Abstract:Di era globalisasi seperti saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat, pembayaran yang awalnya berupa uang Cash telah diganti dengan Cashless, Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor memilih pembayaran kartu berbasis…
rbasis Radio Frekuensi, yaitu Radio Frekuency Identification (RFID), Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus, di mana penelitian dilakukan langsung melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi di lapangan. Dari hasil penelitian yang di peroleh, Manajemen RFID yang diterapkan Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor sudah optimal dimaulai dari Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Penerapan (actuating), dan Pengawasanya (controlling). Kelebihan dari RFID ini adalah, simpel, uang lebih aman, pembayaran lebih cepat, dan pengisian saldo mudah. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu, harus terhubung ke internet pada perangkat scanner yang digunakan, hanya bisa digunakan pada perangkat dengan frekuensi yang sama, dan terjadi pemborosan.
Abstract:Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak-anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak…
k bukan kasus langka di masyarakat. Anak-anak telah diajarkan sejak kecil untuk menjadi patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak tidak selalu memperhatikan keberadaan anak sebagai manusia, seorang anak diberikan aturan orang tua yang tidak menghargai rasional dan tanpa kehadiran seorang anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian normatif hukum yang difokuskan pada norma dan juga obyek hukum sebagai data utama, mereka mendapatkan dari kekuasaan dan buku yang terdiri dari aturan, yang harus denda kebenaran dari penelitian yang telah dilakukan . Penulis melakukan penelitian di DIY Kepolisian. Hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya upaya non-penal dan penal. Upaya Lembaga Non-penal dilakukan oleh preemptive dan preventive, sedangkan upaya penal yaitu upaya dilakukan oleh DIY polisi secara repressive setelah kekerasan psikologis dalam lingkup domestik terjadi dan dilaporkan ke polisi; (2) Kendala yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikologis dalam rumah tangga, yaitu : (a) Sulitnya mencari bukti kuat dari anak korban kekerasan psikologis, dalam hal ini pertanyaan adalah tentang bagaimana membentuk kekerasan psikologis. (b) Kesulitan untuk membedakan anak-anak yang mengalami kekerasan emosional yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam pengaturan rumah tangga. Seorang anak yang mengalami kekerasan biasanya memiliki ketakutan psikologis untuk mengungkapkan masalah yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan pelaku. (c) Jumlah anak korban kekerasan psikologis untuk orang-orang yang menutup diri di lingkungan mereka dan juga termasuk polisi atau Layanan Perlindungan Anak. (d) Keterlambatan laporan dari anggota keluarga dalam rumah tangga, dan juga termasuk laporan dari tetangga yang melihat atau mendengar aksi langsung dan kata-kata dari para pelaku kekerasan tersebut.
Abstract:Pemuda adalah agen perubahan yang harus terus memperjuangkan prinsip negara Indonesia dan harus mampu mengatur proses transisi demokrasi ke arah yang lebih baik, khususnya mampu mengawal pelaksanaan proses politik yang berkeadilan.…
erkeadilan. Agar suatu negara maju, pemudanya harus berkualitas tinggi, maka salah satu tugas vital mereka adalah melek politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi studi pustaka, yaitu dengan mencari berbagai referensi tentang keterlibatan pemilih Milenial di Indonesia, baik dari buku maupun jurnal ilmiah. Dalam hal menjaga semangat demokrasi agar tetap tumbuh di kalangan generasi milenial, temuan studi ini menunjukkan bahwa partisipasi generasi milenial sangat berpengaruh terhadap sejauh mana seorang caleg dapat terpilih. Luaran dan manfaat dari penerapan sosialisasi ini adalah mampu menumbuhkan kesadaran awal generasi muda untuk mulai aktif dalam proses politik, seperti menggunakan hak pilihnya, menjadi pemantau pemilu, dan mampu memberikan motivasi bagi generasi muda. bekerja langsung sebagai Tim Sukses dalam mendukung calon mitra yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan pandangannya.
