Abstract:Abstract: School building construction is an important part of educational facilities and infrastructure. Many elementary school buildings in Asahan Regency are damaged, unfit for use or lack facilities including classrooms…
oms and other supporting infrastructure. The results of the selection that are not transparent in deciding the feasibility of rehabilitation and construction of elementary school buildings are often subjective and time-consuming. This causes decisions to be taken that cannot be made as quickly as possible and inequality, where schools that actually need rehabilitation more do not get priority for rehabilitation. The purpose of this study is to implement data mining in the selection of school building construction projects with the K-Means clustering algorithm in clustering the feasibility of rehabilitation of elementary school building construction. The results of this study found 31 elementary schools that are eligible for school building construction rehabilitation and 4 are not eligible for school building construction rehabilitation. This study is expected to provide a significant contribution in increasing the efficiency of school building construction selection and more transparency towards elementary school buildings to be rehabilitated.
Keywords: education authorities; k-means; rehabilitation and construction of school buildings.
Abstrak: Pembangunan gedung sekolah ialah bagian penting dalam sarana dan prasarana pendidikan. Banyak gedung Sekolah Dasar di Kabupaten Asahan menderita kerusakan, tidak layak pakai atau kekurangan fasilitas meliputi ruang kelas dan infrastruktur pendukung lainnya. Hasil penyeleksian yang bersifat tidak transparan dalam memutuskan kelayakan rehabilitasi dan pembangunan gedung Sekolah Dasar sering kali bersifat subjektif dan memakan waktu lama.Hal tersebut menyebabkan keputusan yang diambil tidak dapat dilakukan secepat mungkin serta ketimpangan, dimana sekolah yang sebenarnya lebih membutuhkan rehabilitasi justru tidak mendapatkan prioritas untuk direhabilitasi. Tujuan penelitian ini ialah mengimplementasi data mining pada pemilihan proyek pembangunan gedung sekolah dengan algoritma K-Means clustering dalam mengcluster kelayakan rehabilitasi pembangunan gedung sekolah dasar. Hasil Penelitian ini terdapat 31 sekolah dasar layak untuk direhabilitasi pembangunan gedung sekolah dan 4 tidak layak untuk direhabalitasi pembangunan gedung sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menaikkan efisiensi penyeleksian pembangunan gedung sekolah dan lebih transparansi terhadap gedung sekolah dasar yang akan direhabilitasi.
Kata kunci: dinas pendidikan; k-means; rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah.
Abstract:Abstract: This research aims to optimize the provision of incentives to employees (sales team) in a company using a multi-criteria approach. Many companies face challenges in determining criteria and mechanisms for providing…
ding incentives that are effective and fair to improve work performance and motivation. The multi-criteria approach used is Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) which can assess various aspects of employee performance comprehensively and objectively. Factors considered include productivity, quality of work, attendance, innovation and overall turnover. The research results show that the multi-criteria approach provides a more comprehensive and accurate assessment, so that companies can develop a more transparent and effective incentive system. Implementation of this approach is expected to increase employee motivation and productivity, help companies achieve their business goals more efficiently, and provide long-term benefits in the form of increased employee loyalty and competitiveness in the field.
Keywords: optimization; incentives; multi criteria; maut method
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberian insentif kepada karyawan (tim sales) di sebuah perusahaan dengan menggunakan pendekatan multikriteria. Banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam menentukan kriteria dan mekanisme pemberian insentif yang efektif dan adil untuk meningkatkan kinerja dan motivasi kerja. Pendekatan multikriteria yang digunakan adalah Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) dapat mengevaluasi berbagai aspek kinerja karyawan secara menyeluruh dan objektif. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi produktivitas, kualitas kerja, kehadiran, inovasi dan omset keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan multikriteria memberikan penilaian yang lebih komprehensif dan akurat, sehingga perusahaan dapat mengembangkan sistem insentif yang lebih transparan dan efektif. Implementasi pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan, membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih efisien, serta memberikan manfaat jangka panjang berupa peningkatan loyalitas karyawan dan daya saing di lapangan.
