Abstract:Abstract: The government continues to adopt various technologies to ensure effective and efficient public services in the new normal era. This study discusses the use of the TELOS method in measuring the feasibility level…
l of e-government services through a review of five main feasibility dimensions, including technical feasibility, economic feasibility, legal feasibility, operational feasibility and schedule feasibility. This study identifies opportunities for developing village information system projects. The data collection process involved 15 users of e-government services. The results of this study indicate that based on the number of feasibility factors generated by the information system, it is 7.20 and is within the feasible threshold for development. The value of the system development risk obtained is quite low. It is necessary to add interactive features so that it can increase community participation in community services in the future.
Keywords: e-Government; feasibility Analysis; TELOS method;
Abstrak: Berbagai adopsi teknologi terus dilakukan pemerintah untuk menjamin pelayanan publik yang efektif dan efisien di era normal baru. studi ini membahas tentang Penggunaan Metode TELOS dalam pengukuran tingkat Kelayakan layanan e-government melalui peninjauan lima dimensi kelayakan utama antara lain kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan hukum, kelayakan operasional dan kelayakan jadwal. Studi ini mengidentifikasi peluang pengembangan proyek sistem informasi desa. Proses Pengumpulan data melibatkan 15 pengguna layanan e-government. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan jumlah factor kelayakan yang dihasilkan sistem informasi tersebut sebesar 7,20 dan berada dalam ambang batas layak untuk dikembangkan. Nilai resiko pengembangan sistem yang diperoleh cukup rendah sehingga perlu adanya penambahan fitur-fitur yang bersifat interaktif untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap layanan kemasyarakatan dimasa mendatang.
Kata kunci: Analisis Kelayakan; e-Government; Metode TELOS
Abstract:Artikel ini guna sebagai pemahaman fenomena tindak pembunuhan serta pelecehan seksual yang pelakunya ialah anak di bawah umur, mengidentifikasi penyebab, dan dampak psikososial yang ditimbulkan. Dalam beberapa tahun terakhir,…
khir, kasus kriminalitas oleh anak di bawah umur, terutama yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual, semakin meningkat dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Berbagai faktor diduga berkontribusi pada perilaku kriminal ini, seperti lingkungan keluarga yang disfungsional, pengaruh negatif dari lingkungan sosial, serta paparan terhadap media yang tidak sesuai usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak pelaku tindak kejahatan ini mengalami trauma atau tekanan emosional yang tinggi, sering kali karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral dan psikologis yang sehat. Selain itu, minimnya edukasi seksualitas dan pengawasan orang tua berperan besar dalam kejadian ini. Studi ini menyarankan perlunya pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan pendidikan keluarga yang lebih intensif untuk mencegah kasus serupa di masa depan, serta peninjauan ulang kebijakan hukum terkait pertanggungjawaban anak di bawah umur dalam tindak kriminal berat.
Abstract:Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Peninjauan kembali upaya hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah tidak diperbolehkan lagi…
i setelah dikeluarkan putusan tersebut. Meskipun pada Undang-undang sebelumnya pengajuan PK telah menjadi kewenangan PTUN yang tertera dalam UU Peratun No. 5 tahun 1986. Metodologi penulisan yang dipakai berbentuk yuridis normatif. Metode penelitian adalah disiplin ilmu yang mempelajari langkah-langkah dalam proses penelitian, atau ilmu yang terkait dengan metode ilmiah yang digunakan untuk mengambil, membeberkan, dan mengevaluasi keakuratan informasi. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan analitis (analitycal approach). Upaya hukum adalah suatu jalan hukum yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum oleh undang-undang, yang merasa belum mendapat keadilan dari putusan hakim di pengadilan. Upaya hukum yang demikian ada dua bentuknya, yaitu upaya hukum biasa terdiri dari dua jenis upaya hukum: Banding, Kasasi. Upaya hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali. Arti demikian ini tentunya tidak terkecuali bagi siapapun dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan, asal sesuai dengan ketentuan dan tidak berlawanan dengan undang-undang yang berlaku. Sama halnya dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berhak mengajukan upaya hukum berdasarkan dengan undang-undang yang menjadi pedomannya dalam beracara
Abstract:Analisis atas penganggaran dan realisasi anggaran pada Laporan Keuangan Tahun 2021 Kementerian Perhubungan menunjukkan beberapa aspek penting dalam pengelolaan dana publik sektor transportasi. Perbedaan signifikan antara…
estimasi dan realisasi anggaran penerimaan negara bukan pajak mengindikasikan perlunya peninjauan ulang proses perencanaan pendapatan untuk akurasi estimasi dan efektivitas pengelolaan. Ketidaksesuaian anggaran belanja dan realisasinya menekankan pentingnya efisiensi penggunaan dana publik. Pengalokasian dana bantuan sosial yang tidak terealisasi menunjukkan kebutuhan peninjauan kebijakan untuk mendukung masyarakat rentan. Analisis ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan responsif dalam pengelolaan anggaran sektor transportasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik.
