Abstract:Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas Program Tapera dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode…
studi kasus untuk menganalisis dampak program dan implementasinya sebagai kebijakan publik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen dan hasil program.Studi ini menggunakan purposive sampling dengan teknik bola salju untuk memilih informan, termasuk administrator program, pembuat kebijakan, penerima manfaat berpenghasilan rendah, pejabat pemerintah daerah, dan lembaga keuangan. Analisis data mengikuti model interaktif, yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data, dengan triangulasi yang digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Temuan-temuan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun Program Tapera telah membuat langkah signifikan dalam mendorong pemerataan dan keberlanjutan perumahan, masih ada tantangan dalam hal keterjangkauan, kesenjangan antar wilayah, dan transparansi. Isu-isu ini menyoroti perlunya reformasi strategis, seperti mekanisme keuangan yang lebih baik, perluasan jangkauan, dan peningkatan tata kelola.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Tapera memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi ketimpangan perumahan dan mendorong kesetaraan sosial, asalkan tantangan-tantangan utama dapat diatasi melalui inovasi dan kolaborasi.Penelitian ini berkontribusi pada wacana evaluasi kebijakan publik, dengan menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi (TI) telah membawa dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, terutama dalam mendukung pembangunan kapasitas di tingkat kota. Kota Bekasi, sebagai salah satu kota besar di…
Jawa Barat, terus berupaya mengimplementasikan berbagai inisiatif berbasis TI untuk meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas pelayanan publik, transparansi, serta keterlibatan komunitas lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola TI dalam mendukung pembangunan kapasitas di Kota Bekasi dengan menyoroti aspek kebijakan, infrastruktur, literasi digital masyarakat, keterlibatan perangkat lokal seperti RT/RW, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, wawancara, survei kebutuhan, dan observasi terhadap program TI, termasuk analisis peran smart city dalam mendukung tata kelola berbasis teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bekasi telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek, seperti implementasi aplikasi e-government dan peningkatan partisipasi perangkat RT/RW dalam pelayanan publik. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, dan kurangnya kolaborasi strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur TI, penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi aparat pemerintahan dan perangkat RT/RW, serta perluasan kerja sama lintas sektor untuk mempercepat transformasi digital dan pembangunan kapasitas secara berkelanjutan.
Abstract:Menganalisis persepsi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan program pemerintah di Kelurahan Tugu Utara. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui survei terhadap 110 responden menggunakan metode…
e stratified random sampling. Hasil menunjukkan bahwa transparansi, pelibatan masyarakat, dan distribusi manfaat menjadi faktor penting keberhasilan program. Namun, kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, dan sosialisasi yang tidak merata masih menjadi hambatan. Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan sosialisasi melalui media komunikasi yang beragam, peningkatan transparansi alokasi anggaran, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendorong partisipasi dalam perencanaan dan implementasi program. Selain itu, implementasi e-government disarankan untuk mempermudah akses informasi dan meningkatkan kinerja program. Kesimpulan menunjukkan bahwa meskipun program pemerintah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya perbaikan dalam aspek transparansi, komunikasi, dan partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan lebih efektif dan inklusif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi manajemen laba pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam konteks yang kompleks ini, penelitian ini menggunakan pendekatan…
atan kualitatif dengan desain deskriptif dan analisis konten. Populasi yang diteliti adalah perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan yang telah diaudit. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Pembahasan menggarisbawahi bahwa perusahaan yang lebih besar dan lebih menguntungkan cenderung melaporkan laba yang lebih transparan, sedangkan perusahaan dengan utang tinggi berisiko lebih besar terlibat dalam manipulasi laba. Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik tata kelola yang baik berfungsi sebagai penghalang terhadap praktik manajemen laba yang tidak etis. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya memahami interaksi antara berbagai faktor yang memengaruhi manajemen laba untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori manajemen laba dan corporate governance, serta implikasi praktis bagi perusahaan dalam memperkuat akuntabilitas dan integritas laporan keuangan.
Abstract:Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam Pemilu 2024 di Indonesia, dengan fokus pada peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Analisis normatif yuridis terhadap…
p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai sumber terkait mengungkapkan beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum pemilu. Ini mencakup kompleksitas pembuktian kasus politik uang, perbedaan interpretasi regulasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya. Studi ini juga mengevaluasi efektivitas sanksi hukum dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran pemilu. Temuan menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum sepenuhnya efektif karena ringannya hukuman dan inkonsistensi dalam penerapannya. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kesenjangan antara regulasi dan implementasi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran Bawaslu, ego sektoral antar lembaga penegak hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Analisis terhadap kinerja Sentra Gakkumdu mengungkapkan tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Untuk meningkatkan integritas pemilu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi Gakkumdu, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan intensif, dan optimalisasi peran teknologi informasi dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Studi ini juga menyoroti pentingnya penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum pemilu. Lebih lanjut, penelitian ini mengusulkan penguatan mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku tindak pidana pemilu, serta peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran praktik terbaik penegakan hukum pemilu. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu yang lebih berintegritas dan demokratis di Indonesia, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan cita-cita reformasi.
