Abstract:Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, moral, serta keamanan nasional. Kondisi ini mendorong diterapkannya…
kannya sanksi pidana berat, termasuk pidana mati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana mati bagi pengedar narkotika menimbulkan perdebatan karena di satu sisi dianggap melanggar hak asasi manusia, namun di sisi lain dinilai sebagai langkah tegas untuk melindungi generasi bangsa. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta relevansinya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, analisis perundang-undangan, serta perbandingan hukum. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian hukum pidana dan praktis dalam penyempurnaan kebijakan hukum nasional di bidang narkotika. Penelitian ini juga menelaah kesesuaian pidana mati dengan konsep maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, kajian ini berusaha menghadirkan perspektif yang komprehensif mengenai legitimasi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika..
Abstract:Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan diberlakukannya Syariat Islam sebagai dasar hukum, termasuk dalam penegakan hukum pidana (jinayah). Salah satu komponen penting dalam penerapan…
an hukum Islam diaceh ialah penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum jinayat, khususnya kasus khamar (minuman keras). Penelitian ini membahas penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maupun Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terhadap pelanggaran jarimah khamar. Dalam hukum Islam, khamar merupakan perbuatan haram karena merusak akal yang merupakan salah satu dari maqashid al-syari'ah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini melibatkan Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah, serta perangkat hukum formal dan substantif sesuai dengan ketentuan Qanun. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa uqubat hudud, ta’zir, dan denda sesuai dengan beratnya pelanggaran. Selain itu, proses pembuktian, alat bukti, dan prinsip-prinsip hukum acara jinayat turut menjadi faktor penting dalam menjamin keadilan dan efektivitas pelaksanaan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum jinayat di Aceh, meskipun menghadapi tantangan, memiliki dasar yuridis, normatif, dan sosial yang kuat dalam menanggulangi peredaran dan konsumsi khamar
Abstract:Jurnal bertujuan untuk mengetahui tentang kebolehan negara mengambil keuntungan dari pajak cukai yang dikenakan pada Minuman Beralkohol menurut Hukum Islam . Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif dengan…
an pendekatan kualitatif terhadap regulasi pajak dan cukai yang berlaku di indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak dan cukai pada minuman beralkohol dalam hukum islam memiliki tujuan yang lebih luas lagi daripada hanya sebagai sumber pendapatan negara. Pajak tersebut juga memiliki implikasi pada kesehatan, keamanan, dan moral masyarakat .Kesimpulannya, Hukum Islam melarang negara mengambil manfaat dari Pajak Cukai Minuman Beralkohol karena prinsip bahwa memperoleh keuntungan dari sesuatu yang diharamkan, meskipun untuk tujuan kebaikan bersama, tetaplah diharamkan. Alasannya, Pajak Cukai pada Minuman Beralkohol tidak dapat dipisahkan dari komoditasnya yang diharamkan, dan memanfaatkan dana tersebut berarti turut mendukung dan mempermudah peredaran barang terlarang.
Abstract:Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya persamaan, kesempatan, dan pemerataan distribusi pendapatan. Salah satu praktik yang dilarang dalam ekonomi Islam adalah penimbunan harta (ihtikar), yang dapat menyebabkan ketimpangan…
pangan ekonomi dan penderitaan masyarakat. Penimbunan barang menghalangi peredaran barang dan menyebabkan kelangkaan yang merugikan masyarakat, sementara seharusnya harta digunakan untuk kegiatan produktif yang dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian. Investasi dalam pandangan Islam tidak hanya bertujuan untuk keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyiapkan bekal di akhirat. Investasi syariah mengharuskan keadilan dalam transaksi dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kesejahteraan umat. Dalam investasi syariah, tidak ada ruang untuk praktik yang merugikan, seperti riba, spekulasi, atau kegiatan ekonomi yang haram. Dengan mengelola kekayaan secara bijaksana, umat Islam dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat sosial dan spiritual.
Abstract:Kegiatan promosi kesehatan P4GN yang dilakukan di Kota Makassar pada tanggal 20 dan 27 Oktober 2024 berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, pentingnya rehabilitasi, dan aksesibilitas…
itas layanan pemeriksaan narkoba. Melalui pendekatan interaktif dan distribusi materi edukasi, kegiatan ini menjangkau masyarakat luas dan mendorong mereka untuk mencari informasi lebih lanjut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias dan memperoleh manfaat dari kegiatan ini. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi langsung dan interaktif merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah narkoba. Selain itu, ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses juga menjadi faktor penting dalam mendorong masyarakat untuk mencari bantuan.
