Abstract:Pengembangan sistem transportasi publik terintegrasi merupakan salah satu strategi utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan kemacetan, ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, serta rendahnya…
minat masyarakat terhadap angkutan umum. JakLingko hadir sebagai sistem integrasi antar moda transportasi publik yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai representasi brand layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis brand image JakLingko serta implikasinya terhadap kepercayaan dan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik terintegrasi di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, khususnya terkait persepsi masyarakat, kualitas pelayanan, dan kepuasan pengguna JakLingko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand image JakLingko dipersepsikan positif sebagai transportasi publik yang modern, terpercaya, mudah diakses, dan terintegrasi. Brand image yang kuat tersebut berkontribusi signifikan dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi publik. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan brand image dalam sektor publik, yang didukung oleh kualitas pelayanan dan konsistensi kebijakan, memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan transportasi publik yang berkelanjutan.
Abstract:Pertumbuhan ekonomi daerah pascapandemi COVID-19 menuntut pemerintah daerah untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang mampu mendorong pemulihan dan keberlanjutan perekonomian. Kota Jambi sebagai pusat kegiatan ekonomi…
konomi Provinsi Jambi mengalami dinamika struktural ekonomi selama periode 2020–2023, sehingga diperlukan pemetaan sektor basis dan prospektif secara empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor basis dan non-basis, menganalisis dinamika pertumbuhan sektoral, serta menentukan sektor-sektor yang berpotensi menjadi prioritas pembangunan ekonomi Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ). Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi dan Provinsi Jambi berdasarkan lapangan usaha periode 2020–2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan satu-satunya sektor basis di Kota Jambi dengan nilai LQ lebih dari satu, yang menandakan keunggulan komparatif sektor tersebut. Sementara itu, hasil analisis DLQ menunjukkan bahwa sebagian besar sektor ekonomi Kota Jambi bersifat prospektif, khususnya sektor-sektor jasa seperti transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan, serta informasi dan komunikasi. Sebaliknya, sektor pertanian, pertambangan, dan konstruksi tergolong non-prospektif karena pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan Provinsi Jambi. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran struktur ekonomi Kota Jambi menuju sektor jasa pada periode pascapandemi dan menegaskan pentingnya strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada penguatan sektor basis serta pengembangan sektor-sektor prospektif.
Abstract:Kondisi jalan merupakan komponen vital dalam sistem transportasi darat yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan penelitiaan ini yaitu, Mengetahui jenis kerusakan ruas Jalan Pahlawan Kecamatan Enrekang…
nrekang Kabupaten Enrekang dengan metode SDI dan Mengetahui cara menentukan jenis penanganan kerusakan jalan berdasarkan hasil analisis metode SDI ruas Jalan Pahlawan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan di Jalan Pahlawan yang memiliki panjang sekitar 0,640Km, dari titik awal yaitu di Bambu Runcing (STA 0+00) berakhir di Simpang Empat Jl. Pangeran Hidayat, Jl. Mata Dewa dan Jl. Penja (STA 0+640) menggunakan metode Surface Distress Index (SDI) dengan interval pengamatan setiap 50 meter. Berdasarkan hasil perhitungan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR), diperoleh volume lalu lintas sebesar 750,9 smp/hari. Nilai rata-rata SDI pada ruas Jalan Pahlawan dari STA 0+000 sampai STA 0+640 adalah sebesar 51,54%, yang menunjukkan bahwa kondisi jalan berada dalam kategori sedang. Oleh karena itu, jenis penanganan yang direkomendasikan adalah pemeliharaan berkala.
Abstract:Factors that cause airlines to cancel flights include commercial, technical, operational, weather, and airport factors. Airlines are responsible for canceling departures due to health care requirements (accelerated testing):…
ng): if a passenger tests positive for antigen, they must undergo a PCR test; if negative, they can continue, and the price of the ticket is returned to fly back at least 3 days later. If the passenger gets a PCR test, they must quarantine for 14 days, rescheduling the ticket according to the passenger's status after quarantine. Or the entire ticket will be refunded. There are no specific provisions for consumer legal protection for departure cancellations due to failure to complete health care (accelerated testing), but compliance is not limited to Law Number 1 of 2009 concerning Aviation is not achieved. However, passengers as consumers have legal protection under the Consumer Protection Law relating to passenger rights as consumers of air transportation services, and the Civil Code relating to the status of passengers as parties to a transportation contract with airlines.
