagian besar petani sawit swadaya di Papua Selatan masih menghadapi kendala pada literasi digital, akses teknologi, kelembagaan yang lemah, serta belum adanya sistem ketertelusuran (traceability system) yang memenuhi standar keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan petani sawit swadaya terhadap implementasi sistem pemetaan digital rantai nilai di Papua Selatan, dengan fokus pada tiga dimensi utama: kelembagaan lokal, kapasitas digital petani, dan dukungan kebijakan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap petani, aparat kampung, koperasi, dan dinas terkait di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan daerah dan laporan keberlanjutan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapan digital petani masih tergolong rendah hingga sedang akibat minimnya literasi dan infrastruktur penunjang, namun terdapat potensi penguatan kelembagaan koperasi serta dukungan pemerintah daerah. Penelitian ini menawarkan kerangka kesiapan digital petani sawit berbasis konteks lokal Papua Selatan yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, teknologi, dan kebijakan untuk mewujudkan sistem ketertelusuran berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.
Abstract:This study aims to analyze the factors influencing the social interaction of the Kanum ethnic group as cross-border actors between the Sota area (Indonesia) and Waiber (Papua New Guinea). The Kanum people are indigenous…
communities residing on both sides of the border, sharing strong historical, cultural, and economic ties. The research was conducted in Kampung Sota, Sota District, Merauke Regency, South Papua Province, using a qualitative method with a descriptive approach and interactive model analysis by Miles, Huberman, and Saldana. The findings reveal that the key supporting factors for social interaction are mostly located in Sota-Indonesia, including better geographic access, infrastructure availability, border pass policy, favorable security conditions, and active economic and educational activities. On the other hand, the main hindering factors are found in Waiber-PNG, such as difficult geographic access, lack of infrastructure, limited governmental policies, and issues related to civil registration. Culturally and socially, the Kanum people experience no barriers due to shared values, traditions, and language. This study concludes that cross-border interdependence is not solely determined by national boundaries but also shaped by socio-cultural dynamics and inclusive policies.
Keywords: Kanum ethnic, social interaction, cross-border, border, interdependence.
Abstract:This study examines the phenomenon of celebrity populism in the context of legislative candidacy in Indonesia, particularly during the 2024 General Election. Celebrity populism refers to a political strategy that relies…
on public popularity, personal image, and emotional proximity to gain electoral support. A qualitative approach was used to explore voter preferences, campaign strategies, the role of social media, and the challenges faced by celebrities entering the political arena. Data were collected through literature review, media documentation, and content analysis of social media platforms. The findings reveal that voters tend to support celebrity candidates not based on their political vision or programs, but due to symbolic closeness and personal appeal developed through entertainment media. Social media serves as the primary tool to construct a populist, “people-oriented” image, although often lacking substantive political content. On the other hand, limited political capacity, public skepticism, and the challenge of adapting to party structures are major obstacles faced by celebrity candidates. These findings suggest that while celebrity populism may broaden political participation, it also risks diminishing the quality of political representation. Therefore, strengthening political literacy and party-based political development is essential to safeguard the quality of democracy amid growing trends of political personalization.
Keywords:, Celebrity Populism, Elections, Social Media, Voter Preference, Indonesian Politics.
Abstract:The palm oil industry plays a strategic role in Indonesia's economy, including in Merauke Regency, which is one of the developing palm oil plantation areas in Papua. However, challenges in production efficiency, environmental…
ental sustainability, and competitiveness remain obstacles in the industry's value chain. Innovation in various aspects of the value chain, such as productivity improvement through agricultural technology, processing efficiency, and product diversification based on palm oil, is a key factor in enhancing the industry's competitiveness. This study aims to analyze the role of innovation in the palm oil industry value chain in Merauke Regency by identifying the types of innovations applied and the factors that support or hinder their adoption. The research employs a qualitative approach, using data collection techniques such as in-depth interviews, observations, and document studies. The findings indicate that upstream sector innovations, such as the use of superior seedlings and digital plantation management, have improved productivity and efficiency. Meanwhile, downstream innovations in palm oil processing and value-added product diversification still face challenges, particularly in infrastructure and regulatory aspects. The study's implications suggest that optimizing innovation in the palm oil value chain requires more adaptive policies, increased investment in research and development, and capacity building for human resources. Thus, innovation can serve as a driving force in creating a more competitive, sustainable palm oil industry that contributes to local economic development in Merauke Regency.
Abstract:Abstract Women's representation in parliament is an important indicator in realising gender equality and inclusive democracy. To support this, Indonesia has adopted a 30% quota policy for women in legislative candidacy since…
since the 2004 elections. This policy aims to increase women's participation in politics and ensure women's voices are represented in decision-making. However, even though this policy has been implemented, women's representation in parliament is still far from the expected target. In the 2019 elections, women's representation in the People's Representative Council (DPR) only reached 20.5%. This research analyses the implementation and effectiveness of gender quota policies in Indonesia using a qualitative approach. Findings show that the main obstacles to implementing gender quotas include the dominance of patriarchal culture, lack of support from political parties, discrimination against female candidates, and weak supervision and law enforcement. On the other hand, this policy has made a positive contribution in the form of increasing the number of women elected as legislative members, although this contribution is still limited. In conclusion, the effectiveness of the 30% quota policy for women in parliament requires strengthening commitment from various parties, including political parties, society, and election management institutions. Research recommendations include strengthening the capacity of female candidates, increasing supervision of quota implementation, as well as wider outreach about the importance of women's representation in politics. With these steps, it is hoped that gender equality in parliament can be achieved better in the future.
Keywords:, women's representation, parliament, politics, Indonesia.
Abstract:Pemberdayaan masyarakat adalah konsep penting dalam mencapai perubahan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Proses pemberdayaan melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya dan informasi, serta memperkuat…
kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini berkontribusi pada pengurangan ketimpangan, peningkatan kemandirian ekonomi, dan penguatan nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia. Artikel ini mengkaji berbagai program pemberdayaan di Indonesia yang berhasil mendorong perubahan dalam struktur kekuasaan, meningkatkan kualitas hidup, dan meruntuhkan norma sosial yang menindas. Meskipun memiliki potensi besar, pemberdayaan masyarakat menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada bantuan eksternal dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Untuk mencapai hasil maksimal, tantangan ini perlu diatasi. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih merata dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, perubahan sosial, partisipasi, Pembangunan berkelanjutan, ketimpangan sosial.