Search Articles & Publications

Showing 146 articles found for "Menjalankan"

Kebijakan Pendidikan Terhadap Dimensi Politik Pendidikan

Rianty, Devi Ade, Putra, Wiene Surya, Hidayat, Ricky
Abstract:  Politik dan kebijakan adalah dua hal penting dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dua elemen ini bisa mempengaruhi pelaksanaan pendidikan Islam secara keseluruhan. Sejarah politik… k dan kebijakan pendidikan di Indonesia telah dimulai sejak awal kemerdekaan bangsa ini, bahkan pergulatan politik dan kebijakan tersebut sudah ada sejak prakemerdekaan. Perkembangan politik dan kebijakan dalam dunia pendidikan di Indonesia memiliki dinamika yang cukup menarik untuk diperhatikan pada setiap periodenya, mulai dari awal kemerdekaan sampai dengan dinamika politik dan kebijakan pendidikan yang terjadi hari ini. Pembuatan kebijakan di bidang pendidikan seringkali menjadi ajang perebutan pengaruh para elite politik. Akibatnya, politisasi pendidikan kadang menjadi tak terhindarkan. Di sisi lain, upaya untuk melakukan pengarus-utamaan (mainstreaming) kebijakan pendidikan sehingga dapat sejajar dengan kebijakan di bidang lainnya juga tidaklah mudah. Bagi dunia ketiga dan negara-negara berkembang, upaya tersebut tidak saja berhadapan dengan sistem politik dan budaya yang kurang mendukung dan problem ekonomi yang akut. Akibatnya, seringkali kebijakan pendidikan dikalahkan oleh kebijakan lain seperti di bidang pertahanan, keamanan dan ekonomi.

Partnership Dalam Transaksi Ekonomi Syariah

Badruddin, Rezki Akbar Norrahman
Abstract: Manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa berafiliasi dengan manusia lainnya karena fitrah yang ditetapkan Allah swt kepada manusia adalah untuk berinteraksi satu sama lain agar mencukupi kebutuhan mereka. Dalam hal mempertahankan… ertahankan hidup, manusia melakukan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam utang piutang, gadai, dan kegiatan lainnya yang mencakup ekonomi. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari segala kegiatan tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut diatur oleh hukum ekonomi syariah, yaitu serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi, dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Qur’an dan As-sunnah. Salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan pada masa sekarang ini adalah kemitraan atau yang disebut dengan sharikat. Kemitraan adalah bentuk kerjasama dimana dua atau lebih pihak bergabung untuk mengelola dan menjalankan usaha bersama dengan tujuan membagi keuntungan dan kerugian. Dalam konteks hukum Islam, kemitraan dikenal sebagai “Sharikat,” yang mencakup berbagai jenis perjanjian kemitraan dengan aturan dan syarat yang berbeda. Sharikat sangat penting dalam kehidupan berekonomi pada saat ini dan sangat penting untuk mempelajari dan memahami konsep dari pada kemitraan atau sharikat. Meliputi definisi sharikat, jenis-jenis sharikat, syarat-syarat, manajemen kemitraan, dan aplikasi dalam pembiayaan rumah. Selain itu, kami juga menggambarkan konsep musharakah mutanaqisah, di mana bank Islam dan nasabah dapat menggunakan jenis kemitraan ini untuk membiayai investasi atau proyek tertentu. Kami menjelaskan bagaimana kemitraan ini dapat digunakan untuk pembiayaan rumah, di mana bank dan nasabah bersama-sama membeli rumah dan kemudian menyewakannya kepada pelanggan. Nasabah memiliki opsi untuk membeli saham dalam rumah tersebut dari bank.

ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL DEMOKRASI DI INDONESIA

Rahmawaty Arsyad, Agustien C. Wereh, Isye J. Melo
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam pelaksanaan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun… hun 1945, serta mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai bentuk pelaksanaan fungsi judicial review guna menjaga supremasi konstitusi. Namun demikian, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi sebagai negative legislator, karena putusan tersebut dipandang memberikan penafsiran yang berimplikasi pada terbentuknya norma hukum baru dalam undang-undang yang sedang diuji.

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KENDALA PADA TOKO BONEKA OPIK COLLECTION CIKAMPEK

Abdul Kodir, Benyamin Lumbantoruan, Deva Suderajat, M. Ari Permana4, Tesar Rafli, Suherman
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengelola Toko Boneka Opik Collection Cikampek dalam menghadapi berbagai kendala operasional dan persaingan usaha. Dalam menjalankan… ankan kegiatan bisnis, toko boneka menghadapi tantangan seperti fluktuasi permintaan konsumen, keterbatasan stok barang, persaingan harga, serta perubahan tren pasar yang cepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pemilik toko dan observasi terhadap aktivitas operasional, serta penelaahan dokumen pendukung yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan di Toko Boneka Opik Collection dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kemampuan modal, kapasitas penyimpanan, dan pengalaman pemilik usaha, serta faktor eksternal berupa kondisi pasar dan perilaku konsumen. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengambilan keputusan yang tepat dan adaptif sangat diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada serta menjaga keberlangsungan dan perkembangan usaha di tengah persaingan yang semakin kompetitif.

