Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen organisasi digital terhadap kinerja pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia. Transformasi digital dalam sektor publik menjadi salah satu strategi…
i pemerintah untuk meningkatkan efektivitas organisasi, efisiensi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi manajemen organisasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN), kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah aparatur sipil negara pada beberapa organisasi perangkat daerah, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 120 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui perhitungan nilai rata-rata setiap indikator untuk menggambarkan tingkat penerapan manajemen organisasi digital dan kinerja pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen organisasi digital berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 4,12, sedangkan kinerja pelayanan publik memperoleh nilai rata-rata 4,17 yang juga berada pada kategori baik. Indikator kepemimpinan digital memperoleh nilai tertinggi, sedangkan kompetensi digital ASN menjadi indikator dengan nilai terendah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan manajemen organisasi digital, semakin tinggi pula kualitas kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kompetensi digital ASN, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital, serta membangun budaya organisasi yang adaptif guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buton berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan…
an kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil survei terhadap pengguna layanan pada berbagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Buton. Analisis dilakukan mengacu pada pedoman Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Buton Tahun 2025 berada pada kategori Baik, yang mengindikasikan bahwa secara umum pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif rendah, terutama pada aspek kecepatan pelayanan, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Selatan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang…
ng kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya formulasi kebijakan kesehatan yang adaptif dan berbasis karakteristik wilayah agar mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil di Papua Selatan serta merumuskan model kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas pejabat Dinas Kesehatan, Bappeda, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala, meliputi keterbatasan akses geografis, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Proses formulasi kebijakan masih didominasi oleh pendekatan administratif sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik lokal. Penelitian ini menghasilkan model formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil yang menekankan lima komponen utama, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat, analisis karakteristik geografis dan sosial budaya, analisis kapasitas sumber daya kesehatan, kolaborasi multipihak, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Model tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan di Papua Selatan.
Abstract:This study aims to analyze the effectiveness of public service delivery in issuing Certificate of Indigency (SKTM) at Karang Indah Village Office, Merauke Regency. The background of this research is based on the increasing…
ng number of SKTM applications each year, which has not been matched by optimal service quality improvements. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation involving 11 informants consisting of village officials and community members. The results show that, in general, the SKTM service at Karang Indah Village Office is relatively effective, particularly in terms of procedures and costs, which are simple, transparent, and free of charge. The service completion time is also relatively fast, often completed within one working day. However, several challenges still affect service effectiveness, such as inconsistencies in procedural implementation, limited facilities and infrastructure, manual administrative systems, and insufficient public awareness regarding the requirements for obtaining SKTM. Additionally, coordination between neighborhood units (RT) and the village office remains suboptimal, potentially causing service delays. This study concludes that the effectiveness of SKTM service delivery in Karang Indah Village needs improvement through digital service innovation, capacity building for administrative staff, and strengthening supervision and public outreach.
Abstract:This study aims to describe the effectiveness of Services at the Harapan Makmur Village Office. This study was conducted for approximately 3 months, the location of the study was in Harapan Makmur Village, Kurik District,…
, Merauke Regency. The method used in this study is descriptive qualitative with data analysis techniques using sources according to Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The number of informants in this study was 10 informants. research results. Based on the discussion of the three dimensions of tangible public service, reliability, and responsiveness, it can be concluded that public services in Harapan Makmur Village have shown real efforts to meet community expectations, although their implementation still faces various challenges. In terms of tangible, the availability of information boards is quite good physically, but not yet fully effective in conveying messages clearly and inclusively. From the aspect of reliability, the commitment to timely and procedural services is indeed visible, but it is not evenly distributed and there are still complaints regarding inconsistency. Meanwhile, in terms of responsiveness, village officials have shown good intentions to respond to community needs, but consistency in responding to complaints and needs of residents still needs to be improved.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Selatan serta mengidentifikasi…
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Informan penelitian berjumlah 13 orang yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIASN telah berjalan dan mendukung transformasi digital dalam manajemen kepegawaian, namun belum optimal. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai media seperti rapat, bimbingan teknis, dan grup digital, meskipun masih terdapat perbedaan pemahaman teknis antar pegawai. Dari aspek sumber daya, kendala utama terletak pada keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama jumlah komputer dan stabilitas jaringan internet, serta kompetensi SDM yang belum merata. Dari aspek disposisi, mayoritas pegawai menunjukkan sikap positif terhadap SIASN, namun masih dalam tahap adaptasi terhadap sistem digital. Dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan koordinasi telah berjalan cukup baik, meskipun masih bersifat insidental.Faktor yang mempengaruhi implementasi SIASN meliputi faktor pendukung seperti dukungan pimpinan, kebijakan nasional, dan pendampingan teknis, serta faktor penghambat seperti keterbatasan jaringan internet, sarana prasarana, kompetensi SDM, dan kedisiplinan pegawai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, serta penguatan koordinasi untuk mengoptimalkan implementasi SIASN.
