Abstract:This study aims to determine the effect of training using rubber weights and with-out weights on the speed of the PSHT Tanah Putih Tanjung Melawan pencak silat sickle kick. This study is an experimental study using the True…
rue experiment design method. The sample in this study was 14 female athletes. The instrument in this study was a 10-second sickle kick speed test with 3 trials and the best value was taken. Data analysis and testing of the research hypothesis used the t-test analysis technique (t-test) with a significance level of α = 0.05. The results of the study showed that: (1) there was an increase in the speed of the sickle kick after athletes followed a training program using rubber weights with an average value of 13.71 in the pre-test and increased by 6.72 or 7% to 20.43 in the post-test. The statistical results showed that the sig-2 tailed value was 0.000 ≤ 0.05. (2) there is an increase in the speed of the sickle kick after the athlete follows a training program without rubber weights with an average value of 13.43 in the pre-test increasing by 5% to 18.43 in the post-test. With statistical results showing that the sig-2 tailed value is 0.000 ≤ 0.05. (3) there is an increase in kick speed between training using rubber weights and without weights with a sig-2 tailed value of 0.013 ≤ 0.05. It can be concluded that training using rubber weights is more effective in increasing the speed of the sickle kick compared to training without rubber weights in the Pen-cak Silat PSHT Ranting Tanah Putih Tanjung Melawan.
Abstract:Edukasi KIK di Desa Kutai Lama dilakukan karena adanya potensi adanya Kekayaan Intelektual Komunal yang belum terlindungi. Upaya inventarisasi KIK sebagai langkah defensive, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala,…
endala, diantaranya belum optimalnya peranan dari masyarakat dan sinergi institusi. Tujuan edukasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya upaya identifikasi dan inventarisasi KIK sebagai upaya melindungi warisan budaya di Desa Kutai lama, dengan harapan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan melawan hukum terhadap warisan budaya dan masyarakat juga dapat memanfaatkan KIK sebagai sarana peningkatan nilai ekonomis di Desa Kutai Lama. Edukasi dilaksanakan di Kantor Desa Kutai Lama pada tanggal, 20 Mei 2024 dihadiri 27 peserta. Tahapan edukasi yang dilaksanakan: 1) Kunjungan awal memperkenalkan kepada jajaran Kelurahan tentang KIK; 2) menyampaikan materi terkait KIK kepada masyarakat; 3) melakukan identifikasi dengan memberikan formulir tentang kegiatan usaha masyarakat. Kegiatan secara keseluruhan berjalan sesuai target. Kegiatan awal dalam pengenalan edukasi ini, diperlukan tindaklanjut pendampingan identifikasi KIK pada kegiatan abdimas berikutnya.
Abstract:Berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pembangunan medis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan individu untuk hidup sehat demi mencapai tingkat kesehatan optimal, yang merupakan…
erupakan bagian dari kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindakan malapraktik mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pasien atau keluarganya sebagai korban. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukumnya mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan dengan meneliti, mencatat, dan merujuk pada literatur, peraturan perundang-undangan terkait, pendapat ahli, skripsi, serta materi lain yang relevan dengan topik penelitian. Disimpulkan bahwa hukum yang mengatur persyaratan izin praktik yang diperlikan untuk menjalankan praktik kedokteran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Sedangkan untuk penerapan sanksi pidana terhadap praktik kedokteran tanpa izin diatur dalam pasal 75, pasal 76, pasal 79 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dan untuk pertanggungjawaban dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kerugian pasien, bentuk pertanggungjawaban dokter disini bisa dipertanggungjawabkan jika ada unsur kelalaian sebenarnya mengandung dua hal yaitu, kelalaian yang diakibatkan karena melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan dan kelalaian yang diakibatkan karena tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dilakukan.
Kata Kunci : Malapraktik, Hukum, Tanggungjawab
Abstract:Cyberbullying is one of the negative impacts of the increasingly widespread development of information technology, especially among children. UNICEF (2020) reported that 45% of 2,777 young people in Indonesia aged 14-24…
years have experienced cyberbullying. This community service aims to prevent digital bullying through digital literacy education for children at the Muhammadiyah Boys and Girls Orphanage in Kediri City. This activity integrates character education, social skills, and media etiquette. Through the CBR (Community Based Research) method, steps for preventing, reporting, and handling bullying are developed which are expected to be pioneers of anti-bullying campaigns. The results of the community service activities show that the participants can receive digital literacy education to combat cyberbullying well. Children can understand the forms included in cyberbullying and understand the procedures for reporting to relevant parties. Through this activity, participants also understand digital literacy in general and through interactive digital literacy snakes and ladders game activities. This ultimately further improves children's digital literacy knowledge and skills, especially in efforts to combat cyberbullying.
