Abstract:Desa sebagai unit pemerintahan dasar memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam administrasi dan manajemen. Pengelolaan yang masih manual menyebabkan pelayanan…
layanan lambat, rawan kesalahan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam teknologi dan manajemen modern menghambat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital dan penguatan manajemen pemerintahan desa menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Menuju Desa Modern: Administrasi Digital dan Manajemen Efektif” dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan. Program ini bertujuan mengimplementasikan sistem administrasi digital yang terintegrasi serta manajemen pemerintahan yang efektif, guna meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan kualitas tata kelola desa secara berkelanjutan
Villages, as the lowest level of government, play a strategic role in development and public service delivery; however, they still face various challenges in administration and management. Manual administrative processes lead to slow services, a high risk of errors, and low levels of transparency and accountability. In addition, the limited competence of village officials in technology and modern management hinders the effectiveness of planning, implementation, and evaluation of development programs. This condition impacts the quality of public services and reduces community participation. Therefore, digital transformation and the strengthening of village governance management have become urgent necessities. A Community Service program entitled “Towards a Modern Village: Digital Administration and Effective Management” is designed to enhance the capacity of village officials through training and mentoring. This program aims to implement an integrated digital administrative system and effective governance management in order to improve service efficiency, transparency, and the overall quality of sustainable village governance
Abstract:Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menghadapi permasalahan ketimpangan aksesibilitas antar wilayah yang serius, di mana 15 dari 19 desa terletak di seberang Sungai Kapuas tanpa infrastruktur jembatan permanen,…
ermanen, sehingga lebih dari 60% mobilitas masyarakat sepenuhnya bergantung pada layanan penyeberangan sampan motor tempel. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketersediaan layanan transportasi sungai terhadap tingkat aksesibilitas masyarakat antar wilayah. Landasan teori yang digunakan mencakup teori interaksi wilayah Ullman (1956), teori aksesibilitas Hansen (1959) dan Ingram (1971), serta konsep aksesibilitas sosial-ekonomi Litman (2020). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitik dengan paradigma positivistik. Penggalian data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, kuesioner terstruktur berskala Likert, dan studi pustaka terhadap 90 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin, serta divalidasi melalui triangulasi sumber, metode, waktu, dan teori. Analisis mencakup statistik deskriptif, regresi linear berganda, dan analisis Rasio Volume/Kapasitas (V/C). Hasil penelitian menunjukkan model regresi Y = 4,258 − 0,169X₁ + 0,075X₂ − 0,008X₃ + 1,740X₄ − 0,021X₅ dengan R² = 0,883, yang berarti 88,3% variasi aksesibilitas dijelaskan oleh kelima variabel. Dampak sosial-ekonomi (X₄) merupakan prediktor paling dominan (B = 1,740). Analisis V/C menunjukkan seluruh jalur penyeberangan berada dalam kategori Sangat Longgar (V/C agregat = 0,356), mengindikasikan permasalahan bukan pada defisit kapasitas melainkan kemacetan temporal pada jam puncak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan aksesibilitas masyarakat di wilayah berbasis sungai memerlukan perbaikan tata kelola operasional, standarisasi keselamatan, dan integrasi kebijakan transportasi sungai dalam dokumen perencanaan formal seperti RTRW dan Rencana Induk Transportasi Kabupaten.
Abstract:Layanan pengaduan digital merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang bertujuan mempermudah penghuni dalam menyampaikan keluhan, laporan, dan aspirasi terkait kondisi lingkungan maupun pelayanan yang diterima. Di…
Rusunawa Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, layanan pengaduan digital diterapkan sebagai sarana komunikasi antara penghuni dan pengelola dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan hunian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi layanan pengaduan digital di Rusunawa Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola serta penghuni Rusunawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan pengaduan digital telah berjalan cukup baik. Komunikasi antara pengelola dan penghuni telah berlangsung melalui media digital, tersedia sarana pendukung layanan, pengelola menunjukkan respons terhadap pengaduan yang disampaikan, serta telah terdapat mekanisme penanganan pengaduan yang dijalankan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi pada sebagian penghuni, khususnya lanjut usia, belum meratanya pemanfaatan layanan, keterbatasan sumber daya manusia, serta beberapa pengaduan yang memerlukan waktu penyelesaian lebih lama karena proses koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan penggunaan layanan, dan evaluasi secara berkala agar implementasi layanan pengaduan digital dapat berjalan lebih optimal.