Abstract:Editorial “Mengakhiri Celah Kebocoran” dari Media Indonesia membahas instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Polri untuk menutup celah kebocoran keuangan negara melalui pemberantasan korupsi, penyelundupan, dan peredaran…
redaran narkoba. Penelitian ini menggunakan model framing Pan dan Kosicki untuk menganalisis struktur narasi editorial tersebut, dengan fokus pada elemen sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Analisis menunjukkan bahwa editorial membingkai isu kebocoran keuangan sebagai tantangan struktural dan moral, dengan menyoroti kelemahan penegakan hukum sekaligus mengusung optimisme terhadap reformasi kelembagaan. Kritik tajam terhadap sistem yang ada diimbangi dengan penekanan pada pentingnya integritas dan kepemimpinan yang kuat dalam mengatasi masalah ini. Temuan ini mengungkap peran media dalam membentuk opini publik dan mendorong diskursus tentang reformasi kelembagaan di Indonesia.
Abstract:Dalam prinsip ekomi islam itu juga terdapat bahwa kestabilan alat pembayaran untuk mencegah terjadinya inefisiensi akibat fluktuasi harga produk dan institusi keuangan yang bertugas mengatur dan menentukan kebijakan moneter,…
ter, yang biasanya disebut sebagai Bank Sentral. Tujuan dari kebijakan Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter antara lain adalah untuk mengeluarkan uang, mengontrol peredaran uang agar sesuai dengan kondisi perekonomian sektor riil guna mencapai keseimbangan. Setiap pemerintahan memiliki kebijakan moneter yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan ekonomi masing-masing. Salah satu kebijakan moneter yang diterapkan pada zaman Nabi adalah penggunaan standar emas dan perak karena stabilitas nilai tukarnya. Namun, hal ini tidak relevan dalam kebijakan moneter negara mayoritas Muslim pada era modern, termasuk Indonesia, karena keterbatasan bahan baku emas dan perak. Sebagai gantinya, diterbitkan uang fidusia yang bahan bakunya bukan dari emas atau perak, dan stabilitas nilainya dijaga dengan penerapan suku bunga, yang sebaliknya dilarang dalam Islam. Salah satu alasan larangan sistem bunga ini adalah karena suku bunga yang tinggi dapat memengaruhi permintaan uang, yang seringkali tidak digunakan untuk kebutuhan konsumsi atau kegiatan produktif, tetapi lebih untuk kegiatan spekulatif.
Abstract:Efektivitas pelaksanaan kegiatan perekonomian di setiap negara selalu memerlukan peran alat pembayaran yang menstabilkan nilai tukar agar tidak terjadi inefisiensi akibat fluktuasi harga produk dan lembaga keuangan yang…
mempunyai kewenangan mengatur dan menentukan kebijakan moneter yang disebut dengan kebijakan moneter. Bank pusat. Tujuan kebijakan bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter antara lain mengeluarkan uang, mengendalikan peredaran uang hingga menyesuaikan fakta perekonomian di sektor riil sehingga dapat terjadi keseimbangan.
Penelitian menggunakan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan sehingga kajian di fokuskan pada bahan kepustakaan dengan menelusuri literatur terkait. dengan menyadur, mengutip dan menggunakan penerapan dan berbagai sumber rujukan dalam artikel ini. Pendekatan kepustakaan ini penulis berusaha menemukan teks, mengklasifikasi, dan menganalisis data tekstual yang bersumber dari data primer maupun sekunder berupa bahan pustaka yang terkait, relevan fokus artikel.
Peranan bank sentral disetiap negara menjadi sangat penting sebab dunia perbankan merupakan urat nadi perekonomian dalam suatu negara. Sektor perbankan memiliki peran yang berpengaruh terhadap maju atau mundurnya perekonomian dalam suatu negara. Bank sentral sangat berperan penting untuk meminimalkan resiko-resiko dalam dunia perbankan serta memberi perlindungan terhadap dana masyarakat yang ada pada lembaga perbankan. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dengan mengontrol keseimbangan antara jumlah uang dan barang yang beredar pada masyarakat. Bank sentral yang bertujuan untuk mengontrol kebijakan dan kestabilan perekonomian dimiliki hampir disetiap negara. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai bank sentral dan disebut dengan Bank Indonesia.