Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum pengenaan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi pembayaran digital, khususnya QRIS, ditinjau dari perspektif hukum perdata. Metode penelitian…
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan biaya tambahan tanpa persetujuan jelas dari konsumen dapat melanggar syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terutama terkait kesepakatan dan causa yang halal. Selain itu, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan regulasi Bank Indonesia yang melarang surcharge. Oleh karena itu, pelaku usaha berpotensi bertanggung jawab secara hukum atas kerugian konsumen.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum bank atas kerugian yang dialami pelaku usaha non debitur akibat penempelan label menunggak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan…
dekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan bank dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Selain itu, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta hak atas kehormatan dan data pribadi. Oleh karena itu, bank wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada pihak non debitur guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui penegakan hukum…
kum terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi di Indonesia. Tipe Penelitian Tesis ini adalah Penelitian Hukum (legal research) dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari Ilmu Hukum (jurisprudence) yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tesis ini Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap karya fotografi, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi. Hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama, hak untuk mengubah ciptaan, dan hak untuk mengubah judul ciptaan, yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup. Sementara hak ekonomi mencakup berbagai hak eksploitasi komersial yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Kedua, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian di era digital, keterbatasan sumber daya penegak hukum, proses hukum yang panjang dan mahal, serta tantangan pelanggaran lintas batas negara. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan edukasi, penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi perlindungan, penguatan kerja sama internasional, peningkatan aksesibilitas keadilan, pemberdayaan komunitas fotografer, dan penyempurnaan regulasi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan digital syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan regulasi di tengah pesatnya…
transformasi teknologi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mengevaluasi hukum positif, regulasi keuangan, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini masih bersifat fragmentaris dan sektoral, bersandar pada UU Perbankan Syariah, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus inovasi digital syariah. Aspek kepatuhan syariah selama ini ditopang oleh fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Meskipun demikian, celah regulasi masih ditemukan, terutama terkait tata kelola fintech syariah, transparansi algoritma, keamanan siber, serta kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi platform digital. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum, seperti pembentukan UU Digital Banking yang komprehensif atau sinkronisasi regulasi lintas sektoral yang mengintegrasikan nilai maqashid al-syari'ah (perlindungan harta dan jiwa) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keutuhan prinsip syariah dalam ekonomi digital nasional.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keamanan siber di Indonesia serta hubungannya dengan risiko kebocoran data, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur (library research)…
yang dipadukan dengan teknik perbandingan, triangulasi, dan analisis konten. Temuan menunjukkan bahwa ancaman siber di Indonesia telah mencapai tingkat kritis, dengan 3,64 miliar serangan tercatat hanya dalam tujuh bulan pertama 2025. Melalui kajian literatur dan analisis data sekunder yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa faktor manusia (human factor) merupakan salah satu faktor utama kegagalan keamanan digital. Salah satu contohnya adalah kasus serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada tahun 2024, di mana salah satu faktor utama terjadinya peretasan adalah faktor human error. Data menunjukkan bahwa hanya 42,7% masyarakat yang memahami cara mengelola informasi pribadi dengan aman, sementara pilar Keamanan Digital (Digital Safety) secara konsisten memperoleh skor terendah (3,12 dari 5) dalam Indeks Literasi Digital Nasional. Ditemukan bahwa setiap 10% peningkatan literasi privasi digital mampu mengurangi risiko dampak sosial akibat kebocoran data sebesar 7%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi melalui pendidikan formal, pelatihan berbasis simulasi, serta implementasi regulasi UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara tegas sangat krusial untuk memitigasi risiko kebocoran data.