Abstract: Perkumpulan Harmoni Alam Papuana adalah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan. Organisasi ini aktif dalam mengadvokasi perlindungan…
rlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait dengan akses terhadap sumber daya alam dan pemanfaatan ruang hidup mereka.
Salah satu inisiatif penting yang dilakukan adalah kolaborasi dengan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) untuk mendorong konsolidasi dan kerja kolaboratif antar organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut. Melalui diskusi "Para-para Harapan", Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berupaya memperkuat pencapaian dan tujuan masing-masing organisasi dalam menghadapi dinamika pembangunan di Provinsi Papua Selatan.
Selain itu, organisasi ini juga terlibat dalam upaya mendesak pemerintah untuk menangani krisis pangan dan kebakaran hutan yang melanda wilayah tersebut. Bersama dengan enam organisasi lainnya, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana menyuarakan pentingnya tindakan darurat untuk menyelamatkan dan memenuhi hak masyarakat adat yang terdampak krisis iklim dan kesulitan pangan.
Perkumpulan Harmoni Alam Papuana juga berpartisipasi dalam lokakarya inklusif yang bertujuan untuk pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat adat serta lingkungan hidup di Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini melibatkan perwakilan masyarakat adat dari berbagai kabupaten dan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi dan lembaga terkait.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berkomitmen untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam, serta memastikan keberlanjutan budaya dan kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan.
Kata Kunci : Manajemen Pelayanan; Pelayanan Organisasi; Perkumpulan harmoni alam papuana
Abstract:This research aims to analyze the effectiveness of Minimum Service Standards (MSS) implementation at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) in Merauke Regency, South Papua Province. MSS are crucial…
cial instruments for guaranteeing community rights to quality basic services, including civil administration services. Despite their establishment, challenges persist in ensuring that services provided align with the stipulated standards. The research employed a descriptive qualitative approach, collecting data through in-depth interviews, observation, and document analysis. Key informants included the head of the department, service-providing staff, and representatives of community service users. The findings indicate that MSS implementation at Merauke Disdukcapil has generally been underway, though its effectiveness varies across service types. Some MSS indicators, such as service waiting times and cost certainty, have been well-met. However, challenges are still present in aspects like the availability of adequate human resources, sub-optimal socialization of MSS to the community, and the need for improved supporting infrastructure. Limited access to information and public understanding of service rights also act as inhibiting factors. Thus, the effectiveness of MSS at Merauke Disdukcapil can be enhanced through strengthening human resource capacity, improving facilities and infrastructure, and intensifying socialization efforts. This study recommends the necessity of regular evaluation and continuous improvement to ensure excellent civil administration services for all communities in Merauke.
Abstract:E-KTP is one of the innovations in population administration services based on electronics. This study aims to analyze the application of electronic-based identity card (E-KTP) making services. The method used is a qualitative…
tative method. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Meanwhile, data analysis uses: data reduction, data presentation, and conclusion drawn. Based on the results of the study, it shows that the service of making an electronic-based identity card (E-KTP) at the Merauke Regency Population and Civil Registration Office has not been maximized in its application. This can be seen from: The creativity of employees in working has been good but has not been maximized, often running out of money in making digital ID cards. The agency has not been able to protect the need for ID card blanks. The new innovation developed, namely the digital population system, is transformed into a smartphone for each individual. . The responsiveness carried out in anticipating every form of change that occurs, both in terms of policies, laws, and community demands in the service of making ID cards at the population and civil registry offices has been running well.
Abstract:This research aims to analyze the strategies implemented by the Merauke Regency Communications and Information Service in developing internet networks to improve public services. This research uses qualitative research methods…
ethods and a descriptive analysis approach. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation, with data analysis techniques using data reduction, data presentation, and conclusion. The analysis results found that although there has been progress in developing internet networks, challenges such as limited infrastructure and access speed still need to be overcome. This research recommends that the Communications and Information Service continue to invest in infrastructure, strengthen collaboration with service providers, and improve educational programs for the community. In this way, optimization of public services can be achieved, providing significant benefits for the people of Merauke Regency. The research results show three main strategies implemented: core strategy, customer strategy, and cultural strategy. The core strategy focuses on improving network infrastructure and security, with efforts to expand network coverage in remote areas. The strategy emphasizes customer and assistance service provision. Meanwhile, the cultural strategy seeks to build pleasing cooperation between the Communications and Information Service and the community and increase digital literacy.