Abstract:Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu implementasinya adalah penggunaan…
n aplikasi E-Kinerja yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-Kinerja dalam peningkatan akuntabilitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato yang ditinjau dari aspek akuntabilitas waktu, akuntabilitas hasil, dan akuntabilitas finansial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terdiri atas pejabat struktural, operator sistem, dan staf pelaksana. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato. Pada aspek akuntabilitas waktu, sistem E-Kinerja mendorong kedisiplinan pegawai dalam melaporkan aktivitas kerja secara tepat waktu melalui kewajiban penginputan kinerja harian. Pada aspek akuntabilitas hasil, setiap aktivitas kerja harus sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan didukung oleh bukti fisik yang diverifikasi oleh atasan sehingga hasil kerja menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada aspek akuntabilitas finansial, E-Kinerja meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didasarkan pada capaian kinerja. Dengan demikian, penerapan E-Kinerja berkontribusi dalam menciptakan sistem penilaian kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato.
Abstract:Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah faktor-faktor yang menghambat serta merumuskan model implementasi kebijakan pemerintah daerah pengembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai.…
otai. Metode pengumpulan data, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Intrumen peneliti, Kepala Dinas Pariwisata, Sekretas Dinas Pariwisata dan kepala bagian selaku pejabat berwewenang/terkait dan Masyarakat, pelaku Obyek Wisata Lokal di lingkungan Kabupaten Pulau Morotai. Hasil penelitian menemukan bahwa, untuk mencapai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, pemerintada daerah perlu langka-langka teknis, praktis, dan strategi dengan berpedoman peraturan yang berlaku: (1). Peraturan No. 09/2014 tentang (RIPPDA); (2). Pengembangan SDM; (3) Kebijakan prioritas mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan pariwisata; (4) Menyiapkan sarana dan prasarana aksebilitas, infrastur, akomodasi pariwisata: (5) Merevisi RIPPDA. Dengan dirumuskan berdasarkan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn yaitu. standar sasaran, sumber daya, karakteristik organisasi, komonikasi, sikap, lingkungan sosial ekonomi politik, dari 6 faktor sehingga membentuk dukungan model pengendalian kebijakan sehingga implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. mendorong peningkatan APBN, APBD dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Abstract:Pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Selatan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang…
ng kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya formulasi kebijakan kesehatan yang adaptif dan berbasis karakteristik wilayah agar mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil di Papua Selatan serta merumuskan model kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas pejabat Dinas Kesehatan, Bappeda, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala, meliputi keterbatasan akses geografis, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Proses formulasi kebijakan masih didominasi oleh pendekatan administratif sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik lokal. Penelitian ini menghasilkan model formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil yang menekankan lima komponen utama, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat, analisis karakteristik geografis dan sosial budaya, analisis kapasitas sumber daya kesehatan, kolaborasi multipihak, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Model tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan di Papua Selatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial dalam menangani permasalahan anak jalanan dan kenakalan remaja di Distrik Merauke, dengan fokus pada fenomena kekerasan jalanan dan penyalahgunaan…
lahgunaan minuman keras (miras). Ruang lingkup kajian mencakup upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Dinas Sosial, serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap sejumlah informan kunci, termasuk pejabat Dinas Sosial, tokoh masyarakat, dan remaja yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Meski demikian, terdapat beberapa langkah efektif, seperti pembinaan kelompok remaja rentan dan kampanye penyuluhan bahaya miras di sekolah-sekolah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penanganan anak jalanan dan kenakalan remaja di Distrik Merauke memerlukan pendekatan yang lebih terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan peningkatan kapasitas lembaga sosial serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai kunci keberhasilan program.
Abstract:Abstract: The development of digital technology in Indonesia has penetrated even rural areas, but it is not accompanied by an adequate understanding of personal data security. Rural communities tend to be vulnerable to cyber…
yber threats due to limited digital literacy. The purpose of this Community Service (PkM) activity is to increase awareness and knowledge of the community of Silo Lama Village, Silau Laut District, about the importance of personal data security in the digital era. The implementation method includes outreach, education, and practical training for the community using a participatory approach. The material presented includes the definition of personal data, types of cyber threats, how to protect personal information, and an introduction to the Personal Data Protection Law. The activity was attended by 30 participants consisting of village officials, community leaders, and the general public. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of personal data security, from an average pre-test score of 45% to 82% in the post-test. Participants were also able to identify various forms of online fraud and implement data protection measures. This program has made a positive contribution to improving the digital literacy of rural communities and is expected to prevent losses due to cybercrime in the future.