Keywords: children; cyberbullying; digital literacy; media; games
Abstrak: Cyberbullying merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi yang semakin tinggi, khususnya di kalangan anak-anak. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mencegah perundungan digital yang sering terjadi melalui edukasi literasi digital bagi anak-anak Panti Asuhan Putra dan Putri Muhammadiyah di Kota Kediri. Kegiatan ini mengintegrasikan pendidikan karakter, keterampilan sosial, dan adab bermedia. Melalui metode CBR (Community Based Research), langkah-langkah pencegahan, pelaporan, dan penanganan perundungan dikembangkan yang diharapkan para peserta dapat menjadi pelopor kampanye anti-bullying. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa para peserta dapat menerima edukasi literasi digital untuk melawan cyberbullying dengan baik. Anak-anak dapat memahami bentuk-bentuk yang termasuk dalam tindakan cyberbullying serta memahami tata cara untuk melaporkan kepada pihak terkait. Melalui kegiatan ini, para peserta juga memahami literasi digital secara umum dan melalui aktivitas permainan interaktif ular tangga literasi digital. Hal ini pada akhirnya semakin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan literasi digital anak-anak, khususnya dalam upaya melawan tindakan cyberbullying.
Kata kunci: anak-anak; cyberbullying; literasi digital; media; permainan
Abstract:Abstract: Negotiations in the release of hostages are the most important way in a rescue mission for hostages. If the officer is wrong in taking action in the negotiation process, the effect that can be caused is the safety…
ety threat of both the officer or personnel in charge and the safety of the hostage victims. The reason is the ineffectiveness of communication so that it always results in a shootout to complete the abduction. And the problem is resolved without communication between criminals and personnel. In this case, we designed a negotiating robot equipped with weapons so that the safety and security of the officers would also be a concern in carrying out their duties, both in the task of war against the enemy and in the task of freeing hostages. and officers who are responsible for the safety of the victims being taken hostage. With this military robot, the monitoring can help military members or personnel in negotiating and monitoring without having to sacrifice lives.
Keywords: Arduino; FPV; GPS ;Robot; Sensor.
Abstrak: Negosiasi dalam pembebasan sandera merupakan cara terpenting dalam sebuah misi penyelamatan sandera, Jika petugas salah dalam mengambil tindakan dalam proses negosiasi maka efek yang dapat ditimbulkan adalah ancaman keselamatan baik petugas atau personil yang berwajib maupun keselamatan dari pihak korban yang disandera. Penyebabnya adalah tidak efektifnya komuniskasi sehingga mengakibatkan selalu terjadinya baku tembak untuk menyelesaikan penyandraan tersebut. Dan masalah terselesaikan tanpa ada komunikasi antara penjahat dan personil. Dalam hal tersebut kami merancang sebuah robot negosiasi yang dilengkapi dengan senjata agar keselamatan dan keamanan petugas juga menjadi perhatian dalam menjalankan tugas, baik dalam tugas perang melawan musuh maupun dalam tugas pembebasan sandera.Dalam hal pembebasan sandera perlu dilakukan berbagai cara agar mendapatkan kesepakatan terbaik antara musuh dan petugas yang berwajib guna keselamatan korban yang disandera. Dengan adanya robot militer pemantau ini dapat membantu anggota atau personil militer dalam melakukan negosiasi dan pemantauan tanpa harus mengorbankan nyawa.
Kata kunci: Arduino; FPV; GPS; Robot; Sensor.
Abstract:Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum yang adil dan efektif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dugaan korupsi dalam pengadaan buku adat…
dat oleh lembaga adat di Aceh, yang menimbulkan persoalan hukum mengenai status lembaga adat sebagai subjek hukum pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga adat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, serta menelaah bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku yang berasal dari struktur kelembagaan non-pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji secara langsung kasus yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga adat bukan subjek hukum pidana konvensional seperti individu atau korporasi, namun dapat dipersamakan dengan korporasi berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor karena memiliki struktur organisasi, menerima dana publik, dan menjalankan fungsi publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah lembaga adat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pengurusnya yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, dengan tetap mempertimbangkan asas legalitas dan prinsip keadilan restoratif.
