Abstract:Keanekaragaman Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan penggunaan media sosial, melainkan menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, termasuk melalui WhatsApp. Penelitian ini tujuannya menganalisis…
sis penipuan melalui penyalahgunaan data pribadi pada WhatsApp dalam sistem hukum indonesian serta pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangaan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi melalui WhatsApp umumnya dilakukan melalui phishing, pencurian identitas, pengambilalihan kaun, dan pemanfaatan informasi pribadi secara melaawan hukum. Perlindungan hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undaqng-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undaqng-Undang Hukum Pidana. Berdqasarkan teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh, pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur tindak pidana, mempunyai kebisaan bertanggung jawab, terdapat kesalahan, serta tidak terdapat alasan ppembenar ataupun pemaaf. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, perkembangan modus kejahatan siber, dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan efektivitas penegakan hukum guna memperkuat pelindungan data pribadi.
Advancements in information and communication technology have increased social media usage but also created risks regarding the misuse of personal data, including via WhatsApp. This study aims to analyze fraud involving the misuse of personal data on WhatsApp within the Indonesian legal system and the criminal liability of perpetrators under prevailing legislation. The research employs a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the misuse of personal data via WhatsApp typically occurs through phishing, identity theft, account takeovers, and the unlawful use of personal information. Legal protections are established under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and the Criminal Code. Based on Roeslan Salehs theory of criminal liability, a perpetrator can be held liable if the elements of the criminal offense are met, the individual possesses the capacity for liability, fault is established, and there are no grounds for justification or excuse. However, implementation faces challenges such as low digital literacy, evolving cybercrime methods, and suboptimal law enforcement. Therefore, enhancing digital literacy and the effectiveness of law enforcement is essential to strengthen personal data protection.
Abstract:Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum seorang direktur yang menggunakan aset pribadinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon perusahaan, khususnya ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata dan Undang-Undang…
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang melibatkan penggunaan aset pribadi direktur serta untuk menentukan dasar hukum pertanggungjawaban direktur atas pembayaran hak-hak karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui penalaran deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di mana seorang direktur secara sukarela berjanji menggunakan aset pribadinya untuk menjamin atau memenuhi kewajiban pesangon perusahaan dapat mengikat secara sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pertanggungjawaban pribadi direktur timbul dari hubungan kontraktual yang dibangun secara sukarela, bukan secara otomatis karena jabatannya sebagai organ perusahaan. Penggunaan aset pribadi juga tidak menghapuskan prinsip pemisahan entitas hukum (kekayaan terpisah) antara perusahaan dan direktur. Temuan ini menekankan pentingnya pengaturan kontraktual yang jelas guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pesangon.
This study examines the legal responsibility of a director who uses personal assets to fulfill a company’s severance payment obligations, particularly from the perspective of Article 1338 of the Indonesian Civil Code and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study aims to analyze the validity of an agreement involving the use of a director’s personal assets and to determine the legal basis of the director’s responsibility for the payment of employee compensation. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed descriptively and qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that an agreement in which a director voluntarily undertakes to use personal assets to secure or fulfill the company’s severance obligations may be legally binding as long as it satisfies the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code. The director’s personal liability arises from the contractual relationship voluntarily established, rather than automatically from the director’s position as a corporate organ. The use of personal assets also does not eliminate the separate legal entity principle between the company and the director. These findings emphasize the importance of clear contractual arrangements in providing legal certainty for the fulfillment of severance obligations.
Abstract:Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet…
yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Abstract:Studi ini menganalisis pengaruh Total Debt Ratio (TDR) dan Receivable Turnover (RTO) terhadap Return on Equity (ROE) pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2025.…
021-2025. Kesenjangan penelitian (gap) yang diangkat ialah fluktuasi tajam profitabilitas sektor pascapandemi di tengah kenaikan beban utang dan tekanan pengelolaan piutang, yang belum dijelaskan secara konsisten oleh studi terdahulu. Pendekatan kuantitatif asosiatif diterapkan pada data sekunder laporan keuangan tahunan auditan. Melalui purposive sampling, diperoleh 12 perusahaan dengan 60 observasi firm-year, dianalisis dengan regresi linier berganda setelah transformasi akar kuadrat guna memenuhi asumsi normalitas. Hasil menunjukkan TDR tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ROE, sedangkan RTO berpengaruh signifikan positif secara parsial. Secara simultan, TDR dan RTO berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan kontribusi (Adjusted R Square) sejumlah 14,0%. Temuan ini mengindikasikan bahwa efisiensi penagihan piutang, bukan semata struktur utang, lebih menentukan profitabilitas ekuitas pada sektor ini.
