Abstract:Artikel ini membahas tentang komersialisasi pendidikan di Indonesia mengacu pada dua situasi yang berbeda. Pertama, adanya lembaga pendidikan yang menawarkan program dan fasilitas berkualitas tinggi, namun dengan biaya pendidikan…
endidikan yang sangat tinggi sehingga hanya dapat diakses oleh orang-orang kaya yang mempunyai kemampuan ekonomi. Kedua, adanya lembaga pendidikan yang lebih fokus memungut biaya pendidikan tinggi tanpa mengutamakan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini penulis akan mendalami pengertian komersialisasi pendidikan dan permasalahan komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan atau komersialisasi pendidikan seringkali dikaitkan dengan kebijakan atau langkah yang memposisikan pendidikan sebagai sektor jasa yang diperdagangkan. Penulis menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berparadigma kualitatif, sehingga secara historis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu tidak melibatkan analisis data kuantitatif. Dari segi objek penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sejarah yang melibatkan analisis dokumen terstruktur. Penelitian ini berfokus pada kajian pemikiran seorang tokoh, yang didasarkan pada karya tulis yang dihasilkan oleh tokoh tersebut, seperti buku dan sumber informasi lainnya. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka, sehingga teknik dokumentasi menjadi pendekatan yang relevan.
Melalui artikel ini penulis bermaksud menggali lebih dalam, hal ini bertujuan agar kita sebagai pelaku maupun korban dapat memahami permasalahan komersialisasi pendidikan, sehingga buku ini dapat menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Komersialisasi pendidikan secara tidak langsung juga menimbulkan kesenjangan di antara pihak-pihak yang terlibat. bermodal dan pihak yang bermodal kecil. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ivan Illlich dalam Benny Susanto (2005: 119), “komersialisasi pendidikan dianggap sebagai misi lembaga pendidikan modern untuk melayani kepentingan pemilik modal dan bukan sebagai sarana pembebasan bagi kaum tertindas”. Akibatnya, tidak tercapainya pendidikan yang humanis dalam proses pendidikan karena komersialisasi pendidikan, menurut Satriyo Brojonegoro, hanya bisa dinikmati oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai modal untuk mengakses pendidikan. (Hartini, 2011: 16).
Abstract:Salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi adalah mengenai pengelolaan sampah. pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia masih banyak yang tidak ramah lingkungan. Sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat,…
Kota Padang menghasilkan timbunan sampah yang sangat banyak, hal ini dapat dilihat pada data timbunan sampah di Kota Padanf pada tahun 2021 yang diperoleh dari data SIPSN (2021) sekitar 233.385,96 ton/tahun. Kebijakan pengelolaan sampah dalam hal ini sangat memerlukan landasan hukum sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode tinjauan sistematis (Systematic Literatur Review) dengan mendapatkan 11 artikel relevan untuk direview. Hasil dari penelitian tersebut Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam merancang kebijakan nasional, norma, dan prosedur terkait pengelolaan sampah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah dengan memisahkan jenis sampah, menghindari pembakaran, dan mengikuti peraturan terkait. Selain itu, pengelolaan sampah di Kota Padang melibatkan pengumpulan secara teratur, pengolahan seperti daur ulang dan pengomposan, serta upaya edukasi masyarakat. Regulasi dan pengawasan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyusunan instrumen kebijakan dalam meningkatkan layanan publik di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini menggambarkan efektivitas yang telah dicapai…
dan juga menjelaskan masalah yang muncul dalam Program Jogja Smart Service (JSS) dalam konteks penyusunan kebijakan. Hal ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan instrumen kebijakan alternatif yang serupa. Dalam perspektif administrasi publik, sebuah program kebijakan dapat dilihat sebagai bagian dari manajemen keputusan dalam kebijakan publik, di mana sumber daya dan pelaku diorganisir dan dikoordinasikan. Ini memiliki konsekuensi tentang bagaimana proses formulasi instrumen saat pembuatan kebijakan. Dengan demikian, menjadi menarik untuk melihat bagaimana proses formulasi kebijakan dalam Program Jogja Smart Service (JSS). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, tahapan metode dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data terkait proses formulasi kebijakan Program Jogja Smart Service (JSS), dalam bentuk wawancara dan dokumentasi peraturan serta kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Program Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta masih dihadapkan pada berbagai tantangan, sehingga diperlukan instrumen gabungan, yaitu sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung efektivitas program tersebut.