Abstract:Pentingnya asuransi dalam melindungi kepentingan individu dan bisnis serta perlunya evaluasi regulasi yang mengatur sektor asuransi di Indonesia untuk memastikan efektivitas dan kepatuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk…
uk menganalisis peran dan regulasi asuransi dalam kerangka hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menggali informasi dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana asuransi diatur dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, dan mengeksplorasi solusi potensial untuk meningkatkan efektivitas regulasi asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi yang komprehensif terkait asuransi, terdapat beberapa hambatan dalam implementasi, termasuk ketidaksesuaian antara peraturan dan praktik di lapangan serta kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai asuransi. Penelitian ini menyarankan adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi serta peninjauan ulang beberapa regulasi untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan yang lebih baik bagi para pemegang polis.
Abstract:Poros Maritim Dunia merupakan konsep strategis yang mengakui peran penting yang dimainkan oleh laut dan kelautan dalam perekonomian global serta hubungan antarnegara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia…
memiliki potensi besar untuk menjadi bagian integral dari Poros Maritim Dunia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menuju Poros Maritim Dunia, dengan fokus pada penguatan sumber daya maritim dan kerja sama internasional. Melalui peninjauan literatur dan analisis kebijakan terkini, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mencapai tujuan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk dokumen kebijakan, laporan penelitian, dan artikel akademik terkait. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat sumber daya maritim dan memperluas kerja sama internasional di sektor maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Penguatan sumber daya maritim dilakukan melalui pengembangan infrastruktur maritim, peningkatan keamanan maritim, dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan lingkungan laut. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam mengembangkan kerja sama internasional melalui kemitraan regional dan bilateral, serta melalui partisipasinya dalam organisasi maritim internasional. Meskipun demikian, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan Poros Maritim Dunia. Beberapa tantangan tersebut meliputi pembiayaan yang cukup untuk pembangunan infrastruktur maritim, harmonisasi kebijakan di antara berbagai sektor terkait, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor maritim. Kesimpulannya, Indonesia telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam mengarahkan dirinya menuju Poros Maritim Dunia. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Dalam konteks global yang semakin terhubung melalui laut, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya sebagai poros maritim dunia yang berkelanjutan dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan sistem hukuman pidana di Amerika serikat Serikat, Inggris, dan Belanda dengan tujuan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang perbedaan dan kesamaan pendekatan…
tan yang diterapkan dalam penegakan hukuman pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis perundang-undangan, studi kasus, dan literatur untuk memahami prinsip-prinsip dasar serta implementasi kebijakan hukuman pidana di ketiga negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di AS, sistem hukuman pidana cenderung mengandalkan hukuman penjara yang tegas dengan fokus pada efek jera. Sementara itu, Inggris menonjolkan pendekatan rehabilitatif dan restorative justice, menekankan pemulihan terdakwa dan rekonsiliasi dengan korban. Di Belanda, pendekatan restorative justice lebih terwujud, dengan penekanan kuat pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Dari hasil analisis perbandingan ini, teridentifikasi potensi perbaikan dalam masing-masing sistem. AS dapat mempertimbangkan peninjauan kebijakan hukuman yang terlalu berat untuk mengatasi kelebihan populasi tahanan. Inggris dapat memperkuat elemen rehabilitatifnya untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial terdakwa. Di Belanda, potensi perbaikan melibatkan peningkatan kapasitas rehabilitatif dan pemberdayaan narapidana. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut tentang kebijakan hukuman pidana di ketiga negara, dan implikasinya dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan hukuman pidana yang lebih efektif dan seimbang
