Abstract:Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi publik. Tingkat tertinggi dari sektor publik adalah tingkat negara bagian. Oleh karena itu, akuntansi keuangan daerah juga berkaitan dengan akuntansi keuangan nasional.…
ional. Selain Inventarisasi Aset Negara dan BUMN, salah satu bidang keuangan negara juga adalah APBN. Baik APBN maupun inventarisasi barang milik negara dikelola langsung oleh negara. Akuntansi keuangan daerah (akutansi pemerintahan) di Indonesia merupakan salah satu bidang akuntansi publik yang banyak menarik perhatian dari berbagai kalangan. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut keinginannya sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan yang mendasari perlunya otonomi daerah adalah perkembangan situasi nasional dan internasional. Situasi domestik menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Seiring dengan semakin majunya globalisasi, maka daya saing setiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerah, sangat diperlukan. Dengan meningkatkan otonomi pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya.
Abstract:Badan Usaha Milik Desa sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan…
eraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga yang hadir di tengah masyarakat yang sudah berbadan hukum. Lahirnya Badan Usaha Milik Desa didasari oleh undang-undang dan peraturan-peraturan diantaranya:
• Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaranbadan Usaha Milik desa Pasal 23 (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
Kemudian dengan adanya landasan hukum tersebut, maka desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro desa yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa dan pengelolaannya terpisah dari kegiatan pemerintahan desa. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya dibentuk dengan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang ekonomi. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Program BUMDES merupakan nawa kerja (agenda prioritas) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi dengan nama agenda yaitu Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES. BUMDES di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.
Abstract:Untuk menjadi Wirausahawan, ada beberapa hal yang harus di perhatikan dikalangan masyarakat maupun mahasiswa antara lain pelatihan serta pendidikan yang mereka dapatkan waktu praktek, pelatihan, pembelajaran atau menerima…
a materi perkuliahan , sebab perlunya pelatihan-pelatihan agar menambah pengetahuan mereka. Banyak hambatan persepsi memulai usaha, antara lain adanya anggapan merasa terlalu tua atau terlalu muda, tidak berbakat dan tidak punya modal serta kebingungan dalam ide usaha apa yang mau dikembangkan. Hambatan ini harus dihilangkan dengan memberikan tambahan wawasan dan pelatihan kepada masyarakat wirausaha dan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dilingkungan Universitas Lakidende Jurusan Administrasi Publik, salah satunya lewat kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berupa penjelasan materi-materi yang berkaitan dengan kreatifitas dan kewirausahaan dalam analisanya pendanaan, aspek keuangan serta proses kreatifitas dalam menangkap kebutuhan konsumen atau ide usaha. Untuk menambah nilai guna dari kegiatan ini, diberikan berbagai macam contoh-contoh studi kasus oleh setiap pemateri. Materi pelatihan tersebut dilaksanakan dalam bentuk seminar.
Abstract:Survey Kepuasan Masyarakat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bondowoso seringkali terdapat kendala dalam mengumpulkan data kepuasan masyarakat terkait layanan publik yang diberikan…
kan oleh instansi BKPSDM Kabupaten Bondowoso. Metode survey konvensional yang menggunakan kuesioner manual seringkali membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang signifikan. Selain itu, data yang diperoleh dari survey tersebut sering tidak tersedia secara real-time dan sulit untuk diolah secara efisien. Dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kendala data kepuasan masyarakat. kuesioner online akan meminimalkan kesalahan penulisan dan memungkinkan validasi data secara langsung. Penelitian ini menghasilkan nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan jam digital berbasis pengontrol HUIDU HD-W00 Wi-Fi dengan konektivitas Wi-Fi. Sistem ini menggunakan modul tampilan LED yang dikendalikan oleh pengontrol…
HUIDU HD-W00 Wi-Fi untuk menampilkan waktu secara real time. Pengaturan waktu dan tampilan konten dilakukan menggunakan perangkat lunak HUIDU, memungkinkan sinkronisasi otomatis melalui jaringan Wi-Fi. Selain itu, pengguna dapat mengakses dan mengkonfigurasi jam digital dari jarak jauh melalui perangkat celular yang terhubung dengan Wi-Fi, sehingga memudahkan penyesuaian waktu dan format tampilan. Penerapan sistem ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis terhadap kebutuhan tampilan waktu di berbagai tempat umum seperti sekolah, kantor, dan ruang publik. Penelitian ini juga membuka peluang untuk mengembangkan fitur tambahan seperti menampilkan tanggal, suhu atau informasi dinamis lainnya.