Abstract:Salah satu kunci keberhasilan dalam kegiatan usaha jasa khususnya jasa pegadaian adalah pelayanan. Baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan perusahaan berdampak pada jumlah konsumennya. Kini konsumen dapat memilih produk…
duk jasa pegadaian dengan berbagai jenis kualitas dan pelayanan yang ditawarkan sehingga konsumen merasa puas. . Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan metode studi pustaka, dimana wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan dialog langsung yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai dan mengumpulkan bahan-bahan terkait penelitian yang bersumber dari jurnal ilmiah. literatur dan publikasi lain yang layak dijadikan sumber. PT. Graha Santika Gadai 6 menarik perhatian pelanggan dengan menerapkan kebijakan bunga yang cukup minim dan juga memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.
Abstract:Parkir berlangganan merupakan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir. Penelitian…
litian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang periode 2021-2022 serta apa saja kendala dan solusi penerapan kebijakan parkir berlangganan dalam perspektif sosial dan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimana metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengkaji kondisi objek ilmiah, dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya. Sedangkan kegiatan dalam analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang tidak berjalan sesuai rencana, kendala dari berbagai faktor seperti komunikasi, sumber daya, dan kesadaran masyarakat menjadi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut sehingga perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. perbaikan dari segi strategi dan juga sistem sehingga jalannya kebijakan bisa lebih baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sumedang masih harus diperbaiki lagi dari segi strategi dan sistemnya agar jalannya kebijakan dapat berjalan sesuai harapan.
Abstract:Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah, dan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, bahkan di tingkat kabupaten/kota, menjadi isu strategis dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah…
dalah untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi sebagai output produktivitas regional dan mengatasi masalah-masalah penelitian khusus, baik pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah (PAD), pengeluaran langsung pemerintah, dana perimbangan, maupun pengaruh partisipasi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini. Lingkup penelitian ini mencakup kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2015-2020. Data panel dianalisis menggunakan metode General Moment Method (GMM). Hasil pengolahan data panel di 487 kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya dan pengeluaran langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia masih memerlukan kebijakan ekspansif. Selanjutnya, peneliti tidak menemukan bukti empiris dari pengaruh pertumbuhan PAD dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara tingkat partisipasi tenaga kerja/TPAK menunjukkan hubungan negatif yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk bentuk – bentuk strategi perusahaan dengan memperhatikan Strengths, Opportunities, Aspirations, Results yang ada di PT. Perkebunan Nusantara II. Memilih prioritas strategi kebijakan di PT.…
PT. Perkebunan Nusantara II dan usulan yang dilakukan oleh perusahaan.Metodologi pada penelitian ini adalah penelitian mix method yaitu kuantitatif yang dikualitatifkan dengan informan yang menjadisubjek penelitian pada penelitian ini adalah Jajaran Direksi PT. Perkebunan Nusantara II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keuntungan yang dapat dimanfaatkan dan taktik yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pemasaran PTPN II dan tidak tertinggal dari produsen kelapa sawit lainnya.Hasil SOAR adalah Strategi S-A, yang merupakan rencana yang dikembangkan antara kekuatan dan aspirasi, adalah strategi yang cocok untuk diterapkan berdasarkan temuan analisis. Hasil QSPM yang menjadi prioritas adalah dengan menentukan dan membuat tim khusus untuk menyeleksi dan mengklasifikasi hasil kelapa sawit karena memilki skor STAS tertinggi yaitu 4,8. Saran bahwa startegi bisnis menawarkan saran rencana bisnis yang sesuai untuk mengatasi masalah saat ini di dalam organisasi di PTPN II, khususnya dalam memenangkan persaingan pangsa pasar.
