Abstract:Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis yang mengungkap larangan duduk di jalanan dalam konteks Islam. Larangan ini memiliki relevansi sosial yang signifikan, dan artikel ini bertujuan untuk memahami makna,…
tujuan, serta implikasi dari larangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber primer dan sekunder, seperti kitab hadis, tafsir, serta tulisan-tulisan ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan duduk di jalanan dalam hadis-hadis terkait dengan etika dan moralitas Islam, dengan tujuan utama untuk menjaga tata tertib sosial dan keamanan masyarakat. Larangan ini mempromosikan perilaku yang sopan, menghindari potensi gangguan bagi orang lain, serta menjaga keselamatan jalan raya. Artikel ini juga membahas konteks sejarah dan budaya di balik larangan ini, serta bagaimana larangan tersebut bisa diterapkan dalam konteks masyarakat kontemporer. Studi literatur ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hadis-hadis terkait larangan duduk di jalanan dalam Islam dan memberikan wawasan tentang relevansinya dalam konteks sosial saat ini. Artikel ini dapat menjadi sumber rujukan penting bagi para peneliti, ilmuwan sosial, dan pemangku kebijakan yang tertarik dalam menjelajahi konsep etika sosial dalam Islam.
Abstract:Pendidikan akhlak merupakan hal yang penting dalam Islam. Akhlak yang baik merupakan fondasi utama kehidupan seorang muslim, yang menjamin keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Imam Al-Zarnuni merupakan seorang…
g sufi terkemuka yang dikenal dengan penekanannya pada pendidikan akhlak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan Imam Al-Zarnuni tentang pendidikan akhlak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Sumber data penelitian ini adalah kitab-kitab karya Imam Al-Zarnuni, terutama kitab Ta'dibuna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Al-Zarnuni memandang pendidikan akhlak sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan. Beliau berpendapat bahwa pendidikan akhlak harus dimulai sejak dini, dan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Imam Al-Zarnuni juga menekankan pentingnya keteladanan dalam pendidikan akhlak. Beliau berpendapat bahwa keteladanan merupakan faktor yang paling penting dalam membentuk karakter seseorang. Penemuan penelitian ini memiliki relevansi dengan tantangan moral yang dihadapi umat Islam saat ini. Pemikiran Imam Al-Zarnuni tentang pendidikan akhlak dapat menjadi solusi dan inspirasi dalam mengembangkan sistem pendidikan yang komprehensif, sekaligus mengembalikan kejayaan peradaban Islam yang berlandaskan akhlak mulia.
Abstract:Sasaran keselamatan pasien merupakan indikator terpenting dalam sistem pelayanan kesehatan, dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan mengurangi cidera pada pasien. Ada beberapa…
faktor dalam pelaksanaan sasaran keselamatan pasien di rumah sakit yaitu pengetahuan dan sikap perawat serta perilaku perawat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis hubungan pengetahuan dan sikap perawat terhadap perilaku penerapan sasaran keselamatan pasien di ruangan ICU & ICVCU RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Metode penelitian menggunakan Jenis penelitian kuantitatif dengan desain analitik menggunakan pendekatan cross sectional study. Penelitian dilakukan pada tanggal 10 agustus hingga 18 agustus 2023. Populasi adalah semua perawat yang ada di ruangan ICU dan ICVCU RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah pada saat penelitian berlangsung dengan jumlah sampel 38 orang menggunakan rumus total sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan uji Chi-square. Hasil penelitian menunjukan dari 38 responden sebagian besar memiliki pengetahuan baik 24 orang (63,2%), pengetahuan cukup 14 orang (36,8%).sikap cukup 15 orang(39.5%) dan sikap baik 23 orang (60.5%), sebagian perilaku cukup 18 orang (47.4%) dan perilaku baik 20 orang (52.6%). Hasil uji bivariate didapatkan nilai p= 0,003 (p-value<0,05). Simpulan dari penelitian ini bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan perawat terhadap perilaku penerapan sasaran keselamatan pasien. Upaya yang harus dilakukan perawat yaitu harus lebih meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam penerapan patient safety.
Abstract:Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) lebih dari 2,78 juta orang meninggal pertahun akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan…
bungan dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga kerja bagian produksi di PT X Kabupaten X Tahun 2025. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 orang dan sampel sebanyak 43 orang, diambil dengan teknik total sampling. Variabel independen meliputi pengetahuan, sikap, dan penggunaan alat pelindung diri (APD). Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis secara univariat dan bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 13 responden (30,2%) pernah mengalami kecelakaan kerja, 17 responden (39,5%) memiliki pengetahuan rendah, 22 responden (51,2%) memiliki sikap negatif, dan 12 responden (27,9%) tidak lengkap dalam menggunakan APD. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan (p=0,022) dan penggunaan APD (p=0,033) dengan kejadian kecelakaan kerja. Namun, tidak terdapat hubungan antara sikap dengan kejadian kecelakaan kerja (p=0,444). Diharapkan dapat meningkatkan upaya edukasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan meningkatkan pengawasan penggunaan APD guna menurunkan risiko kecelakaan kerja. Dapat disimpulkan upaya K3 itu sangat penting sehingga harus meningkatkan edukasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan meningkatkan pengawasan penggunaan APD guna menurunkan risiko kecelakaan kerja.