Abstract:Penelitian ini mengkaji secara kritis kelemahan desain database dalam konteks keamanan sistem informasi modern. Desain database yang buruk merupakan salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko kebocoran data dan menurunkan…
urunkan integritas sistem informasi pada organisasi. Melalui metode tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) terhadap 35 artikel ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2015 hingga 2024, penelitian ini mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kelemahan desain database ke dalam lima kategori utama: (1) kelemahan normalisasi dan struktur relasional, (2) kurangnya kontrol akses dan autentikasi, (3) minimnya enkripsi data, (4) absennya audit trail dan logging, serta (5) ketiadaan prosedur backup dan recovery yang memadai. Hasil analisis menunjukkan bahwa 78% kasus kebocoran data yang diteliti disebabkan oleh kelemahan pada lapisan desain database, bukan semata-mata dari serangan eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Security by Design dalam perancangan database merupakan langkah fundamental untuk melindungi aset data organisasi dan menjaga kepercayaan pengguna. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi penerapan framework database security yang komprehensif mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai metode kredit pajak luar negeri dalam kerangka perpajakan Indonesia. Penelitian ini mengkaji landasan hukum, metodologi perhitungan,…
, keuntungan bagi wajib pajak, dan fungsinya dalam mencegah pajak berganda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif melalui tinjauan pustaka. Temuan menunjukkan bahwa Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan melindungi wajib pajak dari pajak berganda atas penghasilan luar negeri. Metode ini mendorong pajak yang adil dan memacu keterlibatan ekonomi internasional. Namun demikian, pelaksanaannya terus menghadapi berbagai kendala, termasuk metodologi matematika yang rumit dan kurangnya pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih luas dan penyederhanaan hukum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia.
Abstract:Orangutan Sumatera (Pongo abelii) merupakan satwa endemik yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis. Namun, populasi orangutan terus menghadapi ancaman akibat deforestasi, fragmentasi habitat,…
t, dan konflik manusia-orangutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan program konservasi orangutan Sumatera yang dilakukan oleh Yayasan Orangutan Sumatera Lestari–Orangutan Information Centre (YOSL–OIC) di Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, serta mengkaji kontribusi produk berbasis konservasi terhadap perekonomian masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa YOSL–OIC menerapkan pendekatan konservasi terpadu melalui restorasi ekosistem, penyelamatan orangutan, smart patrol, edukasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain mendukung perlindungan habitat orangutan, program pemberdayaan masyarakat menghasilkan produk berbasis jahe merah seperti JELES, aromaterapi, dan body oil herbal yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara konservasi ekologis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mampu mendukung keberlanjutan konservasi orangutan Sumatera secara lebih efektif.
Abstract:Taman Wisata Alam (TWA) Sibolangit merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keanekaragaman hayati serta mendukung pemanfaatan sumber daya alam melalui kegiatan wisata berbasis konservasi. Namun,…
amun, pengelolaan kawasan konservasi menghadapi berbagai tantangan, seperti ancaman kerusakan lingkungan, gangguan terhadap kawasan, serta perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian ekosistem. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekowisata di TWA Sibolangit dan menganalisis peran ekowisata dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi, proses, dan praktik pengelolaan kawasan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi di TWA Sibolangit dilakukan melalui perlindungan kawasan, konservasi flora dan fauna, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan satwa, edukasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, ekowisata berperan sebagai sarana edukasi lingkungan, pendukung konservasi, peningkatan kesadaran lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi kawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekowisata di TWA Sibolangit membentuk model pengelolaan kolaboratif yang mengintegrasikan fungsi konservasi, edukasi, rehabilitasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pelestarian ekosistem secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan serta mengkaji dampak ekowisata terhadap aspek sosial, ekonomi, dan ekologis secara lebih komprehensif.
Abstract:Dalam menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam di wilayah pesisir, pendekatan holistik menjadi kunci dalam mengurangi risiko. Salah satu solusi yang menarik adalah memanfaatkan kawasan ekosistem mangrove…
ove yang memiliki peranan vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah banjir rob, memperlambat laju air, melindungi pantai dari abrasi, serta menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna laut. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan terhadap ekosistem mangrove yang bisa menjadi upaya penting dalam mitigasi bencana banjir rob di wilayah pesisir. Tantangan utama adalah kurangnya pengelolaan dan kesadaran baik masyarakat maupun perangkat daerah akan potensi ekosistem mangrove yang dapat membantu meningkatkan kualitas air, meningkatkan biodiversitas serta dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah pesisir. Melalui metode penulisan artikel berupa tinjauan literatur dan studi kasus yang relevan, artikel ini menawarkan solusi efektif dalam membangun ketahanan lokal terhadap bencana alam di masa depan yang berkelanjutan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap ekosistem mangrove dapat diterapkan di wilayah pesisir sebagai upaya mitigasi bencana banjir rob dan meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menghadapi bencana. Dengan adanya penulisan artikel ini, diharapkan masyarakat, komunitas pecinta alam, dan pemerintah setempat dapat memahami pentingnya perlindungan lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.