Search Articles & Publications

Showing 274 articles found for "Lara"

Analisis Fikih Hadis Shahih (Sunan Abu Daud No 3571) Tentang Batasan Isbal Dan Larangan Memanjangkan Pakaian Dalam Berbusana Dengan Unsur Kesombongan Khuyala

Nanda Aidil Fitrah, Nasrullah Nasrullah
Abstract: Di antara permasalahan etika berpakaian dalam Islam memanjangkan pakaian sampai ke bawah mata kaki bahkan hingga menyapu jalan. Dalam Islam, isbal diperbolehkan secara mutlak bagi wanita. Namun, bagi laki-laki masih menjadi… adi perbincangan di kalangan ulama karena praktik tersebut dapat berkaitan dengan sikap kesombongan. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang perkara isbal dengan berbagai bentuk redaksi dan penjelasan.Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa inti larangan tersebut bukan terletak pada panjang pakaian semata, melainkan pada unsur kesombongan yang melatarbelakanginya. Larangan memanjangkan pakaian melebihi batas isbal bagi laki-laki kerap menimbulkan perdebatan yang reduksionis karena hanya berfokus pada media celana atau sarung. pembahasan isbal dalam Hadis Sunan Abu Dawud nomor 3571 memberikan redaksi yang lebih komprehensif dengan memperluas cakupan isbal pada jenis pakaian lain serta mengaitkannya dengan aspek teologis berupa kesombongan (khuyala).Hadis tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama yang mendapat perhatian dalam ajaran Islam adalah sikap batin seseorang ketika berpakaian, bukan sekedar bentuk lahiriahnya.Oleh karena itu, kajian terhadap hadis ini menjadi penting untuk memahami hubungan antara etika berpakaian, nilai moral, dan tujuan syariat Islam.Dengan demikian, kajian hadis tentang isbal tidak hanya relevan dalam fikih, tetapi juga dalam pembentukan karakter Muslim yang menjunjung nilai kesederhanaan, kerendahan hati, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari

Analsis Fiqh Al-Hadist Terhadap Larangan Bernafas Dan Meniup Dalam Bejana: Studi Hadist Riwayat Ibnu Abbas

Dwi Putri, Kris Suhartini, Nasrullah Nasrullah
Abstract: Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hadist yang membahas terkait larangan meniup dan bernafas dalam bejana yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas serta relevansinya dengan praktik meniup makanan atau minuman panas di Masyarakat… yarakat melalui pendekatan fiqh al-hadist. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi kepustakaan (library research) yang di dukung oleh data lapangan (field research) dengan cara melalakukan penyebaran kuesioner melalui google form. Sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam kajian ini bersumber dari Kitab Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, dan Musnad Ahmad. Adapun data sekunder bersumber dari kitab syarah hadist, jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan tahkrij hadist, kajian sanad, perbandingan matan, dan analisis fiqh al-hadist yang bertujuan untuk mengetahui kandungan hukum dan hikmah yang terkandung dalam hadist tersebut. Setelah dilakukan analisis data, kemudian diperoleh hasil bahwa hadist mengenai larangan meniup dan bernafas dalam bejana berstatus shahih dengan sanad yang bersambung dan seluruh perawinya dinilai tsiqah. Hadist tersebut mengandung nilai kebersihan, Kesehatan, kepedulian terhadap orang sekitar, serta kesabaran. Kemudian, hasil survei menunjukkan bahwa kebanyakan dari responden masih melakukan praktik meniup makanan atau minuman panas meskipun telah mengetahui adanya hadist larangan tersebut. Kebaruan yang di hasilkan dari kajian ini terletak pada penggabungan analisis fiqh al-hadist dengan data lapangan mengenai pemahaman Masyarakat sehingga dapat memberikan gamabaran secara jelas mengenai relevansi hadist dalam praktik kehidupan sehari-hari serta dapat menjadi refrensi bagi penelitian selanjutnya.  