Abstract:Abstract: Padang City holds various historical relics from the Dutch colonial era, which possess significant historical value and high tourism potential. However, information regarding the locations and descriptions of these…
hese relics is still scattered and difficult to access in an integrated manner. This study aims to design and implement an Android-based Geographic Information System (GIS) that presents an interactive map containing the locations, descriptions, and photos of the heritage sites, along with a regional filter feature to facilitate navigation. The development process began with data collection from the Tourism Office and field observations, followed by map processing in ArcMap, publication to ArcGIS Online, and the creation of an Android application using ArcGIS Maps SDK and Jetpack Compose. Integration with a MySQL database allows the automatic display of location points on the map. The implementation results show that the application can display 33 heritage site points in three districts of Padang City, complete with descriptions, photos, district filters, and Web Map integration. Testing demonstrated that the application runs smoothly, is informative and interactive, and can support cultural preservation efforts while encouraging interest in historical tourism in Padang City.
Keywords: geographic information system; dutch heritage; arcgis; android; padang city.
Abstrak: Kota Padang menyimpan berbagai peninggalan bersejarah dari masa kolonial Belanda yang memiliki nilai sejarah dan potensi wisata tinggi. Namun, informasi mengenai lokasi dan deskripsi peninggalan tersebut masih tersebar dan sulit diakses secara terpadu. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis Android yang menyajikan peta interaktif berisi lokasi, deskripsi, foto peninggalan, serta dilengkapi fitur filter wilayah untuk memudahkan penelusuran. Proses pengembangan diawali dengan pengumpulan data dari Dinas Pariwisata dan observasi lapangan, dilanjutkan dengan pengolahan peta di ArcMap, publikasi ke ArcGIS Online, serta pembuatan aplikasi Android menggunakan ArcGIS Maps SDK dan Jetpack Compose. Integrasi dengan basis data MySQL memungkinkan penampilan titik lokasi secara otomatis pada peta. Hasil implementasi menunjukkan aplikasi mampu menampilkan 33 titik peninggalan di tiga kecamatan di Kota Padang, lengkap dengan deskripsi, foto, filter kecamatan, dan integrasi Web Map. Hasil pengujian membuktikan aplikasi berjalan lancar, informatif, dan interaktif sehingga dapat mendukung upaya pelestarian budaya, dan mendorong peningkatan minat wisata sejarah di Kota Padang.
Kata kunci: sistem informasi geografis; peninggalan belanda;arcgis; android; kota padang
Abstract:Abstract: The issue of stunting represents a significant obstacle in public health development efforts, particularly in the Asahan Regency area. Stunting not only affects children’s physical growth but also has implications…
tions for intellectual capacity and productivity in the future. This study aims to develop an information system based on a Web Geographic Information System (Web GIS) to monitor the geographic distribution of stunting cases and assist the Asahan Regency Health Office in making data-driven policy decisions. The method applied in this research is a quantitative descriptive approach, encompassing the stages of problem identification, data collection, system requirements analysis, design, implementation, and system evaluation. The research findings show that the developed Web GIS platform successfully displays stunting data by district through interactive digital map representation, facilitates data input and updates by healthcare workers, and provides information accessible to the general public. The system is considered capable of improving the effectiveness and efficiency of stunting case monitoring, while also supporting information transparency and the planning of more targeted intervention programs. With the implementation of this Web GIS, stunting prevention efforts in Asahan Regency can be carried out in a more structured manner and based on accurate spatial data.