Abstract:Pekerja outsourcing merupakan tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan penyedia jasa untuk bekerja pada perusahaan pengguna jasa. Praktik outsourcing memberikan efisiensi bagi perusahaan, namun menimbulkan tantangan terkait…
rkait pemenuhan hak-hak pekerja. Secara hukum ketenagakerjaan Indonesia, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing seperti upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pesangon dibebankan pada perusahaan penyedia jasa. Adapun permasalahan yang diabahas adalah tanggung jawab hukum pemberi kerja (user) terhadap pekerja outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan Secara hukum, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing berada pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, sedangkan perusahaan pengguna jasa tidak memikul tanggung jawab langsung. Hubungan kerja triangular ini sering menimbulkan ketidak pastian hak bagi pekerja, sehingga pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting.
Abstract:Seorang anak merupakan bagian generasi penerus masa depan bangsa untuk negara Indonesia, oleh karena itu anak perlu perhatian dalam pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat…
apat berkembang secara maksimal. Dalam hal ini seluruh aspek terkhusus pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai peraturan dan perundangan yang bertujuan untuk perlindungan terhadap anak-anak yang dilindungi dengan hukum. Salah satunya penerapan adalah dengan terbentuknya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu kasus yang dapat menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia dan memerlukan solusi dalam penyelesaiannya salah satunya adalah kasus genk motor khususnya yang terdiri dari anak-anak di bawah umur. Kasus ini sangat merugikan banyak pihak dan mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban Kabupaten Karawang karena para anggota genk motor ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat. Namun adanya penyelesaian sudut pandang yang berbeda dari Pihak Kepolisian dengan Pihak Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani keputusan dalam kasus tersebut.
Abstract:Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di Indonesia dengan mengkaji aspek hukum ketenagakerjaan dan prinsip kesetaraan gender. Fokus utama adalah analisis hak-hak tenaga kerja perempuan,…
n, meliputi upah yang adil, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kebijakan cuti melahirkan, yang dijamin dalam peraturan ketenagakerjaan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun regulasi mendukung perlindungan ini, pelaksanaan di lapangan masih terkendala diskriminasi gender dan kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ada. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja perempuan secara merata dan konsisten.
This research discusses legal protection for female workers in Indonesia by examining aspects of employment law and the principles of gender equality. The main focus is an analysis of women's labor rights, including fair wages, occupational health and safety protection, as well as maternity leave policies, which are guaranteed in labor regulations and international instruments that Indonesia has ratified. The research results show that, although regulations support this protection, implementation in the field is still hampered by gender discrimination and a lack of company compliance with existing regulations. This research recommends increasing supervision, law enforcement and outreach to ensure the fulfillment of women's labor rights evenly and consistently.
Abstract:Anak adalah generasi penerus masa depan bangsa dan Negara Indonesia, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat tumbuh kembang secara maksimal.…
imal. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang salah satu implementasi adalah dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu kasus yang diangkat menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia yang memerlukan solusi dalam penyelesaiannya adalah kasus genk motor khususnya yang terjadi di Kota. Kasus genk motor yang terjadi telah merugikan banyak pihak dan mengganggu keamanan dan ketertiban kota Pekanbaru karena para anggota genk motor ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat. Namun adanya penyelesaian sudut pandang yang berbeda dari Pihak Kepolisian dengan Pihak Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani keputusan dalam kasus tersebut
Children are the future generation of the Indonesian nation and state, therefore children need special guidance and guidance, both from family, society and the government so that they can grow and develop optimally. In this case, the government has attempted to provide legal protection for Indonesian children by ratifying the Convention on the Rights of the Child and issuing various laws and regulations that formulate protection for children in conflict with the law, one of the implementations of which is the enactment of Law Number 23 of 2002 About Child Protection. One of the cases that has become a phenomenon in the world of crime and the context of child protection in Indonesia which requires a solution is the motorbike gang case, especially the motorbike gang case harmed many parties and disrupted the security and order because members of this motorbike gang committed criminal acts that threatened the safety of the people. However, there are different points of view from the Police and the Child Protection Agency in handling decisions in this case.