Abstract:Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi dasar hukum evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional berbasis elektronik,…
ronik, seperti yang saat ini mulai diterapkan pada januari 2024 melalui penerapan e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Sistem Pengelolaan Kinerja ini diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Kemudian melalui fitur e-Kinerja yang terintegrasi Badan Kepegawaian Negara Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dalam Platform Merdeka Mengajar, guru dan kepala sekolah hanya perlu berfokus pada satu indikator berdasarkan capaian Rapor Pendidikan di satuan pendidikan.
Abstract:Cultural Heritage in Lingga Regency is spread in several areas, which requires attention. The Cultural Heritage is managed by the Lingga Regency Cultural Office by involving programs, activities sub-activities and at the…
same time coordinating with other related parties to succeed the management of Cultural Heritage in Lingga Regency. The purpose of this study is to analyze the Governance of Cultural Heritage in Lingga Regency using the theory of governance from Widyananda (2008) with four indicators. The method used is qualitative descriptive with 10 informants and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study found that in the management of Cultural Heritage in Lingga Regency that the Cultural Office involved related parties, namely the Cultural Preservation Agency, cultural activists and regional and provincial apparatus organizations to succeed in management, in its management the Lingga Regency Cultural Office encountered problems regarding geographical location, lack of budget and weak human resources owned, knowing this, the Cultural Office carries out policies to overcome these problems by submitting proposals to the National Research and Development Agency for Culture, collaborating with other related agencies and by conducting routine mutual assistance to Cultural Heritage. In the process of Cultural Heritage Governance in Lingga Regency, it can be said that there is less role in technology in the media social sector.
Keywords: Lingga Regency, Governance, Cultural Heritage
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buton berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan…
an kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil survei terhadap pengguna layanan pada berbagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Buton. Analisis dilakukan mengacu pada pedoman Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Buton Tahun 2025 berada pada kategori Baik, yang mengindikasikan bahwa secara umum pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif rendah, terutama pada aspek kecepatan pelayanan, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir menghadapi tantangan kompleks yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kampung Matara di Kabupaten Merauke merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi lokal berupa…
rupa sumber daya perikanan, kearifan lokal masyarakat adat, serta modal sosial yang kuat, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan potensi lokal Kampung Matara dalam mendorong pencapaian SDGs, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pekerjaan layak, dan pelestarian ekosistem pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan melibatkan aparat kampung, tokoh adat, nelayan, dan masyarakat pesisir. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lokal di Kampung Matara telah berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan kampung. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, akses pasar, serta dukungan kebijakan menjadi faktor penghambat utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola lokal berbasis potensi pesisir dan kearifan lokal merupakan strategi penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Merauke.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen perkantoran modern dalam mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Telkom Pusat Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah keluarnya Surat…
t Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002 yang mewajibkan seluruh BUMN menerapkan prinsip GCG dalam tata kelola perusahaan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang tinggi dalam manajemen perusahaan. Manajemen perkantoran modern dinilai sebagai unsur penting yang memfasilitasi pelaksanaan prinsip- prinsip tersebut secara efektif dan terpadu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jenis literatur riview yang difokuskan pada yang difokuskan pada analisis mendalam terhadap literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telkom telah menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dengan baik melalui pengelolaan administrasi dan pengawasan internal yang didukung oleh manajemen perkantoran modern. Studi ini menegaskan pentingnya manajemen perkantoran modern sebagai pilar utama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG di PT Telkom Pusat Indonesia.