Keywords: stunting; geographic information system; monitoring; mapping; asahan regency
Abstrak: Permasalahan stunting merupakan hambatan signifikan dalam upaya pengembangan kesehatan publik, terutama di wilayah Kabupaten Asahan. Stunting tidak hanya mempengaruhi aspek pertumbuhan jasmani anak, namun juga berimplikasi pada kemampuan intelektual dan daya produktif di masa mendatang. Studi ini memiliki tujuan untuk membangun sistem informasi yang berbasiskan Web Geographic Information System (Web GIS) dengan maksud memantau distribusi kasus stunting secara geografis dan memfasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan dalam proses pengambilan kebijakan yang berdasarkan data. Metode yang diterapkan dalam riset ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, meliputi fase identifikasi permasalahan, koleksi data, kajian kebutuhan sistem, perancangan, penerapan, dan penilaian sistem. Temuan penelitian menunjukkan bahwa platform Web GIS yang dikembangkan berhasil menampilkan data stunting per kecamatan melalui representasi peta digital yang interaktif, memfasilitasi proses input dan pemutakhiran data oleh tenaga kesehatan, serta menyediakan informasi yang dapat diakses oleh khalayak umum. Sistem tersebut dianggap mampu meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam monitoring kasus stunting, sekaligus mendukung keterbukaan informasi dan perencanaan program intervensi yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya implementasi Web GIS ini, langkah-langkah penanggulangan stunting di Kabupaten Asahan dapat dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berdasarkan data spasial yang tepat.
Kata Kunci: stunting; sistem informasi geografis; monitoring; pemetaan; kabupaten asahan
Abstract:Abstract: In today's digital era, the need for fast and accurate information is very important, especially for the Muslim community in ensuring the halalness of the products consumed. Asahan Regency has many MSMEs that do…
o not all have halal certification, making it difficult for the public to identify products that comply with Islamic law. This study aims to develop a web-based Geographic Information System (GIS) that is able to map MSMEs that have been halal certified in the Asahan Regency area. This system is designed using the PHP programming language, MySQL database, and CodeIgniter framework. The research methodology used is qualitative with a literature study approach, interviews, and observations. In the system that is built, users can see the location of MSMEs interactively through a digital map, as well as information related to products and halal status. The implementation results show that this system makes it easier for the Ministry of Religion to manage halal MSME data and helps the public access this information effectively. This system is expected to be an innovation that increases public trust in halal products, and encourages MSME actors to immediately take care of halal certification. In addition, this GIS supports transparency, education, and public services in the halal economy sector at the local level.
Keywords: UMKM; halal certification; geographic information system; mapping
Abstrak: Di era digital saat ini, kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat sangat penting, terutama bagi masyarakat Muslim dalam memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi. Kabupaten Asahan memiliki banyak UMKM yang belum seluruhnya memiliki sertifikasi halal, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengidentifikasi produk yang sesuai syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web yang mampu memetakan UMKM yang telah tersertifikasi halal di wilayah Kabupaten Asahan. Sistem ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, basis data MySQL, dan framework CodeIgniter. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi literatur, wawancara, dan observasi. Dalam sistem yang dibangun, pengguna dapat melihat lokasi UMKM secara interaktif melalui peta digital, serta informasi terkait produk dan status kehalalan. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem ini memudahkan Kementerian Agama dalam mengelola data UMKM halal dan membantu masyarakat dalam mengakses informasi tersebut secara efektif. Sistem ini diharapkan dapat menjadi inovasi yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk halal, serta mendorong pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikasi halal. Selain itu, SIG ini mendukung transparansi, edukasi, dan pelayanan publik dalam sektor ekonomi halal di tingkat lokal.