Abstract:Analisis atas penganggaran dan realisasi anggaran pada Laporan Keuangan Tahun 2021 Kementerian Perhubungan menunjukkan beberapa aspek penting dalam pengelolaan dana publik sektor transportasi. Perbedaan signifikan antara…
estimasi dan realisasi anggaran penerimaan negara bukan pajak mengindikasikan perlunya peninjauan ulang proses perencanaan pendapatan untuk akurasi estimasi dan efektivitas pengelolaan. Ketidaksesuaian anggaran belanja dan realisasinya menekankan pentingnya efisiensi penggunaan dana publik. Pengalokasian dana bantuan sosial yang tidak terealisasi menunjukkan kebutuhan peninjauan kebijakan untuk mendukung masyarakat rentan. Analisis ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan responsif dalam pengelolaan anggaran sektor transportasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik.
Abstract:Penilaian kesehatan keuangan perusahaan asuransi meliputi indikator Profil Risiko, Rentabilitas, Permodalan, dan Good Corporate Governance. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis data…
laporan keuangan bulanan PT Sinarmas Asuransi tahun 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Sinarmas Asuransi memiliki manajemen risiko yang kuat, portofolio investasi yang solid, dan strategi diversifikasi yang efektif, sehingga mampu mempertahankan posisinya di industri asuransi. Transparansi dalam tata kelola perusahaan mendukung operasi yang efektif dan efisien dengan para pemangku kepentingan.
Abstract:Kinerja organisasi pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan rekrutmen dan seleksi pegawai yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan rekrutmen dan seleksi pegawai di pemerintah…
ah daerah serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review. Sumber data yang digunakan adalah literatur akademik, jurnal, buku, dan dokumen resmi terkait kebijakan rekrutmen dan seleksi serta kinerja organisasi pemerintah daerah. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis konten terhadap sumber-sumber literatur yang telah dipilih. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan kebijakan rekrutmen dan seleksi pegawai di pemerintah daerah cenderung dilakukan secara terstruktur dan transparan. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal konsistensi dan efisiensi proses seleksi. Dampak kebijakan rekrutmen dan seleksi pegawai terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah sangat signifikan, terutama dalam meningkatkan produktivitas, motivasi, dan komitmen pegawai, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Implementasi kebijakan rekrutmen dan seleksi pegawai yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah. Penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki proses rekrutmen dan seleksi serta memastikan bahwa kebijakan yang ada sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.
Abstract:Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum administrasi pemerintah merupakan suatu perjuangan yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Fenomena pungutan liar, atau yang sering disebut dengan…
n pungli, telah menjadi masalah yang meresahkan dalam tatanan pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pungutan liar seringkali merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar ini menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah, beberapa langkah diperlukan. Pertama, penyelidikan dan pengumpulan bukti yang cermat perlu dilakukan untuk mengungkap praktik pungutan liar tersebut. Hal ini memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam memberikan informasi yang mendukung proses penyelidikan. Kedua, perlu adanya proses hukum yang transparan dan adil bagi pelaku pungutan liar. Pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi politik sangat penting agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pendekatan pencegahan juga harus ditingkatkan melalui edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal juga perlu diimplementasikan guna mencegah praktik pungutan liar di lingkungan administrasi pemerintah. Dengan pendekatan yang komprehensif, penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih, dan tercipta tatanan pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab.
Abstract:Penelitian ini mendalam keintegrasi faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dalam indeks saham syariah, mengeksplorasi bagaimana aspek-aspek keberlanjutan ini dapat memperkaya kriteria pemilihan saham sesuai prinsip-prinsip…
nsip-prinsip syariah. Melalui analisis prinsip ESG dalam konteks syariah, penelitian ini menyoroti hubungan positif antara faktor-faktor ESG dan nilai-nilai Islam dalam pasar modal syariah. Terutama, faktor Lingkungan menekankan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah, Sosial menyoroti keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan Tata Kelola menggarisbawahi transparansi dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga mempertanyakan peran ESG dalam keputusan investasi di pasar modal syariah, menilai sejauh mana investor melibatkan faktor ESG sebagai kriteria krusial dalam pemilihan produk investasi. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan, pemahaman lebih lanjut tentang keterlibatan investor dalam faktor ESG dapat memberikan wawasan terhadap arah perkembangan pasar modal syariah. Investigasi dampak keberlanjutan dan lingkungan menunjukkan bahwa integrasi ESG dapat memberikan kontribusi positif pada pelestarian lingkungan, mendukung tujuan keberlanjutan ekonomi, dan tetap berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai hasilnya, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi ESG dalam indeks saham syariah bukan hanya langkah etis, tetapi juga strategis, yang dapat menciptakan portofolio yang seimbang antara keuntungan finansial dan keberlanjutan nilai-nilai Islam.