Abstract:Fakta menunjukan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparasi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan…
iptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instunsi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat daerah yang menerima gratifikasi dalam pelayanan publik sanagt penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat gratifikasi serta peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Actual Approve). Hasil penelitian menunjukkan gratifikasi sudah dianggap sebagai bentuk suap. Lemahnya pengawasan secara internal juga menjadi faktor utama gratifikasi terjadi. Pelanggaran seperti ini mengakibatkan prinsip good governance menjadi tercoreng. Dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa peraturan yang sudah ada terkait gratifikasi masih terdapat kelemahan atau celah yang dimanfaatkan pelaku. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk mencipatakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dalam penelitian ini untuk mengatasi gratifikasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat sitem pengawasan di setiap instansi pemerintah serta meningkatkan pelatihan bagi pejabat daerah mengenai hukum antikorupsi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi perjuangan perempuan dalam film "Wanita Berkalung Sorban" dan dampaknya terhadap kesadaran gender di masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi…
kasus, penelitian ini mengkaji karakter utama, Nurul, yang berjuang melawan norma-norma patriarkal yang membatasi kebebasannya. Data diperoleh melalui analisis konten film dan wawancara mendalam dengan penonton untuk menggali pandangan mereka mengenai isu-isu gender yang diangkat dalam film. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film ini secara efektif menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, serta pentingnya solidaritas antar perempuan dalam menghadapi tantangan tersebut. Selain itu, film ini juga menyoroti aspek interseksionalitas, memperlihatkan bagaimana latar belakang sosial dan ekonomi mempengaruhi pengalaman individu dalam menghadapi patriarki. Dengan demikian, "Wanita Berkalung Sorban" tidak hanya merepresentasikan perjuangan individu tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong diskusi tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi kajian gender dan media, serta mengajak penonton untuk merefleksikan peran perempuan dalam konteks sosial yang lebih luas.
Abstract:Era digital telah mengubah cara masyarakat dalam mengakses dan mendistribusikan informasi. Di satu sisi, kemajuan teknologi memfasilitasi komunikasi dan penyebaran berita, namun di sisi lain, hal ini juga memperburuk penyebaran…
yebaran hoaks dan framing negatif. Informasi yang keliru sering kali merusak struktur sosial, membentuk opini publik yang tidak objektif, dan menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, Islam melalui Surah An-Nisa ayat 83 memberikan pedoman penting untuk memverifikasi informasi sebagai langkah pencegahan terhadap dampak negatif dari berita palsu. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena framing dan hoaks dari perspektif Islam. Dengan merujuk pada ceramah Ustadz Adi Hidayat, penelitian ini mengeksplorasi relevansi pendidikan literasi media yang berlandaskan nilai-nilai Islam sebagai solusi untuk melawan penyebaran informasi yang tidak benar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten terhadap ceramah Ustadz Adi Hidayat serta literatur akademik yang berkaitan dengan framing, hoaks, dan literasi media. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pesan moral, prinsip tabayyun, dan relevansi nilai-nilai Islam dalam konteks sosial yang sedang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tabayyun, sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam, merupakan metode yang efektif untuk melawan framing negatif dan hoaks. Pendidikan literasi media yang berbasis pada ajaran Islam terbukti dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya verifikasi informasi dan dampaknya terhadap stabilitas sosial. Integrasi antara literasi media dan nilai-nilai Islam memberikan solusi yang relevan untuk menghadapi tantangan informasi di era digital. Pendekatan ini tidak hanya membentuk masyarakat yang lebih kritis, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab sosial dalam penyebaran informasi.
Abstract:Illegal fishing sebagai kegiatan penangkapan ikan secara illegal atau melawan hukum merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang perikanan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum…
um pidana illegal fishing di perairan Maluku dan kebijakan penanggulangan illegal fishing di perairan Maluku. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan selanjutnya analisis bahan hukum secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hukum pidana illegal fishing di perairan Maluku menggunakan UU Perikanan yang menjadi payung hukum penegakan hukum illegal fishing di Indonesia. Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk perumusan peraturan hukum pidana yang lebih baik, tentunya UU Perikanan sebagai Hukum Pidana Administrasi (administrative penal law) memiliki sejumlah kelemahan. Untuk itu kebijakan penanggulangan iilegal fishing di perairan Maluku juga membutuhkan pendekatan non penal (tidak menggunakan hukum pidana) seperti adanya sosialisasi/edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan akibat hukum praktek illegal fishing atau penggunaan kearifan lokal masyarakat Maluku seperti budaya sasi laut dalam meminimalisir praktek illegal fishing. Dibutuhkan adanya pendekatan yang integral yakni keterpaduan atau keserampakan pendekatan penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana illegal fishing di perairan Maluku.