Abstract:Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda strategis utama dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di berbagai organisasi, terutama di tengah dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan berbasis…
teknologi. Perkembangan teknologi seperti Human Resource Information System (HRIS), Human Resource Analytics, Artificial Intelligence (AI), dan automasi proses administrasi telah mendorong perubahan signifikan dalam cara fungsi Human Resources (HR) menjalankan perannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teknologi digital dalam praktik HR serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja SDM. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan memadukan studi literatur dan temuan empiris dari berbagai organisasi yang telah mengimplementasikan solusi digital dalam manajemen SDM. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital mampu memberikan efisiensi operasional, peningkatan akurasi data, dan percepatan proses kerja dalam fungsi HR, seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan manajemen talenta. HR Analytics berperan penting dalam pengambilan keputusan berbasis data, sehingga organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, memprediksi potensi turnover, serta meningkatkan efektivitas program pengembangan karyawan. Sementara itu, penggunaan AI dalam proses rekrutmen dan manajemen kinerja memberikan nilai tambah berupa objektivitas dan konsistensi dalam evaluasi. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi, kompetensi SDM, budaya kerja, serta dukungan manajemen puncak. Tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan keterampilan digital, dan integrasi sistem masih menjadi hambatan dalam implementasi optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam praktik HR merupakan strategi penting untuk meningkatkan kinerja SDM dan daya saing organisasi. Implementasi teknologi yang tepat, didukung oleh tata kelola perubahan yang efektif, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan HR yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis data.
Abstract:Tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran rendah dibanding potensi ekonomi. Dalam konteks tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016…
16 yang mendefinisikan amnesti sebagai penghapusan pajak terutang dan sanksi perpajakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi perpajakan/perluasan basis data, serta meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas tax amnesty melalui penutupan celah hukum serta dalam peningkatan tax ratio dan kepatuhan, sekaligus menilai kecukupan desain hukum pasca-amnesti untuk mencegah moral hazard dan memperkuat penegakan. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi komponen kualitatif deskriptif dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian program bersifat campuran, yaitu partisipasi luas dan penerimaan negara signifikan, tetapi komitmen repatriasi jauh di bawah target, sehingga ruang optimalisasi pasca-amnesti menjadi determinan utama keberlanjutan dampak fiskal. Dari sisi norma, pembatasan pemanfaatan data amnesti menuntut penataan ulang desain kebijakan agar perluasan basis data berujung pada kepatuhan sukarela dan penegakan yang adil, sejalan pembelajaran internasional bahwa amnesti yang berhasil cenderung pengecualian serta disertai penguatan administrasi dan penegakan.
Abstract:Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Pendampingan Pemetaan Kepakaran Karyawan Berbasis Kompetensi melalui Sistem Informasi SDM pada Sinar Muslim Furniture Soppeng” dilaksanakan sebagai upaya untuk membantu…
antu mitra dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara lebih terstruktur dan berbasis kompetensi. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah belum optimalnya pemetaan kepakaran karyawan serta pengelolaan data kompetensi yang masih bersifat administratif dan belum terdokumentasi dengan baik melalui sistem informasi SDM. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendampingan dan edukasi partisipatif, yang melibatkan karyawan dan manajemen Sinar Muslim Furniture Soppeng dalam diskusi, tanya jawab, serta pendampingan awal dalam mengidentifikasi dan memetakan kompetensi serta kepakaran karyawan sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Sinar Muslim Furniture Soppeng dengan melibatkan karyawan dari bagian produksi, administrasi, dan manajemen. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra mengenai pentingnya pemetaan kepakaran karyawan berbasis kompetensi dalam mendukung pengelolaan SDM yang lebih efektif. Selain itu, kegiatan ini membantu mitra memperoleh gambaran awal mengenai potensi dan keahlian karyawan yang dapat dijadikan dasar dalam penempatan tugas serta pengembangan sumber daya manusia di masa mendatang. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif dalam mendukung pengelolaan SDM yang lebih profesional dan berkelanjutan pada Sinar Muslim Furniture Soppeng.
Abstract:Globalisasi ekonomi telah mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara yang berdampak pada potensi pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh 24) hadir sebagai mekanisme…
e untuk menghindari pajak berganda internasional melalui pemberian kredit pajak luar negeri bagi wajib pajak dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, mekanisme, serta implementasi PPh Pasal 24 di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh 24 memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan perpajakan dan meningkatkan daya saing global wajib pajak Indonesia, namun masih menghadapi kendala berupa kompleksitas administrasi, kurangnya pemahaman wajib pajak, serta keterbatasan dokumentasi pajak luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi perpajakan dan penyederhanaan prosedur administrasi untuk mengoptimalkan implementasi PPh 24.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis…
isis dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) telah berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan tarif sebesar 2,5% dari nilai bruto transaksi. Sistem pajak final dinilai mampu mempermudah administrasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor properti. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman wajib pajak dan adanya praktik pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pengawasan agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi signifikan adalah retribusi perizinan bangunan…
yang berasal dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan bangunan, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai platform digital yang bertujuan menyederhanakan prosedur administrasi serta meningkatkan transparansi pelayanan publik. Namun demikian, implementasi SIMBG di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta koordinasi administratif antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG di Kota Bogor, mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan guna mendukung peningkatan pendapatan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMBG telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan PBG, namun masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sosialisasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta optimalisasi integrasi sistem digital guna meningkatkan efektivitas implementasi SIMBG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan SIMBG berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung peningkatan PAD melalui retribusi PBG di Kota Bogor.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi web Perpustakaan Daerah Kabupaten Soppeng sebagai media informasi dan layanan peminjaman buku online guna mendukung transformasi digital layanan publik. Metode…
ode yang digunakan adalah System Development Life Cycle (SDLC) dengan model Waterfall yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-struktural, dan studi dokumen dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil mengimplementasikan 15 fitur utama, termasuk katalog online berbasis full-text search, pendaftaran anggota daring, peminjaman digital dengan QR code pengembalian, serta dashboard administrasi real-time. Pengujian blackbox terhadap 50 test case menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 96% dengan waktu respons rata-rata 0,3 detik. Implementasi sistem meningkatkan efisiensi proses peminjaman dari 17 menit menjadi 2 menit per transaksi (peningkatan 88%) serta mempercepat rekapitulasi laporan harian dari 2 jam menjadi 15 menit. Tingkat kepuasan pengguna mencapai skor rata-rata 4,6 dari 5 (92%). Dengan demikian, aplikasi web yang dikembangkan terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan aksesibilitas informasi perpustakaan daerah.