Abstract:Studi ini meneliti bagaimana Unit Pelayanan Pajak Daerah Kelas A Citeureup menerapkan program relaksasi Pajak Tanah dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2025 dan sejauh mana program tersebut berkontribusi pada peningkatan…
pendapatan. Studi ini menjawab kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, yang umumnya membahas efektivitas pajak tanah dan bangunan, kepatuhan wajib pajak, atau kebijakan keringanan pajak secara terpisah, tetapi jarang mengevaluasi unit pelaksana secara komprehensif melalui implementasi kebijakan, efektivitas organisasi, dan kepatuhan wajib pajak dalam satu kerangka kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di Unit Pelayanan Pajak Daerah Kelas A Citeureup, Kabupaten Bogor, dari Mei 2025 hingga April 2026. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan peninjauan dokumen yang melibatkan lima informan yang dipilih secara purposif. Temuan menunjukkan bahwa program tersebut meningkatkan pendapatan jangka pendek, sementara realisasi pajak 2025 melebihi target, dengan realisasi Pajak Tanah dan Bangunan mencapai 101,71 persen dan bea transfer 104,76 persen. Namun, manfaatnya tidak terdistribusi secara merata, komunikasi tidak sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak, kapasitas pelayanan masih situasional, dan kepatuhan masih didorong terutama oleh insentif daripada kesadaran pajak intrinsik. Keunikan dari hal ini terletak pada menunjukkan bahwa program tersebut efektif secara administratif tetapi belum berkelanjutan secara sosial.
Abstract:Perkembangan reksadana syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam dua dekade terakhir, didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Meski demikian,…
ian, persepsi investor terhadap reksadana syariah masih beragam, terutama terkait anggapan bahwa kinerjanya kurang kompetitif dibandingkan reksadana konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana persepsi investor terbentuk terhadap kinerja reksadana syariah melalui peninjauan aspek return, risiko, stabilitas portofolio, serta pengaruh faktor psikologis dan makroekonomi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji literatur ilmiah, laporan resmi, dan dokumen akademik terkait pasar modal syariah, kinerja reksadana, dan perilaku investor. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja reksadana syariah cenderung stabil dan defensif, dengan volatilitas yang lebih rendah karena adanya proses penyaringan syariah yang menyingkirkan sektor berisiko tinggi. Meskipun return sering kali berada pada tingkat moderat, efisiensi risiko yang dicapai menjadikan reksadana syariah menarik bagi investor berorientasi jangka panjang. Persepsi investor dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan, pengalaman investasi, kemampuan manajer investasi, serta dinamika makroekonomi seperti inflasi dan suku bunga yang memengaruhi fluktuasi NAB. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah dan transparansi informasi diperlukan untuk mengurangi bias persepsi dan memperkuat kepercayaan terhadap reksadana syariah sebagai instrumen investasi yang kompetitif dan berkelanjutan.
Abstract:Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengimplementasikan internal audit dalam utang usaha dan pembayaran pada PT. VDC, studi kasus terkait dengan utang usaha Perusahaan terkait secara spesifik. Data diperoleh melalui…
alui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan peninjauan kebijakan dan prosedur perusahaan yang berkaitan dengan manajemen akun hutang usaha. Proses audit difokuskan pada penilaian kepatuhan terhadap prosedur internal, efektivitas pengendalian internal, dan kesesuaian pelaksanaan pembayaran dengan kebijakan syarat pembayaran yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT VDC masih mengalami beberapa kasus ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku untuk manajemen akun hutang usaha. Ketidakpatuhan ini disebabkan, antara lain, oleh kurangnya integrasi sistem PR, PO, dan akuntansi, yang mengakibatkan inefisiensi, keterlambatan pembayaran, dan peningkatan risiko kesalahan dan potensi kecurangan. Lebih lanjut, pengawasan yang lemah terhadap kepatuhan syarat pembayaran dan frekuensi pembayaran mendesak yang tinggi mencerminkan kelemahan dalam perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya. Kondisi ini mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan keuangan dan jejak audit yang tidak akurat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat fungsi audit internal dan integrasi sistem untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal atas hutang usaha di PT VDC.