Abstract:Perbuatan penganiayaan baik dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang merupakan perbuatan yang dilarang dan ini tidaklah dibenarkan karena menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan penganiayaan ini dikatagorikan…
gorikan sebagai tindak pidana. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan menyakiti atau menyiksa. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur - unsur Pasal 351 KUHP tindak pidana penganiayaan dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 209/Pid.B/2018/PN Pwt. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa penerapan unsurunsur tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan perkara Nomor : 209/Pid.B/2018/PN Pwt, telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim secara tepat dan benar antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur yuridis tindak pidana penganiayaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Melalui pemahaman mendalam terhadap fenomena tindak pidana penganiayaan dan upaya kolaboratif untuk menciptakan perubahan positif, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang menghormati hak asasi manusia, mengutamakan keadilan, dan menolak segala bentuk penganiayaan.
Abstract:Cybercrime has become a serious challenge in the digital age, requiring a dynamic legal approach to respond to this threat. This study aims to investigate legal developments in the application of criminal sanctions against…
st cybercrimes. Through a critical analysis of various cases and regulatory developments, this study will explore the effectiveness of criminal sanctions applied in tackling cybercrime.
This research method includes comparative law analysis, case studies, and interviews with criminal law experts. Research findings will include the evolution of the concept of cybercrime, the legal challenges faced in enforcing criminal sanctions, and the impact of the application of criminal law on cybersecurity levels
The results of this study are expected to provide in-depth insight into the progress of criminal law in responding to cybercrime, as well as provide a basis for further improvement and development in the relevant legal framework. The practical implications of this research are expected to help authorities, legal professionals, and academics in understanding the dynamics of criminal law related to cybercrime, so as to formulate policies that are more effective and responsive to evolving cybersecurity threats.
Abstract:Perilaku kekerasan adalah perilaku yang menyertai marah dan merupakan dorongan untuk bertindak dalam bentuk dekstruksi dan masih terkontrol. Apabila masalah tidak teratasi maka akan mengakibatkan resiko mncedrai diri sendiri,…
diri, orang lain ataupun lingkungan. Akibat kerugian yang ditimbulkan. Penangan pasien dengan perilaku kekerasan harus dilakukan secara cepat dan tepat oleh perawat. Tujuan: dari karya ilmiah ini mampu menerapkan terapi relaksasi nafas dalam pada Tn.J dengan perilaku kekerasan diruang kronis pria 1 Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura. Metode: penulisan ini adalah studi kasus, subjek terdiri dari 1 partisipan dengan masalah perilaku kekerasan. Instrumen yang digunakan dalam studi kasus ini adalah instrumen tanda gejala perilaku kekerasan. Waktu pemberian terapi dilakukan selama 30 menit dengan dilakukan selama 5 kali pertemuan. Hasil: dari hasil intervensi yang dilakukan selama 5 kali pertemuan didapatkan bahwa terapi relaksasi nafas dalam dapat menurunkan tanda dan gejala perilaku kekerasan dari 18 tanda dan gejala menjadi 1 tanda dan gejala perilaku kekerasan. Kesimpulan: dari intervensi mengontrol perilaku kekerasan dilakukan dengan salah satunya dengan terapi relaksasi nafas dalam dengan strategi pelaksanaan dapat membantu menurunkan tanda dan gejala perilaku kekerasan. Berdasarkan hasil disarankan kepada perawat mampu menerapkan terapi relaksasi nafas dalam guna menurunkan tanda dan gejala perilaku kekerasa.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara metode pembelajaran Al-Quran dengan minat belajar peserta didik di MTs Al-Waslahiyah 30 Kebun Lada. Metode pembelajaran Al-Quran menjadi fokus penelitian karena…
ena memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan spiritualitas peserta didik di sekolah menengah. MTs Al-Waslahiyah 30 Kebun Lada dipilih sebagai lokasi penelitian karena sekolah ini memiliki pendekatan khusus dalam penerapan metode pembelajaran Al-Quran. Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasional untuk menganalisis hubungan antara metode pembelajaran Al-Quran dan minat belajar peserta didik. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan observasi terhadap peserta didik di MTs Al-Waslahiyah 30 Kebun Lada. Analisis statistik, seperti korelasi Pearson, digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana hubungan antara variabel tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak metode pembelajaran Al-Quran terhadap minat belajar peserta didik. Implikasi penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran, sehingga dapat merangsang minat belajar peserta didik secara efektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan konseptual dan praktis bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya pada tingkat menengah.