Abstract:Penelitian ini menganalisis pengaruh Social Media Marketing, Harga, dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian dan Loyalitas Konsumen, sekaligus menguji peran mediasi Keputusan Pembelian pada konsumen produk skincare Skintific…
kintific di Shopee. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei potong lintang terhadap 100 konsumen di Indonesia yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup dengan skala 1–5 dan dianalisis melalui Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan SmartPLS 4.0. Model pengukuran memenuhi kriteria validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas. Social Media Marketing (β = 0,357; p < 0,001), Harga (β = 0,441; p < 0,001), dan Citra Merek (β = 0,335; p < 0,001) berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian. Social Media Marketing (β = 0,235; p = 0,002), Harga (β = 0,287; p < 0,001), Citra Merek (β = 0,306; p < 0,001), serta Keputusan Pembelian (β = 0,385; p < 0,001) berpengaruh positif terhadap Loyalitas Konsumen. Keputusan Pembelian memediasi secara parsial pengaruh ketiga variabel eksogen terhadap Loyalitas Konsumen dengan nilai VAF masing-masing 36,8%, 37,2%, dan 29,7%. Harga merupakan prediktor langsung terkuat terhadap Keputusan Pembelian. Temuan menegaskan pentingnya integrasi pemasaran media sosial, harga yang sepadan dengan nilai, penguatan citra merek, dan pengalaman pembelian yang positif untuk meningkatkan loyalitas konsumen pada e-commerce skincare.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang berhubungan dengan hipertensi tidak terkontrol pada pasien lansia di pelayanan kesehatan primer, menggambarkan penatalaksanaan kasus secara klinis, serta memetakan perkembangan…
bangan topik penelitian melalui analisis bibliometrik. Metode yang digunakan memadukan systematic literature review berdasarkan pedoman PRISMA 2020, laporan kasus, dan analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer. Penelusuran dilakukan pada PubMed, Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar terhadap artikel tahun 2020–2025. Sebanyak 25 artikel dengan total 48.762 responden memenuhi kriteria inklusi. Desain penelitian didominasi studi potong lintang, sedangkan pemetaan kepengarangan memperlihatkan kolaborasi lintas institusi dan negara yang mendukung pertukaran pengetahuan serta pengembangan pendekatan multidisiplin dalam pengendalian hipertensi lansia di pelayanan primer. Laporan kasus melibatkan laki-laki berusia 72 tahun dengan hipertensi derajat II, nyeri kepala, hiperkolesterolemia, dan kondisi prediabetes yang dipantau di Puskesmas Gembong selama 28 Juli–16 Agustus 2025. Hasil sintesis menunjukkan lima tema utama, yaitu faktor risiko hipertensi tidak terkontrol sebesar 88%, kepatuhan minum obat 80%, pola hidup 72%, komorbiditas 68%, dan peran pelayanan kesehatan primer 64%. Pada laporan kasus, tekanan darah awal 170/110 mmHg tetap berada di atas target meskipun keluhan nyeri kepala membaik. Ketidakpatuhan minum obat memicu peningkatan tekanan darah, sedangkan edukasi berulang, modifikasi gaya hidup, keterlibatan keluarga, penyesuaian antihipertensi, dan terapi hipolipidemik memperbaiki kepatuhan serta gejala klinis. Analisis VOSviewer menempatkan hypertension, diabetes, dan cardiovascular disease sebagai pusat jaringan, disertai munculnya telemedicine dan digital health sebagai arah penelitian baru. Disimpulkan bahwa hipertensi tidak terkontrol pada lansia bersifat multifaktorial dan memerlukan pengelolaan terpadu melalui optimalisasi terapi, pengendalian komorbiditas, perubahan perilaku, pemantauan berkelanjutan, penguatan layanan primer, serta dukungan keluarga.
