Abstract:Stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia meskipun prevalensinya terus mengalami penurunan. Akan tetapi penurunan angka tersebut belum data pencapai target nasional (14,2%). Penggunaan angka nasional…
al secara umum dapat menutupi kelompok penduduk yang masih menanggung beban stunting lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan karakteristik epidemiologi stunting pada balita di Indonesia. Jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif dengan desain case series. Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi data sekunder dari laporan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024. Data karakteristik yang dikumpulkan berupa umur, jenis kelamin dan faktor sosial ekonomi. Analisis indeks tinggi badan menurut umur mencakup 298.903 balita. Data dianalisis secara univariat dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi serta persentase. Prevalensi stunting nasional sebesar 19,8%, dengan prevalensi tertinggi pada kelompok usia 24–35 bulan sebesar 24,2%. Prevalensi pada balita laki-laki sebesar 20,8%, lebih tinggi daripada perempuan sebesar 18,6%. Berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, prevalensi tertinggi ditemukan pada keluarga dengan kepala rumah tangga tidak sekolah sebesar 30,9%, keluarga nelayan sebesar 28,3%, penduduk perdesaan sebesar 22,7%, dan kelompok ekonomi terbawah sebesar 29,8%. Prevalensi pada kelompok ekonomi terbawah sekitar 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok teratas. Intervensi penurunan stunting perlu dilakukan secara berkelanjutan sejak masa prakonsepsi hingga usia dua tahun, disertai pendampingan yang lebih intensif khususnya bagi kelompok sosial ekonomi rentan.
Abstract:Perkawinan beda agama masih menjadi persoalan yang menimbulkan berbagai implikasi hukum di Indonesia, khususnya terkait status hukum anak yang dilahirkan, hak keperdataan, pencatatan sipil, pewarisan, dan perlindungan hukum.…
kum. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta permasalahan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum Jemaah Kaum Ibu Masjid Mujahidin mengenai dampak perkawinan beda agama terhadap anak yang dilahirkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi peserta sekaligus memberikan penjelasan hukum yang komprehensif. Materi yang disampaikan mencakup pengaturan perkawinan menurut hukum nasional, kedudukan hukum anak, hak-hak keperdataan anak, serta pentingnya pencatatan perkawinan dan kelahiran sebagai bentuk perlindungan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai konsekuensi hukum perkawinan beda agama terhadap anak, pentingnya kepastian hukum dalam pembentukan keluarga, serta langkah-langkah preventif untuk menghindari sengketa hukum di masa mendatang. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat sehingga mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin oleh Negara.
Abstract:Masyarakat Adat Mapur di Pulau Bangka secara historis mengalami marginalisasi administratif akibat ketiadaan pengakuan formal atas sistem religi lokal mereka dalam dokumen kependudukan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi…
si Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memberikan legalitas bagi penghayat kepercayaan, implementasi di tingkat akar rumput masih terhambat oleh kompleksitas birokrasi, jarak geografis dan minimnya literasi hukum. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat identitas hukum dan memulihkan hak sipil Orang Mapur di Dusun Aik Abik melalui tindakan advokasi, sosialisasi, dan pendampingan partisipatif. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development yang berfokus pada pemanfaatan aset sosiokultural lokal berupa Gebong Memarong sebagai episentrum pergerakan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi multipihak yang melibatkan Disdukcapil, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sektor swasta, dan lembaga adat berhasil mengikis keraguan sosiologis (pseudo-identity) dan membangun kesadaran hukum warga. Melalui strategi pendampingan langsung (door-to-door) dan posko pelayanan kolektif, tim berhasil melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi berkas administrasi kependudukan yang sah bersama Lembaga Adat Mapur. Program ini tidak hanya memangkas rantai birokrasi formal, tetapi juga berhasil menginisiasi pemulihan hak-hak sipil dasar komunitas adat sekaligus memperkuat resiliensi kebudayaan mereka dari ancaman eksklusi sosial di era modern.
Abstract:Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk…
nyata dari pengabdian masyarakat adalah kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang wajib diikuti oleh mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran kontekstual di luar kelas. Universitas Graha Nusantara (UGN) Padangsidimpuan berkomitmen mengoptimalkan KKL sebagai sarana pengembangan kompetensi akademik dan sosial mahasiswa melalui keterlibatan langsung di tengah masyarakat. Pada tahun 2024, kegiatan KKL dilaksanakan di Desa Siamporik Lombang, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dikombinasikan dengan prinsip service learning, mahasiswa dari berbagai program studi melaksanakan program lintas bidang, meliputi pendidikan, pertanian, ekonomi, sosial-politik, dan teknik. Kegiatan-kegiatan ini mencakup peningkatan literasi anak, inovasi pertanian berbasis sumber daya lokal, pelatihan ekonomi kreatif, pendataan kependudukan, serta perbaikan infrastruktur dan pengenalan teknologi edukatif. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif efektif mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan penguatan kapasitas mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa tidak hanya menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga mengembangkan empati, kepemimpinan, serta kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif. Pelaksanaan KKL ini menegaskan bahwa perguruan tinggi mampu berkontribusi secara konkret terhadap pembangunan masyarakat melalui model pengabdian yang kolaboratif dan transformatif. Harapannya, model ini dapat direplikasi di wilayah lain untuk mendorong masyarakat yang mandiri dan berdaya.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder periode 2015–2024…
2024 yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi 0,023. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,609 menunjukkan bahwa 60,9% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh jumlah penduduk dan tingkat pengangguran, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian seperti investasi, pendidikan, dan inflasi. Hasil ini menunjukkan pentingnya kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bulukumba. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data…
