Abstract:Pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Selatan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang…
ng kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya formulasi kebijakan kesehatan yang adaptif dan berbasis karakteristik wilayah agar mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil di Papua Selatan serta merumuskan model kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas pejabat Dinas Kesehatan, Bappeda, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala, meliputi keterbatasan akses geografis, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Proses formulasi kebijakan masih didominasi oleh pendekatan administratif sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik lokal. Penelitian ini menghasilkan model formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil yang menekankan lima komponen utama, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat, analisis karakteristik geografis dan sosial budaya, analisis kapasitas sumber daya kesehatan, kolaborasi multipihak, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Model tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan di Papua Selatan.
Abstract:This study aims to analyze the quality of human resources (HR) in improving the effectiveness of public services at LPP RRI Merauke. This research employs a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected…
cted through observation, in-depth interviews, and documentation involving 11 informants consisting of leaders and staff members. The findings indicate that HR quality plays a significant role in determining the effectiveness of public service delivery. In terms of competence, employees are generally capable of performing routine tasks; however, their mastery of digital technology remains limited. Professionalism is considered adequate but not yet optimal due to limited human resources and high workloads. Employees’ adaptability to technological and organizational changes varies among individuals. HR development programs have been implemented through training, but they are not yet systematic or evenly distributed. Meanwhile, employee motivation and job satisfaction are relatively good, although still influenced by limited facilities and reward systems. Overall, improving public service effectiveness at LPP RRI Merauke requires strengthening competencies, professionalism, adaptability, and sustainable, needs-based HR development strategies.
Abstract:The abstracts submitted to PJHP : Papsel Journal of Humanities and Policy should be clear, concise, and descriptive, using English and Indonesian, which consists of 150-250 words. The abstract contains the scope of the study,…
tudy, objectives, methods, research results, and conclusions. This section is separate from articles, using single space, Bookman Old Style 10, single space.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen perkantoran modern dalam mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Telkom Pusat Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah keluarnya Surat…
t Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002 yang mewajibkan seluruh BUMN menerapkan prinsip GCG dalam tata kelola perusahaan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang tinggi dalam manajemen perusahaan. Manajemen perkantoran modern dinilai sebagai unsur penting yang memfasilitasi pelaksanaan prinsip- prinsip tersebut secara efektif dan terpadu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jenis literatur riview yang difokuskan pada yang difokuskan pada analisis mendalam terhadap literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telkom telah menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dengan baik melalui pengelolaan administrasi dan pengawasan internal yang didukung oleh manajemen perkantoran modern. Studi ini menegaskan pentingnya manajemen perkantoran modern sebagai pilar utama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG di PT Telkom Pusat Indonesia.
Kata Kunci: Manajemen Perkantoran Modern, Good Corporate Governance, PT Telkom, BUMN, Tata Kelola Perusahaan.
Abstract:Perkawinan dini adalah fenomena sosial yang masih marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, yang berdampak pada kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan…
n untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini dan dampaknya perkawinan dini. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 11 informan, yang meliputi pelaku perkawinan dini, orang tua, dan aparat terkait serta menganalisis menggunakan Software N-Vivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkawinan dini di Kelurahan Mandala adalah kemauan anak untuk menikah, dan kehamilan di luar nikah, disebabkan kurangnya pengawasan orang tua. Perkawinan dini berdampak negatif baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi, termasuk risiko perceraian yang lebih tinggi. Penelitian ini menyarankan intervensi pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan pengawasan orang tua untuk mengurangi fenomena perkawinan dini
Abstract:Wilayah Papua Selatan mengalami dinamika sosial yang kompleks akibat interaksi antara masyarakat adat Papua dan pendatang dari wilayah lain di Indonesia. Konflik identitas yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan…
aan budaya dan agama, tetapi juga menyangkut ketimpangan ekonomi, marginalisasi politik, dan pembangunan yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang memicu konflik identitas dan menilai upaya integrasi sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara sekunder, penelitian ini menemukan bahwa konflik identitas di Papua Selatan bersifat struktural dan historis, serta membutuhkan pendekatan interkultural yang berkelanjutan untuk menciptakan integrasi sosial yang inklusif.