Kata kunci: optimalisasi; insentif; multi kriteria; metode maut
Abstract:Abstract: Learning media as a supporting tool for the teaching and learning process. For its use, it is borrowed from the Academic Division and the study program. Often lost and not properly recorded are problems that are…
e often experienced. Inventory management allows proper recording of assets owned. The availability of well-managed goods ensures timely academic services. This research aims to design a multisensor-based inventory and lending system that can improve the efficiency, transparency, and competitiveness of the organization. the method used is prototype with Evaluation of the prototype interface using heuristic evaluation, system quality testing using ISO 25010. Evaluation results obtained that the Internet of Things-based inventory and lending application has been well designed and meets the heuristic criteria. system quality test results have met stakeholder expectations, especially in terms of innovation and competitive advantage and provide satisfaction to users.
Keywords: inventory and lending system; ISO 25010; internet of things
Abstrak: Media pembelajaran sebagai alat pendukung terjadinya proses belajar mengajar. Untuk penggunaannya meminjam pakai dari Bidang Akademik maupun program studi. Sering hilang dan tidak tercatat dengan baik menjadi permasalahan yang sering di alami. Pengelolaan inventaris memungkinkan pencatatan yang tepat terhadap aset yang dimiliki. Ketersediaan barang yang terkelola dengan baik memastikan pelayanan akademik yang tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem inventaris dan peminjaman barang berbasis multisensor yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing organisasi. metode yang digunakan adalah prototype dengan Evaluasi antarmuka prototype menggunakan evaluasi heuristic, pengujian kualitas sistem menggunakan ISO 25010. Hasil evaluasi Evaluasi didapat bahwa aplikasi inventaris dan peminjaman barang berbasis Internet of Things telah dirancang dengan baik dan memenuhi kriteria-kriteria heuristic. hasil uji kualitas sistem telah memenuhi harapan stakeholder, terutama dalam hal inovasi dan keunggulan kompetitif serta memberikan kepuasan kepada pengguna.
Kata kunci: sistem inventaris dan peminjman; ISO 25010; internet of things
Abstract:Abstract: By leveraging digital technology, Laporkitong enhances transparency and accountability, as well as facilitates public participation in the oversight and enforcement processes related to land use and natural resource…
ource management. The Laporkitong website functions as an online reporting application aimed at documenting instances of spatial planning violations in the West Papua Province. The lack of public knowledge about the Laporkitong application has led to numerous issues. Therefore, an analysis of the adoption of the Laporkitong application is necessary. This study aims to investigate the influence of Perceived Quality, Perceived Control, and Perceived Ease of Use factors as determinants of the residents' willingness to use the Laporkitong application, employing the Technology Acceptance Model (TAM) and DeLone and McLean IS Success (IS D&M) theories. As many as 160 valid respondents are gathered based purposive sampling technique and evaluated using Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results inform that all seven hypotheses are accepted with the R-square of the intention to use is 0.273 indicationg 27.3% variance of the model can determine the outcome. Further discussion and conclusion regarding the implication of theoretical and practical contribution are also discussed.
Keywords: laporkitong; perceived control; perceived ease of use; perceived quality; technology acceptance model
Abstrak: Dengan memanfaatkan teknologi digital, Laporkitong meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pengawasan dan penegakan terkait penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Website Laporkitong berfungsi sebagai aplikasi pelaporan online yang bertujuan untuk mendokumentasikan pelanggaran perencanaan tata ruang di Provinsi Papua Barat. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aplikasi Laporkitong menyebabkan banyak permasalahan. Maka dari itu perlu dilakukan analisis mengenai adopsi pada aplikasi Laporkitong. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh faktor Kualitas yang Dirasakan, Kendali yang Dirasakan, dan Kemudahan Penggunaan yang Dirasakan sebagai penentu keinginan penduduk untuk menggunakan aplikasi Laporkitong, dengan menggunakan Model Penerimaan Teknologi (TAM) dan teori Kesuksesan Sistem Informasi (IS D&M) DeLone dan McLean. Sebanyak 160 responden valid dikumpulkan berdasarkan teknik purposive sampling dan dievaluasi menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasilnya menunjukkan bahwa semua tujuh hipotesis diterima dengan R-square niat untuk menggunakan adalah 0,273, menunjukkan bahwa 27,3% variasi model dapat menentukan hasilnya. Diskusi lebih lanjut dan kesimpulan mengenai implikasi kontribusi teoritis dan praktis juga dibahas.
