Abstract:Perkembangan financial technology (fintech) khususnya layanan pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penagihan…
gihan hutang oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penagihan hutang sebelum jatuh tempo serta akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang sebelum jatuh tempo bertentangan dengan Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena hak kreditur untuk menagih baru lahir setelah utang mencapai waktu jatuh tempo. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Abstract:Perkembangan era digital telah mendorong inovasi di sektor jasa keuangan melalui Financial Technology (fintech), khususnya dalam bidang pembiayaan dan kredit digital. Fintech lending menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan…
umbuhan tercepat di Indonesia karena menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efektivitas transaksi keuangan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. PT Commerce Finance dan PT Shopee International Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama menghadirkan inovasi berupa Shopee PayLater. Fasilitas ini merupakan pinjaman berbasis teknologi dengan skema pembayaran tertunda serta promosi bunga 0% untuk pinjaman awal dalam jangka waktu 30 hari. Dalam praktiknya, perjanjian Shopee PayLater menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, perjanjian tersebut memiliki kelemahan karena tidak memuat klausula yang secara tegas mengatur tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban utang debitur tidak hapus karena kematian, melainkan beralih kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengembalian pinjaman Shopee PayLater tetap melekat dan dibebankan pada harta peninggalan debitur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perlindungan hukum bagi kreditur belum optimal karena tidak adanya klausula khusus yang mengatur akibat hukum kematian debitur. Oleh karena itu, penerapan asuransi kredit direkomendasikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi ahli waris dari risiko beban utang yang berkepanjangan.
Abstract:Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat apabila dikelola secara optimal dan produktif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan terkait…
pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, baik dari aspek pemanfaatan, transparansi, maupun efektivitas pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan pemberdayaan wakaf pada Masjid Al Jihad Medan serta mengidentifikasi bentuk pemanfaatan wakaf dalam mendukung kegiatan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan jamaah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan wakaf pada Masjid Al Jihad Medan telah dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional masjid, kegiatan keagamaan, serta program sosial masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat beberapa tantangan dalam optimalisasi pengelolaan wakaf, terutama pada aspek pengembangan wakaf produktif dan penguatan sistem pengelolaan yang lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih terarah agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi web Perpustakaan Daerah Kabupaten Soppeng sebagai media informasi dan layanan peminjaman buku online guna mendukung transformasi digital layanan publik. Metode…
ode yang digunakan adalah System Development Life Cycle (SDLC) dengan model Waterfall yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-struktural, dan studi dokumen dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil mengimplementasikan 15 fitur utama, termasuk katalog online berbasis full-text search, pendaftaran anggota daring, peminjaman digital dengan QR code pengembalian, serta dashboard administrasi real-time. Pengujian blackbox terhadap 50 test case menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 96% dengan waktu respons rata-rata 0,3 detik. Implementasi sistem meningkatkan efisiensi proses peminjaman dari 17 menit menjadi 2 menit per transaksi (peningkatan 88%) serta mempercepat rekapitulasi laporan harian dari 2 jam menjadi 15 menit. Tingkat kepuasan pengguna mencapai skor rata-rata 4,6 dari 5 (92%). Dengan demikian, aplikasi web yang dikembangkan terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan aksesibilitas informasi perpustakaan daerah.
Abstract:Perkembangan financial technology (fintech) khususnya layanan pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penagihan…
gihan hutang oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penagihan hutang sebelum jatuh tempo serta akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang sebelum jatuh tempo bertentangan dengan Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena hak kreditur untuk menagih baru lahir setelah utang mencapai waktu jatuh tempo. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Abstract:Keracunan makanan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Kejadian ini sering terjadi pada penyelenggaraan makanan skala kelompok akibat rendahnya penerapan prinsip…
nsip higiene dan sanitasi oleh penjamah makanan. Penjamah makanan memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan pangan, sehingga peningkatan kapasitas mereka menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan keracunan makanan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penjamah makanan dalam pencegahan keracunan di SPPG Kuta Cingkam Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan, pelatihan, demonstrasi, simulasi, dan pendampingan intensif. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi praktik, serta penilaian perubahan perilaku. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan penjamah makanan. Nilai rata-rata pengetahuan meningkat dari 56,3 menjadi 85,7. Perubahan perilaku terlihat pada peningkatan praktik cuci tangan, penggunaan alat pelindung diri, serta pengolahan makanan yang lebih higienis. Selain itu, terjadi perbaikan pada kondisi sanitasi lingkungan dapur. Kegiatan ini membuktikan bahwa intervensi berbasis edukasi dan praktik langsung efektif dalam meningkatkan kapasitas penjamah makanan. Diperlukan upaya berkelanjutan melalui monitoring dan kebijakan untuk mempertahankan perubahan perilaku.