Abstract:Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menghadapi permasalahan ketimpangan aksesibilitas antar wilayah yang serius, di mana 15 dari 19 desa terletak di seberang Sungai Kapuas tanpa infrastruktur jembatan permanen,…
ermanen, sehingga lebih dari 60% mobilitas masyarakat sepenuhnya bergantung pada layanan penyeberangan sampan motor tempel. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketersediaan layanan transportasi sungai terhadap tingkat aksesibilitas masyarakat antar wilayah. Landasan teori yang digunakan mencakup teori interaksi wilayah Ullman (1956), teori aksesibilitas Hansen (1959) dan Ingram (1971), serta konsep aksesibilitas sosial-ekonomi Litman (2020). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitik dengan paradigma positivistik. Penggalian data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, kuesioner terstruktur berskala Likert, dan studi pustaka terhadap 90 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin, serta divalidasi melalui triangulasi sumber, metode, waktu, dan teori. Analisis mencakup statistik deskriptif, regresi linear berganda, dan analisis Rasio Volume/Kapasitas (V/C). Hasil penelitian menunjukkan model regresi Y = 4,258 − 0,169X₁ + 0,075X₂ − 0,008X₃ + 1,740X₄ − 0,021X₅ dengan R² = 0,883, yang berarti 88,3% variasi aksesibilitas dijelaskan oleh kelima variabel. Dampak sosial-ekonomi (X₄) merupakan prediktor paling dominan (B = 1,740). Analisis V/C menunjukkan seluruh jalur penyeberangan berada dalam kategori Sangat Longgar (V/C agregat = 0,356), mengindikasikan permasalahan bukan pada defisit kapasitas melainkan kemacetan temporal pada jam puncak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan aksesibilitas masyarakat di wilayah berbasis sungai memerlukan perbaikan tata kelola operasional, standarisasi keselamatan, dan integrasi kebijakan transportasi sungai dalam dokumen perencanaan formal seperti RTRW dan Rencana Induk Transportasi Kabupaten.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah tersebut. Latar belakang…
g penelitian ini mencakup pentingnya pengelolaan sampah sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang diterapkan adalah teori pengelolaan sampah menurut Azwar (1990), dengan indikator utama meliputi pewadahan (storage), pengumpulan (collection), pengangkutan (transportation), pengolahan (treatment), dan pembuangan akhir (final disposal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ketersediaan tempat sampah sebagai sarana pewadahan, kegiatan pengumpulan sampah oleh masyarakat dan petugas kebersihan, proses pengangkutan sampah ke tempat pembuangan, upaya pengolahan sampah, serta sistem pembuangan akhir yang diterapkan berkontribusi dalam mendukung pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya fasilitas persampahan, serta meningkatnya jumlah sampah rumah tangga masih perlu diatasi untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih optimal dan berkelanjutan.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Megaproyek transportasi perkotaan seperti MRT Jakarta Fase 1 bukanlah sekadar proyek rekayasa; proyek ini melibatkan lapisan pekerjaan administratif, teknis, dan kelembagaan yang perlu diorganisasikan dengan cermat. Studi…
i ini mengkaji bagaimana tim proyek menyusun organisasinya, apa yang membentuk pilihan-pilihan tersebut, dan model organisasi apa yang sebenarnya digunakan selama proses konstruksi. Untuk melakukan hal ini, penelitian ini memanfaatkan literatur akademis, dokumen proyek, dan laporan resmi MRT Jakarta. Sumber-sumber ini membantu menggambarkan bagaimana berbagai pengaturan proyek seperti kontrak tradisional, sistem turnkey, dan manajemen internal muncul dalam pengembangan Fase 1. Analisis ini juga menggunakan empat pertimbangan umum dalam desain organisasi: arah strategis proyek, skala keseluruhannya, teknologi yang diadopsi, dan orang-orang yang terlibat dalam menjalankannya. Selain itu, studi ini membandingkan struktur proyek dengan jenis manajemen proyek yang umum seperti struktur fungsional, matriks, dan lini-dan-staf. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan MRT Jakarta Fase 1 mengandalkan pengaturan hibrida, dengan struktur matriks memainkan peran terbesar. Pilihan ini tampaknya berkaitan erat dengan kompleksitas teknis proyek, jumlah pemangku kepentingan yang terlibat, dan kebutuhan akan koordinasi lintas fungsi yang stabil. Pada akhirnya, studi ini menyoroti bahwa desain organisasi bukan sekadar elemen latar belakang – melainkan faktor kunci yang membentuk keberhasilan proyek infrastruktur publik berskala besar dan menawarkan beberapa wawasan untuk perencanaan proyek publik di masa mendatang di Indonesia.
Abstract:Jasa pengiriman barang adalah aktivitas ekonomi dalam proses pengangkutan barang melalui jaringan transportasi seperti truk pengangkut barang pesanan yang membawa sesuatu yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak…
k lain melalui pasar untuk dikonsumsi serta memberikan nilai tambah. Penelitian dilakukan dengan tujuan agar sistem dapat membantu konsumen dalam melacak posisi lokasi keberadaan barang yang dikirim. Sistem informasi jasa pengiriman barang berbasis website dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan sistem manajemen basis data yang digunakan adalah MySQL. Hasil penelitian menunjukkan sistem dapat memberikan informasi mengenai data pengirim, data pengiriman, data kurir, laporan pengiriman, dan laporan kurir. Hal ini mempermudah admin dalam mengelola data pengiriman dan memudahkan konsumen mengirim barang. Penelitian diharapkan dapat membantu penyedia jasa pengiriman barang yang masih manual untuk dapat meningkatkan layanannya dan dapat mempermudah konsumen untuk mengtracking lokasi pesanan barangnya.
Abstract:Pembangunan infrastruktur berkelanjutan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 9, yang berfokus pada pembangunan industri, inovasi, dan infrastruktur tangguh. Artikel ini…
ni menganalisis peran donor internasional dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan, termasuk kontribusi pendanaan, tantangan implementasi, dan strategi optimalisasi. Berdasarkan analisis data sekunder dari laporan internasional, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan, ditemukan bahwa donor seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan Green Climate Fund (GCF) telah berkontribusi signifikan melalui proyek energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan konektivitas digital. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat masih menghambat efektivitas investasi donor. Artikel ini merekomendasikan kemitraan publik-swasta, adopsi teknologi, dan penguatan transparansi untuk mengoptimalkan dampak investasi donor terhadap SDG 9. Hasil ini memberikan panduan praktis untuk memperkuat sinergi donor dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.