Abstract:Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program kesehatan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014. Permasalahan yang harus diperhatikan BPJS KC Padang…
adang adalah mengukur kualitas pelayanan. Berdasarkan ulasan website komentar tentang pelayanan di BPJS Kesehatan KC Padang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan peserta BPJS Kesehatan KC Padang Tahun 2024.
Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Agustus tahun 2024 di BPJS KC Padang. Populasi penelitian yaitu peserta yang berkunjung di BPJS KC Padang bulan Juli-Agustus sebanyak 912.242. Jumlah Sampel sebanyak 100 responden dengan teknik accidental sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan metode wawancara. Data dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji statistik Chi-square. Hasil penelitian menunjukkan 52% menyatakan kualitas pelayanan tidak bermutu, 59% menyatakan tidak puas terdapat hubungan signifikan antara kualitas pelayanan (p value = 0.000), ditemukan hubungan pada dimensi kualitas dengan kepuasan pada dimensi keandalan (0,000), daya tanggap (0,002), Jaminan (0,009) kepedulian(0,003) dan ditemukan tida ada hubungan pada dimensi kualitas dengan kepuasan pada dimensi bukti fisik (1,000) dengan kepuasan Peserta BPJS.
Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berhubungan dengan kepuasan peserta BPJS. Disarankan untuk perlu peningkatan fasilitas kenyamanan, penerapan sistem antrian elektronik melalui aplikasi pendaftaran online atau tiket digital untuk mengurangi penumpukan pasien. Penambahan jumlah petugas frontliner juga penting untuk mengurangi waktu tunggu dan memastikan pelayanan yang lebih cepat.
Abstract:Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin padang merupakan salah satu Rumah Sakit Yang Memiliki kunjungan pasien terbanyak di Kota Padang dengan jumlah kunjungan 5.335 pasien. RSUD dr. Rasidin juga termasuk 3 dari 10 dari Rumah…
h Sakit dengan jumlah kunjungan terbanyak. Perawat merupakan tenaga kerja di rumah sakit dengan tanggung jawab memberikan pelayanan optimal pada pasien, tuntutan itu dapat menyebabkan kelelahan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Kerja Pada Perawat RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2025. Jenis Penelitian menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret- Agustus 2025 Populasi penelitian adalah seluruh perawat instalasi rawat inap berjumlah 130 orang, dengan sampel sebanyak 51 responden yang dipilih melalui teknik stratified random sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner Subjective Self Rating Test dari Industrial Fatigue Research Committee (IFRC) untuk menilai tingkat kelelahan kerja, serta kuesioner identitas responden terkait umur, shift kerja, dan masa kerja. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 54,9% perawat mengalami kelelahan kerja berat, 41,2% perawat mengalami shift kerja beresiko menunjukan 49,0% yang memiliki umur beresiko dan 82,4% masa kerja lama . Analisis bivariat memperlihatkan terdapat hubungan signifikan antara shift kerja (p=0,023), umur (p=0,001), serta masa kerja (p=0,007) dengan kelelahan kerja.
Abstract:Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2023 juga menunjukkan adanya puskesmas dengan kinerja farmasi rendah, termasuk Puskesmas Ambacang. Kondisi ini mengindikasikan kendala dalam pemenuhan standar pelayanan…
an minimum, terutama keterbatasan SDM farmasi dan sarana sesuai Permenkes No. 26 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan logistik obat di Puskesmas Ambacang Tahun 2025. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan pedoman wawancara mendalam, lembar observasi, dan tabel checklist. Penelitian dilakukan bulan Maret–Agustus 2025. Pengumpulan data dilakukan 11 Juni–31 Agustus 2025. Data dianalisis melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian didapatkan input pengelolaan logistik obat di Puskesmas Ambacang sudah memenuhi standar minimal Permenkes No. 26 Tahun 2020. Meski demikian, kinerja apoteker belum maksimal dan sarana gudang penyimpanan masih belum sempurna karena beberapa alat belum tersedia. Proses perencanaan dilakukan di awal dan akhir tahun. Penyimpanan obat menggunakan metode FIFO dan FEFO. Penyerahan obat dilaksanakan bulanan dan triwulanan. Pencatatan serta pelaporan dilakukan setiap hari. Output penelitian ini menyimpulkan pengelolaan logistik obat sudah terlaksana. Pengelolaan logistik obat di Puskesmas Ambacang telah berjalan sesuai standar minimal Permenkes No. 26 Tahun 2020 tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas. Diharapkan puskesmas segera mengadakan rapat evaluasi kinerja pegawai, memperjelas tupoksi tiap program, mengadakan pelatihan tenaga farmasi, serta melengkapi sarana dan prasarana gudang obat.