Kata kunci: laporkitong; pengendalian yang dirasakan; kemudahan penggunaan yang dirasakan; kualitas yang dirasakan; model penerimaan teknologi
Abstract:Abstract: "Tax Me" is an application engaged in tax consulting services that is run through a mobile platform. The problems that are often faced by the public, especially taxpayers, are difficulties in choosing reliable…
and trusted tax consultants because many tax consultants embezzle money and slow down the tax reporting process, as well as the lack of knowledge of taxpayers about all tax regulations, a complicated and frequently changing tax system, and also there are still negative public assumptions about taxes such as corruption in taxes that have been paid by taxpayers. The "Tax Me" application was developed using the System Development Life Cycle (SDLC) system development methodology. This application was developed as a forum for tax consulting services in collaboration with the Directorate General of Taxes (DGT) institution which is able to provide transparent and reliable tax consulting services. "Tax Me" is expected to be able to provide education to taxpayers, overcome taxpayers' concerns about the tax calculation and reporting process as well as in choosing a tax consultant who can be trusted. In addition, several features of the "Tax Me" application such as: NPWP, Tax Calculation, Tax Consultation, Report & Check Annual Tax Return, E-Billing & Pay Tax, Tax Reminder and Tax Article.
Keywords: directorate general of taxes (DJP); tax; tax me; taxpayer
Abstrak: “Tax Me†adalah aplikasi yang bergerak pada bidang pelayanan konsultasi pajak yang dijalankan melalui platform mobile. Masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak adalah kesulitan dalam memilih konsultan pajak yang dapat diandalkan dan dipercaya karena banyak konsultan pajak yang menggelapkan uang dan memperlambat proses pelaporan pajak, serta kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai segala peraturan perpajakan, sistem perpajakan yang rumit dan sering berubah, dan juga masih ada anggapan negatif masyarakat tentang pajak seperti korupsi atas pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak. Aplikasi “Tax Me†dikembangkan dengan menggunakan metodologi pengembangan sistem System Development Life Cycle (SDLC). Aplikasi ini dikembangkan sebagai wadah layanan konsultasi perpajakan yang bekerja sama dengan lembaga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mampu memberikan layanan konsultasi perpajakan yang transparan dan terpercaya. “Tax Me†diharapkan mampu memberikan edukasi kepada Wajib Pajak, mengatasi kekhawatiran Wajib Pajak terhadap proses perhitungan dan pelaporan pajak juga dalam memilih konsultan pajak yang dapat di percaya. Disamping itu, beberapa fitur dari aplikasi “Tax Me†seperti: NPWP, Hitung Pajak, Konsultasi Pajak, Lapor & Periksa SPT Tahunan, E-Billing & Bayar Pajak, Pengingat Pajak dan Artikel Pajak.
Kata kunci: direktorat jenderal pajak (DJP); pajak; tax me; wajib pajak
Abstract:Abstract: In the digital era of transformation, educational websites serve as vital platforms for transparently disseminating information to stakeholders. This study evaluates the effectiveness of the Jember Regency Education…
ation Department website using the COBIT 5 framework. This study aims to enhance the effectiveness and usability of the Department of Education website in Jember Regency by aligning it with stakeholders' evolving needs through comprehensive evaluation and targeted recommendations. Employing a qualitative descriptive approach, the research identifies challenges such as mobile optimization issues, slow loading times, security vulnerabilities, and content relevance concerns. Despite commendable accessibility, these challenges significantly impact user experience and website credibility. The findings underscore the urgent need for website optimization, improved security measures, and continuous content updates. This research provides actionable recommendations to align the website with IT governance standards, offering a roadmap for enhancement. Furthermore, the MEA Capability Results highlight discrepancies between the current scores and expected standards, indicating the necessity for comprehensive alignment with COBIT 5 guidelines to optimize website functionality and better meet user expectations.Top of Form
Keywords: COBIT 5 framework; Jember Regency Department of Education; website effectiveness
Abstrak: Pada era transformasi digital, situs web pendidikan menjadi platform penting untuk menyebarkan informasi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Studi ini mengevaluasi efektivitas situs web Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kegunaan situs web Dinas Pendidikan di Kabupaten Jember dengan menyelaraskannya dengan kebutuhan yang berkembang dari para pemangku kepentingan melalui evaluasi komprehensif dan rekomendasi yang ditargetkan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi tantangan seperti masalah optimasi seluler, waktu muat yang lambat, kerentanan keamanan, dan kekhawatiran tentang relevansi konten. Meskipun aksesibilitasnya baik, tantangan-tantangan ini secara signifikan memengaruhi pengalaman pengguna dan kredibilitas situs web. Temuan ini menegaskan perlunya pengoptimalan situs web, peningkatan langkah-langkah keamanan, dan pembaruan konten yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk menyelaraskan situs web dengan standar tata kelola TI, menawarkan panduan untuk peningkatan. Selain itu, hasil Kemampuan MEA menyoroti perbedaan antara skor saat ini dan standar yang diharapkan, menandakan kebutuhan akan penyesuaian yang komprehensif dengan pedoman COBIT 5 untuk mengoptimalkan fungsionalitas situs web dan memenuhi harapan pengguna dengan lebih baik.