Keywords: cyber; data; digital; security; village
Abstrak: Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah merambah hingga ke wilayah pedesaan, namun tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang keamanan data pribadi. Masyarakat desa cenderung rentan terhadap ancaman siber karena keterbatasan literasi digital. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat Desa Silo Lama, Kecamatan Silau Laut tentang pentingnya menjaga keamanan data privat. Metode kegiatan meliputi sosialisasi, edukasi, dan pelatihan praktis kepada masyarakat dengan pendekatan partisipatif. Materi yang disampaikan mencakup pengertian data pribadi, jenis-jenis ancaman siber, cara melindungi informasi pribadi, serta pengenalan UU Perlindungan Data Pribadi. Kegiatan dihadiri dengan 30 orang meliputi unsur pejabat desa, tokoh warga, dan warga umum. Hasil kegiatan memaparkan peningkatan pemahaman warga terkait keamanan data pribadi, dari rerata skor pre-test 45% menjadi 82% pada post-test. Peserta juga mampu mengidentifikasi berbagai bentuk penipuan online dan menerapkan langkah-langkah perlindungan data. Program ini memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan literasi digital masyarakat desa dan diharapkan dapat mencegah kerugian akibat kejahatan siber di masa mendatang
Kata kunci: data; digital; desa; keamanan; siber
Abstract:The conventional management of archives using physical files at the Jambi-Betung II Toll Road Land Procurement Commitment Making Officer (PPK-PPTJT) agency results in slow document retrieval, a higher risk of data loss,…
and limited accessibility to important information. This community service initiative aims to enhance the technological skills of human resources at PPK-PPTJT Jambi-Betung II, particularly in electronic archive management. The methods employed involve socialization and technical training on using e-archive applications for four PPK-PPTJT employees. Evaluation was conducted through questionnaires and interviews to assess the participants' improvement in understanding and skills. The results demonstrated a significant increase in participants' capabilities: 25% reported a better understanding of the benefits of e-archives, 75% enhanced their operational application skills, and 25% felt more confident in managing electronic archives. The implementation of e-archives has successfully reduced reliance on physical documents and expedited the toll road land procurement administration process, ultimately increasing the operational efficiency of PPK-PPTJT Jambi-Betung II.
Keywords: e-archive; mentoring; land procurement; archive management
Abstrak: Pengelolaan arsip secara konvensional dengan menggunakan berkas fisik di instansi Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol (PPK-PPTJT) Jambi-Betung II menyebabkan lambatnya pencarian dokumen, rentan kehilangan data, dan terbatasnya aksesibilitas terhadap informasi penting. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di PPK-PPTJT Jambi-Betung II dalam hal digitalisasi dan pengelolaan arsip elektronik. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan teknis penggunaan aplikasi e-arsip bagi empat pegawai PPK-PPTJT. Evaluasi dilakukan dengan angket dan wawancara untuk mengukur peningkatan pemahaman dan keterampilan empat peserta. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan: 19% peserta lebih memahami manfaat e-arsip, 31% peningkatan kemampuan operasional aplikasi, dan 25% peningkatan kepercayaan diri dalam pengelolaan arsip elektronik. Penerapan e-arsip berhasil mengurangi ketergantungan pada arsip fisik, mempercepat proses administrasi pengadaan tanah jalan tol, efisiensi ruang penyimpan, dan kemudahan monitoring dan evaluasi proses operasional PPK-PPTJT Jambi-Betung II.
