Abstract:Sistem Manajemen aset merupakan sebuah sistem informasi manajemen untuk melakukan pendataan aset inventaris secara terintegrasi pada sebuah instansi dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan dan pendataan…
barang. Permasalah yang terjadi pada PT. MICE Edutainment Media adalah belum terdapat sistem informasi manajemen aset pada PT. MICE Edutainment Media sehingga proses pengelolaan aset menjadi tidak optimal, aktivitas manajemen aset belum tersimpan dengan baik karena sistem yang masih melalui pembukuan sehingga membuat karyawan kesulitan dalam pengelolaan aset perusahaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah UML (Unified Modeling Language), sistem informasi manajemen aset yang dibuat dengan menggunakan Bahasa Pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) dan MySQL. Hasil dari penelitian ini ialah tercatat dalam pengujian black box dengan 13 tes valid. Dengan adanya website ini diharapkan dapat membantu PT. MICE EDUTAINMENT untuk mempermudah dalam penyimpanan data aset.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif,…
rmatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum.
Abstract:Transformasi digital merupakan elemen kunci dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era industri 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah…
dalam mendorong transformasi digital pada UMKM di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pelaku UMKM serta instansi pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur digital, pelatihan keterampilan digital, serta menciptakan kebijakan yang mendukung inklusi teknologi pada UMKM. Meskipun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan, tantangan seperti keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital, dan kurangnya pendampingan teknis masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal menjadi faktor penting dalam mempercepat proses transformasi digital yang berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh Ombudsman Padang dalam mengimplementasikan pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi. Ombudsman, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan…
publik, memainkan peran krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, wawancara mendalam dengan pejabat Ombudsman, serta analisis data kasus maladministrasi yang ditangani oleh lembaga ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman Padang telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk sosialisasi tentang hak-hak masyarakat, pelatihan bagi aparatur sipil negara, serta penerapan mekanisme pengaduan yang efektif dan transparan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti resistensi dari beberapa instansi pemerintah dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi Ombudsman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai pelayanan publik yang benar-benar bebas dari maladministrasi, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara Ombudsman, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan e-Government Melalui Pelaksanaan Program KTP digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Penelitian…
nelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Pengambilan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat secara langsung dalam Penerapan e-Government Melalui Pelaksanaan Program KTP Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program KTP Digital telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan. Namun, masih terdapat tantangan terkait infrastruktur, sumber daya manusia, keamanan data, penerimaan masyarakat, serta kurangnya informasi yang diberikan oleh aparat desa atau instansi tertentu mengenai kebijakan baru terkait aktivasi KTP digital, sehingga ada banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya KTP digital. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi E-Government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak rekomendasi kinerja audit terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada instansi pemerintah.. Audit kinerja merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang berperan memberikan…
berikan umpan balik strategis bagi instansi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program. Capaian IKU merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara terukur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear sederhana, dan data dikumpulkan melalui kuesioner serta dokumentasi pada lembaga yang telah menerima rekomendasi minimum audit setelah dua tahun penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi kinerja audit memiliki dampak positif dan signifikan terhadap capaian IKU, dengan koefisien regresi sebesar 0,893 dan tingkat signifikansi 0,0000 (< 0,05). Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,664 menunjukkan bahwa penerapan rekomendasi audit dapat menjelaskan 66,4% variasi capaian IKU. Akibatnya, IKU lembaga pemerintah menjadi semakin mampu menerapkan rekomendasi audit. Penelitian ini menyoroti pentingnya pekerjaan audit sebagai alat evaluasi sekaligus cara untuk mengukur pertumbuhan pekerjaan organisasi sektor publik. Rekomendasi audit yang dilakukan secara konsisten memiliki dampak langsung pada pencapaian tujuan kinerja organisasi.
Abstract:Keamanan siber menjadi isu strategis dalam tata kelola digital pemerintah daerah karena pelayanan publik semakin bergantung pada sistem elektronik. Namun, kajian kebijakan keamanan siber di daerah masih lebih banyak menyoroti…
oroti strategi nasional, kepercayaan publik, atau kualitas layanan, belum pada proses implementasi di institusi daerah. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan keamanan siber di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta menjelaskan peran masyarakat dan sektor swasta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus naratif melalui wawancara terhadap enam informan kunci, observasi, dan telaah dokumen pada 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah dioperasionalkan melalui kepatuhan regulatif, tata kelola data, enkripsi, kontrol akses, autentikasi multifaktor, firewall, IDS/IPS, pembaruan sistem, dan pelatihan pegawai. Meski demikian, implementasinya masih dibatasi oleh infrastruktur, anggaran, tenaga ahli, dan koordinasi lintas instansi yang belum merata. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan keamanan siber di tingkat daerah bergantung pada keterhubungan antara regulasi, kontrol teknis, kapasitas institusional, dan kolaborasi multipihak yang terstruktur.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bogor. Penyalahgunaan narkoba…
di Kabupaten Bogor menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Melalui berbagai program dan kegiatan, Bakesbangpol berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta memberdayakan komunitas lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi untuk menggali data dari pelaksana kebijakan serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan, masih ada tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya sumber daya dan koordinasi antar instansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan strategi penanggulangan narkoba di masa depan.
Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi signifikan adalah retribusi perizinan bangunan…
yang berasal dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan bangunan, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai platform digital yang bertujuan menyederhanakan prosedur administrasi serta meningkatkan transparansi pelayanan publik. Namun demikian, implementasi SIMBG di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta koordinasi administratif antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG di Kota Bogor, mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan guna mendukung peningkatan pendapatan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMBG telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan PBG, namun masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sosialisasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta optimalisasi integrasi sistem digital guna meningkatkan efektivitas implementasi SIMBG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan SIMBG berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung peningkatan PAD melalui retribusi PBG di Kota Bogor.
Abstract:Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan memperkuat akuntabilitas sektor publik melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Namun, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek teknis atau hanya…
anya berfokus pada satu perangkat daerah, sedangkan evaluasi sistemik pada level kabupaten masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta menjelaskan kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif yang dilaksanakan pada tahun 2025 di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, focus group discussion, dan observasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKIP telah memperbaiki ketertiban administratif, penjenjangan target, dan monitoring berkala, tetapi kontribusinya terhadap kinerja substantif masih terbatas. Aspek terlemah terdapat pada pengukuran kinerja karena indikator belum sepenuhnya berbasis outcome, kualitas data belum merata, dan hasil evaluasi belum konsisten digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi sistemik level kabupaten dan rekomendasi kontekstual berupa core indicator set, penguatan register tindak lanjut, integrasi sistem informasi, dan performance review berbasis bukti. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi SAKIP di Kabupaten Bogor telah maju secara struktural, tetapi masih memerlukan perbaikan terintegrasi agar benar-benar menjadi instrumen manajemen berbasis hasil.