Abstract:Pancasila, sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan landasan filosofis, ideologis, dan etis yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Kelima sila Pancasila mencerminkan keberagaman budaya, agama,…
, dan adat di Indonesia, yang disatukan dalam semangat Bhineka Tunggal Ika. Artikel ini bertujuan untuk membahas peran strategis Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta solusi untuk menjaga relevansinya di era modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berperan sebagai dasar hukum, panduan etika, dan identitas bangsa, serta memberikan arahan dalam bidang politik, pendidikan, dan sosial-budaya. Namun, tantangan seperti krisis moral, pengaruh globalisasi, dan pragmatisme politik menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan Pancasila, penegakan hukum, dan pengembangan budaya politik yang inklusif untuk memastikan penerapannya yang konsisten. Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas nasional, serta berperan sebagai solusi dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.
Abstract:Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam perundingan politik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai pedoman normatif dan etis, nilai-nilai…
ai-nilai Pancasila—termasuk musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan persatuan—mengarahkan proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan studi pustaka untuk menggambarkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam pembentukan kebijakan, penyelesaian konflik politik, serta pelaksanaan diplomasi internasional yang mengedepankan dialog dan kerja sama. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan, seperti politik transaksional, kepentingan pragmatis, dan kurangnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pendidikan politik berbasis Pancasila, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan mekanisme musyawarah inklusif.Penelitian ini menegaskan relevansi Pancasila di era modern sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik dan menghadapi tantangan globalisasi, sekaligus mempromosikan prinsip moral dan etika untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik.
Abstract:Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman bagi sistem demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan sebagai pilar demokrasi dalam kehidupan…
hidupan masyarakat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, studi literatur, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berperan penting dalam menopang demokrasi yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial. Penerapan nilai-nilai ini tampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah untuk mufakat. Penelitian ini juga menemukan tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di era demokrasi modern, seperti individualisme dan kurangnya kesadaran akan pentingnya gotong royong. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konsisten untuk menguatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Abstract:Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, memiliki peran penting sebagai ideologi dan sistem etika politik. Pancasila bukan hanya sekadar pedoman hukum dan tata pemerintahan, tetapi juga sebagai landasan moral…
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara yang diterapkan dalam kehidupan politik, sosial, dan kebangsaan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk konstitusi dan dokumen resmi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dalam pengambilan keputusan politik, kebijakan publik, dan interaksi antar komponen bangsa. Lima sila Pancasila, yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, menjadi prinsip etika yang relevan untuk membangun kehidupan politik yang adil dan beradab. Pancasila juga berperan dalam menjamin persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, terdapat berbagai kendala dalam penerapannya, seperti pengaruh globalisasi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, serta krisis moral dan etika yang menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila agar tujuan nasional dapat tercapai dengan lebih efektif.
Abstract:hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan…
n PermenLHK No. 23 Tahun 2021 tentang panduan Pembuatan hutan rakyat. Nagari Lubuk Basung, yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan hutan dan lahan. Secara umum, Lubuk Basung terletak pada koordinat sekitar 0°15'–0°28' Lintang Selatan dan 99°55'–100°10' Bujur Timur. Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, Nagari Lubuk Basung memiliki potensi besar untuk pengembangan kegiatan konservasi melalui partisipasi masyarakat. Untuk mengetahui tingkat partisipasi anggota kelompok serta untuk mengetahui permasalahan yang menghambat keberhasilan dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan maka perlu dilakukan penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan pengambilan data secara kualitatif. Data yang diambil adalah hasil observasi dan wawancara langsung terhadap 20 Anggota Kelompok Tani Hutan dengan menggunakan kriteria inklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti, populasi yang diambil terdiri dari seluruh anggota Kelompok Tani Hutan Kabun Maju. Peran masyarakat dalam hal ini anggota kelompok tani hutan Kabun Maju dalam perencanaan dan pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sangat menetukan keberhasilan kegiatan tersebut karena dengan andilnya anggota kelompok maka pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Pengawasan kegiatan pembuatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah kegiatan untuk memastikan bahwa tanaman hasil kegiatan tersebut aman dan terhindar dari gangguan baik itu kekeringan, hama tanaman maupun dari bahaya kebakaran atau perusakan dari oknum tertentu. Pengawasan dilakukan oleh anggota kelompok tani hutan sebagai pemilik lokasi bersama dengan pihak UPTD KPHL Agam raya dalam rangka menyediakan fasilitas pemeliharaan bagi yang dibutuhkan kelompok agar tanaman tersebut hidup sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan hasil baik dari segi konservasi maupun dalam bentuk meningkatkan ekonomi anggota kelompok dan masyarakat sekitarnya. Hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa partisipasi anggota kelompok tani cukup tinggi walaupun saat perencanaan dan persiapan beberapa anggota kelompok ada yangg tidak hadir namun secara keseluruhan persentase anggota kelompok yang hadir melebihi dari 75% artinya perencanaan yang dibuat dan sosialisasi yang disampaikan cukup berhasil untuk mengajak anggota kelompok ikut dalam kegiatan tersebut
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah perancangan sistem informasi pada aplikasi E-arsip di instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya, proses aplikasi E-arsip ini dilakukan secara…
cara manual oleh pegawai, yang rentan menimbulkan konflik seperti kesalahan dalam pembagian arsip. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka.