KONSEP PENDIDIKAN NABI KHIDIR DAN NABI MUSA DALAM SURAH AL KAHFI SERTA KAITANNYA DENGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM UNTUK KURIKULUM MERDEKA

Nabil Achmad Aufani, Nasrulloh Nasrulloh
Abstract: Sebuah pendidikan wajib memiliki sistem yang mampu mengatur tata kelola jalannya proses pendidikan dengan baik. Dengan menjalankan sebuah pendidikan yang mengacu pada prinsip islam, dapat memberikan dampak yang positif bagi… agi pendidikan tersebut. Dari hal tersebut maka penulis ingin mengkaji bagaimana konsep pendidikan versi Al Qur’an dalam surat al kahfi kisah nabi khidir dan nabi musa, serta kaitannya dengan manajemen pendidikan islam untuk kurikulum merdeka. Dalam penelitian kali ini, peneliti mengadopsi metode penelitian kajian kepustakaan atau library research yang berfokus pada ekspolrasi dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber-sumber yang relevan. Peneliti menggunakan metode ini karena objek penelitian yang akan dikaji berhubungan erat dengan telaah data pada sumber-sumber dari penelitian terdahulu, buku maupun keterangan-keterangan lain yang dapat menunjang ketercapaian tujuan penelitian. Dalam analisis datanya, peneliti menggunakan gaya Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendidikan dalam kisah nabi kihdir dan nabi musa bertujuan agar peserta didik dapat memiliki karakterisitik yang baik dan mulia. Adapun dalam segi pengelolaan proses pendidikan tersebut berupa manajemen meliputi perencanaan dengan memperhatikan kondisi fisik tubuh, menteguhkan hati, memahami terkait dengan karater para pelaku pendidikan serta menentukan tujuan pendidikan. Dalam pengorganisasian dan pelaksanaan, adalah melakukan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dan pada akhirnya adalah tetap konsisten terhadap tujuan dengan melakukan rencana yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan dalam terapannya, peneliti menyimpulkan bahwa setiap pelaku pendidikan dalam menjalankan konsep pendidikan maupun manajemen tersebut harus dilandaskan pada rasa sabar, kesiapan matang, pengetahuan yang cukup dan melakukan interaksi langsung (luring) dengan para pelaku pendidikan lainnya. Disisi lain perlu ada beberapa prinsip juga yang harus diterapkan.

GENERASI MULTIKULTURASLISME DI ERA SOCIETY 5.0

Novie Panda Citra
Abstract: Multikulturalisme dalam kehidupan di era saat ini merupakan aset besar dalam membangun peradaban dan pembangunan nasional karena dengan keragaman merupakan modal utama suatu bangsa untuk membangun sebuah kekuatan. Masyarakat… akat multikulturalisme  saat ini sangat  terkait  dengan  era  society  5.0  yakni mengacu  pada  revolusi   industri  kelima. Secara garis besar society 5.0 mengambil langkah digitalisasi dan transformasi ke arah baru, dari tingkat organisasi individu dan bagian masyarakat ke strategi transformasional nasional, kebijakan, bahkan ke tingkat filosofis. Faktor  penting  yang  harus ditingkatkan  adalah  kualitas  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia (SDM) dan pemahaman akan literasi individu Multikulturalisme di era masyarakat digital menghadapi tantangan dan tekanan yang lebih besar dikarenakan adanya disrupsi yang terjadi akibat kehadiran berbagai inovasi teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi perlu dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman literasi digital diantaranya digital skill, digital culture, digital ethics, digital safety. Peran generasi emas Indonesia menjadi sangat penting. Generasi emas harus  mengembangkan  potensinya  untuk  menciptakan  generasi  yang  berkualitas. Pendidikan multikultural yang diberikan  sejak  dini  dapat  membantu  mempersiapkan pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  yang  matang  kepada  generasi emas dalam  menjalankan  peran  sebagai  warga  negara  yang demokratis  dalam  masyarakat  untuk  berinteraksi,  bernegosiasi  dan  berkomunikasi  dengan  kelompok  yang  beragam  untuk menciptakan  tatanan  masyarakat  yang  bermoral.   Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  masyarakat multikulturalisme dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi multikulturalisme di era society 5.0 serta potensi dan tantangan  masyarakat multikulturalisme di era society 5.0. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dekriptif kualitatif.

PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KINERJA KARYAWAN TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. GLOSTAR INDONESIA (GSI) SUKABUMI SUKALARANG

Raihan
Abstract: • Glostar Indonesia (GSI) Sukabumi Sukalarang adalah salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi sepatu. Sejak berdirinya, PT. GSI telah menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan kualitas produk… produk dan daya saing di pasar internasional. Dalam upaya meningkatkan daya saing, perusahaan ini harus memperhatikan kinerja dan kepuasan karyawan. Kinerja karyawan merupakan indikator utama keberhasilan organisasi, mencerminkan efisiensi dan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Kinerja yang baik tidak hanya berdampak pada produktivitas perusahaan, tetapi juga pada reputasi dan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam persaingan yang ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan terhadap kepuasan karyawan pada PT. Glostar Indonesia (GSI) Sukabumi Sukalarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner online yang disebarkan kepada 26 responden menggunakan Google Form. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan secara signifikan mempengaruhi kepuasan karyawan. Temuan ini menegaskan pentingnya peran kepemimpinan transformasional dm meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan untuk mencapai keberhasilan organisasi.

PRINSIP PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Neni Hardiati, Fitriani, Ilma Miranti
Abstract: Dalam usaha menyebarkan ajaran Agama Islam di zaman milenial saat ini adalah dengan pola pengembangan dari segi ekonomi yang berbasis syari’ah Islam. Penguasaan pola ekonomi syariah dan sistem pengembangannya berwujud implementasi… implementasi sistem bagi hasil (mudharabah) antara kedua belah pihak. Kegiatan menjalin bisnis saat ini menjalani pengembangan yang begitu cepat dan energik dalam konteks hukum Islam, walapun dalam kenyataannya manusia diberi kebebasan dalam melakukan transaksi (mu‟amalah). keterkaitan kebebasan dalam melakukan mu’amalah adalah kebebasan dalam pintasan perkembangan model akad dan produk. Walaupun seperti itu, perkembangan tersebut harus tetap ada di jalur dan landasan hukum Islam yang jelas dalam perspektif fiqih. Pada artikel ini, akan membahas secara mendasar dan detail tentang hal-hal  yang berkaitan dengan mudharabah atau kerjasama antar kedua belah pihak yaitu antara pemilik modal dan pihak yang mengelola usaha untuk menjalankan kegiatan usaha bersama, sedangkan keuntungan yang didapat dibagi menjadi dua sesuai dengan perbandingan (nisbah) atau prosentase yang disepakati. Oleh karena itu, penerapan sistem ekonomi Islam akan dinilai menjadi lebih baik dan menarik sesuai dengan prinsip dan karakteristik yang dimilikinya bagi umat Islam secara khusus dan untuk semua masyarakat secara umum. Hal tersebut ialah harapan besar penulis untuk konsep mudharabah dapat diterapkan dan dikembangkan dalam bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Analisis Hak Konstitusional Kesehatan dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis

Muliana
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2024. Program… ram ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pangan bergizi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan , pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas kesehatan telah diatur secara jelas dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tetapi  pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketimpangan distribusi, kualitas pangan yang belum seragam, dan lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana. Berdasarkan teori hak konstitusional dan teori tanggung jawab negara, kegagalan dalam implementasi kebijakan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran tanggung jawab konstitusional karena negara lalai menjalankan kewajiban positifnya terhadap rakyat.

Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Diet Pasien Diabetes Melitus Tipe 2: Literatur Review

Lusi Kafitasari
Abstract: Karena dapat membantu mencegah perkembangan penyakit tersebut, terapi diet merupakan salah satu terapi utama untuk diabetes melitus. Ada beberapa aspek pendukung yang mempengaruhi keberhasilan penerapan rencana diet. Penelitian… elitian ini bertujuan untuk menemukan variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan diet pada penderita diabetes melitus tipe 2. Penelitian ini menggunakan teknik telaah pustaka (I) dengan menggunakan sumber data dari Google Scholar dan Portal Garuda. Metodologi kerangka kerja PICOS digunakan untuk mengkaji data (Populasi, Intervensi, Perbandingan, Hasil, Desain Penelitian). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan penerapan diet., pendidikan, usia, pendapatan, motivasi, dukungan keluarga, dan dukungan tenaga kesehatan. Semua faktor ini saling berkaitan dan berperan penting dalam mendukung keberhasilan pola diet. Kesimpulannya, faktor pengetahuan merupakan faktor utama yang paling berpengaruh. Tanpa pengetahuan yang memadai, baik pada pasien, keluarga, maupun tenaga kesehatan, keberhasilan dalam menjalankan pola diet yang tepat akan sulit dicapai. Faktor-faktor lain berperan sebagai pendukung yang memperkuat penerapan diet yang efektif.