Abstract:Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan masjid, dengan fokus khusus pada aspek transparansi dan akuntabilitas dana umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif…
itatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus Takmir Masjid dan Bendahara di tiga masjid besar di Kota Semarang, observasi partisipan terhadap proses akuntansi, serta analisis dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah belum sepenuhnya optimal. Temuan utama mengungkap bahwa (1) sistem pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan kurang informatif; (2) prinsip transparansi diaplikasikan secara terbatas, terutama melalui pengumuman laporan keuangan yang bersifat ringkas dan tidak rinci di papan pengumuman masjid; dan (3) akuntabilitas lebih banyak bersifat vertikal (kepada pengurus inti) dibandingkan horizontal (kepada jamaah secara luas). Pembahasan menyoroti kesenjangan antara prinsip ideal syariah, seperti amanah (kepercayaan) dan ‘adalah (keadilan), dengan praktik di lapangan yang masih dipengaruhi budaya organisasi yang kurang profesional dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan implementasi akuntansi syariah memerlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) akuntansi yang sesuai dengan syariah, pelatihan berkelanjutan bagi pengurus, dan pemanfaatan teknologi informasi sederhana untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya pedoman teknis pengelolaan keuangan masjid yang bersifat normatif-praktis untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan dana umat dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Abstract:Penerapan hygiene sanitasi makanan di rumah makan masih menjadi tantangan di Indonesia, termasuk di Kota Padang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2023, hanya 73% cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi…
emenuhi syarat hygiene sanitasi di Kota Padang. Berdasarkan data Puskesmas Padang Pasir, pada Kelurahan Padang Pasir tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi hanya 66,67%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penjamah makanan dalam penerapan hygiene sanitasi makanan di rumah makan Kelurahan Padang Pasir tahun 2025. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan desain cross sectional. Penelitian dilakukan dari 13 s/d 19 Juni 2025 pada 21 rumah makan di Kelurahan Padang Pasir. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penjamah makanan di kelurahan Padang Pasir dan sampel sebanyak 52 penjamah makanan menggunakan teknik total sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuisioner dan lembar observasi dan dianalisis menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji chi square.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 46,2% perilaku penjamah makanan kurang baik, 42,3% mempunyai tingkat pengetahuan rendah, 48,1% mempunyai sikap negatif, dan 40,4% memiliki pengawasan sanitasi yang kurang baik. Berdasarkan uji statistik menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan (p=0,006) dan pengawasan (p=0,031) dengan perilaku penjamah makanan dalam penerapan hygiene sanitasi makanan. Serta tidak ada hubungan antara sikap (p=0,501) dengan perilaku penjamah makanan dalam penerapan hygiene sanitasi makanan tahun 2025.Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan pengawasan dengan perilaku penjamah makanan di rumah makan Kelurahan Padang Pasir tahun 2025. Diharapkan pihak puskesmas untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada seluruh penjamah makanan tentang penerapan hygiene sanitasi makanan yang baik.
Abstract:Capaian pemeriksaan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) tahun 2023 diwilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang adalah 74% dan capaian terendah ke dua berada di wilayah kerja Puskesmas Padang Pasir (57,01%) dengan jumlah rumah…
rumah makan sebanyak 107 rumah makan dan belum mencapai target 100%. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan sikap penjamah usaha makanan dengan penerapan higiene sanitasi TPP rumah makan di wilayah kerja Puskesmas Padang Pasir tahun 2025. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Padang Pasir pada bulan Maret-Agutus dari tanggal 10-23 Agustus 2025. Populasi pada penelitian adalah penjamah usaha makanan rumah makan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Padang pasir sejumlah 107penjamah rumah makan. Sampel penelitian sebanyak 52 penjamah usaha makanan diambil dengan teknik simple random sampling. Menggunakan alat ukur kuesioner dengan cara wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji statistik chi-square. Hasil penelitian didapatkan sebanyak 28,8% penjamah yang tidak memenuhi syarat, 46,2% penjamah memiliki tingkat pengetahuan rendah, dan 26,9% penjamah memiliki sikap negatif. Hasil uji statistik diperoleh bahwa adanya hubungan tingkat pengetahuan (p=0,005), dan sikap (p=0,013) penerapan higiene sanitasi Tempat Pengolahan Pangan (TPP) Rumah makan di wilayah kerja Puskesmas Padang Pasir. Penerapan higiene sanitasi TPP rumah makan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, dan sikap. Saran peneliti kepada petugas kesehatan Puskesmas Padang Pasir Kota Padang khususnya pemegang program Kesehatan Lingkungan untuk sering memberikan pelatihan agar penjamah usaha makanan mengetahui pentingnya penerapan higiene sanitasi TPP rumah makan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara optimal.
Abstract:Studi ini dilakukan guna menganalisis bagaimana kompetensi, teknologi informasi, independensi, serta skeptisisme memengaruhi kualitas audit di Kantor Akuntan Publik wilayah Jakarta. Mutu audit sendiri diartikan sebagai kapabilitas…
apabilitas seorang auditor untuk menemukan kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan nasabah. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif asosiatif yang dipadukan dengan metode penarikan sampel bertujuan (purposive sampling), sehingga diperoleh 56 auditor sebagai sampel. Data dihimpun dengan mendistribusikan kuesioner, baik secara online maupun konvensional (tatap muka). Selanjutnya, data tersebut diolah lewat analisis regresi linear berganda memanfaatkan software SPSS versi 32. Hasil temuan menunjukkan bahwa secara parsial hanya independensi yang terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan kompetensi, teknologi informasi, dan skeptisisme tidak terbukti berpengaruh signifikan. Secara simultan, keempat variabel independen tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.