Abstract:Wilayah Papua Selatan mengalami dinamika sosial yang kompleks akibat interaksi antara masyarakat adat Papua dan pendatang dari wilayah lain di Indonesia. Konflik identitas yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan…
aan budaya dan agama, tetapi juga menyangkut ketimpangan ekonomi, marginalisasi politik, dan pembangunan yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang memicu konflik identitas dan menilai upaya integrasi sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara sekunder, penelitian ini menemukan bahwa konflik identitas di Papua Selatan bersifat struktural dan historis, serta membutuhkan pendekatan interkultural yang berkelanjutan untuk menciptakan integrasi sosial yang inklusif.
Abstract:Sektor kelapa sawit menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, termasuk di kawasan timur seperti Papua Selatan yang mulai berkembang sebagai wilayah penghasil sawit swadaya. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya…
nya diimbangi dengan tata kelola yang kuat dan penerapan sistem digitalisasi rantai nilai yang menjamin keberlanjutan serta transparansi. Sebagian besar petani sawit swadaya di Papua Selatan masih menghadapi kendala pada literasi digital, akses teknologi, kelembagaan yang lemah, serta belum adanya sistem ketertelusuran (traceability system) yang memenuhi standar keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan petani sawit swadaya terhadap implementasi sistem pemetaan digital rantai nilai di Papua Selatan, dengan fokus pada tiga dimensi utama: kelembagaan lokal, kapasitas digital petani, dan dukungan kebijakan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap petani, aparat kampung, koperasi, dan dinas terkait di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan daerah dan laporan keberlanjutan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapan digital petani masih tergolong rendah hingga sedang akibat minimnya literasi dan infrastruktur penunjang, namun terdapat potensi penguatan kelembagaan koperasi serta dukungan pemerintah daerah. Penelitian ini menawarkan kerangka kesiapan digital petani sawit berbasis konteks lokal Papua Selatan yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, teknologi, dan kebijakan untuk mewujudkan sistem ketertelusuran berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.
Abstract:This study aims to analyze the factors influencing the social interaction of the Kanum ethnic group as cross-border actors between the Sota area (Indonesia) and Waiber (Papua New Guinea). The Kanum people are indigenous…
communities residing on both sides of the border, sharing strong historical, cultural, and economic ties. The research was conducted in Kampung Sota, Sota District, Merauke Regency, South Papua Province, using a qualitative method with a descriptive approach and interactive model analysis by Miles, Huberman, and Saldana. The findings reveal that the key supporting factors for social interaction are mostly located in Sota-Indonesia, including better geographic access, infrastructure availability, border pass policy, favorable security conditions, and active economic and educational activities. On the other hand, the main hindering factors are found in Waiber-PNG, such as difficult geographic access, lack of infrastructure, limited governmental policies, and issues related to civil registration. Culturally and socially, the Kanum people experience no barriers due to shared values, traditions, and language. This study concludes that cross-border interdependence is not solely determined by national boundaries but also shaped by socio-cultural dynamics and inclusive policies.
Keywords: Kanum ethnic, social interaction, cross-border, border, interdependence.
Abstract:This study examines the phenomenon of celebrity populism in the context of legislative candidacy in Indonesia, particularly during the 2024 General Election. Celebrity populism refers to a political strategy that relies…
on public popularity, personal image, and emotional proximity to gain electoral support. A qualitative approach was used to explore voter preferences, campaign strategies, the role of social media, and the challenges faced by celebrities entering the political arena. Data were collected through literature review, media documentation, and content analysis of social media platforms. The findings reveal that voters tend to support celebrity candidates not based on their political vision or programs, but due to symbolic closeness and personal appeal developed through entertainment media. Social media serves as the primary tool to construct a populist, “people-oriented” image, although often lacking substantive political content. On the other hand, limited political capacity, public skepticism, and the challenge of adapting to party structures are major obstacles faced by celebrity candidates. These findings suggest that while celebrity populism may broaden political participation, it also risks diminishing the quality of political representation. Therefore, strengthening political literacy and party-based political development is essential to safeguard the quality of democracy amid growing trends of political personalization.
Keywords:, Celebrity Populism, Elections, Social Media, Voter Preference, Indonesian Politics.