Abstract:Kemajuan teknologi informasi menuntut siswa jenjang SMA untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu mengelola teknologi secara optimal. Namun, di SMAN 2 Bone masih ditemukan kesenjangan keterampilan siswa dalam…
mengoperasikan sistem informasi berbasis web, ditambah dengan pengelolaan data akademik yang saat ini masih dilakukan secara manual. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknologi informasi siswa melalui pelatihan praktis dalam pembuatan dan pengelolaan aplikasi web sederhana. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Active Learning (pembelajaran aktif), di mana siswa terlibat langsung dalam praktikum pembuatan aplikasi untuk memecahkan masalah nyata di sekolah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan teknis siswa dalam penguasaan HTML, CSS, JavaScript, dan sistem manajemen basis data MySQL. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan sistem informasi akademik berbasis web (SIAK-SMAN 2 BONE) yang berfungsi memfasilitasi pengelolaan data nilai, absensi, dan pengumuman secara digital bagi siswa, guru, dan admin. Kesimpulannya, pelatihan ini efektif dalam meningkatkan literasi digital siswa serta mentransformasi sistem administrasi sekolah menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat.
Abstract:Kantor Desa Prapat Janji menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan administrasi dan tata kelola pemerintahan desa, seperti pencatatan data yang masih dilakukan secara manual, keterlambatan pelayanan administrasi,…
, kesulitan dalam pencarian arsip, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi desa melalui penerapan sistem informasi administrasi desa serta penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan tata kelola berbasis digital. Metode yang digunakan meliputi observasi, identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi implementasi sistem. Hasil sementara menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi mampu meningkatkan kecepatan pengolahan data administrasi sebesar 75%, mempercepat proses pencarian arsip hingga 80%, serta meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam penggunaan teknologi informasi sebesar 85% berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Selain itu, tingkat kepuasan perangkat desa terhadap penggunaan sistem mencapai 88%. Implementasi ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Desa Prapat Janji.
The Prapat Janji Village Office faces several challenges in managing administrative processes and village governance, including manual data recording, delays in administrative services, difficulties in document retrieval, and the suboptimal utilization of information technology to support public services. This community service program aims to improve the effectiveness of village administration through the implementation of a village administrative information system and the strengthening of village officials’ capacity in managing digital-based governance. The methods employed include observation, needs assessment, training, mentoring, and system implementation evaluation. Preliminary results indicate that the implementation of the information system has increased the efficiency of administrative data processing by 75%, accelerated document retrieval processes by up to 80%, and enhanced the information technology competencies of village officials by 85%, based on pre-test and post-test evaluations. Furthermore, the satisfaction level of village staff regarding the use of the system reached 88%. The implementation is expected to promote more effective, efficient, transparent, and accountable public services in Prapat Janji Village.
Abstract:Desa sebagai unit pemerintahan dasar memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam administrasi dan manajemen. Pengelolaan yang masih manual menyebabkan pelayanan…
layanan lambat, rawan kesalahan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam teknologi dan manajemen modern menghambat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital dan penguatan manajemen pemerintahan desa menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Menuju Desa Modern: Administrasi Digital dan Manajemen Efektif” dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan. Program ini bertujuan mengimplementasikan sistem administrasi digital yang terintegrasi serta manajemen pemerintahan yang efektif, guna meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan kualitas tata kelola desa secara berkelanjutan
Villages, as the lowest level of government, play a strategic role in development and public service delivery; however, they still face various challenges in administration and management. Manual administrative processes lead to slow services, a high risk of errors, and low levels of transparency and accountability. In addition, the limited competence of village officials in technology and modern management hinders the effectiveness of planning, implementation, and evaluation of development programs. This condition impacts the quality of public services and reduces community participation. Therefore, digital transformation and the strengthening of village governance management have become urgent necessities. A Community Service program entitled “Towards a Modern Village: Digital Administration and Effective Management” is designed to enhance the capacity of village officials through training and mentoring. This program aims to implement an integrated digital administrative system and effective governance management in order to improve service efficiency, transparency, and the overall quality of sustainable village governance