Kata kunci: e-arsip; pendampingan; pengadaan tanah; pengelolaan arsip
Abstract:Penelitian ini menganalisis gaya komunikasi pejabat publik dalam merespons krisis politik dan sosial yang terjadi pada 29–31 Agustus 2025 di Indonesia, ketika aksi demonstrasi besar-besaran pecah akibat kontroversi kenaikan…
aikan tunjangan DPR dan menimbulkan eskalasi berupa kerusuhan, penyerbuan gedung DPRD, serta pembakaran fasilitas publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi gaya komunikasi pejabat—baik defensif, teknokratis, maupun akomodatif—serta mengkaji dampaknya terhadap persepsi publik dan mobilisasi aksi massa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis), berdasarkan pernyataan pejabat di media, konferensi pers, dan unggahan media sosial, yang kemudian dipadukan dengan respons publik melalui media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi defensif dan teknokratis memperparah ketidakpercayaan publik, sementara respons akomodatif pemerintah datang terlambat dan gagal meredam eskalasi. Media sosial terbukti memainkan peran strategis sebagai arena counter-narrative yang mempercepat delegitimasi komunikasi elit, dengan memobilisasi solidaritas digital menjadi aksi nyata di jalanan. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara gaya komunikasi pejabat, dinamika digital, dan eskalasi demonstrasi kontemporer. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya model komunikasi pejabat publik yang lebih transparan, empatik, dan partisipatif dalam menghadapi krisis demi menjaga legitimasi politik dan stabilitas sosial.
Abstract:Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas Program Tapera dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode…
studi kasus untuk menganalisis dampak program dan implementasinya sebagai kebijakan publik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen dan hasil program.Studi ini menggunakan purposive sampling dengan teknik bola salju untuk memilih informan, termasuk administrator program, pembuat kebijakan, penerima manfaat berpenghasilan rendah, pejabat pemerintah daerah, dan lembaga keuangan. Analisis data mengikuti model interaktif, yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data, dengan triangulasi yang digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Temuan-temuan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun Program Tapera telah membuat langkah signifikan dalam mendorong pemerataan dan keberlanjutan perumahan, masih ada tantangan dalam hal keterjangkauan, kesenjangan antar wilayah, dan transparansi. Isu-isu ini menyoroti perlunya reformasi strategis, seperti mekanisme keuangan yang lebih baik, perluasan jangkauan, dan peningkatan tata kelola.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Tapera memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi ketimpangan perumahan dan mendorong kesetaraan sosial, asalkan tantangan-tantangan utama dapat diatasi melalui inovasi dan kolaborasi.Penelitian ini berkontribusi pada wacana evaluasi kebijakan publik, dengan menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Abstract:Fakta menunjukan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparasi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan…
iptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instunsi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat daerah yang menerima gratifikasi dalam pelayanan publik sanagt penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat gratifikasi serta peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Actual Approve). Hasil penelitian menunjukkan gratifikasi sudah dianggap sebagai bentuk suap. Lemahnya pengawasan secara internal juga menjadi faktor utama gratifikasi terjadi. Pelanggaran seperti ini mengakibatkan prinsip good governance menjadi tercoreng. Dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa peraturan yang sudah ada terkait gratifikasi masih terdapat kelemahan atau celah yang dimanfaatkan pelaku. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk mencipatakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dalam penelitian ini untuk mengatasi gratifikasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat sitem pengawasan di setiap instansi pemerintah serta meningkatkan pelatihan bagi pejabat daerah mengenai hukum antikorupsi.
Abstract:Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Peninjauan kembali upaya hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah tidak diperbolehkan lagi…
i setelah dikeluarkan putusan tersebut. Meskipun pada Undang-undang sebelumnya pengajuan PK telah menjadi kewenangan PTUN yang tertera dalam UU Peratun No. 5 tahun 1986. Metodologi penulisan yang dipakai berbentuk yuridis normatif. Metode penelitian adalah disiplin ilmu yang mempelajari langkah-langkah dalam proses penelitian, atau ilmu yang terkait dengan metode ilmiah yang digunakan untuk mengambil, membeberkan, dan mengevaluasi keakuratan informasi. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan analitis (analitycal approach). Upaya hukum adalah suatu jalan hukum yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum oleh undang-undang, yang merasa belum mendapat keadilan dari putusan hakim di pengadilan. Upaya hukum yang demikian ada dua bentuknya, yaitu upaya hukum biasa terdiri dari dua jenis upaya hukum: Banding, Kasasi. Upaya hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali. Arti demikian ini tentunya tidak terkecuali bagi siapapun dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan, asal sesuai dengan ketentuan dan tidak berlawanan dengan undang-undang yang berlaku. Sama halnya dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berhak mengajukan upaya hukum berdasarkan dengan undang-undang yang menjadi pedomannya dalam beracara