Top of Form
Kata kunci: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; efektivitas website; kerangka kerja COBIT 5
Abstract:Abstract: Currently, the increasing needs of the community to obtain efficient, effective, transparent and accountable public services. Various applications are designed in order to realize a transparent work system of accountable…
ccountable funds and an increase in work processes that are fast, precise, and accurate. Therefore, local governments are now developing e-Government or in the Indonesian government known as the Electronic-Based Government System (SPBE). In running SPBE, the Central Lombok Regency Government, especially the Department of Communication and Informatics, participates in developing SPBE, one of which is in the Informatics Application Division which has an Informatics Application Management Program. This research aims to support SPBE-based informatics application management services for OPDs in Central Lombok Regency and the public. This SPBE design adopts the TOGAF 9.2 approach, and is also adjusted to the Presidential Regulation on Electronic-Based Government Systems in designing. This research focuses on the Informatics Application Management Program with business process architecture domain, service architecture domain, data and information architecture domain, application architecture domain, and technology (infrastructure) architecture domain. The result of this research is a blueprint that will be used as a solution or support for the running of SPBE in the Informatics Application Management Program.
Keywords: electronic-based government system, department of communication and informatics, informatics application management program, togaf 9.2
Abstrak Saat ini, meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel publik. Berbagai aplikasi di rancang agar dapat mewujudkan sistem kerja yang transparan dana akuntabel serta adanya peningkatan proses kerja yang cepat, tepat, dan akurat. Maka dari itu, Pemerintah daerah kini mengembangkan e-Government atau di pemerintahan Indonesia dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam menjalankan SPBE Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika ikut serta mengembangkan SPBE salah satunya pada Bidang Aplikasi Informatika yang memiliki Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjang layanan pengelolaan aplikasi informatika berbasis SPBE bagi OPD yang ada di Kab. Lombok Tengah dan juga publik. Perancangan SPBE ini mengadopsi pendekatan TOGAF 9.2, dan juga di sesuaikan dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam melakukan perancangan. Penelitian ini berfokus pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur layanan, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur ap-likasi, dan domain arsitektur teknologi (infrastruktur). Hasil dari penelitian ini yaitu suatu blueprint yang nantinya akan dijadikan solusi ataupun penunjang berjalannya SPBE dalam Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
Kata kunci: aplikasi informatika, program pengelolaan aplikasi informatika, enterprise architecture, togaf 9.2
Abstract:Abstract: The role of information technology and information systems are two parts that cannot be separated. Both of them developed on the response of human urgency, which then has quite crucial influence and implications…
s in this era. The development of both is fast and varied, following the aspect of increasing human need for information quickly and accurately. One example of its development in this millennial era is the development of data processing tools in the form of a repository system. The repository is a storage-based service that offers digital materials in various formats managed by certain parties to its users. UPT.PTPH North Sumatra Province is a government agency engaged in the plant and horticulture sector that does not yet have a computerized information system. To obtain related information, workers or staff must manually search for the desired data. The prototyping model used in the design proved to be adaptive in dealing with change. The results of the study reveal that a multi-platform-based financial statement repository system in the form of websites and Android applications can speed up the report processing process, provide valid financial data and a more transparent and structured data management process.
