Abstract:Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat papua di tengah konflik dengan KKB dan apa yang menjadi kendala pemerintah dan…
aparat penekah hukum dalam melindungi masyarakat papua dari ancaman kekerasan oleh KKB. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat Papua melalui kebijakan konstitusional, otonomi khusus, dan pendekatan keamanan serta pembangunan, namun masih terkendala faktor geografis, infrastruktur, kapasitas aparat, dan koordinasi. Karena itu, diperlukan penguatan sinergi, peningkatan kapasitas, dan percepatan pembangunan agar perlindungan hukum lebih efektif dan menyeluruh.
Abstract:Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang selanjutnya disebut UU 1/2025 menyebutkan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang selanjutnya disebut Organ Persero di BUMN bukan merupakan Penyelenggara Negara,…
, lantas hal ini tidak membuat Organ Persero di BUMN tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam tindakannya menjalankan BUMN Organ Persero di BUMN dapat terhindar dari pertanggungjawabannya jika memenuhi kriteria business judgemnet rule. Muncul kekhawatiran UU 1/2025 jika Organ Persero di BUMN tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena telah spesifik menyebutkan “bukan penyelenggara negara”. Terlepas dari kata “penyelenggara negara” Organ Persero di BUMN tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar UU 31/1999 jo. UU 20/2001. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dari sudut legal formal yang menelaah peraturan perundang-undangan atau norma hukum dengan berbagai teori dan asas hukum untuk mendapatkan pemahaman yuridis. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh APH karena kurang pemahaman terhadap “tindakan” dan “akibat kerugian negara” yang menjadi salah satu alasan Organ Persero di BUMN menghilangkan frasa “penyelenggara negara” dalam UU 1/2025. Petanggungjawaban Organ Persero di BUMN tetap dapat dilakukan berdasarkan UU 31/1999 jo. UU 20/2001 jika memenuhi unsur yang tertuang dalam UU tersebut.
Abstract:The ambiguity of the norms in Article 51 of the Law raises issues regarding the validity of copies of corrected deeds and the liability of Notaries towards the parties involved. This study aims to analyze the legal status…
s of the corrected deed copies and the forms of Notaries' responsibility for errors that occur. The research method used is normative juridical legal research with legislative and conceptual approaches, through descriptive qualitative analysis of primary and secondary legal materials. Research findings indicate that corrections to copies of deeds remain valid and equivalent to the deed minutes as long as the errors are administrative in nature and the corrections are made in accordance with regulations, so they do not alter the substance of the deed. However, if corrections are made not in accordance with the UUJN procedures or result in substantial differences with the minutes, then the copy of the deed may be downgraded to a private deed and categorized as a legally defective deed. Notaries are liable in civil, administrative, criminal, and ethical terms, because such negligence constitutes an unlawful act under the concept of liability. In conclusion, corrections to deed copies remain valid as long as they do not change the substance and are carried out according to procedure, while Notaries are obliged to bear legal responsibility for any typing or writing errors arising from their negligence.
Abstract:Trauma masa kanak-kanak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan perilaku antisosial dan kepribadian psikopat di masa dewasa. Kajian ini menelaah keterkaitan antara pengalaman traumatis awal seperti kekerasan,…
erasan, pengabaian, dan pelecehan dengan kecenderungan melakukan tindakan kriminal melalui lensa teori kriminologi modern, termasuk General Strain Theory (Agnew), teori temperamen (DeLisi & Vaughn), serta hasil penelitian tentang psikopati dan regulasi diri. Trauma berperan sebagai faktor “strain” yang memicu disfungsi emosional, gangguan empati, dan lemahnya kontrol impuls, yang bila tidak dimoderasi oleh ketahanan psikologis atau dukungan lingkungan, dapat berkembang menjadi pola perilaku kriminal dan sifat psikopat. Dengan demikian, pendekatan kriminologis kontemporer menekankan pentingnya intervensi dini yang berfokus pada pemulihan trauma dan penguatan kemampuan regulasi diri guna mencegah siklus kekerasan dan kejahatan yang berulang.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang di PHK serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja terhadap perusahaan yang merugikannya. Penelitian ini…
merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang ada dikaitkan dengan landasan teori yang telah dikemukakan kemudian menarik kesimpulan sehingga bersifat terarah dan sistematis. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah pengusaha tetap wajib membayar upah secara penuh berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama tenaga kerja dirumahkan dan wajib memberikan uang pesangon bagi tenaga kerja yang di PHK sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Upaya hukum yang dapat dilakukan tenaga kerja yang merasa dirugikan akibat di PHK adalah upaya hukum litigasi dan non litigasi. Pentingnya penelitian ini untuk dikembangkan agar kedepannya hak-hak tenaga kerja baik dari segi upah maupun jaminan sosial dapat terpenuhi jika kembali terjadi situasi bencana alam maupun non alam.