Abstract:Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tertib administrasi di fasilitas kesehatan. Di Sumatera Barat, sebagian besar dari 270 Puskesmas telah menggunakan…
RME, namun sekitar 10 belum mengimplementasikannya. Puskesmas Ambacang mulai menerapkan RME pada 1 Januari 2023 dengan aplikasi ePuskesmas, diperbarui menjadi ePuskesmas NG, dan sejak 1 Juni 2024 beralih ke ePuskesmas Klaster. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan RME pasien rawat jalan di Puskesmas Ambacang Kota Padang Tahun 2025. Menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif melalui wawancara, observasi, dan checklist terhadap lima informan (Kepala Tata Usaha, dokter, perawat, kepala unit, dan petugas rekam medis), penelitian dilakukan pada Maret–Agustus 2025. Hasil menunjukkan penerapan RME berjalan cukup baik dengan dukungan seluruh tenaga kesehatan, ketersediaan sarana, prasarana, dan kebijakan, meski terkendala jaringan dan server. Pendanaan bersumber dari anggaran rutin. Pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui ePuskesmas Klaster, namun pencatatan manual masih digunakan saat sistem bermasalah. Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan. Kelengkapan data pasien dalam RME baru mencapai 62,58%, belum memenuhi target nasional. Kendala utama meliputi keterbatasan SDM, gangguan teknis, dan kelengkapan data. Disarankan peningkatan pelatihan berkelanjutan, penguatan infrastruktur, dan optimalisasi jaringan agar penerapan RME lebih efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Berdasarkan laporan terbaru dari BPJS hingga 30 Juni 2024, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 273,5 juta jiwa atau 96,8% dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2023 peserta JKN Provinsi Sumatera Barat, pada awal Januari…
anuari jumlah peserta sebanyak 704.535 orang. Sedangkan pada Desember berjumlah 736.835 orang. Berdasarkan data kunjungan peserta JKN per Puskesmas tahun 2024 terbanyak adalah Puskesmas Lubuk Buaya dengan jumlah kunjungan 63.500 dan terendah adalah Puskesmas Air Tawar dengan jumlah kunjungan 15. 91 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor - faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada pasien BPJS di Puskesmas Air Tawar tahun 2025.5. Jenis penelitian adalah penelitian analitik dengan desain cross-sectional. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret - Agustus 2025. Populasi adalah pasien BPJS yang terdaftar di Puskesmas Air Tawar, dengan jumlah populasi sebanyak 6.244 orang. Dengan sampel 86 orang menggunakan teknik accidental sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 62,8% pasien memiliki tingkat pengetahuan rendah, 53,5% sikap positif pada pasien, dan 54,7% fasilitas kesehatan cukup. Adanya hubungan signifikan antara Pengetahuan pasien mengenai program BPJS (p-value = 0.014). Sikap pasien dengan pemanfaatan layanan kesehatan (p-value = 0.021). Selain itu, adanya hubungan signifikan antara fasilitas kesehatan dengan pemanfaatan layanan (p-value = 0.000).Terdapat hubungan tingkat pengetahuan, sikap pasien, dan fasilitas kesehatan berhubungan signifikan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan pada pasien BPJS di Puskesmas Air Tawar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemanfaatan layanan, perlu dilakukan edukasi kepada pasien serta dapat meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan yang ada untuk mendukung kenyamanan dan kebutuhan pasien BPJS.
Abstract:Profil Kesehatan Kota Padang (2024) menunjukkan bahwa seluruh rumah sakit telah bertransformasi menggunakan Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi dengan SATU SEHAT Kementerian Kesehatan. Namun, dari sepuluh rumah…
h sakit umum tipe C, masih terdapat beberapa yang belum lengkap dalam pelaporan, termasuk RSUD Dr. Rasidin Padang. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara penggunaan RME dengan kepuasan tenaga kesehatan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Rasidin Padang tahun 2025. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional menggunakan sampel sebanyak 45 tenaga kesehatan yang dipilih melalui teknik proporsional random sampling . Instrumen penelitian berupa kuesioner, dan analisis data dilakukan secara univariat serta bivariat menggunakan uji chi-square dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 42,2% tenaga kesehatan menyatakan tidak puas terhadap aplikasi RME, dan 35,6% menilai penggunaan RME kurang baik. Uji chi-square menghasilkan nilai p-value = 0,007 (p < 0,05), yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara penggunaan RME dengan kepuasan tenaga kesehatan. Disarankan agar rumah sakit meningkatkan kualitas penggunaan RME melalui pelatihan, pendampingan, serta optimalisasi sistem untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelayanan tenaga kesehatan.