Abstract:Respon time perawat sangat mempengaruhi mutu pelayanan keperawatan, waktu tanggap yang baik apabila memiliki respontime kurang dari 5 menit, Complaint handling dapat mempengaruhi kepuasan dan persepsi pasien terhadap mutu…
u pelayanan, complaint handling dapat ketahui dengan bagaimana cara menangani keluhan dari pasien. Tujuan penelitian ini teranalisisnya Hubungan Respon Time Perawat terhadap Complaint handling. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan metode Penelitian cross sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1016 orang Tahun 2023. Sampel berjumlah 87 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Hasil penelitian Respon time tepat waktu berjumlah 60 orang (69%), Complain handling puas berjumlah 56 orang (64,4%) hasil Uji Wilcoxon Ada Hubungan Respon Time Perawat terhadap Complaint handling di Ruang IGD RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Simpulan Ada Hubungan Respon Time Perawat terhadap Complaint handling di Ruang IGD RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Saran diharapkan dengan diketahuinya faktor yang mempengaruhi Complain handling kepuasan pasien diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi rumah sakit untuk menyusun kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam hal daya tanggap dan empati petugas dalam melayani pasien yang datang.
Abstract:Kepala sekolah memiliki peranan penting untuk ikut mewujudkan kesejahteraan manusia. Hal tersebut tidaklah lepas dari kecakapan dan kebijakan seorang pemimpin. Kepala sekolah bertugas mengatur semua sumber organisasi dan…
an bekerja sama dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan Pendidikan.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : 1. Peran kepala sekolah di Mi Nurul Anwar di desa Sumber Pandan Prenduan, dan 2. Faktor pendukung dan Penghambat bagi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Nurul Anwar Sumber Pandan Prenduan.Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik wawancara, obervasi dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepalasekolah, guru dan sumber lain yang memungkinkan dapat memberikan informasi yang akurat. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kasus tunggal (single casedesign) dengan model analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Hiberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian dataserta verifikasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyetakan bahwa peran kepala sekolah mempunyai peran sebagai supervisor, manajer dan administrator, leader of educator, innovator. Peran-peran tersebut di jalankannya dengan baik guna mewujudkan visi dan misi sekolah MI Nurul Anwar. Adapun Faktor penghambat dan pendukung kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Nurul Anwar Sumber Pandan Prenduan yaitu; a. Faktor pendukung berupa 1) Guru yang mempunyai kedisiplinan dan keteladanan 2) Siswa yang mempunyai prestasi dan bakat3) Sumber daya manusia di lingkungan sekolah 4) Adanya fasilitas Musholla. b.Faktor penghambat di MI Nurul Anwar terlihat dari keberadaan sarana dan prasarana yang sangat minim, terbukti dari kurangnya buku-buku bacaan diperpustakaan serta terbatasnya dana sekolah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhadap mutu pendidikan di sekolah negeri. Kebijakan zonasi diterapkan oleh pemerintah dengan…
n tujuan utama untuk menyamaratakan akses pendidikan serta mengurangi ketimpangan antar sekolah. Meski demikian, pelaksanaannya memunculkan beragam reaksi dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi kebijakan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka serta observasi terbatas terhadap kebijakan dan implementasi PPDB di sejumlah sekolah negeri. Temuan dalam studi ini mengindikasikan bahwa kebijakan zonasi berkontribusi positif terhadap distribusi siswa yang lebih merata serta memberikan peluang belajar bagi peserta didik dari wilayah yang terpencil, tertinggal, atau terluar.
Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan, khususnya dalam hal kesiapan guru, kecukupan fasilitas pendukung, serta kemampuan sekolah dalam menyesuaikan diri dengan keberagaman latar belakang akademik siswa. Di beberapa kasus, sekolah-sekolah favorit mengalami penurunan mutu input siswa, sedangkan sekolah yang sebelumnya kurang diminati mengalami lonjakan jumlah pendaftar, namun belum diimbangi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
Temuan ini menyiratkan bahwa keberhasilan kebijakan zonasi sangat bergantung pada pemerataan kualitas dan sumber daya pendidikan di seluruh satuan pendidikan negeri. Oleh karena itu, penguatan kualitas pendidikan secara menyeluruh perlu dilakukan agar tujuan utama kebijakan ini dapat terealisasi secara maksimal. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan berharga bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di sektor pendidikan.