Keywords: data management; information system; information technology; prototyping model; repository.
Abstrak: Peran teknologi informasi dan sistem informasi merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya berkembang atas respon urgensi manusia, yang kemudian memiliki pengaruh dan implikasi yang cukup krusial pada zaman ini. Perkembangan keduanya yang cepat dan variatif, mengikuti dari aspek peningkatan kebutuhan manusia terhadap informasi secara cepat dan akurat. Salah satu contoh dari perkembangannya pada zaman millenial ini adalah berkembangnya alat bantu pengolahan data berupa sistem repository. Repository adalah sebuah fasilitas storage-based service yang menawarkan bahan digital dalam berbagai format yang dikelola oleh pihak tertentu kepada kalangan penggunanya. UPT.PTPH Provinsi Sumatera Utara adalah instansi pemerintah yang bergerak di sektor tanaman dan hortikultura yang belum memiliki sistem informasi terkomputerisasi. Untuk mendapatkan informasi terkait, para pekerja ataupun staff harus secara manual mencari data yang diinginkan. Prototyping model yang digunakan dalam perancangan terbukti adaptif dalam menangani perubahan. Hasil penelitian mengungkap bahwa sistem repository financial statement berbasis multi platform berupa website dan aplikasi andoid dapat mempercepat proses pengerjaan laporan, memberikan data keuangan yang valid serta proses pengelolaan data yang lebih transparan dan terstruktur.
Kata Kunci: model prototyping; pengelolaan data; repository; sistem informasi; teknologi informasi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur rentan dalam perjanjian kredit online dengan jaminan gadai emas syariah serta mengidentifikasi kelemahan implementasi prinsip syariah dan…
hak-hak debitur dalam praktik pembiayaan berbasis teknologi finansial. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur rentan seperti pedagang mikro, buruh harian, dan perempuan pra-sejahtera menghadapi ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku kredit online gadai emas syariah. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam praktiknya banyak platform fintech syariah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip keadilan dan transparansi. Klausula baku sering memuat ketentuan sepihak seperti penetapan biaya penitipan tidak proporsional, denda keterlambatan yang tersamar, serta mekanisme lelang tanpa pemberitahuan layak. Perlindungan represif melalui pengadilan atau BPSK sulit diakses debitur rentan karena biaya tinggi, waktu panjang, dan rendahnya literasi hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum eksisting belum efektif, sehingga diperlukan penguatan regulasi kontrak digital syariah, peningkatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta kewajiban edukasi risiko bagi debitur sebelum persetujuan akad.
Abstract:Penelitian ini menganalisis gaya komunikasi pejabat publik dalam merespons krisis politik dan sosial yang terjadi pada 29–31 Agustus 2025 di Indonesia, ketika aksi demonstrasi besar-besaran pecah akibat kontroversi kenaikan…
aikan tunjangan DPR dan menimbulkan eskalasi berupa kerusuhan, penyerbuan gedung DPRD, serta pembakaran fasilitas publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi gaya komunikasi pejabat—baik defensif, teknokratis, maupun akomodatif—serta mengkaji dampaknya terhadap persepsi publik dan mobilisasi aksi massa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis), berdasarkan pernyataan pejabat di media, konferensi pers, dan unggahan media sosial, yang kemudian dipadukan dengan respons publik melalui media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi defensif dan teknokratis memperparah ketidakpercayaan publik, sementara respons akomodatif pemerintah datang terlambat dan gagal meredam eskalasi. Media sosial terbukti memainkan peran strategis sebagai arena counter-narrative yang mempercepat delegitimasi komunikasi elit, dengan memobilisasi solidaritas digital menjadi aksi nyata di jalanan. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara gaya komunikasi pejabat, dinamika digital, dan eskalasi demonstrasi kontemporer. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya model komunikasi pejabat publik yang lebih transparan, empatik, dan partisipatif dalam menghadapi krisis demi menjaga legitimasi politik dan stabilitas sosial.