Kata kunci: UMKM; sertifikasi halal; sistem informasi geografis; pemetaan
Abstract:Abstract: The selection process of sub-district Panwaslu members in Bawaslu Asahan Regency often lacks transparency and objectivity, leading to dissatisfaction and reduced public trust. The absence of clear criteria and…
weighting further complicates the process, making it less fair and less suited to field needs. To address this, a web-based Decision Support System (DSS) was developed using the TOPSIS method. The study focused on five sub-districts with the highest number of registered voters: Air Batu, Air Joman, Kisaran Barat, Kisaran Timur, and Pulau Rakyat. Selection criteria included understanding of vision and mission, motivation, integrity, supervisory experience, knowledge of local wisdom, and communication and teamwork skills. Data were collected through interviews, documentation, and questionnaires to obtain candidate scores. The DSS processed the data objectively and produced rankings based on preference values. Results showed that Syahputra from Air Batu achieved the highest score (1000) and ranked first. System testing with the black box method confirmed all features functioned properly. This DSS improves efficiency, accuracy, and transparency, offering Bawaslu a reliable technological solution for selecting competent and high-integrity Panwaslu members.
Keywords: DSS; TOPSIS; bawaslu; sub-district election supervisory commitee; selection
Abstrak: Kurangnya transparansi dan objektivitas dalam seleksi anggota Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Kabupaten Asahan menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan kepercayaan publik. Selain itu, belum adanya sistem terstruktur dalam menentukan kriteria serta bobot penilaian menyebabkan proses seleksi kurang adil dan sulit menyesuaikan kebutuhan lapangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web dengan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Penelitian dilakukan pada lima kecamatan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak, yaitu Air Batu, Air Joman, Kisaran Barat, Kisaran Timur, dan Pulau Rakyat. Kriteria yang digunakan meliputi pemahaman visi-misi, motivasi, integritas, pengalaman pengawasan pemilu, pengetahuan kearifan lokal, serta kemampuan komunikasi dan kerja sama. Data kandidat diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan kuesioner yang kemudian diolah oleh sistem untuk menghasilkan peringkat secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan Syahputra dari Kecamatan Air Batu memperoleh nilai tertinggi sebesar 1000 dan ditetapkan sebagai kandidat terbaik. Pengujian dengan metode black box membuktikan seluruh fitur berjalan sesuai fungsi. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi seleksi, serta menjadi solusi teknologi bagi Bawaslu dalam menentukan anggota Panwaslu yang kompeten dan berintegritas.
Kata kunci: SPK; TOPSIS; bawaslu; panwaslu kecamatan; seleksi
Abstract:Kelurahan Binjai Serbangan yang berada di Jl. Protokol No.71, Binjai Serbangan, Kec. Air Joman, sebagai salah satu unit administratif di Asahan, menghadapi tantangan dalam pengukuran kinerja kepala lingkungan yang masih…
bersifat konvensional dan subjektif. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat sistem komputerisasi pendukung keputusan yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL serta memanfaatkan Metode Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam data penelitian ini adalah dengan melakukan observasi langsung dan wawancara dengan lurah dan juga staff di Kelurahan Binjai Serbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Metode MOORA dalam pengukuran kinerja kepala lingkungan dapat meningkatkan objektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam proses evaluasi. Ada 5 kriteria yang digunakan yaitu: Tingkat keluhan masyarakat, masa kerja, pelayanan publik, loyalitas dan kedisiplinan. Dengan aplikasi, dapat melakukan perhitungan secara otomatis sehingga mengurangi permasalahan pencarian keputusan, Hasil Perangkingan dalam pengukuran kinerja kepala lingkungan pada Kelurahan Binjai Serbangan maka didapatkan alternatif ke 12 atas nama Muslimsyah dengan nilai 0,311 dengan rangking teratas dan rangking terbawah adalah alternatif ke 10 atas nama M Arif Amsyar dengan nilai 0,099.