ta kuantitatif yang diperoleh dari data time series 2015-2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Data yang dikumpulkan diolah dengan metode analisis regresi linear berganda menggunakan bantuan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 31 untuk mengidentifikasi pengaruh jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bulukumba, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bulukumba. Temuan ini menegaskan bahwa dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bulukumba pemerintah daerah sebaiknya lebih berfokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang terbukti menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan nilai ekonomi daerah secara signifikan
Abstract:Sebagai lembaga Pendidikan Islam tradisional pesantren terus berupaya menjaga kekayaan intelektual Islam sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan pendidkan masa kini, analisis ini mendalami kurikulum pesantren Al-Itqon Bugen…
gen Jawa Tengah, dengan pendalaman metode untuk memertahankan tradisi intelektual Islam mekanisme pewarisan dan aspek yang memengaruhi proses integrasinya dengan sistem Pendidikan. Hasil penelitian menampilkan bahwa struktur kurikulum yang terdiri dari 40% kajian kitab kuning dan 60% kurikulum nasional , proses pewarisnya dibuat melalui bandongan sorogan dan halaqah yang digabungkan dengan metode terbaru dan diskusi tematik seperti proyek kolaboratif kepemimpinan kyai yang progresif keterlibatan masyarakat dan kapisitas manajemen pesantren ialah sejumlah faktor tradisi mendorong integrasi. Keterbatasan tenaga Pendidik dalam berbagai aspek ketentuan akreditasi adalah rintangan utamanya berdasarkan penelitian ini. Pondok Al-Itqon berhasil mendirikan tradisi yang hidup dengan memakai model integrasi yang adaptif antara warisan intelektual Islam dan Pendidikan modern. Konsep tradisi berguna sebagai landasan untuk menjaga dan memperluas warisan intelektual Islam, peran penting pendidkan pesantren dalam ilmu klasik yang berdiri mepertahankan pola pembelajaran yang tersusun dan budaya religius yang kuat. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengenali betapa tradisi hidup, Pendidikan pesantren kyai, dan karakter guru dalam mempertahankan pewaris ilmu-ilmu Islam. Untuk menghidupkan Kembali ilmu tradisional di dunia modern menyatukan Pendidikan spiritual dan karakteristik dan spiritual formal, literatur klasik di awasi dengan menyeluruh. Hasil penelitian memberitahukan bahwa pesantren Al-Itqon berhasil mempertahankan kedudukan tradisional dan prinsip Islam klasik sementara tetap relevan dengan perkembangan Pendidikan modern dan melestarikan warisan keilmuan islam secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam penerapannya. Penelitian…
enelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala Dinas, Sekretaris, pegawai pelayanan, serta masyarakat penerima dan belum penerima layanan Kartu Identitas Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan capaian kepemilikan mencapai 69,2% pada tahun 2024. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya merata karena masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia khususnya di wilayah pedesaan. Berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, kebijakan Kartu Identitas Anak dinilai cukup efektif dan efisien, tetapi masih belum memadai dalam aspek pemerataan, kecukupan, dan responsivitas terhadap seluruh kelompok sasaran. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kuantan Singingi untuk memperkuat strategi pelayanan, memperluas kerja sama lintas sektor, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi anak di Kabupaten Kuantan Singingi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukam kedudukan normatif asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Metode…
e penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Asas Keterbukaan memiliki kedudukan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrtukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Asas Keterbukaan memiliki urgensi yang multidimensional dalam pembentukan Peraturan Daerah. Secara normatif, asas ini diwajibkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan tertulis. Secara filosofis dan sosiologis, keterbukaan adalah prasyarat good governance yang memperkuat legitimasi kebijakan, akuntabilitas, dan secara signifikan mengurangi tingkat resistensi sosial terhadap implementasi Peraturan Daerah. Standar Asas Keterbukaan telah mengalami transformasi dari kepatuhan formal menjadi kewajiban konstitusional untuk menyediakan meaningful participation. Standar ini, yang lahir dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan diadopsi ke dalam UU 13/2022, menuntut hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan.
Abstract:This study aims to determine the influence of public perception on the quality of public services at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Bogor Regency. The type of research used is descriptive…
ptive quantitative. The population in this study consists of people who carried out administrative services at the Disdukcapil office of Bogor Regency, with a total sample of 100 respondents. Data analysis was conducted using the Weighted Means Score (WMS) method. The results of the study show that: (1) The highest average score from the analysis of public service quality indicators was the indicator related to “technical service requirements at Disdukcapil being easy to understand by the public,” which obtained an average value of 3.50, categorized as good. Another high indicator was “the completion of administrative processes at Disdukcapil on time,” with an average score of 3.55, also categorized as good. Meanwhile, the lowest average score was 3.19, categorized as fairly good, on indicators such as “the public feeling that their security is guaranteed when managing administrative services at Disdukcapil” and “service officers being disciplined in providing services to the community.” (2) The final recapitulation of the analysis across the ten main indicators of public service quality shows that the highest average score was found in the Certainty indicator, with a score of 3.48, categorized as fairly good. On the other hand, the lowest average scores were in the Discipline and Comfort indicators, both with scores of 3.23, also categorized as fairly good. (3) Overall, the average score of all public service quality indicators in this study was 3.34, categorized as fairly good. This indicates that, in general, the public perceives the quality of public services at the Disdukcapil of Bogor Regency to be fairly good. The recommendation given is that Disdukcapil Bogor Regency should further improve the discipline of its officers regarding their presence at the workplace or service counters, as well as their punctuality in serving the community, and also create a more comfortable environment and waiting area for the public accessing services.