Abstract:Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan inisiatif untuk mendorong terwujudnya Profil Pelajar Pancasila melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis…
enganalisis permasalahan yang muncul dalam implementasi P5 melalui kurikulum Merdeka. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggali konsep terkait penerapan Penguatan Profil Siswa Pancasila pada kurikulum Merdeka di sekolah, dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan P5 dalam kurikulum Merdeka dapat membentuk karakter dan watak siswa sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Metode proyek dengan pendekatan observasi dan pemecahan masalah lingkungan hidup menjadi cara efektif untuk menerapkan P5 dalam kurikulum Merdeka. Faktor pendukung yang signifikan dalam penerapan P5 melibatkan dukungan dari lingkungan sekitar, keluarga, kemajuan teknologi, peran guru, interaksi dengan teman sebaya, dan keterlibatan dalam masyarakat. Tantangan utama dalam menerapkan P5 pada kurikulum Merdeka adalah sejauh mana guru bersedia mengintegrasikan P5 sebagai bagian integral dari kurikulum tersebut. Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini adalah melalui penyelenggaraan pelatihan atau lokakarya khusus bagi para guru guna meningkatkan keterampilan mereka dalam mengintegrasikan P5 ke dalam proses pengajaran. Penerapan P5 pada kurikulum Merdeka diharapkan dapat memperkuat identitas nasional anak bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Abstract:Pemilu merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indoensia. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat pemahaman informasi media sosial di kalangan pemilih, terutama pada tingkat dasawisma. Kegiatan…
an pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman informasi media sosial bagi kelompok dasawisma guna mendukung terbentuknya pemilih cerdas menjelang Pemilu. Metode penelitian ini mencakup identifikasi kebutuhan melalui studi awal di tingkat dasawisma, desain program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, dan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif dari anggota kelompok. Evaluasi dilakukan dengan mengukur tingkat pemahaman informasi media sosial sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman informasi media sosial di kalangan kelompok dasawisma. Strategi yang melibatkan sesi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan penerapan langsung di media sosial telah berhasil membangun kesadaran dan keterampilan dalam memahami serta menyaring informasi yang diterima. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam konteks peningkatan literasi politik di tingkat masyarakat dasawisma dan memberikan landasan bagi pengembangan strategi serupa di komunitas sejenis. Peningkatan pemahaman informasi media sosial diharapkan dapat membantu pemilih dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan cerdas saat menghadapi Pemilu, yang pada gilirannya dapat memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal.
Abstract:Dewasa ini pengguna sosial media sedang dihadapkan dengan maraknya kejahatan cyber phising yang dilakukan dengan beragam modus penipuan yang begitu meresahkan. Modus kejahatan siber ini menimbulkan kerugian baik secara materil…
ateril maupun imateriel. Kejahatan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Salah satu kasus yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap terkait cyber phising adalah Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn. Pada penulisan ini, akan menjawab rumusan permasalahan bagaimanakah pertimbangan majelis Hakim dalam mengadili perkara delik phising yang dilakukan di media sosial dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn serta bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku delik phising berdasarkan putusan a quo. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, secara yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya mempertimbangkan tuntutan Jaksa semata dan tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang mana sebenarnya Hakim dapat memberikan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pertimbangan Hakim memberikan pidana yang relatif ringan yaitu hanya delapan bulan penjara. Kemudian, dari penerapan sanksi pidana yang relatif ringan tersebut belum dapat memenuhi tujuan pemidanaan dan rasa keadilan sehingga akan berdampak pada ketidak efektivitasan pemidanaan.