Abstract:Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu implementasinya adalah penggunaan…
n aplikasi E-Kinerja yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-Kinerja dalam peningkatan akuntabilitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato yang ditinjau dari aspek akuntabilitas waktu, akuntabilitas hasil, dan akuntabilitas finansial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terdiri atas pejabat struktural, operator sistem, dan staf pelaksana. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato. Pada aspek akuntabilitas waktu, sistem E-Kinerja mendorong kedisiplinan pegawai dalam melaporkan aktivitas kerja secara tepat waktu melalui kewajiban penginputan kinerja harian. Pada aspek akuntabilitas hasil, setiap aktivitas kerja harus sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan didukung oleh bukti fisik yang diverifikasi oleh atasan sehingga hasil kerja menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada aspek akuntabilitas finansial, E-Kinerja meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didasarkan pada capaian kinerja. Dengan demikian, penerapan E-Kinerja berkontribusi dalam menciptakan sistem penilaian kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato.
Abstract:Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu Persaingan yang semakin ketat dalam…
lam industri restoran cepat saji mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menetapkan harga yang sesuai dengan harapan pelanggan guna menciptakan kepuasan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan pada Richeese Factory Kota Baru Parahyangan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Populasi penelitian adalah pelanggan Richeese Factory Kota Baru Parahyangan, sedangkan sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, persepsi harga, dan kepuasan pelanggan berada pada kategori baik. Secara parsial, kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Secara simultan, kualitas pelayanan dan persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 66,7%, yang menunjukkan bahwa variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 33,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi manajemen Richeese Factory dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta mempertahankan strategi penetapan harga yang mampu meningkatkan kepuasan pelanggan.
Abstract:Penelitian ini berangkat dari berbagai isu utama yang menghambat keberlanjutan dan optimalisasi potensinya, seperti keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung wisata, seperti akses jalan, sanitasi, dan akomodasi…
yang belum memadai, sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan dan daya tarik destinasi, minimnya upaya promosi dan pemasaran, yang menyebabkan rendahnya kunjungan wisatawan, rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata, termasuk kurangnya pelatihan bagi masyarakat lokal Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif agar mencapai tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan objek wisata Kampung Tematik di Kampung Jawi, seacara rinci menggunakan analasis skala likert dan analisis SWOT , pengumpulan data primer yaitu wawancara, observasi kuisoner, dan data sekunder yaitu survey instansional dan literatur web Berdasarkan hasil analisis konsep 4A, dapat diketahui bahwa komponen Ancillary dengan hasil 4,07 menjadi aspek yang paling kuat dalam mendukung pengembangan Kampung Jawi, diikuti oleh Atraksi yaitu 3,99 dan Amenitas yaitu 3,70 yang juga berada dalam kategori baik. Sementara itu, Aksesibilitas yaitu 3,27 menjadi aspek yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut karena memiliki nilai rata-rata terendah. Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh nilai IFAS sebesar 6,16 dan EFAS sebesar 5,79. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kekuatan internal yang dimiliki Kampung Jawi lebih besar dibandingkan pengaruh faktor eksternal yang dihadapi. Kondisi ini menempatkan Kampung Jawi pada penerapan strategi ST (Strength–Threat) dengan memanfaatkan kekuatan internal untuk menghadapi tantangan eksternal melalui penguatan identitas budaya, peningkatan kemandirian pengelolaan, dan pengembangan inovasi wisata dalam jangka menengah (3–5 tahun).