Kepatuhan Prosedural dalam Penegakan Hukum PETI dan Dampaknya terhadap Pemulihan Ekosistem Hutan Tropis di Pohuwato, Indonesia

Hiola, Abdul Samad, Daud Sandalayuk, Alexander Ruruh, Nabila Margareta Hakim, Abdul Alim
Abstract: Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara kepatuhan prosedural penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato, Indonesia, dengan pemulihan ekosistem. Melalui studi kasus terstruktur,&#8230; r, dokumentasi hukum 14 bulan, observasi lapangan, dan analisis citra satelit dievaluasi terkait kepatuhan terhadap KUHAP pada tiga tahap penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, persidangan) serta indikator lingkungan (tutupan vegetasi, konsentrasi merkuri, keanekaragaman hayati). Temuan utama menunjukkan bahwa kasus yang mematuhi ketat timeline KUHAP mencapai pemulihan ekosistem 40% lebih cepat dibanding kasus tertunda. Pohuwato mencatat tingkat konversi menjadi vonis bersalah 75% (di atas rata-rata nasional 60%), dengan korelasi positif kuat (r=0,87; p<0,01) antara kualitas bukti lingkungan forensik dan keberhasilan penuntutan. Bukti konsentrasi merkuri terbukti sangat efektif, menghasilkan vonis bersalah pada 90% kasus. Meski aktivitas PETI menurun 85% dalam radius 5 km pasca-penindakan, peningkatan tutupan vegetasi hanya 15% dalam 6 bulan, mengindikasikan kecepatan pemulihan ekologis yang lebih lambat. Signifikan bahwa 70% tersangka menyatakan kesiapan berpartisipasi dalam program restorasi, berkorelasi signifikan dengan integrasi bukti ilmiah (r=0,79; p<0,05). Hasil ini membuktikan bahwa efisiensi prosedur hukum tidak hanya menghentikan kerusakan lebih lanjut, tetapi juga menjadi fondasi kritis bagi percepatan pemulihan ekosistem. Studi ini menjembatani celah penelitian dengan menghubungkan secara empiris kepatuhan prosedur hukum dengan hasil lingkungan, sekaligus menantang pendekatan ekonomi pertambangan yang berpusat pada Eropa. Implikasi praktis mendesak pelatihan khusus bukti lingkungan bagi jaksa dan pedoman operasional integrasi data ilmiah ke dalam proses hukum. Temuan ini menyediakan landasan aksi bagi penyelarasan kerangka hukum Indonesia dengan realitas konservasi, sekaligus menawarkan model perlindungan hutan tropis bagi negara berkembang kaya sumber daya.

Dualisme Hukum dan Otonomi Daerah: Studi Tata Kelola Pertambangan Ilegal di Wilayah Adat Kalimantan Tengah

Rositha
Abstract: Pengelolaan pertambangan ilegal di wilayah adat Kalimantan Tengah memberi gambaran nyata dualisme sistem hukum nasional dan hukum adat, dengan kelemahan implementasi otonomi daerah. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka&#8230; staka berbasis hukum nasional, analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang diatur oleh negara. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakharmonisan antara kerangka hukum nasional dan norma hukum lokal menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku pertambangan ilegal. Selain itu, desentralisasi kewenangan melalui otonomi daerah belum mampu menjembatani konflik antara rezim hukum yang berlaku, terutama karena lemahnya koordinasi tatanan pemerintahan dan belum optimalnya integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum formal. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum tata kelola sumber daya alam yang lebih responsif terhadap hak-hak masyarakat adat dan selaras dengan prinsip keadilan ekologis serta kepastian hukum.

Implementasi Razia Ketertiban Dilembaga Pendidikan: Kesesuaian Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif

Ruhansyah
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi razia ketertiban dilembaga Pendidikan kesesuaian antara hukum Islam dan hukum positif. Pelaksanaan razia memiliki urgensi penting yaitu menjadi&#8230; njadi sarana penegakan disiplin yang nantinya akan membantu siswa memahami bahwa atuan dibuat bukan untuk membatasi, akan tetapi untuk membentuk karakter yang bertanggung jawab dan disiplin. Razia juga mendukung agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang di area sekolah serta mendorong siswa menjaga kebersihan, kerapian dan etika berpakaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan menumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan razia ketertiban di lembaga pendidikan serta menilai kesesuaiannya dengan hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah razia ketertiban telah dilaksanakan sebagai sarana pembinaan dan pendisiplinan siswa atau justru menyimpang menjadi tindakan perampasan atau penyitaan yang melanggar hak peserta didik.