Solusi yang ditawarkan aladah pengembangan sistem informasi pengarsipan berbasis web, yang dirancang menggunakan metode Software Development Life Cycle (SDLC) dengan model waterfall. Metode ini melibatkan tahapan analisis, perancangan, dan desain sistem secara bertahap. Sistem ini memungkinkan pegawai dan staf untuk mengakses dan mengelola arsip secara real-time, sehingga meningkatkan efisien dan fleksibilitas dalam pengelolaan arsip. Diharpkan, implementasi sistem ini dapat meminimalisir konflik pengarsipan serta meningkatkan efektifitas dalam penggunaan waktu, ruang, dan sumber daya manusia di instansi BAKESBANGPOL Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan dapat mempermudah proses pengarsipan dan mudah di akses.
Abstract:Bullying di lingkungan pendidikan merupakan masalah serius yang berdampak buruk pada korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Artikel ini membahas kebijakan alternatif berbasis nilai Pancasila untuk mengatasi bullying…
llying dan cyberbullying secara holistik. Kebijakan ini mencakup pendekatan edukasi, pencegahan, dan intervensi berbasis nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Implementasi nilai-nilai ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, mendukung, dan bebas dari intimidasi. Analisis ini juga melibatkan peran kolaboratif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat guna membangun budaya empati dan kesadaran kolektif dalam mencegah bullying.
Abstract:Penelitian ini berjudul Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-spekta (Studi Tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya). Penelitian ini bertujuan untuk…
k mengetahui dan menganalisis seperti apa Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-spekta (Studi Tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal di DISDIKBUD Kabupaten Tasikmalaya). Inovasi yang dilakukan DISDIKBUD Kabupaten Tasikmalaya dalam hal pelayanan salah satunya terkait pelayanan pengajuan izin penyelenggaraan Pendidikan, yaitu dengan adanya aplikasi e-spekta. Aplikasi e-Spekta merupakan terebosan baru untuk meningkatkan pelayanan perizinan di Kabupaten Tasikmalaya secara online yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayana Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) lalu digunakan oleh instansi yang berhubungan dengan perizinan termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, hal itu untuk mempermudah masyarakat dalam pengajuan izin penyelenggaraan Pendidikan, termasuk izin penyelenggaraan pendidikan non formal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori atribut inovasi menurut roger yang terdiri dari keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba dan kemudahan diamati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data diperoleh selama penelitian, melalui wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya inovasi pelayanan izin penyelenggaraan Pendidikan non formal melalui aplikasi e-spekta dapat mempermudah masyarakat yang akan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan non formal dan adanya inovasi tersebut dapat mengefesiensikan waktu, tenaga dan biaya.
Abstract:Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang memiliki wilayah kerja tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa…
erapa besar pegaruh komunikasi camat yang terjadi, serta mengukur tingakt motivasi kerja pegawai di dalam kantor kecamatan kawalu kota tasikmalaya dan mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi camat terhadap motivasi kerja pegawai.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian ekplanasi dengan pendekatan kuantitatif.pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sampling jenuh atau sensus dengan jumlah responden sebanyak 16 orang.
Berdasarkan hasil penelitian secara simultan, komunikasi organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 49,00. Berdasarkan koefisien determinasi komunikasi camat memberikan pengaruh 50,20 % terhadap motivasi kerja
Kesimpulan penelitian ini Komunikasi camat sudah masuk ke dalam kategori cukup baik dan motivasi kerja pegawai masuk ke dalam kategori tinggi. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki penyampaian pesan yang jelas dan apresiasi terhadap pekerjaan yang telah di lakukan pegawai
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Aplikasi DSBK (Data Sektoral Bidang Kesbangpol) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, yang dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan…
an efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Aplikasi DSBK di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of policy). Variabel isi kebijakan mencakup aspek-aspek seperti tujuan kebijakan, substansi kebijakan, dan kejelasan aturan pelaksanaan. Sementara itu, variabel lingkungan implementasi meliputi faktor-faktor seperti kondisi sosial-politik, dukungan sumber daya, dan keterlibatan pihak terkait. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas implementasi kebijakan melalui penguatan koordinasi antar pihak terkait, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.