Abstract:Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat membangun, menyampaikan, menerima, dan menanggapi pesan. Komunikasi yang sebelumnya banyak bergantung pada interaksi tatap muka dan media konvensional kini…
berlangsung melalui internet, media sosial, aplikasi pesan instan, surat elektronik, konferensi video, dan berbagai platform digital. Artikel ini bertujuan menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung komunikasi digital serta mengidentifikasi manfaat, perubahan pola komunikasi, dan tantangan yang muncul dalam penggunaannya. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Literatur diperoleh dari artikel ilmiah, laporan lembaga resmi, serta regulasi yang relevan, dengan prioritas pada publikasi dalam sepuluh tahun terakhir. Literatur dianalisis melalui tahap identifikasi, seleksi, klasifikasi, analisis, dan sintesis berdasarkan tema penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi informasi telah berkembang dari sekadar perangkat pengolahan data menjadi infrastruktur komunikasi yang menghubungkan individu, kelompok, organisasi, pemerintah, dan masyarakat secara lebih cepat dan luas. Teknologi digital meningkatkan kecepatan penyampaian informasi, interaktivitas, aksesibilitas, dokumentasi, serta kemampuan melakukan komunikasi lintas ruang dan waktu. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti persoalan berupa misinformasi, disinformasi, pelanggaran privasi, keamanan data, cyberbullying, ujaran kebencian, tekanan untuk selalu terhubung, dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh literasi digital, etika komunikasi, kemampuan mengevaluasi informasi, dan kesadaran terhadap keamanan data. Kajian ini menghasilkan model integratif yang menempatkan literasi digital, etika digital, kemampuan berpikir kritis, dan keamanan informasi sebagai faktor penguat pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan komunikasi digital yang efektif dan bertanggung jawab.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 14 Luwu Timur dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kepala sekolah…
olah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 14 Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh secara langsung dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, serta data sekunder yang berasal dari dokumen sekolah, laporan kegiatan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan data dari instansi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan konfirmasi kepada informan, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran manajerial kepala sekolah di SMA Negeri 14 Luwu Timur telah berjalan secara sistematis dan terintegrasi. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi kepala sekolah sebagai edukator dalam mengembangkan kompetensi guru dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sebagai manajer dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah, sebagai supervisor dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proses pembelajaran, serta sebagai pemimpin yang menerapkan kepemimpinan demokratis dalam mengarahkan, memotivasi, dan melibatkan seluruh warga sekolah. Faktor pendukung peningkatan kualitas pendidikan meliputi kerja sama warga sekolah, komitmen dan kedisiplinan guru, lingkungan sekolah yang kondusif, kepemimpinan kepala sekolah, serta budaya kerja yang positif. Adapun faktor penghambatnya meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kemampuan teknologi guru yang belum merata, keterbatasan sumber daya pendidikan, serta perbedaan kesiapan guru dalam menghadapi perubahan.
Abstract:Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi SD Negeri 111 Burau Pantai yang berada di wilayah rawan banjir sehingga berpotensi mengganggu proses pembelajaran dan keselamatan warga sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk…
k mendeskripsikan upaya sekolah dalam menghadapi banjir di SD Negeri 111 Burau Pantai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan kepala sekolah, siswa, dan pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya sekolah dalam menghadapi banjir telah dilakukan pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pascabencana. Upaya tersebut meliputi peningkatan kesiapan warga sekolah melalui pemberian arahan dan pembiasaan menghadapi banjir, pelaksanaan tindakan tanggap darurat dengan mengutamakan keselamatan peserta didik dan pengamanan aset sekolah, serta rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pembersihan lingkungan, perbaikan fasilitas, dan perbaikan sarana pendukung setelah banjir. Namun demikian, pelaksanaan upaya tersebut belum didukung oleh sistem kebencanaan yang terstruktur, seperti sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik kumpul, serta pelaksanaan pelatihan dan simulasi kebencanaan secara berkala. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya sekolah dalam menghadapi banjir telah dilaksanakan, tetapi masih memerlukan penguatan melalui penyediaan sarana pendukung, peningkatan kapasitas warga sekolah, dan kerja sama dengan instansi terkait agar pelaksanaannya lebih efektif, terencana, dan berkelanjutan.
Abstract:Identifikasi golongan dan jenis BTP pada jajanan UPF di lingkungan sekolah penting dilakukan sebagai dasar pengawasan keamanan pangan dan edukasi pemilihan jajanan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan jenis…
s jajanan UPF serta golongan dan jenis bahan tambahan pangan yang terdapat pada jajanan UPF yang tersedia di kantin SD Negeri 56 Kendari. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif observasional yang dilaksanakan di SD Negeri 56 Kendari pada tahun 2026. Sampel penelitian sebanyak 28 produk jajanan UPF yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan identifikasi komposisi pada label pangan. Produk diklasifikasikan berdasarkan sistem NOVA, sedangkan bahan tambahan pangan diidentifikasi mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok jajanan yang paling banyak tersedia adalah biskuit/wafer, diikuti snack, mi instan, permen, minuman, cokelat, dan produk olahan lainnya. Golongan bahan tambahan pangan yang paling banyak ditemukan adalah pengemulsi, diikuti perisa, pewarna, penguat rasa (MSG), pengawet, pemanis, pengatur keasaman, dan pengembang. Jenis bahan tambahan pangan yang teridentifikasi antara lain lesitin kedelai, perisa sintetik, perisa identik alami, monosodium glutamat, tartrazin, kalium sorbat, sulfit, karmin, beta-karoten, annatto, asam sitrat, gelatin sapi, pektin, dan vanila. Jajanan yang tersedia di kantin SD Negeri 56 Kendari didominasi oleh produk UPF yang mengandung beragam golongan dan jenis bahan tambahan pangan. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi sekolah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat pengawasan keamanan pangan serta meningkatkan edukasi pemilihan jajanan yang lebih sehat bagi anak sekolah.