Abstract:Payment ID merupakan bagian integral dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang dirancang sebagai kode unik sembilan karakter berupa kombinasi huruf dan angka. Sistem ini memiliki tiga fungsi utama: identifikasi…
tifikasi profil pelaku sistem pembayaran secara spesifik, otentikasi data transaksi, dan konektivitas data antara individu dan catatan transaksi secara rinci. Implementasi sistem serupa di negara lain telah menunjukkan dampak ekonomi positif yang substansial. India, melalui kombinasi UPI dan Aadhaar, berhasil menghemat lebih dari $9 miliar dari eliminasi fraud dalam program bantuan sosial. Sistem UPI India kini menangani 18 miliar transaksi bulanan dengan nilai mencapai Rs 24 lakh crore, menguasai 85% ekosistem pembayaran digital nasional. seperti PayNow di Singapura, membuktikan pentingnya landasan hukum yang jelas. PayNow, yang diatur dalam Payment Services Act 2019 dan diawasi oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), mengintegrasikan sistem perbankan dan dompet digital melalui satu ID berbasis nomor ponsel atau NRIC, dengan dukungan Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 yang kuat. Keberhasilan ini didorong oleh regulasi yang komprehensif, standar keamanan yang ketat, serta pengawasan yang terintegrasi. Regulasi ini menjadikan PayNow sebagai sistem pembayaran instan berbasis identitas tunggal yang dapat dipercaya, dengan proteksi hukum dan keamanan yang terjamin. Sistem ini menghubungkan nomor ponsel, NRIC, atau nomor bisnis dengan rekening bank secara aman, memungkinkan transaksi real-time dan interoperabilitas lintas platform. Dengan demikian, Indonesia perlu memperkuat landasan hukumnya dengan membentuk kerangka hukum nasional yang komprehensif, meliputi aspek perlindungan data pribadi, interoperabilitas, tata kelola teknologi, mekanisme pengawasan, dan pemberdayaan pengguna, agar implementasi Payment ID dapat terlaksana secara aman, inklusif, dan berkelanjutan
Abstract:The legal basis of a valid contract according to the Civil Code is regulated in Article 1338 of the Civil Code, namely that all formal contracts apply as law for the parties thereto. From this article it can be concluded…
that there is a principle of freedom of contract, but this freedom is limited by the law of coercion, so that the contracting parties must submit to the law of coercion. The legal consequences of a previous contract for the parties to the contract can be terminated by one of the parties who submits a request for cancellation, a demand for a refund or even a claim for compensation if misstatements and errors are found in the contract and the backdated date. The validity and date of withdrawal of physical evidence of the contract, it is necessary to first examine the conditions for the validity of the contract, which must meet the prerequisites (agreement of the parties), although Article 1321 of the Civil Code emphasizes the validity of the contract itself, which must not be the result of error, coercion or fraud.
Abstract:Perubahan kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, dan perkembangan zaman. Salah satunya yaitu pengembangan kurikulum merdeka belajar.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji…
aji implementasi kurikulum merdeka terhadap pengembangan kreativitas peserta didik. Dengan metode pembelajaran berdiferensiasi yakni menyesuaikan dengan belajar unik setiap siswa dengan memepertimbangkan sifat, keterampilan, minat preferensi belajar mereka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, hasil penelitian, dan sebagainya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengimplementasian kurikulum merdeka di sekolah dasar adalah pemanfaatan teknologi, menyiapkan perangkat pembelajaran, menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat, pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan, serta kearifan lokal, sosial ekonomi dan memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar secara kolaboratif. Sehingga dapat dipahami bahwa penerapan kurikulum merdeka berdampak pada peningkatan kreativitas peserta didik untuk menghasilkan inovasi dalam pendidikan.
Abstract:Perubahan kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, dan perkembangan zaman. Salah satunya yaitu pengembangan kurikulum merdeka belajar.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji…
aji implementasi kurikulum merdeka terhadap pengembangan kreativitas peserta didik. Dengan metode pembelajaran berdiferensiasi yakni menyesuaikan dengan belajar unik setiap siswa dengan memepertimbangkan sifat, keterampilan, minat preferensi belajar mereka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, hasil penelitian, dan sebagainya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengimplementasian kurikulum merdeka di sekolah dasar adalah pemanfaatan teknologi, menyiapkan perangkat pembelajaran, menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat, pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan, serta kearifan lokal, sosial ekonomi dan memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar secara kolaboratif. Sehingga dapat dipahami bahwa penerapan kurikulum merdeka berdampak pada peningkatan kreativitas peserta didik untuk menghasilkan inovasi dalam pendidikan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis pengalaman praktik mengajar di sekolah dasar dengan fokus pada tantangan dan strategi dalam pengelolaan kelas. Praktik mengajar merupakan tahap penting dalam pembentukan kompetensi profesional…
rofesional calon guru karena menjadi ruang integrasi antara teori pedagogik dan realitas pembelajaran di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Subjek penelitian adalah mahasiswa calon guru yang telah atau sedang melaksanakan praktik mengajar di sekolah dasar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi pembelajaran, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sebagai teknik validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan kelas meliputi pengelolaan perilaku siswa yang aktif dan mudah terdistraksi, kesenjangan kemampuan akademik yang menuntut penerapan pembelajaran diferensiatif, serta keterbatasan manajerial dan kesiapan emosional calon guru. Pengelolaan waktu dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika kelas juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pembelajaran. Strategi yang efektif mencakup penerapan aturan kelas secara preventif dan konsisten, penguatan hubungan interpersonal yang positif, penggunaan metode pembelajaran interaktif, serta refleksi berkelanjutan sebagai bagian dari pengembangan profesional. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan kelas merupakan kompetensi multidimensional yang perlu diperkuat melalui praktik autentik dan pendampingan intensif dalam program pendidikan guru.