Abstract:Desa Suak Lanjut di Kecamatan Siak telah mengimplementasikan teknologi berbasis web dan aplikasi Desaku untuk layanan administrasi, namun penerapan e-government belum optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian…
tian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government di Desa Suak Lanjut, mengetahui kondisi pelayanan administrasi yang berlangsung, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori indikator sukses implementasi e-government menurut Indrajit (2002) yang meliputi support, capacity, dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur dan regulasi pendukung telah tersedia, tetapi komitmen politik pimpinan desa belum kuat, alokasi sumber daya belum terealisasi, sosialisasi belum berjalan maksimal, ketersediaan anggaran masih terbatas, dan manfaat layanan digital belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Partisipasi warga dalam penggunaan layanan digital juga masih rendah sehingga tujuan e-government untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah belum tercapai sepenuhnya.
Abstract:Transformasi digital pelayanan publik mendorong instansi pendidikan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh digitalisasi pelayanan kepegawaian…
awaian melalui aplikasi E‑Kinerja terhadap efektivitas proses kenaikan pangkat guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 100 guru SMP. Hasil penelitian menunjukkan hubungan sangat kuat (r=0,920) dengan kontribusi pengaruh sebesar 85%. Implementasi E‑Kinerja terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi, dan kepuasan pengguna.
Abstract:Transparansi anggaran daerah menjadi salah satu isu penting dalam manajemen publik di Indonesia, terutama dalam tiga tahun terakhir ketika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, terbuka, dan akuntabel semakin…
meningkat. Fenomena aktual seperti keterlambatan distribusi bantuan sosial, ketidakmerataan pelayanan administrasi kependudukan, serta rendahnya kualitas layanan kesehatan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola birokrasi. Data Badan Pusat Statistik (2025a) mencatat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di angka 73,5, yang menegaskan perlunya perbaikan serius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi anggaran daerah sebagai strategi peningkatan akuntabilitas publik. Penulisan dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan literatur akademik, regulasi pemerintah, serta data sekunder dari BPS dan media nasional. Pembahasan menyoroti faktor kepemimpinan birokrasi, koordinasi antarinstansi, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai penentu kualitas tata kelola. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penerapan transparansi yang konsisten, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan, kesenjangan antarwilayah dapat ditekan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan lebih mudah tercapai.
Abstract:Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Indonesia memerlukan pengendalian melalui program Keluarga Berencana (KB). Namun, partisipasi pria dalam program KB masih sangat rendah, khususnya di Provinsi Banten, sehingga…
beban reproduksi tetap dominan pada perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran partisipasi pria dalam program KB, menilai responsivitas gender dalam implementasi kebijakan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara desain dan praktik di tingkat daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen sebagai sumber data utama, meliputi laporan BKKBN, BPS, dan dokumen kebijakan daerah terkait KB. Analisis dilakukan dengan mengorganisir, mengkoding, dan mengidentifikasi tema utama sesuai kerangka Gender Responsiveness Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kebijakan KB nasional dan daerah sudah peka gender, tetapi implementasinya masih bersifat women-centric, dengan layanan dan sosialisasi lebih fokus pada perempuan. Faktor budaya patriarki, keterbatasan akses layanan untuk pria, dan kurangnya target khusus menyebabkan partisipasi laki-laki tetap rendah. Studi ini merekomendasikan penguatan kebijakan dan program berbasis gender-responsive, peningkatan akses layanan KB pria, serta kampanye edukasi yang menargetkan pria untuk mendorong kesetaraan peran reproduksi dan efektivitas program KB di Provinsi Banten.
Abstract:Data Dinas Kesehatan Kota Padang menunjukkan kelengkapan alat di Puskesmas Anak Air rendah (48,73%), dengan banyak alat rusak disimpan untuk diperbaiki (ASPAK, 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya pengelolaan logistik…
yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan logistik alat kesehatan di Puskesmas Anak Air, Kota Padang, tahun 2025. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan pedoman wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret–Agustus 2025. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 20 Agustus- 2 September 2025 . Data di analisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama membutuhkan alat kesehatan yang memadai untuk menunjang pelayanan. Kerusakan atau keterbatasan alat dapat menghambat pelayanan, sehingga pengelolaan logistik menjadi penting. Penelitian ini menganalisis pengelolaan logistik alat kesehatan di Puskesmas Anak Air Kota Padang tahun 2025. Hasil menunjukkan SDM mencukupi namun belum mendapatkan pelatihan khusus pengelolaan alat kesehatan dan tahapan proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, pemeliharaan, inventarisasi dan pelaporan telah diatur dalam SOP. Sarana prasarana tersedia namun terbatas, terutama sterilisasi. Proses logistik berjalan sesuai SOP dengan koordinasi dan pengawasan Dinas Kesehatan. Kendala utama terdapat pada pengadaan dan keterbatasan sarana. Pengelolaan logistik alat kesehatan di Puskesmas Anak Air masih belum memenuhi standar, sehingga berdampak pada keterbatasan pelayanan. Pengelolaan logistik juga belum optimal, sehingga diperlukan penguatan melalui peningkatan kompetensi SDM, penyediaan sarana prasarana memadai, Disarankan agar dilakukan peningkatan kapasitas sarana prasarana dan penambahan fasilitas untuk menunjang program ini secara optimal.