Abstract:Public procurement plays a pivotal role in driving economic development, particularly in developing nations like Ghana, where government spending accounts for a substantial 70% of the national budget, significantly impacting…
ting GDP. This study critically examines the impact of public procurement reforms, notably the Public Procurement Act of 2003 (Act 663) and its subsequent amendments, on Ghana's economic trajectory. These reforms were strategically implemented to enhance transparency, accountability, and efficiency in public resource management. Analysis of key indicators reveals a mixed landscape of outcomes. While the Act has demonstrably improved procurement processes, reduced instances of corruption by a significant 25%, and streamlined public spending efficiency by 15% over the past decade, persistent challenges remain. These include inadequate institutional capacity, inconsistent enforcement of legal frameworks, and limited stakeholder engagement, collectively hindering the full realization of the reforms' transformative potential. Employing a mixed-methods approach, including secondary data analysis and in-depth interviews with government officials, procurement professionals, and civil society representatives, this study provides critical insights. While procurement reforms have made tangible contributions to economic growth evident in an estimated 10% annual savings in government expenditure significant enhancements are imperative in areas such as capacity building, regulatory enforcement, and fostering robust public-private collaboration. The study concludes with a set of actionable recommendations for stakeholders, including the imperative to strengthen institutional frameworks, promote ethical procurement practices, and cultivate inclusive stakeholder engagement. These measures are crucial for maximizing the impact of procurement reforms and ensuring sustainable economic development in Ghana.
Abstract:Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan masyarakat dan mampu melakukan upaya tanggap darurat serta dapat mengetahui dan mampu memberikan bantuan hidup dasar saat terjadi situasi darurat.…
arurat. Dengan Pendekatan Community-Based Participatory Approach (CBPA). Melalui program Mitigasi Bencana, Upaya Tanggap Darurat, Dan Bantuan Hidup Dasar, pelaksanaan mencakup ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi bencana, dan pendampingan lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan Seluruh kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat terbukti meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam menghadapi bencana. Berbagai pelatihan, sosialisasi, dan simulasi bencana mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta koordinasi masyarakat, yang didukung oleh pendampingan instansi terkait dan partisipasi aktif warga, sehingga masyarakat menjadi lebih siap, tangguh, dan responsif terhadap potensi bencana.
Abstract:Abstract This study aims to analyze the implementation of the Integrated Licensing Service Information System (SIPINTER) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Tangerang Regency. The research…
earch is grounded in issues of low institutional responsiveness in following up on complaints, mismatches between actual service completion time and the Standard Operating Procedure (SOP), and uneven public socialization of the system. This study employs a descriptive method with a qualitative approach, using 3-dimensional e-government success model, namely Support, Capacity, and Value, as the analytical framework. Data were collected through field observation, regulatory documentation review, and in-depth interviews. The findings indicate that the Support dimension is backed by strong political will, allocated funding, and multi-channel socialization that has driven growth in registered users, though technical assistance responsiveness outside office hours remains weak. The Capacity dimension shows adequate human resources and staff competence, but the technological infrastructure remains prone to disruptions such as OTP delivery failures and server downtime. The Value dimension has produced tangible benefits in efficiency and service transparency, yet this value is undermined by document processing delays exceeding SOP standards, driven by a "digital red tape" practice among internal verification officers. This study recommends strengthening online technical support and adopting contingency resource mechanisms to improve service.
Keywords: SIPINTER, e-government, licensing service, DPMPTSP, Support-Capacity-Value model
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPINTER) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya responsivitas instansi dalam menindaklanjuti laporan, ketidaksesuaian durasi penyelesaian layanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan analisis berlandaskan model keberhasilan e-government tiga dimensi yaitu Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Support telah didukung oleh political will yang kuat, alokasi anggaran, dan sosialisasi multikanal yang mendorong pertumbuhan pengguna terdaftar, namun masih lemah dalam responsivitas bantuan teknis di luar jam kerja. Dimensi Capacity menunjukkan kecukupan sumber daya manusia dan kompetensi petugas, tetapi infrastruktur masih rentan mengalami gangguan teknis seperti kegagalan pengiriman OTP dan server down. Dimensi Value menghasilkan manfaat nyata berupa efisiensi dan transparansi pelayanan, namun nilainya terdegradasi akibat keterlambatan penyelesaian dokumen yang melampaui SOP, yang dipicu oleh praktik birokrasi digital (digital red tape) di tingkat verifikator internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan teknis daring serta penerapan mekanisme kontingensi sumber daya untuk meningkatkan layanan.
Kata Kunci: SIPINTER, e-government, pelayanan perizinan, DPMPTSP, model Support-Capacity-Value