Abstract: Fenomena maraknya budaya pencitraan digital memicu pergeseran motif belanja generasi muda Muslim dari pemenuhan kebutuhan fungsional menjadi sekadar pemenuhan identitas artifisial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis…
nalisis karakteristik perilaku konsumsi semu akibat tren media sosial serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip etika konsumsi dalam ekonomi Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap informan Muslim perkotaan yang dipilih secara purposive dan snowball sampling, dikombinasikan dengan observasi digital serta dokumentasi teks sosial. Hasil penelitian mengonstruksi temuan kebaruan bahwa konsumsi semu digerakkan oleh sindrom ketakutan tertinggal dari tren viral (fear of missing out), ulasan kelompok, gaya hidup hedonistik, dan tawaran kilat lokapasar, di mana barang dikonsumsi demi validasi sosial berupa apresiasi digital ketimbang asas manfaat nyata. Ditinjau dari ekonomi Islam, perilaku ini terbukti beririsan negatif dan bertentangan dengan prinsip kesederhanaan (qana'ah), keseimbangan, dan prioritas maslahat, serta dikategorikan sebagai tindakan berlebih-lebihan (israf) dan pemborosan (tabdzir) yang mengabaikan perlindungan harta (hifz al-maal). Kesimpulannya, konsumsi semu merusak stabilitas finansial dan spiritual individu, sehingga memerlukan penguatan etika tauhid dan optimalisasi media sosial sebagai sarana dakwah gaya hidup minimalis serta literasi keuangan syariah.
Abstract:Withdrawal of Waqf Assets based on Decision No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh because the objects which are waqf assets belonging to the Bireueen Islamic Education Society have been misused by the Bireueen Ministry of Religious…
Affairs in a dysfunctional manner, namely the waqf objects are recorded as Public Property. In order for the irregularity of the waqf assets to be in accordance with the waqf pledge made, the owner of the waqf rights takes over the waqf assets. The validity of Nazir as the owner of the waqf rights in the event of misappropriation of waqf assets based on Resolution no. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh is reviewed from the provisions of Article 42 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf which explains: "It is the duty of nazhir to manage and dispose of waqf assets for their intended use, according to their function and designation." So that the waqf assets that were originally borrowed by the owner of the waqf rights can be disposed of if there is misuse of waqf assets. The Judge's reason for permitting the takeover of misused waqf assets in Decision no. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh, based on the findings of the facts by the Judge, is of the opinion that legally there is no legal justification for the Defendant/Applicant to hold objects that are unlawfully and unlawfully owned and managed as YPI Bireuen's claim property.
Abstract:The reason for dividing inheritance while the heirs are still alive is to avoid conflicts that will give rise to conflicts between heirs and not contradict Islamic law. The provisions of the Compendium of Islamic Law regarding…
arding the distribution of inheritance to living heirs provide evidence that the condition of the testator's death remains an implicit condition for inheritance of his assets in the form of inheritance. However, the Compilation of Islamic Law provides another way to carry out the distribution of inheritance before the death of the heirs as stated in Article 187 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law. The Islamic legal view regarding the distribution of inheritance to living heirs can be taken if there is a risk of disputes and conflicts between heirs that result in losses.
Abstract:Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik, khususnya dalam menumbuhkan nilai-nilai kepedulian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis…
nganalisis pengaruh pembelajaran PKN terhadap kepedulian sosial peserta didik di Sekolah Dasar di Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah seluruh peserta didik kelas IV, V, dan VI yang berjumlah 120 orang, dengan sampel sebanyak 89 peserta didik yang ditentukan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dikembangkan berdasarkan indikator dari Zubaedi (2022) untuk variabel kepedulian sosial dan Syamzaimar (2025) untuk variabel kualitas pembelajaran PKN, yang telah divalidasi dengan nilai Cronbach Alpha 0,87. Teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana dengan pengujian prasyarat meliputi uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan pembelajaran PKN terhadap kepedulian sosial peserta didik dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,672, nilai t hitung 11,586, nilai signifikansi 0,000 (p < 0,05), serta nilai R² sebesar 0,451. Uji Glejser menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas (sig. > 0,05). Temuan ini menegaskan bahwa pembelajaran PKN yang mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan dengan pengamalan Islam merupakan faktor penting dalam pembentukan kepedulian sosial peserta didik di Pasir Pengaraian.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban zakat fitrah di Kelurahan Medan Tenggara. Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan…
an untuk menunaikannya menjelang Hari Raya Idulfitri. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum, syarat, waktu pelaksanaan, serta tujuan zakat fitrah menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan ibadah tersebut secara benar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Medan Tenggara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan tingkat pengetahuan responden terkait zakat fitrah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memahami kewajiban zakat fitrah secara umum, namun masih terdapat beberapa aspek yang belum dipahami secara optimal, terutama mengenai ketentuan nisab, waktu wajib pembayaran, dan golongan penerima zakat. Faktor pendidikan, usia, serta akses terhadap informasi keagamaan turut memengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai zakat fitrah melalui lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan media informasi agar pemahaman masyarakat menjadi lebih baik dan pelaksanaan zakat fitrah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Abstract:Marriage from an Islamic legal perspective through mobile phone communication is a new issue, as there is no standard fiqh book on this matter. The validity of marriage through telecommunications does not yet have its own…
n legal status because the Marriage Law 1 of 1974 does not regulate the law of prenuptial agreements. Legal analysis of the Islamic legal concept of marriage through telecommunications requires a search for law ( rechtsvinding ) by judges as conservative parties. Even in lawless environments, there are attempts to violate or break well-enforced rules and regulations. Efforts to interpret existing law properly can be applied in all future cases, because the law is sometimes unclear, incomplete, or not up-to-date ( rechtsvinding ). In other words, judges must adapt the law to more serious cases, because existing law cannot cover all social phenomena.