Peran Pengambilan Keputusan dalam Efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen

Mutiara, Clara, Nisa, Hairun, Badraf, Nur Fahria, Septiani, Nurma Ranti, Amalia, Putri
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengambilan keputusan berperan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen (SPM) di dalam organisasi. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif&#8230; ptif dan metode studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi berbagai literatur akademik dan temuan empiris terkini guna memahami hubungan antara keputusan manajerial, struktur pengendalian, serta tantangan-tantangan strategis yang dihadapi organisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang berbasis data, partisipatif, dan responsif terhadap konteks lingkungan organisasi, mampu meningkatkan keakuratan, kecepatan, dan relevansi keputusan yang diambil. Hal ini berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan strategi dan pencapaian tujuan organisasi. Sistem pengendalian yang fleksibel dan terintegrasi dengan teknologi informasi terbukti mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih adaptif, terutama dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang kompleks dan berubah cepat. Dengan demikian, penguatan sinergi antara pengambilan keputusan dan sistem pengendalian manajemen menjadi faktor kunci dalam menciptakan organisasi yang tangguh dan berorientasi pada keberlanjutan.

Manajemen Sekolah Dalam Penanaman 6 Pondasi Gerakan Transisi Paud – SD Di Kelas Awal SDN Lokpaikat 1 Dan SDN Bitahan 1 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin

Lina Mailida, Muhammad Yuliansyah, Husnul Madihah
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran manajemen sekolah dalam penanaman 6 pondasi gerakan transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD) di kelas awal, dengan fokus pada SDN Lokpaikat 1 dan&#8230; an SDN Bitahan 1 di Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, termasuk perbedaan tingkat kesiapan anak, tantangan sumber daya manusia, dan kesulitan dalam menyesuaikan kurikulum antara PAUD dan SD. Dalam mengatasi tantangan ini, manajemen sekolah menunjukkan inisiatif kreatif, kondisi kurikulum, dan mengintensifkan komunikasi dengan orang tua sebagai strategi penting.Kolaborasi yang erat antara sekolah, guru, dan orang tua adalah kunci keberhasilan dalam mendukung transisi anak-anak dari PAUD ke SD di kedua lembaga pendidikan tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman tentang manajemen peran sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif bagi anak-anak selama fase transisi krusial dari PAUD ke SD. Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan kepala sekolah dan guru sebagai subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang ada. Hasil penelitian tentang manajemen sekolah dalam penanaman 6 pondasi gerakan transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD) di kelas awal di SDN Lokpaikat 1 dan SDN Bitahan 1, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, menunjukkan komitmen manajemen sekolah dalam mempersiapkan anak-anak untuk transisi yang sukses. Langkah-langkah seperti kolaborasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan, peran proaktif kepala sekolah dan guru, serta keterlibatan orang tua menjadi kunci dalam mendukung proses transisi. Tantangan seperti perbedaan kesiapan anak, hambatan sumber daya manusia, dan kesulitan dalam menyelaraskan kurikulum antara PAUD dan SD diatasi melalui upaya kreatif manajemen sekolah. Kolaborasi erat antara sekolah, guru, dan orang tua terbukti penting dalam membantu anak-anak menghadapi transisi ini dengan percaya diri dan sukses.

Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Adopsi Sistem Agroforestri Di Provinsi Gorontalo