Abstract:Puskesmas Mapaddegat dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan jumlah kunjungan. Persentase indeks kepuasan pasien di Puskesmas Mapaddegat tahun 2021 sebesar 31,45%, tahun 2022 sebesar 29,00%,…
00%, dan tahun 2023 sebesar 18.89%. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan mutu pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien di Puskesmas Mapaddegat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-November 2024, pengambilan data dilakukan pada tanggal 18-25 November 2024. Populasi pada penelitian ini yaitu pasien yang berkunjung ke puskesmas, jumlah sampel sebanyak 96 responden yang diambil secara Quota Sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan cara wawancara. Analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariate menggunakan uji statistic. Hasil penelitian menunjukkan 52,1% pasien menyatakan dimensi kehandalan tidak bermutu, 57,3% pasien menyatakan dimensi daya tanggap tidak bermutu, 55,2% pasien menyatakan dimensi jaminan tidak bermutu, 57,3% pasien menyatakan dimensi bukti fisik tidak bermutu, 53,1% pasien menyatakan empati tidak bermutu, 54,2% pasien menyatakan kepuasan pasien tidak puas. Ada hubungan kehandalan (p=0,001 ), daya tanggap (p=0,001), jaminan (p=0,001), bukti fisik (p=0,001), dan empati (p=0,001) dengan kepuasan pasien di Puskesmas Mapaddegat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024. Terdapat hubungan mutu pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien di Puskesmas Mapaddegat. Diharapkan Puskesmas Mapaddegat dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang akan berdampak terhadap kepuasan pasien seperti meningkatkan waktu pelayanan pendaftaran yang cepat, memberikan informasi yang jelas dan mudah di mengerti, dan lebih fokus lagi dalam melakukan pelayanan.
Abstract:Cakupan imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil di Sumatera Barat tahun 2023 sebesar 41,2% masih belum mencapai target 95% berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Padang. Puskesmas Padang Pasir mempunyai cakupan terendah…
pemberian imunisasi tetanus toksoid sebesar 42,57% di Kota Padang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil di Puskesmas Padang Pasir Tahun 2025. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Padang Pasir pada bulan Maret – Agustus 2025. Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 14 – 29 Juli 2025. Populasi seluruh ibu hamil trimester III yang berjumlah 59 ibu hamil dengan teknik pengambilan sampel total population. Data dianalisis secara univariat dalam bentuk distribusi frekuensi dan analisis bivariat menggunakan uji statistic Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 62,8% ibu hamil yang tidak patuh 60,5% ibu hamil memiliki pengetahuan kurang 72,1% ibu hamil yang tidak mendapatkan dukungan suami. 51,2% ibu hamil yang tidak mendapatkan peran petugas kesehatan. Dalam imunisasi tetanus toksoid terdapat hubungan antara pengetahuan (p value = 0,041), dukungan suami (p value = 0,005), peran petugas kesehatan (p value = 0,020) dengan kepatuhan imunisasi tetanus toksoid. Berdasrakan hasil pengetahuan, dukungan suami, peran petugas kesehatan berhubungan dengan kepatuhan imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Padang Pasir tahun 2025. Diharapkan petugas kesehatan di Puskesmas Padang Pasir dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil melalui penyuluhan yang terjadwal dan media edukasi yang menarik serta mudah dipahami. Hal yang perlu ditingkatkan dengan cara memberikan informasi yang akurat, pelayanan yang ramah, dan memanfaatkan setiap kunjungan ibu hamil sebagai kesempatan untuk memberikan edukasi dan memotivasi pelaksanaan imunisasi.