Abstract:The provisions of Marriage and positive law in Islam are designed to validate marriages conducted without proper evidence as provided by Marriage Law No. 1 of 1974. The reason for the isbat of marriage. can be done by showing…
owing that the marriage was conducted before the marriage certificate, or it can be done for reasons such as the loss of the marriage certificate or marriage record, confirming the child's status for divorce and inheritance, and many more. The marriage process to determine the child's guardian in the study of Islamic law and positive law is carried out after the trial judge receives the application and examines the requested materials and hears the witnesses. The opinion of the scholar Abdullah Ali Husein and the fiqh experts regarding the itsbat of marriage to determine the parentage of a child if it is not intended for marriage, then A child is called an illegitimate child. This is related to the legal rights received by children from their parents. Illegitimate offspring have a civil relationship only with the mother and the mother's family.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan digital syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan regulasi di tengah pesatnya…
transformasi teknologi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mengevaluasi hukum positif, regulasi keuangan, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini masih bersifat fragmentaris dan sektoral, bersandar pada UU Perbankan Syariah, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus inovasi digital syariah. Aspek kepatuhan syariah selama ini ditopang oleh fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Meskipun demikian, celah regulasi masih ditemukan, terutama terkait tata kelola fintech syariah, transparansi algoritma, keamanan siber, serta kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi platform digital. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum, seperti pembentukan UU Digital Banking yang komprehensif atau sinkronisasi regulasi lintas sektoral yang mengintegrasikan nilai maqashid al-syari'ah (perlindungan harta dan jiwa) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keutuhan prinsip syariah dalam ekonomi digital nasional.
Abstract:Inflasi merupakan fenomena moneter yang secara langsung mendegradasi nilai riil uang dan melemahkan daya beli masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, inflasi dievaluasi tidak hanya dari aspek teknis moneter melainkan juga…
ga melalui dimensi etika, keadilan distributif, dan maqashid al-syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis narrative literature review, yang menyintesis kerangka konseptual dan temuan empiris dari berbagai sumber akademis bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memicu redistribusi kekayaan yang tidak adil dan sangat merugikan kelompok berpendapatan tetap serta masyarakat miskin. Ekonomi Islam mengklasifikasikan inflasi menjadi inflasi alamiah (natural inflation) dan inflasi akibat kesalahan manusia (human error inflation), di mana faktor kesalahan manusia didorong oleh korupsi, tata kelola yang buruk, serta distorsi pasar seperti penimbunan (ihtikar), manipulasi harga, dan praktik spekulatif. Guna memitigasi dampak tersebut, ekonomi Islam menawarkan solusi struktural dan moral yang komprehensif, meliputi penyelarasan jumlah uang beredar dengan output sektor riil, penegakan regulasi anti-monopoli, internalisasi perilaku konsumsi yang etis (menghindari israf dan tabdzir), serta optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai jaring pengaman sosial demi menjaga kemaslahatan umat (maslahah).
Abstract:Keuangan publik dan sosial Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis keuangan…
uangan publik Islam, bentuk kelembagaan pengelolaan zakat dan wakaf, serta prospek pengembangannya di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dari berbagai sumber ilmiah dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, ditandai dengan hadirnya lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, penerapan prinsip seperti Zakat Core Principles dan Wakaf Core Principles menunjukkan adanya upaya standardisasi pengelolaan yang profesional. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi potensi zakat dan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, regulasi, serta inovasi pengelolaan untuk mendukung sistem keuangan sosial Islam yang berkelanjutan.