Abstract:Pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Namun, penerapan pendidikan inklusi bukanlah…
ukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Artikel ini mengeksplorasi pentingnya membangun kolaborasi dan kemitraan yang efektif dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusi.Pertama, artikel ini menekankan kolaborasi antara guru, staf sekolah, dan orang tua sebagai kunci utama. Keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan anak-anak mereka sangat penting untuk memahami kebutuhan individual dan menyediakan dukungan yang diperlukan. Di sisi lain, kolaborasi antar guru dan staf memungkinkan berbagi pengalaman, strategi, dan sumber daya yang bermanfaat.
Selanjutnya, artikel ini menyoroti peran penting kemitraan dengan profesional dan organisasi di luar lingkungan sekolah. Kerja sama dengan ahli terapi, psikolog, dan penyedia layanan masyarakat dapat memperkaya layanan pendukung bagi siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi dan penelitian berpotensi meningkatkan pengembangan profesional guru dan memajukan praktik terbaik dalam pendidikan inklusi. Terakhir, artikel ini mengeksplorasi tantangan dalam membangun kolaborasi dan kemitraan yang efektif, seperti hambatan komunikasi, perbedaan perspektif, dan keterbatasan sumber daya. Dengan memberikan rekomendasi dan strategi praktis, artikel ini bertujuan untuk membantu sekolah, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi tantangan tersebut dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua siswa.
Abstract:Pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Namun, penerapan pendidikan inklusi bukanlah…
ukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Artikel ini mengeksplorasi pentingnya membangun kolaborasi dan kemitraan yang efektif dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusi.Pertama, artikel ini menekankan kolaborasi antara guru, staf sekolah, dan orang tua sebagai kunci utama. Keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan anak-anak mereka sangat penting untuk memahami kebutuhan individual dan menyediakan dukungan yang diperlukan. Di sisi lain, kolaborasi antar guru dan staf memungkinkan berbagi pengalaman, strategi, dan sumber daya yang bermanfaat. Selanjutnya, artikel ini menyoroti peran penting kemitraan dengan profesional dan organisasi di luar lingkungan sekolah. Kerja sama dengan ahli terapi, psikolog, dan penyedia layanan masyarakat dapat memperkaya layanan pendukung bagi siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi dan penelitian berpotensi meningkatkan pengembangan profesional guru dan memajukan praktik terbaik dalam pendidikan inklusi. Terakhir, artikel ini mengeksplorasi tantangan dalam membangun kolaborasi dan kemitraan yang efektif, seperti hambatan komunikasi, perbedaan perspektif, dan keterbatasan sumber daya. Dengan memberikan rekomendasi dan strategi praktis, artikel ini bertujuan untuk membantu sekolah, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi tantangan tersebut dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua siswa.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi memaksa lembaga peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai layanannya demi peningkatan pelayanan publik. Sebelumnya,…
lumnya, administrasi perkara di pengadilan dilakukan secara manual, sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan mahal. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi menjadi solusi untuk masalah tersebut. Dengan pengembangan layanan perkara berbasis teknologi informasi, diharapkan proses administrasi perkara dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan murah. Sementara itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dalam administrasi dan persidangan untuk mengatasi kendala dalam proses peradilan. Salah satu tekad Mahkamah Agung dalam misinya adalah memberikan pelayanan berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pelayanan yang unggul tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi dalam administrasi dan proses berperkara. Selain itu, perkembangan zaman menuntut adanya layanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien di pengadilan.
Abstract:Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak substansial terhadap berbagai sektor, termasuk perekonomian syariah. Penelitian ini mengkaji bagaimana teknologi, khususnya fintech dan blockchain, berkontribusi terhadap…
hadap efisiensi, transparansi, dan inklusivitas dalam perekonomian syariah. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dari literatur yang mencakup jurnal, buku, dan laporan terkait keuangan syariah dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan, seperti perbankan syariah online dan platform crowdfunding syariah, telah memperluas akses ke layanan keuangan syariah yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Aplikasi teknologi blockchain meningkatkan kepercayaan dan keamanan transaksi dengan memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, tantangan seperti regulasi yang belum mendukung penuh dan kesenjangan digital perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi teknologi dalam perekonomian syariah. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi kebijakan dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan syariah untuk integrasi teknologi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam sektor keuangan syariah.