Abstract:Pemanfaatan energi terbarukan merupakan salah satu strategi penting dalam memenuhi kebutuhan energi listrik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan…
eningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Kelurahan Tanjung Laut, Kota Bontang, dalam memanfaatkan energi surya melalui pelatihan dan pendampingan pemasangan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sederhana. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif partisipatif yang meliputi observasi awal, koordinasi dengan pemerintah kelurahan, penyampaian materi, demonstrasi, praktik perakitan PLTS, diskusi, serta pendampingan teknis. Peserta memperoleh pemahaman mengenai prinsip kerja PLTS, fungsi setiap komponen, teknik instalasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan aspek keselamatan penggunaan sistem. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam merancang, merakit, serta mengoperasikan sistem PLTS sederhana yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik alternatif untuk kebutuhan rumah tangga. Selain memberikan transfer pengetahuan dan teknologi, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan energi bersih, mendukung program Energi Baru Terbarukan (EBT), serta mendorong terbentuknya kemandirian energi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Abstract:Air bersih yang aman dari kontaminasi mikrobiologis dan parasitologis merupakan prasyarat utama kesehatan masyarakat, namun capaian akses air minum aman di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan akses air minum layak…
ak secara umum. Penelitian ini bertujuan memetakan tren tahun publikasi, sebaran jenis sumber air, sebaran wilayah, dan peluang riset kontaminasi mikrobiologis dan parasitologis pada sumber air bersih di Indonesia melalui analisis literatur. Penelusuran dilakukan pada basis data Google Scholar menggunakan Harzing's Publish or Perish dengan kata kunci kontaminasi mikrobiologis dan cemaran bakteri air bersih Indonesia, dibatasi pada rentang tahun 2020 hingga 2025. Setelah skrining judul, pemeriksaan duplikasi, dan pengecekan kelengkapan metadata mengikuti alur seleksi bergaya PRISMA, diperoleh 115 artikel yang memenuhi kriteria kelayakan untuk dianalisis. Hasil menunjukkan tren publikasi meningkat tajam pada 2024 dan 2025, menyumbang lebih dari separuh total artikel. Air minum umum dan depot air minum isi ulang mendominasi objek penelitian dengan proporsi 73,9%, sementara Coliform dan Escherichia coli menjadi parameter yang paling banyak diuji sebesar 66,1%, umumnya menggunakan metode Most Probable Number. Wilayah penelitian masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan tidak satu pun artikel yang secara eksplisit meneliti kontaminasi parasitologis ditemukan sepanjang periode tersebut. Temuan ini menunjukkan penelitian kontaminasi air bersih di Indonesia masih terkonsentrasi secara tematik, objek, dan wilayah, sehingga membuka peluang riset yang luas pada aspek parasitologis, sumber air non-komersial, serta wilayah di luar Pulau Jawa.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat validitas media pembelajaran interaktif berbasis Educaplay pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk siswa kelas V Sekolah Dasar. Metode yang digunakan adalah penelitian…
litian dan pengembangan (Research and Development atau R&D) dengan mengacu pada model ADDIE yang meliputi tahapan analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Namun, penelitian ini hanya dilaksanakan hingga tahap development. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kuantitatif melalui perhitungan persentase kelayakan berdasarkan hasil penilaian para validator. Hasil validasi menunjukkan bahwa media memperoleh skor kelayakan sebesar 100% dari ahli media, 96% dari ahli materi, dan 82% dari ahli bahasa. Rata-rata keseluruhan hasil validasi mencapai 93% yang termasuk dalam kategori "Sangat Valid". Temuan tersebut mengindikasikan bahwa media pembelajaran interaktif Educaplay layak digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di kelas V Sekolah Dasar. Selain memenuhi aspek kelayakan, media ini juga berpotensi meningkatkan keterlibatan peserta didik, menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan, serta membantu guru menyampaikan materi secara lebih efektif dan menarik.
Abstract:Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Pemberdayaan Masyarakat Angkatan XLVIII UIN Palopo Tahun 2025 dengan tema “UMKM Syariah dan Produk Halal” dilaksanakan di Kota Palopo pada 07 Juli–20 Agustus 2025. Program ini berfokus…
ni berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal, edukasi manajemen usaha berbasis syariah, serta pelatihan pemasaran digital. Permasalahan utama mitra ialah rendahnya pemahaman mengenai prinsip bisnis syariah, keterbatasan pengetahuan tentang prosedur sertifikasi halal, serta lemahnya strategi pemasaran dan branding produk. Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) digunakan sebagai metode pemberdayaan dengan mengoptimalkan potensi aset lokal, seperti keterampilan produksi, jejaring komunitas, dan semangat wirausaha masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan meliputi pemetaan potensi dan masalah, penyuluhan, pendampingan administrasi sertifikasi halal, pelatihan literasi keuangan syariah, pengembangan produk, serta pelatihan pemasaran digital berbasis etika syariah. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal, perubahan perilaku usaha menjadi lebih profesional dan berstandar, serta peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk yang telah memenuhi prinsip halal. Selain itu, pendampingan ini mendorong perubahan sosial di masyarakat, terutama dalam bentuk tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya legalitas halal dan tata kelola usaha secara syariah. Dengan demikian, program KKN ini berkontribusi pada penguatan ekosistem UMKM syariah di Kota Palopo yang berkelanjutan dan berdaya saing.