Abstract:Kinerja tenaga kesehatan merupakan faktor penting yang menentukan kualitas pelayanan di Puskesmas. Puskesmas Dadok Tunggul Hitam memiliki capaian kinerja program terendah yaitu 66,6% di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan…
uan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tenaga kesehatan di Puskesmas Dadok Tunggul Hitam Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional study. Populasi berjumlah 40 orang, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu total populasi dengan jumlah sampel berdasarkan kriteria sebanyak 30 orang. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan teknik angket dan analisis data secara univariat dan bivariat dengan uji Chi-square. Hasil penelitian diketahui 43,3% tenaga kesehatan memiliki kinerja kurang baik, 40,0% tenaga kesehatan memiliki motivasi kerja rendah, 50,0% tenaga kesehatan memiliki kepuasan kerja yang tidak puas, 36,7% tenaga kesehatan menyatakan lingkungan kerja kurang baik. Terdapat hubungan motivasi kerja (p=0,001), kepuasan kerja (p= 0,000) dengan kinerja tenaga kesehatan, tetapi tidak ada hubungan lingkungan kerja dengan kinerja tenaga kesehatan (p= 0,575). Disimpulkan bahwa motivasi kerja dan kepuasan kerja berperan penting dalam kinerja. Manajemen Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan kinerja tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop serta pemberian penghargaan. Selain itu, manajemen juga perlu membangun komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan. Upaya berkesinambungan ini diharapakan mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pencapain target program Puskesmas secara optimal.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Abstrak merupakan ringkasan singkat dari makalah untuk membantu pembaca cepat memastikan masalah utama Pengelolaan aset desa memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,…
ik, dan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung berdasarkan lima tahapan teori manajemen aset menurut Doli D. Siregar yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan yang terdiri atas aparatur Desa Ciburial yang terlibat dalam pengelolaan aset desa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi aset telah dilakukan melalui SIPADES dan dokumen inventaris aset desa sehingga data aset dapat terdokumentasi dengan baik. Legalitas aset pada umumnya telah didukung oleh dokumen kepemilikan yang jelas, sedangkan penilaian aset dilakukan melalui pencatatan nilai perolehan dan penyusutan aset. Optimalisasi aset dilaksanakan melalui pemanfaatan aset untuk menunjang pelayanan publik, kegiatan masyarakat, serta penyertaan modal pada BUMDes. Pengawasan dan pengendalian aset dilakukan melalui pemeriksaan fisik, pencocokan data administrasi, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, serta audit dari instansi terkait. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas administrasi aset, dan terbatasnya aset yang dapat dikembangkan secara produktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset Desa Ciburial telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan kapasitas pengelola dan optimalisasi pemanfaatan aset guna meningkatkan efektivitas pengelolaan aset desa.
Abstract:Akses sanitasi aman merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Cakupan akses sanitasi aman baik di tingkat global, nasional maupun lokal masih sangat rendah khususnya…
snya di wilayah pesisir yang memiliki tantangan geografis dan sosial ekonomi tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi akses sanitasi aman di Desa Lambuluo, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tahun 2025. Penelitian menggunakan desain observasional deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Populasi sekaligus sampel penelitian adalah seluruh rumah tangga di Desa Lambuluo yang berjumlah 67 rumah tangga, dengan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dan lembar observasi, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 73,1% rumah tangga telah menggunakan jamban, dan 95,9% di antaranya merupakan jamban milik pribadi. Namun demikian, masih terdapat 28,9% rumah tangga yang belum menggunakan jamban dan melakukan praktik buang air besar sembarangan. Selain itu, meskipun 70,1% responden menyalurkan tinja ke septic tank, masih ditemukan pembuangan tinja ke laut, sungai, sawah, dan kebun. Pengelolaan lumpur tinja juga tergolong sangat rendah, ditunjukkan oleh hanya 4,1% responden yang melakukan pengosongan septic tank dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan jamban belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya sanitasi yang dikelola secara aman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akses sanitasi aman di Desa Lambuluo belum optimal sehingga diperlukan penguatan edukasi masyarakat, peningkatan layanan pengelolaan lumpur tinja, serta dukungan kebijakan untuk mewujudkan sanitasi aman yang berkelanjutan.