Abstract:Rumah sakit adalah fasilitas kesehatan yang dibutuhkan saat situasi bencana. Rumah sakit bertujuan sebagai sumber utama untuk melakukan triase, penyedia layanan medis, evakuasi, dan penanganan terhadap para korban bencana.…
a. Secara tertulis kesiapsiagaan rumah sakit dalam merespons bencana dituangkan dalam garis besar dan pemahaman umum tertuang dalam Hospital Disaster Plan (HDP). Dokumen yang memuat pedoman khusus pengorganisasian sumber daya manusia, logistik, dan strategi yang akan dilaksanakan jika terjadi bencana di lingkungan rumah sakit biasanya disebut dengan Hospital Disaster Plan (HDP). Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka atau kajian literatur. Metode ini melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan sintesis dari penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan dari lima tahun terakhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana, termasuk dalam hal pengelolaan data keuangan, perkiraan biaya, dan penghematan biaya terkait dengan manajemen bencana. Rumah sakit tidak siap menangani bencana karena tidak mempunyai pedoman dasar bagaimana menangani permasalahan yang timbul akibat bencana. Seluruh rumah sakit harus memiliki Panduan Rencana Kesiapsiagaan Bencana Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan) sebagai katalis dan dorongan yang kuat bagi rumah sakit untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka dan pemahaman yang sama. Jenis bencana yang mungkin terjadi di Rumah Sakit adalah kebakaran, gempa, dan tsunami. Dengan tahap perencanaan penanggulangan bencana dan beberapa kemungkinan pengelolaannya adalah tim penanggulangan bencana di rumah sakit, sistem perencanaan penanggulangan bencana rumah sakit, sistem operasional tim penanggulangan bencana rumah sakit, sistem logistik penanggulangan bencana rumah sakit, dan perencanaan dan pembiayaan penanggulangan bencana rumah sakit.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Good governance merupakan praktik…
raktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Teori good governance yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada definisi United Nations Development Program (UNDP) yang mengemukakan sembilan dimensi prinsip good governance. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kesembilan dimensi prinsip good governance yang meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, serta visi strategi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, penelitian ini menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Partisipasi masyarakat, penerapan aturan hukum, transparansi dalam informasi, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, berorientasi pada konsensus, keadilan dalam memberikan layanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan, akuntabilitas dalam tindakan, serta visi strategi yang jelas merupakan aspek-aspek yang telah diperhatikan dalam pelayanan tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya terus meningkatkan dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik guna memastikan pelayanan yang berkualitas, transparan, efisien, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks pelayanan publik di institusi pemerintahan.
Abstract:Sebelum adanya uang, manusia melakukan pertukaran barang dan jasa melalui sistem barter, di mana barang atau jasa ditukar langsung dengan barang atau jasa lainnya. Namun, sistem barter memiliki keterbatasan karena sulit…
menemukan kesesuaian kebutuhan antara dua pihak yang ingin bertukar. Seiring dengan perkembangan masyarakat, uang berkembang dari bentuk barang-barang komoditas yang memiliki nilai intrinsik, seperti gandum, garam, dan ternak. Barang-barang ini digunakan sebagai alat tukar yang diterima secara luas.
Lembaga keuangan merupakan entitas yang menyediakan berbagai layanan keuangan kepada individu, perusahaan, dan pemerintah. Seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan, regulasi keuangan juga berkembang untuk mengatur industri ini dan melindungi konsumen serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Badan pengawas keuangan, seperti bank sentral dan otoritas regulasi, memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan dan standar.
Lembaga keuangan sentral, yang sering disebut sebagai bank sentral, adalah entitas yang bertanggung jawab atas pengaturan kebijakan moneter, pengelolaan mata uang suatu negara, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kajian ini bertujuan untuk mendiskripsikan konsep uang menurut perspektif perekonomian Islam. Di antara hal yang dibahas adalah definisi uang, sejarah uang, jenis uang, dan fungsi uang serta ketentuan-ketentuan Islam mengenai uang.
Abstract:Perkembangan teknologi dan informasi pada sektor jasa keuangan melahirkan financial technology (fintech). Kemudian perkembangan tersebut direspon oleh keuangan syariah dengan munculnya fintech syariah. Penelitian ini bertujuan…
tujuan untuk menelaah implementasi pelaksanaan fintech syariah berdasarkan beberapa regulasi dan fatwa yang dikeluarkan oleh OJK, Bank Indonesia, dan MUI sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 dan Peraturan OJK (POJK) Nomor: 77/POJK.01/2016 masih terdapat ketidakjelasan pemisahan antara regulasi untuk fintech konvensional dan fintech syariah. Kemudian pada tahun 2018 barulah muncul Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur secara lebih spesifik dan komperhensif mengenai fintech syariah. Otoritas yang berwenang dalam mengatur keberlangsung industri fintech syariah harus membuat regulasi secara komprehensif agar memperkecil risiko persaingan usaha yang tidak sehat dan meningkatkan minat para konsumen untuk menggunakan fintech syariah.
Abstract:Sistem Informasi Arsip Surat Masuk dan Keluar pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso adalah sebuah platform berbasis web yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.…
QL. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mempermudah pengelolaan arsip surat masuk dan keluar di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tersebut. Sistem ini mencakup berbagai fitur, mulai dari penerimaan surat, penyimpanan data surat, pencarian informasi surat, hingga pelacakan distribusi surat.
Dengan adopsi teknologi web, sistem ini memberikan kemudahan akses dan ketersediaan informasi kepada pengguna yang terotorisasi, sehingga memungkinkan pengguna untuk dengan cepat dan efisien mengelola arsip surat. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan surat masuk dan keluar, serta memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif.
Diharapkan implementasi Sistem Informasi Arsip Surat Masuk dan Keluar ini akan membantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pelayanan publik mereka..
Abstract:Sistem Informasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar (SIPSM-SK) di Kantor Bagian Umum Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi merupakan solusi modern untuk mengelola proses administrasi surat secara efisien dan efektif. Sistem…
istem ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan surat masuk dan surat keluar, mulai dari penerimaan, penyimpanan, pencarian, hingga distribusi surat. Dengan menggunakan teknologi informasi, SIPSM-SK membantu meningkatkan kinerja dan transparansi dalam pengelolaan surat, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya SIPSM-SK, diharapkan Kantor Bagian Umum Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam mengelola surat masuk dan surat keluar.