Kata Kunci: Manajemen Perkantoran Modern, Good Corporate Governance, PT Telkom, BUMN, Tata Kelola Perusahaan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis bagaimana penggunaan dan pengalokasian serta belanja di Desa Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, yang meneliti…
liti publikasi dan sumber yang berkaitan dengan administrasi keuangan desa. Distribusi dana desa didasarkan pada formula pemerintah yang memperhitungkan ukuran populasi, faktor geografis, dan tingkat kemiskinan. Anggaran tersebut digunakan untuk administrasi desa, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Papan informasi yang menampilkan alokasi dan realisasi dana yang diletakkan di depan balai desa merupakan cara yang efektif untuk mengomunikasikan transparansi dalam pengelolaan dana desa, untuk memastikan bahwa publik mendapat informasi. Namun demikian, penelitian ini menemukan kesulitan dengan kompetensi manajer keuangan masyarakat dan cara terbaik untuk memanfaatkan sumber daya. Peningkatan efisiensi pengeluaran desa bergantung pada partisipasi proaktif kepala desa dan personel, serta kemajuan seperti pembentukan koperasi desa. Studi ini menyarankan peningkatan kemampuan manajer keuangan dan keterlibatan masyarakat untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan tata kelola
Abstract:Sektor kelapa sawit menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, termasuk di kawasan timur seperti Papua Selatan yang mulai berkembang sebagai wilayah penghasil sawit swadaya. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya…
nya diimbangi dengan tata kelola yang kuat dan penerapan sistem digitalisasi rantai nilai yang menjamin keberlanjutan serta transparansi. Sebagian besar petani sawit swadaya di Papua Selatan masih menghadapi kendala pada literasi digital, akses teknologi, kelembagaan yang lemah, serta belum adanya sistem ketertelusuran (traceability system) yang memenuhi standar keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan petani sawit swadaya terhadap implementasi sistem pemetaan digital rantai nilai di Papua Selatan, dengan fokus pada tiga dimensi utama: kelembagaan lokal, kapasitas digital petani, dan dukungan kebijakan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap petani, aparat kampung, koperasi, dan dinas terkait di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan daerah dan laporan keberlanjutan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapan digital petani masih tergolong rendah hingga sedang akibat minimnya literasi dan infrastruktur penunjang, namun terdapat potensi penguatan kelembagaan koperasi serta dukungan pemerintah daerah. Penelitian ini menawarkan kerangka kesiapan digital petani sawit berbasis konteks lokal Papua Selatan yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, teknologi, dan kebijakan untuk mewujudkan sistem ketertelusuran berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampung melalui pembuatan website dan pelatihan pemberdayaan bagi aparatur Kampung Seed Agung, Distrik Muting, Kabupaten Merauke.…
. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang terdiri dari tiga tahap utama: (1) analisis kebutuhan melalui studi pendahuluan, observasi, wawancara, dan focus group discussion; (2) implementasi yang mencakup pembuatan website berbasis Content Management System (CMS) WordPress dan pelatihan pemberdayaan dengan metode hands-on practice; serta (3) evaluasi dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program. Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa implementasi website telah berhasil meningkatkan akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana kampung. Pelatihan pemberdayaan menunjukkan peningkatan signifikan kemampuan pengelolaan website, peserta mampu mengoperasikan website secara mandiri setelah pelatihan dibandingkan sebelumnya. Meski menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah, program ini telah berhasil membangun fondasi untuk tata kelola dana kampung yang lebih transparan dan akuntabel melalui kombinasi solusi teknologi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal. Keberlanjutan program diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah dan strategi regenerasi pengelola website dengan melibatkan karang taruna sebagai kader masa depan.
Abstract:Administrasi kependudukan yang efisien dan akurat merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Namun, Kampung Seed Agung, Distrik Muting, Kabupaten Merauke masih menghadapi kendala dalam pengelolaan data…
kependudukan yang dilakukan secara manual, sehingga rawan kesalahan dan keterlambatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMK) berbasis web guna meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi identifikasi kebutuhan, pengembangan aplikasi SIMK berbasis web, serta pelatihan bagi aparat kampung dalam mengoperasikan sistem tersebut. Keberhasilan program ini diukur berdasarkan perubahan cara kerja dari pencatatan manual menjadi digital, peningkatan keterampilan aparat kampung, serta kemudahan akses dan pengelolaan data kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan SIMK berhasil meningkatkan kemampuan aparat kampung dalam mengelola data secara digital. Para peserta mampu menginput, memperbarui, dan mengakses data kependudukan dengan lebih cepat dan akurat. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur internet dan masih perlunya pendampingan dalam penggunaan perangkat keras dan lunak. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan dalam bentuk peningkatan infrastruktur dan pelatihan lanjutan sangat diperlukan agar implementasi SIMK dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.