Adam, Verra, Sofyan Abdullah, Iswan Dunggio
Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh faktor sosial-ekonomi terhadap adopsi sistem agroforestri di Provinsi Gorontalo. Agroforestri dipandang sebagai solusi berkelanjutan untuk mengatasi masalah lingkungan seperti&#8230; ti banjir dan longsor melalui integrasi komponen pertanian, kehutanan, dan peternakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi logistik, melibatkan 164 responden dari enam desa yang dipilih secara proporsional. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan statistik deskriptif, uji Chi-Square, dan regresi logistik biner. Hasil menunjukkan bahwa luas lahan (X5), penyuluhan (X8), dan keanggotaan kelompok tani hutan (KTH) (X7) menjadi faktor dominan yang memengaruhi adopsi. Petani dengan lahan ≥2 Ha memiliki peluang 201% lebih tinggi untuk mengadopsi agroforestri, sementara penyuluhan dan keanggotaan KTH meningkatkan peluang sebesar 2,75 kali dan 2,5 kali. Sebaliknya, usia (X1) dan pendidikan (X3) tidak berpengaruh signifikan, meskipun tren menunjukkan petani muda lebih terbuka pada inovasi. Analisis threshold (ambang batas skor 50 vs 60) mengungkap variasi adopsi antardesa, dengan Desa Tangga Barito memiliki tingkat adopsi tertinggi (87,5%) dan Bondawuna terendah (10,34%). Temuan ini selaras dengan literatur global yang menekankan pentingnya kapasitas teknis, jejaring sosial, dan kebijakan kontekstual. Rekomendasi strategis mencakup penyuluhan spesifik lokasi, model agroforestri yang ramah lahan sempit dan curam, serta insentif finansial bagi petani kecil. Penelitian juga menyarankan pendekatan berbasis data untuk merancang kebijakan adaptif, seperti penguatan kelompok tani dan konsolidasi lahan. Kontribusi teoretis melibatkan kerangka analisis threshold untuk memahami dinamika adopsi secara kontekstual, sedangkan implikasi praktis berfokus pada integrasi agroforestri dalam program pengentasan kemiskinan dan adaptasi iklim. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan pertanian berkelanjutan di Indonesia, terutama di wilayah dengan tantangan biofisik dan struktural seperti Gorontalo. Dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah daerah, NGO, dan kelompok petani, agroforestri dapat menjadi pilar utama dalam pengelolaan sumber daya alam yang harmonis antara ekologi, ekonomi, dan sosial.  

Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Adat Dalam Penanganan Delik Adat Asusila di Bali

Nur Azizah, Rahayu Sri Utami
Abstract: Indonesia adalah bangsa dengan masyarakat yang beragam banyak suku,bangsa,ras,agama serta adat istiadat yang tersebar di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang saling berkaitan&#8230; erat dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip Ubi Societas Ibi Ius menegaskan bahwa keberadaan hukum senantiasa mengikuti keberadaan masyarakat. Awig-awig merupakan sebuah aturan tersendiri yang dibentuk oleh desa adat dalam menjalankan pemerintahannya. Tindakan-tindakan yang melanggar hukum adat kerap disebut sebagai 'delik adat' atau 'tindak pidana adat'. Tindak pidana adat mencakup segala bentuk perbuatan atau peristiwa yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, serta kesadaran hukum masyarakat adat, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun oleh aparat atau pengurus adat itu sendiri.. Aturan hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum adat Bali adalah seperangkat aturan yang memuat ketentuan mengenai perintah dan larangan guna mengatur perilaku masyarakatnya mayarakat itu sendiri. Dalam hukum adat di Bali banyak terdapat tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan salah satunya yaitu Drati Krama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif  yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk delik adat asusila yang diakui dan ditangani oleh hukum adat di Bali

The Basis Of The Epistemological Paradigm In A Review Of The Philosophy Of Islamic Education

Firmansah Kobandaha, Annisa Nuraisyah Annas, Rakhmawati Rakhmawati, Muh. Rusli
Abstract: Dalam filsafat pendidikan Islam, sumber utama pengetahuan adalah al-Qur'an dan Sunnah, yaitu wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. al-Qur'an dianggap sebagai wahyu ilahi yang sempurna dan menjadi sumber&#8230; er pengetahuan yang otoritatif dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Sunnah Nabi Muhammad saw juga menjadi sumber pengetahuan yang penting, karena merupakan contoh nyata dari penerapan ajaran al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Metode pencarian pengetahuan dalam pendidikan Islam melibatkan pembacaan, studi, dan refleksi terhadap al-Qur'an dan Sunnah. Pendidikan Islam juga mendorong penggunaan akal dan rasionalitas dalam memahami ajaran agama. Namun, akal tidak boleh bertentangan dengan wahyu, dan pemahaman akal harus selaras dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Proses pembentukan pengetahuan dalam pendidikan Islam melibatkan tahap-tahap seperti memahami teks-teks suci, mengkaji tafsir dan hadis, mempelajari sejarah dan konteks ajaran agama, serta menghubungkan pengetahuan dengan praktik kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam juga menekankan pentingnya pembentukan karakter yang baik dan moral yang kuat dalam proses pembentukan pengetahuan.